Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program pengembangan PLTP memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan pencapaian ketahanan energi berbasis sumber energi terbarukan, mitigasi iklim, dan misi pembangunan berkelanjutan sekaligus pembangunan sosial. Meskipun demikian, dalam tahapan awal pembangunannya, pengembangan PLTP biasanya diwarnai dengan rendahnya dukungan/penerimaan sosial. Lemahnya penerimaan sosial tersebut biasanya diakibatkan oleh dampak negatif pembangunannya secara sosial dan lingkungan. Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan persoalan sosial tersebut oleh negara dan/atau pengembang menjadikan isu ini selalu muncul dalam pengembangan PLTP. Riset ini ditujukan untuk membangun sebuah model penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP dengan mengambil sampel studi dalam pengembangan PLTP di Baturraden. Perspektif ilmu lingkungan, pembangunan sosial dan peran negara menjadi alat analisis karena berpengaruh terhadap pengelolaan isu penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP. Model tersebut dibangun menggunakan variabel bebas, yakni struktur, proses, dan kultur sebagai aspek-aspek penting sistem kehidupan sosial budaya, dari 100 sampel data yang dikumpulkan melalui metode survei, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Data diolah melalui metode permodelan persamaan struktural untuk menilai tingkat relasi antar-variabel dan analisis kualitatif. Penelitian ini mengkonfirmasi arti penting ketiga variabel tersebut untuk menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap pengembangan PLTP di WKP Baturraden, dan menemukan variabel/subvariabel bebas baru yang berperan penting untuk mengefektifkan kebijakan pengelolaan isu penerimaan sosial sebagai variabel terikat dalam pengembangan PLTP. Variabel/subvariabel tersebut adalah penguatan peran negara sebagai lembaga rechstaat dan kulturstaat. Temuan ini menjadi kontribusi ilmiah riset terhadap model penerimaan sosial dan sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan isu sosial dalam pengembangan PLTP bagi terwujudkan pembangunan sosial dan berkelanjutan.

---

ABSTRACT
The geothermal power plant (GPP) program has a strategic value to sustain the interests of achieving renewable source-based energy security, climate mitigation, and the sustainable development agenda as well as social development. Nevertheless, in the initial stages of its development, the GPP program is usually characterized by weak social acceptance. The weak social acceptance is usually caused by social and environmental development impacts. The lack of optimal implementation of the social issue management has made this issue always arise in the GPP program. This research is aimed at building a model of social acceptance in the GPP progam by taking a sample of study in the GPP project in Baturraden. Environmental science perspective, social development and the role of the state become analytical tools because they influence the management of social acceptance issues in the project. The model is built using independent variables, namely structure, social process, and culture as important aspects of the socio-cultural life system, from 100 samples of data collected through survey method, indept interviews and field observations. Data is processed through structural equation modeling methods to assess the level of inter-variable relations and qualitative analysis. This study confirms the importance of these three variables to determine the level of social acceptance of the Baturraden GPP project, and finds a variable/sub-variable that plays an important role in making effective social issue management policies in the project. This new variable/subvariable is the strengthening role of the state as a rechstaat and kulturstaat institution. This finding is a scientific contribution to this research on the model of social acceptance and simultaneously strengthens social issue management policies in the development of GPP to social and sustainable development.

Abstrak :
Keterbatasan bahan bakar minyak bumi memaksa manusia untuk mencari sumber energi alternatif. Dan yang paling memungkinkan untuk Indonesia adalah energi terbarukan seperti bioethanol yang dapat diperoleh dari tebu, gandum, umbi dan jagung. Tanaman tersebut dapat tumbuh subur karena iklim tropis Indonesia, namun masih rendahnya teknologi dan belum diproduksinya secara masal membuat produk bioethanol terkesan mahal. Oleh karenanya diperlukan teknologi sederhana yang dapat memproduksi ethanol berkadar rendah (low grade ethanol) menjadi tinggi, yaitu dengan destilasi. Dalam penelitian ini memanfaatkan hasil destilasi (distillate) alkohol berkadar rendah sebagai bahan bakar tambahan pada motor Honda Revo 100 cc berbahan bakar bensin. Pencampuran bioethanol dengan bensin dilakukan langsung pada saat pengkabutan di ruang venturi karburator melalui lubang main jet dan pilot jet. Variasi kadar bioethanol 80%, 85%, 90% dan 95% digunakan untuk mengukur prestasinya untuk dibandingkan power, emisi gas buang dan dianalisa pengaruh yang terjadi. ......The limited oil resource forces humans to seek for alternative energy sources. The most possible alternative for Indonesia is through renewable energy like bioethanol energy from sugar canes, wheats, roots, and corns. Those plants are fertile to be grown in Indonesian tropical climate, however the low technology and absence of massal production make the high cost for bioethanol production. Therefore, it needs simple technology for producing the low grade ethanol into the high grade, such as by distillation. This research uses the distillate of low grade alcohol as additional fuel on Honda Revo motorcycle 100 cc. Fuel mixing bioethanol and gasoline can be made immediately when sprayer in ventury chamber of carburator through main jet and pilot jet orifice. Distillate content of bioethanol 80%, 85%, 90% and 95% will be used to measure the performance then compared power, exhaust emission and analyzed on the occuring affects.

Abstrak :
This research intends to determine whether Bali Tourism has economic spillover effects on sub national area. The authors investigate those externalities through inbound and domestic tourism flows model by Yang and Wong (2012). In addition, other issue related to production factors migration (Capello, 2016) also covered in this paper. The result show that air transportation plays a very important role in the inflow of tourism. Consequently, central and regional governments need to strengthen cooperation with the private sector in order to build and improve accessibility and connectivity. Dealing with migration motive, it needs to increase local businesses participation in the national tourism industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Percobaan ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran ayam dan guano walet serta interaksinya terhadap jagung manis (zea mays L. saccharata sturt.) yang ditanam pada tanah gambut pedalaman. Percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok (RAK) 2 faktor yaitu pupuk kandang kotoran ayam dan pupuk guano walet masing masing dengan 3 taraf yang sama. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman dan luas daun tanaman jagung manis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian tunggal pupuk guano walet dan pupuk kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan luas daun. Dosis terbaik pupuk guano walet tunggal adalah 15 t ha min 1 dan dosis pupuk ktoran ayam tunggal adalah 10 t ha min 1. Kombinasi perlakuan terbaik didapat pada perlakuan 15 t ha min 1 pupuk guano walet dan 10 t ha min 1 pupuk kotoran ayam.

Abstrak :
PT. ABR merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk koperasi manunggal yang diciptakan untuk respon sosial, ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi pemberdayaan masyarakat PT. ABR melalui koperasi manunggal menuju kemandirian, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelah berdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat melalui koperasi manunggal telah menuju kemandirian dengan sinergi pada tujuh aspek, yaitu kualitas sumber daya manusia, penghasilan, rasa aman, pengakuan, kesehatan, lingkungan, dan kepedulian sosial politik. Kemudian dalam implementasinya ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat. ...... PT ABR has set a community empowerment program in the form of cooperation of manunggal. By employing qualitatative approach, this thesis analizes the implementation of community empowerment of PT. ABR through cooperation of manunggal for self-help community and the detering factor in the operation of such program after a three year establishment. The findings of this research suggests that the implementation of community empowerment through cooperation of manunggal has lead to a community of self-help through the synergy of seven aspects namely quality of human resources, income, sense of security, recognition, health, environment, and socio-politic concerns.

Abstrak :
Thesis ini membahas tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Terutama kewenangannya sebagai regulator atau pembuat peraturan perundangan. Sebagai Lembaga Negara Non Struktural KPPU hanyalah sebagai pembantu atau pelengkap dari Lembaga Negara Utama. Selain itu, komisi ini dapat disebut sebagai lembaga yang berfungsi semi-peradilan atau sebagai lembaga quasi peradilan. Lembaga ini bersifat independen dan dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan undang-undang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah dan pihak lain. Srebagai lembaga independen, KPPU tidak mempunyai fungsi regulasi sehingga tidak dapat disebut sebagai “independent self-regulatory body”. KPPU dalam UU Anti Monopoli tidak secara tegas diberi kewenangan sebagai regulator oleh pembuat undang-undang, maka KPPU juga sebaiknya tidak membuat peraturan untuk mengatur pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan kegiatannya, KPPU dapat menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai tugas KPPU yang terdapat dalam Pasal 35 (f) UU Anti Monopoli. Kewenangan KPPU untuk menyusun pedoman kerja itu, tidak dapat disamakan dengan kewenangan regulasi, karena di dalam pedoman bersifat sebagai peraturan kebijakan yang tidak termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Jika materi pedoman tersebut berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya. Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan daya berlakunya. ......This thesis discusses the authority of the commission for the supervision business competition (Commission). Especially his authority as a regulator or regulatory makers. As the State Institutions Non-structural Commission merely as an auxiliary or supplementary of the Main State Institutions. In addition, the commission may be called as an institution that serves as a semi-judicial or quasi-judicial agency. These institutions are independent and the principal duties under the law can not be interfered with by the government and other parties. Srebagai independent agency, the Commission does not have regulatory functions that can not be referred to as "independent self-regulatory body". The Commission on Anti-Monopoly Law does not expressly authorized by the regulator as lawmakers, the Commission also should not make rules to regulate the performance of its duties under the law. In carrying out its activities, the Commission may prepare and establish guidelines for appropriate work assignments Commission contained in Article 35 (f) Anti-Monopoly Law. The authority of the Commission to develop guidelines for the work, can not be equated with the regulatory authority, as in the guidelines as regulatory policies that are not included within the meaning of the legislation. If the guidance material containing new legal norms, the rule of law that such power can be ignored strapped him. Such legal norms can not be coerced into force of power.

Abstrak :
Industri 4.0 merupakan era industri yang memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah kerja manusia di dalamnya. Pelayanan daring untuk konsumen pada era industri ini juga mempermudah pelaku usaha dimana saja tidak terkecuali sektor UMKM. Salah satu pengaruh dari Industi 4.0 adalah adanya social media dan E-commerce sebagai platform online. Seasons Boutique sebagai subjek penelitian ini merupakan salah satu UMKM yang menjual pakaian wanita tunik dan kaftan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model bisnis yang dimiliki Seasons Boutique dengan penambahan Channel melalui media sosial Instagram dan E-commerce. Melalui metoda kualitatif, data diperoleh dengan wawancara kepada pemilik UMKM dan konsumen, observasi dan diskusi kelompok terarah kepada calon konsumen. Berdasarkan data dan analisis, permasalahan Seasons Boutique saat ini adalah hanya memiliki stan di pameran sebagai Channel. Hasil dari penelitian ini adalah rangkaian langkah perbaikan yang dilakukan untuk menambah Channel pemasaran dari UMKM Seasons Boutique melalui Instagram dan E-commerce. ......Industry 4.0 is an industrial era that utilizes technology to facilitate human work in it. Online services for consumers in this industrial era also make it easier for business owner everywhere, including the SME sector. One of the influences of Industry 4.0 is the existence of social media and E-commerce as online platforms. Seasons Boutique as the subject of this research is one of the SME that sells tunic and kaftan. This study aims business model development owned by Seasons Boutique by adding Channels through social media (Instagram) and E-commerce. Through qualitative methods, data were obtained by interviewing SME owners and consumers, observation and focus group discussions with potential customers. Based on data and analysis, Seasons Boutique’s problem is it only has a booth at the exhibition as a marketing channel. The results of this study are a series of corrective steps taken to add Channels of the Seasons Boutique through Instagram and E-commerce.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat. ......The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation. This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests. The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan latar belakang dan peristiwa sejarah pengambilalihan perusahaan kereta api Belanda, N.V. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) di Sumatera Utara pada 1957-1963. Latar belakang diuraikan sejak berdirinya DSM pada 1883 sampai menjelang pengambilalihannya pada awal dekade I950-an. Adapun latar belakang utama dari peristiwa tersebut adalah masalah penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia yang ketika itu tidak kunjung selesai. Selain itu juga dibahas mengenai dampak dari pengambilalihan tersebut terhadap DSM sejak pengambilalihan dilakukan sampai 1963. Pada saat itu Pemerintah Pusat di Jakarta akhirnya menasionalisasi DSM, membubarkan perusahaannya, dan menggabungkan DSM ke dalam bagian dari PNKA (Perusahaan Nasional Kereta Api) milik negara. Fakta setelah terjadinya aksi pengambilalihan itu adalah usaha PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) untuk menguasai DSM yang merupakan salah satu alat ekonomi dan transportasi penting di Sumatera Utara. Upaya ini mendapat harnbatan dari Angkatan Darat (Tentara Teritorium I Sumatera Utara) sebagai penguasa sementara atas DSM. Pengambilalihan DSM itu sendiri tidak lain dari bentuk pertentangan kepentingan antara golongan komunis (Serikat Buruh DSM) dengan kaum kapitalis (pemilik DSM) di Indonesia.