Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Manajemen Konstruksi faktor utama dalam mengendalikan suatu proses pelaksanaan proyek adalah perencanaan (planning), penjadwalan (scheduling) dan kontrol (controlling). Faktor-faktor tersebut diatas merupakan kunci dari proses pengendalian pelaksanaan konstruksi. Sedangkan perencanaan sendiri dalam hal ini meliputi penentuan faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan , salah satu dari terobosan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah penguasaan teknik metode pelaksanaan dengan baik. Penerapan faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan memberikan konstribusi yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek. Oleh karena itu penerapan metode pelaksanaan yang tidak tepat dalam pekerjaan tanah akan mengakibatkan biaya dan waktu tidak sesuai dengan rencana. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasikan peran faktor-faktor dalam penerapan pelaksanaan yang mempengaruhi kinerja biaya proyek pada pekerjaan tanah. Studi/penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan tanah dan data yang diperoleh dianalisis dengan analisa statistik. Dari hasil analisa statistik terhadap sample data kuesioner, diperoleh 2 (dua) variabel bebas faktor yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan tanah/cut fill yang berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek yaitu pelaksanaan survey awal dan urutan kerja pelaksanaan.

Abstrak :
Kelancaran kanaikan pangkat tenaga pengajar UT menarik untuk diteliti karena proses belajar mengajar mahasiswanya dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Ketertarikan ini dituangkan dalam 3 pertanyaan dasar yaitu bagaimana, apa yang mempengaruhi, dan adakah hubungan antara kinerja TPAK Fakultas dan TPAK UT dengan kelancaran kenaikan pangkat tenaga pengajar UT? Jawaban atas ke 3 pertanyaan tersebut adalah tujuan penelitian ini. Kenaikan pangkat tenaga pengajar adalah peningkatan pengangkatan ke suatu pangkat yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat hasil kerja atau prestasi kerjanya. Kelancaran kenaikan pangkat juga berkaitan erat dengan karier, jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang yang membentuk pola kemajuan yang sistematik dan jelas., Bagi banyak orang, karier merupakan suatu bagian dari rencana yang disusun secara hati-hati. Kelancaran kenaikan pangkat berkaitan erat dengan kinerja, prestasi atau output konkrit dan dapat diukur serta dapat dibandingkan dengan standard yang telah ditentukan. Standard kinerja tenaga pengajar diukur dengan jumlah dan sebaran perolehan nilai angka kredit (kum) unsur utama yang terdiri dari pendidikan dan Tridharma perguruan tinggi serta unsur penunjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa diskriptif. Informan yang diwawancarai berasal dari 4 fakultas, masing-masing terdiri dari 3 kelompok informan yang menduduki jabatan Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala. Masingmasing kelompok tediri dari sub kelompok lancar dan sub kelompok kurang lancar kenaikan pangkatnya, kecuali Lektor Kepala hanya ada sub kelompok kurang lancar saja. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dianalisa adalah sebagai berikut. Kum unsur pendidikan dan pengajaran dan unsur penunjang diperoleh semua informan secara teratur setiap semester pada setiap tahun sehingga kebutuhan kum unsur ini dapat dipenuhi. Prestasi informan pada unsur penelitian tidak teratur, kadang-kadang ada sate tahun yang kosong atau rata-rata hanya 1 karya ilmiah tiap tahunnya. Baru pada menjelang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, prestasi karya ilmiahnya meningkat. Kum pengabdian kepada masyarakat diperoleh semua informan tidak teratur tetapi tidak masalah karena jumlah yang diperlukan sedikit. Karier keilmuan informan adalah sebagian kecil lulusan S3 dan S1, sedang sebagian terbesar adalah lulusan S2. Karya ilmiah tenaga pengajar sebagian disajikan pada seminar atau dipublikasikan melalui jurnal dan majalah. Sebagian kecil informan sering menyajikan makalah dalam pelatihan, seminar dan pertemuan ilmiah di UT dan di luar UT. Karier jabatan struktural informan cukup bagus karena separuh informan pernah/sedang menjabat jabatan structural. Faktor eksternal yang mendukung kelancaran kenaikan pangkat adalah aturan dan pimpinan yang mendukung, sarana dan prasarana yang memadai, prosedur dan waktu pemrosesan ditaati. Sedang faktor internal yang mendukung adalah motivasi, perencanaan, sistematika pengarsipan dan monitoring perolehan kum, dan teratur berprestasi dalam penelitian pada beberapa tahun. Hambatan eksternal kenaikan pangkat tenaga pengajar adalah jumlah dan sebaran untuk setiap unsur tidak mencukupi, karena tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, lingkungan dan teman kerja di luar fakultas yang tidak mendukung. Hambatan internalnya adalah pengarsipan bukti kegiatan dan monitoring perolehan kum kurang, motivasi diri untuk berkarya ilmiah kurang. Hubungan kinerja TPAK fakultas dengan TPAK UT cukup baik karena usulan dari TPAK fakultas segera ditindaklanjuti dan hasilnya segera diberitahukan kepada TPAK fakultas untuk segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Berkaitan dengan temuan tersebut di atas, peneliti menyarankan agar staf kepegawaian fakultas mengurusi kenaikan pangkat karena selain bermanfaat bagi yang bersangkutan, juga bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas organisasi. Saran lainnya adalah peningkatan sosialisasi juklak yang telah disempurnakan kepada tenaga pengajar.

Abstrak :
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang selanjutnya disingkat dengan RSCM, merupakan. Rumah Sakit Type A, yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan berperan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan tingkat Nasional. Didalam operasionalisasi RSCM ternyata setiap tahun terjadi Bad Debt yang pada setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai profil yang berkaitan dengan terjadinya Bad Debt pada penderita rawat inap di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan krosseksional. Sampel penelitian adalah seluruh pasien pasien lepas rawat bulan Mei dan Juni 1995 dari kelas III perawatan dengan jumlah 125 pasien yang telah menjadi Bad Debt. Didalam penelitian ini peneliti melihat dari dua aspek, 1) Pemakai jasa dilihat dari karakteristik pasien yang diperoleh dari kartu rincian pembayaran pasien, sedangkan 2) Dari aspek pemberi jasa dilihat dari jenis Maya yaitu : BiayaUang Rawat, Biaya Jasa Medis, Biaya Pemeriksaan Penunjang dan melihat proses pasien masuk sampai dengan pasien keluar yang apabila dilihat dari sisi keuangan disebut dengan Manajemen Piutang. Proses pasien masuk sampai dengan pulang melalui tahapan-tahapan. Penerimaan, Perawatan, Penataan rekening, Penagihan. Dari hasil penelitian didapat bahwa profit yang berkaitan dengan terjadinya Bad Debt adalah pasien-pasien lepas rawat yang meninggal dan kabur, dengan profit tempat tinggal wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Luar Jakarta, Pendidikan SMP, Pekerjaan sebagai buruh dan tidak bekerja. Dilihat dari proses pasien masuk sampai dengan keluar ternyata belum berjalan sesuai dengan Manajemen Piutang. Saran yang diusulkan adalah : - Pengamanan ditingkatkan. - Mencadangkan dana untuk profit pasien-pasien tersebut diatas, untuk fungsi sosial Rumah Sakit. - Meningkatkan Subsidi Silang antara pasien mampu dan tidak mampu. - Merubah kebijakan komposisi tempat tidur menjadi KeIas III 30 % (sebelumnya 70 %), Kelas II 20 % (sebelumnya 10 %), Kelas I 20 % dan Kelas VIP 30 % (sebelumnya 20 %). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pertimbangan dalam manajemen keuangan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

---

The Profiles in Relation to "Bad Debt" for In-Patients in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, known as RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), located in Jakarta is a type A hospital, functions as teaching and as top referal hospital. Data showed that Bad Debt of in-patients is increasing annually. It is therefore that the author to put its attimpt study the profile of in-patients in relation to Bad Debt. The design of the study is crosssectional, descriptive and analytic from patients the 3 rd class (lowerst class) which were hospitalized during May - June 1996, the total was 125 patients. Within this study the author observed two aspects, i.e. 1) Patients Characteristics to obtained from payment card, and 2) Hospital Administration obtained from medical service charges, medical treatment, medical supporting charges. In addition, observation was made at in-patient, starting from the process for addmission to discharge, which is usually called "Account Receivable Management". This process consists of admission, in-patient services, treatment, account management and debt collection. Results of study show that hospital bad debt is closely related to deceased and "Pasien Kabur" (escaped . patients). Their education level is generally medium low, Yunior High School, and most of them are labors or un-employed. In reverse the adninistration process of in-patients (from admninission to discharge) is found fully meeting the requirements of the Account Receivable Management. With those conditions the author suggest : - RSCM hospital should improve the security system to prevent the patients to escape. - A special funding should be allocated at the hospital to cover debts of the deceased an escaped patients. This kind of funding can be regarded as a "Hospital Social Fund". - Improvement of the cross subsidy policy where well off patients contribute to low social economic/poor patients. - Posibility of changing the policy of bed composition at RSCM to become : 30 % for 3 rd class (before was 70 %), 20 % for 2nd class (before was 10 %), 20 % for 1 st class and 30 % for VIP class (before was 20 %). · Finally, the result of the study is looking forward to benefitting the financial management of Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital.

Abstrak :
Karena semua kanal komunikasi menggunakan pita frekuensi yang sama, jika jumlah pengguna yang aktif bertambah performansi sistem akan menurun, hal ini akan langsung mengakibatkan penurunan kapasitas. Dalam terminologi CDMA suatu Mobile Station (MS) menganggap MS yang lain sebagai sumber interferensi yang mengganggu sinyal yang dikirimkannya. Interferensi dari pengguna lain yang berasal dari sel lain yang berdekatan dapat dikurangi dengan membagi sebuah sel menjadi beberapa sektor yang disebut dengan sektorisasi, namun pembagian sektor tidak dapat sempurna sekali karena sifat radiasi antena tidak dapat membentuk sudut secara lurus serta adanya sidelobe gelombang radio. Dari hasil analisa menunjukkan, ketidak sempurnaan sektorisasi sel yang ditunjukkan dengan adanya sudut overlap antar sektormengakibatkan penurunan kapasitas sistem karena menimbulkan tambahan interferensi pada sektor yang dioverlap. Dengan mengetahui pengaruh sektorisasi yang tidak sempurna, pada perancangan sistem diharapkan dapat menjaga agar antena per sektor tidak memiliki sudut overlap yang besar serta dapat memperkirakan kerugian pada kapasitas sel yang disebabkan oleh interferensi tersebut.

---

In this research analyzes the connection Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) for uplink and downlink with imperfect sectorization. Because all channels are on the same frequency, so when the active user increases, the performance of system will decrease. In other words, it causes the capacity of system will decrease. In CDMA terminology, the other frequency of Mobile Station (MS) will get effect to the active MS. The co-channel interference can be decrease with splitting the cell into several sectors. It called the sectorization. But the sectorization can work well because the antenna radiation can't make the perfect angle and also there is existence of side lobe of radio frequency. The results show, the imperfect sectoration has overlap angle between each sector decrease the capacity system cause more interference to overlapping sector. Now we know the cause of imperfect sectorization effect, so in system model, we have to make each antenna in each sector doesn't have the large overlap angle and we can make the prediction the loss in cell capacity that caused of interference.

Abstrak :
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi kewenangannya sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai proses tata cara penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembatalan sertipikat tanah merupakan salah sate bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, dengan memberikan kesempatan kepada penggarap yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik atas tanah selama bertahun-tahun. ......A certificate is a strong and authentic proof. The strength of certificate forms a guarantee of legal certainty for the holder of certificate as a perfect proof as long as there is no any other party who proves otherwise. In practice, the holder of certificate without specified period of time can loss his/her right due to suit of certificate cancellation because of juridical defect because the absence of investigation of land history in accordance with the real condition. A juridical defect has legal implication, the certificate can be cancelled while to the Head of Land Affair Office issuing the certificate can be sued because he didn't carry out function of his authority in accordance with Good Governance Generally Accepted Principles (AAtPB). Research Method to be applied is a library research method to obtain secondary data. The Role of the Administrative Court within the framework of implementation in process of certificate issuance procedures in which its evaluation used the prevailing statutory regulations by discovering, following, understanding legal values and sense of justice existing in society. Cancellation of certificate is one of types of dispute settlement of land right by giving an opportunity to the cultivator whose according to the statutory regulation should obtain a priority to submit an application for land right, as realization of compliance of legal certainty and right certainty for the cultivator who has controlled physically the land for the years.

Abstrak :
VICO Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Minyak dan gas Bumi, Iokasi kegiatannya di area Balikpapan, Kalimantan Timur. VICO Indonesia selalu menghadapi masalah kecelakaan kerja baik yang dapat mengakibatkan cidera ataupun kerusakan pada peralatan operasinya. Kecelakaan kenja yang terjadi berpengaruh terhadap karyawan maupun perusahaan, oleh karena itu setiap kecelakaan kerja hams ditangani dan diminimalkan dengan upaya bersama yang melibatkan semua pihak.

Tesis ini melihat trend kecelakaan kerja yang terjadi selama tiga tahun dari tahun 2003-2005. Dengan diketahuinya penyebab kecelakaan maka akan mempermudah dalam upaya pencegahannya. Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah kurang kontrolnya manajemen, faktor manusia, faktor pekerjaan, perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman.

Manusia adalah faktor utama dari berbagai kecelakaan kerja tetapi bukan berarti faktor-faktor lainnya dapat diabaikan begitu saja karena secara keseluruhan faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi.

Upaya pencegahan kecelakaan kerja akan lebih baik jika dititikberatkan pada akar permasalahanya yaitu kontrol manajeman. Pencegahan dapat berupa pembuatan program baru atau peningkatan program lama menjadi lebih insentif lagi dan yang terakhir kepatuhan terhadap standar-standar yang ada.

---

Vico Indonesia is an oil company deals with Oil and Gas operation in Balikpapan, East Borneo District. Vico Indonesia always faces accidents caused bith injury and damage of property in the their operation. The accident impacted to employee as well as company thertefore any accident happened shall be taken care and be minimized by integrated efforts all of parties.

This thesis take a look on accident trend happened during period 2003 - 2005. If the accident causes is detected already it can he easily to prevent the same accident. Accident cause factor can he come from inadequate control of management, factor personal, factor job. unsafe act and tmsafe condition.

Person is become dominant accident factor but the other factor can not be neglected because they are influence each other.

The effort to prevent accident will satisfied if focused to management control as basic problem. These effort is make a new program or increasing the existing program to be more effective. The last effort is compliance to the all standards.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kode Etik Filantropi Media Massa adalah produk baru yang dihasilkan atas insiatif pengelola filantropi media massa di Indonesia pada 11 Januari 2013. Tujuannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dan juga sebagai dinding api fungsi jurnalistik dan fungsi filantropi di media massa. Tesis ini meneliti bagaimana pelaksanaan Kode Etik Filantropi Media Massa di dua media televisi yang melakukan kegiatan filantropi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial media massa. Teori Social Responsiblities Media Massa dan Corporate Philantrophy menjadi teori yang peneliti gunakan dalam menelaah mengenai Kode Etik Filantropi Media Massa ini. Hasil penelitiannya, menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip kode etik filantropi media massa belum efektif, karena belum adanya konsepsi yang sama mengenai tanggungjawab sosial dan filantropi media massa.

---

ABSTRACT
Mass Media Philantrophy Code of Ethics published as the initiative of Indonesia mass media philantrophy manager on January 11, 2013. The code of ethics had goal to maintain mass media transparency and accountability as well as firewall between philanthropy functions and journalism functions. This thesis examines the implementations of Mass Media Philantrophy Code of Ethics in two private television that doing mass media philanthropy as a part of their social responsibilities. Mass Media Social Responsibilities Theory and Corporate Philanthropy is two of theories that used to review of implementations Mass Media Philantrophy Code of Ethics. The result showing to us, implementation of the principles of mass media philantrophy code of ethics has not been effective, because there?s a lack of conception in mass media philantrophy managers about mass media social responsibilities and mass media philantrophy.;Mass Media Philantrophy Code of Ethics published as the initiative of Indonesia mass media philantrophy manager on January 11, 2013. The code of ethics had goal to maintain mass media transparency and accountability as well as firewall between philanthropy functions and journalism functions. This thesis examines the implementations of Mass Media Philantrophy Code of Ethics in two private television that doing mass media philanthropy as a part of their social responsibilities. Mass Media Social Responsibilities Theory and Corporate Philanthropy is two of theories that used to review of implementations Mass Media Philantrophy Code of Ethics. The result showing to us, implementation of the principles of mass media philantrophy code of ethics has not been effective, because there’s a lack of conception in mass media philantrophy managers about mass media social responsibilities and mass media philantrophy., Mass Media Philantrophy Code of Ethics published as the initiative of Indonesia mass media philantrophy manager on January 11, 2013. The code of ethics had goal to maintain mass media transparency and accountability as well as firewall between philanthropy functions and journalism functions. This thesis examines the implementations of Mass Media Philantrophy Code of Ethics in two private television that doing mass media philanthropy as a part of their social responsibilities. Mass Media Social Responsibilities Theory and Corporate Philanthropy is two of theories that used to review of implementations Mass Media Philantrophy Code of Ethics. The result showing to us, implementation of the principles of mass media philantrophy code of ethics has not been effective, because there’s a lack of conception in mass media philantrophy managers about mass media social responsibilities and mass media philantrophy.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program affirmative action masyarakat perbatasan pada rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan affirmative action pada rekrutmen dan seleksi tersebut. Pendekatan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah post positivism dengan menggunakan metode deskriptif. Teori yang dirujuk untuk menganalisis proses rekrutmen dan seleksi pada tesis ini yaitu teori Phases of Talent Acquisition Management yang dikemukakan oleh Daly (2010) bahwa dalam implementasinya rekrutmen dan seleksi terdapat tiga tahapan yaitu review posisi, screening of candidates dan selection interviews. Sedangkan faktor yang mempengaruhi digunakan teori High Quality Recruitment yang dikemukakan Berman dkk (2016) bahwa terdapat faktor-faktor kunci untuk keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi sehingga memiliki tingkat kualitas yang tinggi dengan memperhatikan perspektif pemberi kerja dan perspektif pelamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sudah diterapkan pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat namun masih sebatas dititikberatkan pada perlunya diakomodir penduduk asli wilayah perbatasan. Belum dapat menyasar seluruh wilayah yang ditetapkan, selain itu belum terlihat spesifikasi jabatan, kuota yang dibutuhkan dan metode rekrutmen untuk menjaring calon yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan affirmative action bagi calon peserta wilayah perbatasan pada rekrutmen dan seleksi ini, sebelum pelaksanaan seleksi dilingkungan internal Polri dan Polda Kalimantan Barat menunjukkan kondisi yang mengakomodir keberagaman yang didukung kebijakan terkait, kemauan organisasi pun terlihat untuk merekrut dalam konteks keberagaman dan target yang disasar pun sudah spesifik menyasar ke wilayah perbatasan meskipun belum merata. ......This research aims to analyze the implementation of affirmative action program in border community on recruitment and selection of the Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan and factors affecting the process of implementing affirmative action in recruitment and selection. Approach of the research in writing this thesis was post-positivism using the descriptive methodology. Theory referred to analyze recruitment and selection processes in this thesis was a theory of the Phases of Talent Acquisition Management as stated by Daly (2010) in which implementation of recruitment and selection had three stages, namely position review, screening of candidates and selection interview. Meanwhile, for the affecting factors, it used theory of High Quality Recruitment as stated by Berman et al. (2016) in which there are key factors for the success of recruitment and selection processes, thus having high quality by considering perspective of employer and applicant. The research shows the result that affirmative action has been implemented in the implementation of recruitment and selection of Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan, but it was still limited on accommodation of indigenous people in border region. It did not yet target the whole region as stipulated, while specifications of position, quota required, and recruitment method for recruiting the quality candidates were not yet shown. In factors affecting the implementation of affirmative action for the candidate from border region in recruitment and selection, before implementation of selection in Indonesian National Police and Regional Police of West Kalimantan, it shows condition accommodating diversity as supported by the related policy, while willingness of the organization is shown in recruitment, in the context that diversity and target focus on the border region, despite not being equal.

Abstrak :
Haryanto, Demokrasi Ekonomi di Amerika Serikat: Penerapan Sherman Antitrust Act Terhadap Standard Oil Company 1890-1911, di bawah bimbingan Sudarini Soehartono, MA; 86 hlm + xi, lampiran, Fakultas llmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004. Penelitian ini membahas tentang undang-undang Sherman Antitrust sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan demokrasi di bidang ekonomi yang telah hilang seiring dengan bcrkembangnya perusahaan-perusahaan besar. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik. kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran demokrasi di bidang ekonomi yang muncul dengan dikeluarkannya undang-undang Sherman Antitrust terhadap Standard Oil Company pada kurun waktu 1890-1911 di Amerika Serikat, sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang sejarah bisnis Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi di Amerika Serikat berhasil ditegakkan kembali dengan diberlakukannya undang-undang Sherman Antitrust dan diadilinya Standard Oil Company yang berakhir dengan keputusan pengadilan yang memerintahkan dipecahnya Standard Oil Company.

Abstrak :
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta diselesaikan dengan cara negoisasi kemudian dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui mediasi, konsiliasi dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian melalui Peradilan tata Usaha Negara. Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara diselesaikan berdasarkan bentuk dan status pegawai yang ada pada perusahan tersebut. Untuk perusahaan BUMN berbentuk perusahaan jawatan dengan pegawainya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) tunduk pada undang-undang kepegawaian. Untuk perusahaan berbentuk perusahaan umum yang berstatus PNS tunduk pada undang-undang kepegawaian, sedangkan yang bukan PNS tunduk pada aturan internal yang ada pada perusahaan umum. Untuk perusahaan yang berbentuk persero, tunduk pada peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja yang ada pada perusahaan persero. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada PT. SUCOFINDO(PERSERO) tunduk pada kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan Serikat Pekerja Sucofindo. Yaitu melalui perundingan secara bipartit, dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui peradilan tata usaha negara atau peradilan umum. Jika pihak yang berselisih menghendaki dapat menundukkan diri kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964. ......Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta diselesaikan dengan cara negoisasi kemudian dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui mediasi, konsiliasi dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian melalui Peradilan tata Usaha Negara. Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara diselesaikan berdasarkan bentuk dan status pegawai yang ada pada perusahan tersebut. Untuk perusahaan BUMN berbentuk perusahaan jawatan dengan pegawainya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) tunduk pada undang-undang kepegawaian. Untuk perusahaan berbentuk perusahaan umum yang berstatus PNS tunduk pada undang-undang kepegawaian, sedangkan yang bukan PNS tunduk pada aturan internal yang ada pada perusahaan umum. Untuk perusahaan yang berbentuk persero, tunduk pada peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja yang ada pada perusahaan persero. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada PT. SUCOFINDO(PERSERO) tunduk pada kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan Serikat Pekerja Sucofindo. Yaitu melalui perundingan secara bipartit, dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui peradilan tata usaha negara atau peradilan umum. Jika pihak yang berselisih menghendaki dapat menundukkan diri kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964.