Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menjelaskan salah satu cara bagi pemerintah untuk mencapai kata pemerintahan yang buik dalam lingkup pemerintahan negara, yang memerlukan mekanisme pengawasan dalam sistem birokrasi negara, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan eksternal ini juga di berbagai negara mengenai secara konseptual apa yang dinamakan sebagai Ombudsman, yang dilaksanakan oleh Swedish. Saat ini sudah ada 1/2 negara yang memiliki Ombudsman dengan nama yang berbeda-beda. Keberadaan Ombudsman xaat ini ditujukun unluk meamnpung partisipasi publik yang semakin meluas dalam pengawasan pemerintahan.Hal itu terlihat dari status legal Ombudsman ini Eropa dalam Traktat Uni Eropa yang menunjukan pentingnya keberadaan Ombudsman Uni Eropa."

"Perbedaan kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah yang sangat medasar seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial di tempat kerja. Konflik kepentingan yang berkepanjangan tidak hanya dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang dan jasa namun juga menghambat hak-hak pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut maka collective bargaining agreement dapat dijadikan pedoman dan acuan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam menerapkan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja."

"Seperti yang telah diperlihatkan oleh Heather Sutherland, bahwa pada masa Hindia Belanda kaum menak (priyayi) mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan kenega_raan jika dibandingkan dengan rakyat Indonesia kebanyakan. Tidak sedikit dari kaum menak yang dijadikan pegawai tinggi (pangrehpraja) oleh Pemerintah Hindia Belanda, hal ini demi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda sendiri. Sehingga kaum menak pada saat itu menjadi sekelompok kecil saja orang yang dapat duduk di lapisan atas masyarakat Hindia Belanda. Kecuali di daerah-daerah tertentu (Peristiwa Tiga Daerah), rupanya gelora revolusi tidak banyak mempengaruhi kehidupan para menak. Setelah proklamasi kemerdekaan atau setidak-tidaknya sampai dengan akhir tahun 1940-an, Para menak tetap berada di lapisan atas.Hal inilah yang akan coba diperlihatkan oleh skripsi ini, terutama di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terutama sesudah agresi (aksi) militer I para menak tetap berada di lapisan atas bahkan kelihatannya dengan caranya sendiri-sendiri mereka mencoba mempertahankan kedudukannya. Ini terlihat pada diri Suriakartalegawa, Juarsa, Wiranatakusumah bahkan Sewaka. Negara Pasundan yang dibentuk Belanda pada tahun 1948, rupanya telah menjadi media baru bagi keberadaan (pengukuhan) kaum menak di Jawa Barat. Dengan bantuan Belanda mereka akhirnya menduduki posisi-posisi kunci dalam struktur pemerintahan Negara Pasundan. Bahkan bagi Sewaka sendiri yang notabene kaum menak yang beraliran republiken yang selalu menentang Negara Pasundan, adanya Negara Pasundan telah menaikkan kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi kaum republiken di Jawa Barat. Penelitian mengenai penulisan skripsi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1986, hal ini dilakukan mengingat begitu banyak sumber yang harus digali oleh penulis baik lisan (wawancara) maupun tulisan.Runtuhnya Negara Pasundan, demikian judul skripsi ini, darinya penulis mendapatkan kesimpulan yang antara lain, bahwa para menak yang sejak masa Hindia Belanda mendudu_ki lapisan atas dalam struktur masyarakat Indonesia, pada pasca proklamasi kemerdekaan atau setidak-tidaknya menjelang tahun 1950 kedudukan mereka tidak tergoyahkan. Tetapi sejak Negara Pasundan menyerahkan mandatnya dan daerah Jawa Barat digabungkan kembali ke dalam RI makes dominasi para menak kelihatannya ikut sirna. Runtuhnya Negara Pasundan jugs berarti gagalnya politik negara boneka Belanda di Jawa Barat dan Indonesia umumnya."

"The author elaborates concerning the corruption case`s which involved former judge Harini Whoso whom acting her recent advocate jobs for Probosutedjo as the accused corruption ?s actor. The advocate here then becomes accused also by doing corruption practices on bribery ways. in the court 's session the accusation of public prosecutors to Harini have reflected the criminal efforts. Under Indonesian Criminal Law its classified as 'formal delicate' (formal offensive) which then has qualified Probosutedjo as the involved actor of crime performers. In fact then Corruption Eradication Commission (KPK) has overruled through Probosutedjo as the accused. The author here has thought that Probosutedjo is not the whistleblower by himself involved on criminal conduct's. in this case the KPK have practiced inconsistency and abuse du droit by considering that KPK haven ?t authorized to suspend the investigation or due process of prosecution."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat eksipien ko-proses dari campuran kappa dan iota karagenan pada perbandingan tertentu yang dikombinasi dengan pragelatinisasi pati singkong propionat (PPSP), selanjutnya mengkarakterisasi eksipien ko-proses dan menggunakannya dalam formulasi sediaan gastroretentif tablet mengapung.Pada penelitian ini, tablet dibuat dengan metode granulasi basah dan menggunakan famotidin sebagai model obat. Formulasi tablet mengapung dibuat dengan eksipien koproses karagenan dan PPSP dengan perbandingan tertentu. Daya mengembang dan keterapungan tablet mengapung dievaluasi. Pelepasan obat dari tablet mengapung diteliti dan dianalisa dengan menggunakan beberapa model persamaan kinetika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula A dengan eksipien koproses karagenan : PPSP (1:1) sebanyak 60 % dengan HPMC 10% menghasilkan formula yang terbaik dengan waktu mengapung 11,42 ± 1,53 menit dengan lamanya keterapungan selama 20 jam. Formula tersebut juga menunjukkan profil pelepasan yang terkendali dengan model kinetika Higuchi serta mekanisme difusi non Fickian.

---

The aim of this study was to make a coprocess excipients from the mixture of kappa and iota carrageenan on specific comparisons, combined with the pregelatinized cassava starch propionate (PPSP) , further characterized the coprocess excipients and used the formulation in processed gastroretentif preparation of floating tablet.In this study, tablets were made by wet granulation method and using famotidine as a model drug. Some formulations of floating tablets were prepared by varying the composition of the excipients coprossed carragenan with a certain ratio. The swelling and buoyancy of the floating tablets were evaluated. Furthermore, the drug release from the floating tablets were studied and analyzed using several models of kinetic equations.The results showed that formula A with excipients coprocessed carragenan (1:1) as much as 60% with 10% HPMC produce the best formula and floating lag time 11.42 ± 1.53 minutes and total floating time for 22 hours. The formula also revealed a profile of controlled drug release and approached to Higuchi kinetics model and the non Fickian diffusion mechanism."

"Hipertensi merupakan faktor risiko nomor satu dari kematian di seluruh dunia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 diketahui bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 31,7%, sedangkan di Kabupaten Bogor sebesar 23,3%. Jemaah haji sebelum pemberangkatan ibadah haji, terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan kesehatan di tingkat puskesmas dan kabupaten/kota.Hasil rekapitulasi laporan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di Kabupaten Bogor tahun 2012 bahwa kasus hipertensi pada jemaah haji sebanyak 695 orang (21,4%) dari seluruh penyakit sistem sirkulasi dan pembuluh darah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui distribusi kasus hipertensi pada jemaah haji di Kabupaten Bogor, mengetahui hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, indeks massa tubuh, gula darah, dan kolesterol dengan kejadian Hipertensi pada jemaah haji usia 40 tahun keatas, serta memberi masukan bagi pengelola kesehatan haji di Kabupaten Bogor. Analisis data menggunakan Cox Regression. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik diatas 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih besar dari 90 mmHg.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian bersumber dari data sekunder yaitu hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di tingkat puskesmas. Variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, indeks massa tubuh, gula darah, dan kolesterol. Penelitian dilaksanakan pada April-Mei 2013 dengan sampel sebanyak 1.155 orang.Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara umur, pendidikan, dan indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi pada jemaah haji usia 40 tahun keatas di Kabupaten Bogor tahun 2012. Pencegahan dan pengendalian hipertensi sangat diperlukan untuk menurunkan prevalensi dan mencegah komplikasinya pada jemaah haji Kabupaten Bogor.

---

Hypertension is a risk factor for a number of deaths across the world. Based on the results of Health Research (Riskesdas) in 2007 known that the prevalence of hypertension in Indonesia reached 31.7%, while in Bogor regency of 23.3%. Pilgrims before departure pilgrimage, first carry out medical examinations at the health centers and district / city. Recapitulation health inspection reports prospective pilgrims in Bogor regency in 2012 that cases of hypertension on the pilgrims as many as 695 (21.4%) of the entire circulatory system diseases and blood vessels.

The purpose of this study to determine the distribution of cases of hypertension on pilgrims in Bogor Regency, knowing the relationship between age, gender, education, occupation, body mass index, blood sugar, and cholesterol to the incidence of hypertension in the pilgrim age 40 or older, as well as provide input Hajj for health managers in Bogor regency. Data analysis using Cox Regression. Hypertension is a condition where the blood pressure above 140 mmHg and systolic or diastolic pressure greater than 90 mmHg.

Design used in this study is cross-sectional. Research derived from secondary data is the result of health examination at the health center level pilgrims. The variables studied were age, gender, education, occupation, body mass index, blood sugar, and cholesterol. The experiment was conducted in April-May 2013 with a sample of 1,155 people.

The results showed no relationship between age, education, and body mass index with incidence of hypertension among pilgrims age 40 or older in Bogor regency in 2012. Prevention and control of hypertension is necessary to reduce the prevalence and prevent complications in Bogor regency pilgrims."

"The law on human rights court has brought the new hopes for certain people have suffered because of the human rights violation happened in the past government (before the law enacted in the years of 2000). The demand for justice does not only focus on human rights violations, which occurred in the past but also similar human rights violations that will occur in the future. The existence of a permanent Human Rights Court seems to imply that human rights will be upheld and protected. The resolution of past human rights violations through extra-judicial organizations is an advanced step towards resolving the case, whereas a conflict approach can be used to settle the case. The existence of the Human Rights Law provides a new frontier in implementing the principle of restorative justice in the approach of case settlement. It is hoped that such restorative justice can create a political balance between the past and the future.

---

Undang-undang tentang Pengadilan HAM telah membawa harapan baru bagi orang-orang tertentu yang menderita karena pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pemerintahan masa lalu (sebelum hukum diberlakukan pada tahun 2000). Tuntutan keadilan tidak hanya fokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, tetapi juga pada pelanggaran HAM serupa yang akan terjadi di masa depan. Keberadaan Pengadilan HAM permanen tampaknya menyiratkan bahwa hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan dilindungi. Resolusi pelanggaran HAM masa lalu melalui organisasi ekstra-yudisial merupakan langkah maju menuju penyelesaian kasus ini, sedangkan pendekatan konflik dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Keberadaan UU Hak Asasi Manusia memberikan sebuah perbatasan baru dalam melaksanakan prinsip keadilan restoratif dalam pendekatan penyelesaian kasus. Diharapkan bahwa keadilan restoratif tersebut dapat menciptakan keseimbangan politik antara masa lalu dan masa depan."

"Pengukuran kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) selama ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7401KMK.0011989 tanggal 28 Juni 1989, Nomor : 8261KMK.01311992 tanggal 24 Juli 1992 dan Nomor : 1981KMK.01611998 tanggal 24 Maret 1998.Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, merupakan upaya penulis untuk membandingkan pengukuran kinerja yang selama ini telah berlaku di PT Perusahaan Gas Negara (Persero). Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan dan keuangan, merupakan aspek-aspek yang dibahas didalam penulisan tesis ini. Mengingat bahwa unsur-unsur dalam Balanced Scorecard sebagian besar telah ikut mewarnai pengukuran kinerja selama ini, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Balanced Scorecard telah diterapkan di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) meskipun belum sepenuhnya sempurna. Dalil pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) memperoleh skor 65.5. (enampuluh lima koma lima) yang berarti mempunyai kinerja "Baik", dengan rincian : aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22.5 (duapuluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) (sebelas) dengan predikat "Baik", dan aspek pelanggan memperoleh skor 8 (delapan) dengan predikat "Baik", sedangkan dari hasil keuangan mendapatkan skor 24 (duapuluh empat) dengan predikat "Baik"."