Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah dibuat alat ukur tinggi cairan memakai tranduser ultrasonik berdasarkan waktu jalar, yang dilengkapi dengan pengendali pompa, menggunakan mikrokontroller 80C31. Waktu penjalaran gelombang ultrasonik 40 KHz dari pemancar dan kembali ke penerima dihitung menggunakan timer 16 bit mode 1 dari mikrokontoller, menggunakan saluran INTI dengan detak pencacah dari luar 20 kHz dan hasil penghitungannya dipakai sebagai data untuk ditampilkan pada tampilan tujuh segmen LED yang menyatakan tinggi cairan dalam satuan centimeter. Hasil penghitungan tersebut juga dipakai sebagai dasar untuk otomatisasi hidup/mati pompa sesuai dengan nilai/tinggi cairan yang telah ditetapkan sebelumnya saat melalukan setting. Kompensasi temperatur bisa dilakukan secara manual dengan kalibrasi ulang. Alat ini telah diuji dan mempunyai spesifikasi kisaran jarak tranduser permukaan air 36-190 cm, span 154 cm dan sensitifitas 1 satuan/cm.

Abstrak :
Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei Damanik setelah lewat dari lima tahun sejak Sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis. Permasalahannya apakah lembaga rechtsverwerking diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sehinga bisa terwujud kepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut. Damanik bersaudara kehilangan hak menuntut tanahnya. Atas putusan ini satu Hakim berbeda pendapat termasuk penafsirannya mengenai pasal tersebut.

---

Rechtsverwerking institution arranged in the Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration in Article 32 (2) is established to overcome the weakness of negative system with positive tendency to realize legal certainty of land certificate ownership as land registration concern. Swandi and colleagues whose names registered in the certificate were being sued by Freddy Damanik and Syafei Damanik after more than five years as of the certificate was issued. This research is a qualitative research with descriptive analytic design. The purpose of the research is to analyze if the Judges applied rechtsverwerking institution therefore the legal certainty will be realized. The conclusion of this research shows that the Judges applied the institution so Damanik brothers have no right to sue the land ownership. One Judge had dissenting opinion regarding the Judges Decision on interpreting the Article mentioned above.

Abstrak :
Seri buku Structure and Reading Comprehension For SMTA merupakan salah satu buku ajar Bahasa Inggris yang digunakan secara luas di Indonesia, terbukti dengan telah dicetak ulangnya sari buku ini sebanyak tiga kali, yaitu Pada tahun 1985, 1987, dan tahun 1988. Asumsi kita adalah, jika sebuah buku ajar mengalami cetak ulang, buku tersebut kemungkinan besar mempunyai kualitas yang baik. Pada cetakan selanjutnya, mutu buku diharapkan akan lebih baik lagi. Namun, tidak demikian halnya dengan seri buku SARC ini. Pada cetakan ketiga, yaitu cetakan terbaru untuk saat ini, masih terlihat banyak kesalahan yang cukup mengganggu. Kesalahan-kesalahan itu mencakup tujuan dan organisasi bahan, isi, Bahasa, dan masalah tekniknya. Tujuan penyusunan buku SARC, seperti disebutkan Di dalam kata pengantar buku ini, adalah menyajikan materi dengan pendekatan komunikatif. Namun, apa yang dideskripsikan di dalam seri buku ini tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya itu. Seri buku ini menggunakan pendekatan struktural karena lebih menekankan pengajaran struktur daripada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Beberapa pokok dan subpokok bahasan di dalam seri buku menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam Kurikulum 1984. Padahal buku tersebut, menurut penyusunnya, disusun berdasarkan Kunikulum 1984. Seleksi bahan kurang cermat dan terlalu luas. Gradasi tidak dilakukan secara sistematis sehingga materi yang disajikan sulit dipahami. Penggunaan bahasa dalam sari buku ini kurang baik. Seringkali suatu tutur tidak disertai dengan penggunaan tanda baca sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam usahanya untuk memahami materi yang sedang dideskripsikan. Di dalam seri buku ini juga dapat kita temui banyak kesalahan cetak.

Abstrak :
Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani. Dalam mengelola tanah pertanian tersebut terdapat suatu bentuk pengusahaan tanah yang sejak dahulu dikenal oleh sebagian besar petani di Indonesia yaitu dengan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil telah dan masih banyak dilakukan diberbagai daerah Indonesia salah satu diantaranya di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka saja diundangkannya Undang-Undang tersebut segala hal yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah di lakukan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut ternyata tidak efektif yang disebabkan oleh adanya kendala dan hambatan yang ada dilapangan. Di daerah masih terdapat banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang Perjanjian. Bagi hasil dalam pelaksanaannya, antara lain dalam hal bentuk perjanjian, sahnya perjanjian, timbangan pembagian hasilnya serta syarat putusnya perjanjian. Hambatan-hambatan yang ada di lapangan antara lain karena kutangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang tersebut, adanya sifat masyarakat yang masih tradisional, dan lain sebagainya, dimana untuk hal itu diperlukan upaya untuk mengatasinya, sehingga Undang-Undang perjanjian Bagi Hasil dapat efektif dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Abstrak :
ABSTRAK
Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan selama nifas. Kasus perdarahan sebagai penyebab utama kematian ibu dapat terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Salah satu penyebab perdarahan diantaranya adalah plasenta previa. Plasenta previa merupakan salah satu keadaan yang menjadi penyebab perdarahan yang memerlukan tindakan segera tenaga kesehatan terkait dengan kondisi ibu dan janin yang dikandungnya. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif berperan dalam melakukan pemantauan secara berkesinambungan kondisi ibu dan janin serta proses persalinan yang akan dihadapi . Tujuan penulisan laporan KIA ini adalah menjelaskan tentang aplikasi konsep dan teori keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan plasenta previa totalis,serta menjelaskan peran perawat maternitas sebagai pemberi asuhan keperawatan, educator, konselor, advokator, pengelola, kolaborator, agen pembaharu (innovator), komunikator dan koordinator serta peneliti dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan plasenta previa. Pemilihan konsep dan teori keperawatan berdasarkan kepada kontek klien yang dalam kondisi mengalami komplikasi yang berakibat kecemasan, dibutuhkan pendekatan perawat yang mampu memberikan asuhan secara komprehensif. Oleh karena itu konsep dan teori need for help Wiedenbach dan teori of caring Swanson tepat digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan plasenta previa totalis. Dengan harapan kondisi ibu hamil dengan plasenta previa totalis tetap optimal, mampu beradaptasi secara fisik maupun pskologis serta siap terhadap proses persalinan yang akan dihadapi. ABSTRACT
The maternal mortality rate (MMR) is one of important indicators of the community health. MMR describes the number of women death caused by problems associated with pregnancy or the treatment during pregnancy, childbirth and postpartum period. Hemorrhagic cases as the main cause of maternal death occur during pregnancy, childbirth and postpartum period. One of hemorrhagic causes is placenta previa. Placenta previa is a condition that causes bleeding which requires health professionals? immediate interventions related to the maternal and fetal condition. A nurse as one of health professionals who provides a comprehensive nursing care has a role in monitoring continuously the maternal and fetal condition as well as the labor and birth process. The purpose of this final scientific work was to explain about the application of the nursing concepts and theories in providing nursing care to pregnant women with placenta previa totalis, as well as to explain the role of maternity nurses as a caregiver, an educator, a counselor, an advocate, a manager, a collaborator, an innovator, a communicator and a coordinator as well as a researcher in providing nursing care to pregnant women with placenta previa. The selection of nursing concepts and theories was based on the context of the client experienced complications causing anxiety, nurses? approach that can provide comprehensive care was needed. Therefore, Wiedenbach need for help concept and theory and Swanson theory of caring were appropriate to be used in the provision of nursing care to pregnant women with placenta previa totalis. Hopefully the conditions of pregnant women with placenta previa totalis remain optimal, able to adapt physically and psychologically and ready to face the labor process. ;The maternal mortality rate (MMR) is one of important indicators of the community health. MMR describes the number of women death caused by problems associated with pregnancy or the treatment during pregnancy, childbirth and postpartum period. Hemorrhagic cases as the main cause of maternal death occur during pregnancy, childbirth and postpartum period. One of hemorrhagic causes is placenta previa. Placenta previa is a condition that causes bleeding which requires health professionals? immediate interventions related to the maternal and fetal condition. A nurse as one of health professionals who provides a comprehensive nursing care has a role in monitoring continuously the maternal and fetal condition as well as the labor and birth process. The purpose of this final scientific work was to explain about the application of the nursing concepts and theories in providing nursing care to pregnant women with placenta previa totalis, as well as to explain the role of maternity nurses as a caregiver, an educator, a counselor, an advocate, a manager, a collaborator, an innovator, a communicator and a coordinator as well as a researcher in providing nursing care to pregnant women with placenta previa. The selection of nursing concepts and theories was based on the context of the client experienced complications causing anxiety, nurses? approach that can provide comprehensive care was needed. Therefore, Wiedenbach need for help concept and theory and Swanson theory of caring were appropriate to be used in the provision of nursing care to pregnant women with placenta previa totalis. Hopefully the conditions of pregnant women with placenta previa totalis remain optimal, able to adapt physically and psychologically and ready to face the labor process.

Abstrak :
Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang berjalan dalam rangka mencari solusi dalam pemecahan problema pendidikan (proses belajar mengajar) yang meliputi berbagai aspek. Ia meliputi proses penggunaan mesin dan alat elektronik dalam belajar, dan secara teoritis ia juga berbicara persoalan karakteristik

Abstrak :
Ansietas merupakan masalah psikososial yang dialami oleh anak dengan thalasemia, dan berdampak terhadap fungsi emosional anak. 56,52% anak usia sekolah dengan thalasemia di Rumah Sakit Sumedang mengalami masalah fungsi emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Cognitive Behavior Play Therapy terhadap ansietas dan kemampuan mengatasi ansietas. Desain penelitian menggunakan Quasi experimental pre-post test non equivalent control group, jumlah sampel 42 orang kelompok intervensi dan 43 orang kelompok kontrol dengan consecutive sampling. Analisis data menggunakan uji t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ansietas klien yang mendapat cognitive behavior play therapy menurun lebih besar secara bermakna dari ansietas berat menjadi tidak ansietas jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan cognitive behavior play therapy. Kemampuan mengatasi ansietas klien yang mendapat cognitive behavior play therapy meningkat lebih tinggi secara bermakna dari kemampuan cukup menjadi kemampuan baik jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan cognitive behavior play therapy. Faktor yang berkontribusi terhadap kemampuan mengatasi ansietas adalah usia dan lama sakit. Cognitive Behavior Play Therapy direkomendasikan untuk diberikan pada anak dengan masalah psikososial akibat penyakit fisik sebagai terapi spesialis. ......Anxiety is a psychosocial problems experienced by children with thalassemia. Anxiety affects child’s emotional function and 56,52% of school-age children with thalasemia who is admitted in Sumedang General Hospital experienced poor emotional function. The aims of this study is to determine the effect of Cognitive Behavior Play Therapy (CBPT) for reducing anxiety and uncreasing ability to cope with anxiety. This study used Quasi-experimental research design with prepost- test non-equivalent control group. Number of sample was 85 school-age children, taken by consecutive sampling technique and devided into two groups (42 children in intervention group and 43 children in control group). Data analysis used t test. The results showed that anxiety level in patient who received CBPT were significantly decreased from severe to less anxiety compared to those who did not receive CBPT. Ability to cope with anxiety in patient who received CBPT was signficantly increase better than the group who did not receive CBPT. Factors that contribute to the ability to cope with anxiety are age and period of illness. This research suggests for implementing CBPT in children with psychosocial problems due to physical illness as a specialist therapy.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaannya dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut sepanjang tidak melanggar hak dasar pekerja tentu diperbolehkan. Contohnya adalah dengan membuat perjanjian kerahasiaan informasi secara tertulis guna mengikat calon pekerjanya agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, apabila perusahaan membuat perjanjian larangan bekerja di perusahaan lain yang sejenis atau larangan melakukan sesuatu hal yang akan menyaingi usaha bekas perusahaannya dalam jangka waktu. Perjanjian larangan tersebut biasa disebut dengan perjanjian kerja persaingan. Masyarakat umum tidak banyak menyadari bahwa sebetulnya perjanjian kerja persaingan melanggar hak dasar seseorang untuk memilih tempat bekerja. Padahal hak kebebasan untuk memilih tempat bekerja tersebut telah dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada penulisan ini, penulis mengambil contoh kasus perjanjian kerahasiaan PT. Biggy Cemerlang yang sebetulnya salah satu klausul perjanjian kerahasiaan tersebut isinya adalah perjanjian kerja persaingan. Seharusnya hakim lebih cermat dalam memutus perkara yang terjadi pada mantan pekerja PT. Biggy Cemerlang, Hartoko, bahwa klausul perjanjian kerja persaingan adalah batal demi hukum. Akan tetapi putusan hakim menyatakan bahwa Hartoko melanggar klausul perjanjian kerja persaingan tersebut yang ia tanda tangani sendiri dengan PT. Biggy Cemerlang. Pada penelitian ini, penulis berfokus menganalisa keabsahan klausul larangan bekerja di perusahaan pesaing terkait perlindungan rahasia dagang dengan mengambil contoh pada klausul perjanjian kerahasiaan PT. Biggy Cemerlang.

---

ABSTRACT
The company is obliged to maintain the secrecy of its information by doing several methods. As long as does not breaks the basic rights of workers. For example, by making undisclosure agreement to make labours keep the confidential information in their companies. But there will be problems, if a company making the rules, example other companies which are similar or the rule which is arrange former labour to work in competitor companies for several period of time. The covenant of that rule is called as non compete agreement. Peoples does not realize that actually their non compete agreement breaks their basic rights of a person to choose a place work. The rights of freedom to choose the place to work have been guaranteed by 1945 constitution of the republic of indonesia (UUD 1945), the act number 39/1999 about human rights, and act number 13/2003 about manpower. At this point, the writer will take the case of the secrecy of PT. Biggy Cemerlang which is one of the secrecy clause of the contents are non compete agreement. In that case, the judge should be more carefully to punish the case that is happened to former workers PT. Biggy Cemerlang, Hartoko, that clause their non compete agreement. But the judges punish said Hartoko has been break the labor agreement clause which is he signed with PT. Biggy Cemerlang. In this research, writer focused to analyze the validity of the clause regarding to the protection of working in one competitor company trade secret by taking the example of the secrecy clause of agreement on PT. Biggy Cemerlang.

Abstrak :
Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kabupaten Badung. Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis potensi, efektivitas, dan efisiensi dari penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2008, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Metode-metode yang digunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan terhadap efektivitas pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi penerimaan pajak hotel dan potensi pajak hotel; ketiga, perhitungan efisiensi pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi pajak hotel dan biaya pemungutan pajak hotel; keempat, dalam menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp11.265.423.267.058,60, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel tahun 2008 adalah tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 5,15%, tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel adalah tinggi dengan tingkat efisiensi mencapai 17,74. Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, dan tingkat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung "elastis" terhadap jumlah wisatawan mancanegara, dimana jika jumlah wisatawan mancanegara meningkat 1%, maka tingkat penerimaan pajak hotel meningkat 2,41%. Variabel Dummy Krisis Moneter tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

---

As a center of tourism accommodation, Badung Regency is a good place for growth and expand in running business service for people who live around it and for the tourists, especially hotel management service. Tourism sector has become the largest contributor in regional tax Badung Regency. More important, the rise of regional income which is one of income source from Original Regional Income, needs efforts to rise Original Regional Income. One of regional tax which is collected by Badung Regency is Hotel Tax. The aims of this research are to count and analyses potential, effectiveness, and efficiency from hotel tax collection in Badung Regency year of 2008, and to know what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency. The methods that used in this research are : first, counting the hotel tax potential, the information that should to know here are business turnover and hotel tax rate; second, counting the hotel tax effectiveness, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and hotel tax potential; third, counting the hotel tax efficiency, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and the cost to collect hotel tax; fourth, to answer question what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency, uses multiple regression double log analysis which is regression coefficient shows the elasticity value. The analysis result showed that hotel tax potential in the year of 2008 is Rp11.265.423.267.058,60, effectiveness level of hotel tax collection in the year of 2008 isn`t effective with effectiveness level is 5,15%, the level of efficiency hotel tax collection is high with level of efficiency reach 17,74. Variable of Tourists from foreign countries recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency, and the level of hotel tax collection in Badung Regency is "elastic" to the amount of tourists from foreign countries, if the amount of tourists from foreign countries has arise 1%, the level of hotel tax collection will arise 2,41%. Monetary Crisis Dummy variable recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency.

Abstrak :
Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk memenuhi unsur tranparansi yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

---

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, untuil this task can not be catgorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade.