Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan pokok studi ini adalah - Bagaimana budaya organisasi dan pola adaptasi pada organisasi mini guesthouse di kawasan wisata, Jakarta, Yogyakarta dan Bali ? Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang (1) sejarah pertumbuhan mini guesthouse (2) sejarah terjadinya dan bekerjanya budaya organisasi pada mini guesthouse (3) bagaimana peranan budaya organisasi dalam proses integrasi internal dan pola adaptasi mini guesthouse terhadap lingkungan usaha ? Dalam studi ini diperoleh gambaran bahwa mini guesthouse merupakan sebuah organisasi usaha yang bergerak di bidang jasa yang mempunyai kompleksitas dalam pengelolaan organisasinya. Mini guesthouse di kawasan wisata kebanyakan merupakan usaha sampingan, sekalipun pada perkembangannya di antaranya terdapat pengusaha yang mini guesthousenya menjadi penghasil utama keluarga, jika ditinjau dari segi penghasilan tiap bulannya. Mini guesthouse kebanyakan dikelola oleh keluarga dan memiliki pola kerja yang diarahkan oleh budaya yang diciptakan oleh pemilik atau pemimpin yang berupa nilai-nilai, norma-norma, falsafah dan atau berbagai asumsi lain yang dianut bersama oleh para karyawannya. Budaya organisasi pada mini guesthouse terbentuk dengan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat, budaya para tamu asing dan pendidikan formal pemilik atau pemimpin. Budaya mini guesthouse mulai terbentuk bersamaan pada saat usaha mini guesthouse dimulai. Dimensi-dimensi budaya organisasi pada mini guesthouse yang dapat diidentifikasikan adalah, falsafah, simbol, asumsi, norma-norma, keteladanan, nilainilai, sikap dan rutinitas, keyakinan dan harapan. Pada kenyataannya budaya organisasi yang diciptakan diterima dan dianut oleh karyawan. Juga, studi ini dapat menggambarkan dan memahami bahwa budaya organisasi pada mini guesthouse mempunyai peranan dalam mengarahkan strategi dan pengambilan keputusan dalam mengadaptasi lingkungan usaha, seperti perilaku tamu yang hampir seluruhnya adalah wisatawan mancanegara, kebijakan pemerintah baik yang langsung berpengaruh terhadap jenis kegiatan mini guesthouse maupun yang tidak langsung, teknologi dan pesaing. Jika dihubungkan dengan penelitian-penelitian atau studi-studi budaya organisasi yang sebagian besar di lakukan pada perusahaan dan organisasi lain di luar negeri, dapat di gambarkan bahwa budaya organisasi pada mini guesthouse yang ukuran besarnya organisasi (ubo) masuk kategori kecil karena dikelola terbatas dalam lingkup keluarga, tidak terdapat perbedaan yang mencolok terhadap bentuk dan dimensi-dimensinya. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa budaya organisasi merupakan salah satu bidang organisasi yang penting untuk pengelolaan organisasi. Dalam proses integrasi internal budaya organisasi berperan sebagai pembeda. Maksudnya adalah untuk membedakan antara organisasi tertentu dengan lainnya; seperti indentitas atau pembentukan jati diri, lem perekat sosial, mekanisme kontrol dan sosialisasi. Secara singkat budaya organisasi berperan dalam mengarahkan perilaku organisasi."

"Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda adat istiadat, kepercayaan, bahasa serta kebudayaannya. Namun berkat adanya Sumpah Pemuda yang telah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, maka semangat persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda ini tetap dipegang teguh sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan retaknya persatuan ini, namun bangsa Indosia dengan sekuat tenaga mengembalikannya kepada persatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945), terjadi penggantian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" diganti dengan kalimat "Yang Maha Esau sesudah "Ketuhanan".Adapun alasan penggantian kalimat tersebut menurut Drs. Moh. Hatta, salah seorang Proklamator, adalah atas usul seorang Opsir Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan kepadanya, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan atas bagian kalimat tersebut dan dianggapnya sebagai suatu diskriminasi terhadap golongan minoritas. Karena hal tersebut dianggap serius, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum PPKI bersidang, Drs. Moh. Hatta mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan guna membicarakan hal tersebut, dan mereka sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menurut bukunya Drs. Moh. Hatta "menusuk hati kaum Kristen" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada waktu itu dari golongan Islam yang mempertahankan rumusan semula dengan alasan rumusan tersebut adalah hasil dari panitia ad hoc PPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo, namun Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang waktu itu mengutus Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membujuk Ki Bagus ditambah dengan bujukan Mr. Kasman Singodimedjo yang menyatakan, bahwa dalam waktu enam bulan setelah perang Asia Timur Raya akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menentukan Undang-Undang Dasar yang permanen. Dengan berat hati Ki Bagus Hadikusumo menerimanya.Demikian juga menurut Prof. Deliar Noer, Ki Bagus Hadikusumo tidak puas dengan saran Drs, Moh. Hatta meskipun ia diam, tetapi dalam hatinya ia menolak. Hal ini dilampiaskan ketika Ki Bagus pidato dalam Penutupan Majelis Tani.ir Muhammadiyah."

"Penulisan bertujuan untuk mengetahui pengaruh UU No 1 Tahun 1974 terharap Peraturan Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena bagi anggota militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) terikat dengan peraturan khusus yang terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) dan Kitab Undang-Undang Disiplin Tentara (KUHDT). Dengan adanya Peraturan Perkawinan yang hanya berlaku bagi anggota TNI-AU, maka menimbulkan kasus-kasus yang penyelesaiannya kadang-kadang kurang adil bagi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan sedemikian ketatnya peraturan tersebut, namun dalam berbagai hal kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih tetap diperlukan."

"History of the assimilation of Chinese Hakka in Singkawang, Kalimantan Barat Province"

"Pemasangan mahkota logam pada gigi sulung dikawatirkan karena kebersihan mulut anak umumnya buruk dan sering dijumpai gingivitis. Untuk itu perlu diteliti bagaimana pengaruh pemasangan mahkota logam pada gigi sulung terhadap kesehatan gingiva, serta untuk mengetahui bagian permukaan gigi yang banyak terakumulasi plak dan bagian gingiva yang mengalami gingivitis. Sebagai subyek adalah murid SD di Kelurahan Grogol Selatan. Pada awal penelitian seluruh murid kelas I & II diberi pendidikan cara melakukan kebersihan mulut. Pada subyek dilakukan oral profilaksis kemudian dipasang mahkota logam pada 30 gigi molar satu bawah sulung dengan karies dentin. Jenis gigi yang sama pada sisi yang berlawanan digunakan sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna antara gigi dengan mahkota logam dan gigi kontrol terhadap akumulasi plak serta terjadinya gingivitis. Gingivitis lebih banyak dijumpai pada permukaan lingual dan akumulasi plak lebih banyak pada permukaan distofasial dan lingual dibanding dengan permukaan mesiofasial dan fasial. Oleh karena itu pads anak dengan mahkota logam supaya lebih meningkatkan kebersihan mulut pada seluruh permukaan giginya terutama daerah yang sukar dibersihkan. "

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN Wang Gungwu menilai bahwa Indonesia merupakan contoh sebuah negara yang mempunyai masalah Cina amat kompleks(1981:261-264) 1. Salah satu dari masalah tersebut adalah erat kaitannya dengan identifikasi diri mereka terhadap negara tempat mereka tinggal 2. Sebagai akibat hal tersebut adalah timbal masalah seperti yang dikemukakan oleh Leo Suryadinata (1986:191-193). Dikatakannya bahwa sekalipun orang Cina di Indonesia telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Cina dan mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan peranakan, mereka tetap masih dianggap sebagai orang Cina. Di kalangan kebanyakan orang Indonesia, mereka belum dapat diterima sepenuhnya sebagai warga bangsa Indonesia. Banyak di antara pemimpin bumiputera menilai bahwa sebagai bagian dan nasion Indonesia, orang Cina sebagai pendatang masih dirasa perlu untuk dipertimbangkan. Sementara itu Suryadinata juga betpendapat bahwa meskipun orang Cina telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berbagai simbol dan identifikasi rasional Indonesia masih sukar diserap dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Hal tarsebut disebabkan kuatnya pengaruh kebudayaan negeri leluhur dalam membentuk identitas nasional orang Cina sebagai bangsa Indonesia.Menurut penilaian Maly G. Tan (1979:vii), posisi orang Cina di Indonesia pada dewasa ini adalah sebagai berikut:" Tak ada yang bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, malahan biasanya sikap itu bersifat ekstrim; membenci atau sebalikaya menyenangi mereka. Sikap ekstrim ini pun tidak konstan pada orang atau kelompok-kelompok tertentu dalam keadaan tertentu bisa disenangi, dalam keadaan lain dibenci. Pendeknya jelas terdapat suatu sikap yang ambivalen terhadap mereka. Hal ini tercermin gala dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak menentu dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, sejak zaman kolonial sampai kini ".Berdasarkan penilaian Lois(1951:29-35), sifat yang mendua juga dimiliki oleh kebanyakan orang Cina di Indonesia. Oleh karena itu agar mereka dapat menjadi orang Indonesia dalam arti sebenarnya, orang Cina yang telah berstatuskan sebagai warga negara Indonesia harus mampu membuktikan loyalitas dirinya, baik secara politik mau pun ekonomik terhadap negara barunya 3. Selanjutnya Somers Heidhues (1974: 43) juga menganjarkan sesuatu hal penting yang hares diperhatikan oleh orang Cina di Indonesia agar tidak mendapatkan perlakukan 'diskriminatif' , yaitu hendaknya menyadari bahwa status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimilikinya sekaligus juga disertai suatu usaha agar bumiputera dapat menerimanya sebagai bagian dari mereka. Selama ini sering muncul pandangan dari kalangan bumiputera bahwa sekalipun telah mempunyai status kewarganegaraan Indonesia tetapi 'sekali Cina tetap Cina' 4. Terdapatnya pandangan seperti itu tidak terlepaskan dari adanya penilaian bahwa status mereka sebagai warganegara Indonesia itu hanya dipergunakan untuk mencari keuatungan dalam sektor perdagangan. Sementara itu uang sebagai hasil keuntungan yang diperolehnya, lebih dipakai untuk berbagai kegiatan yang eksklusif Cina atau dibawa ke luar negeri. Oleh karena itu mereka harus dapat membuktikan dirinya melalui kewajiban yang harus diberikannya kepada negara dimana mereka itu sekarang secara formal menyandang status kewarganegaraan dari negeri itu, ialah Indonesia. Suatu cara pembuktian yang harus dilakukan adalah kesediaan mereka untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat atau negara tempat ia tinggal. Era modernisasi yang sedang melanda Indonesia, dapat dipakai sebagai momentum untuk saling berkerja sama sehingga jarak psikologis, sosial, ekonomi dan sebagainya dari kedua golongan tersebut semakin kabur.Jika berbagai pandangan di atas ditelaah lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah orang-orang keturunan Cina di Indonesia adalah erat kaitannya dengan proses pembangunan...."

"Penulisan tentang topik ini dipandang oleh penulis sangat panting melihat keadaan sehari-hari di mana terjadi eksploitasi terhadap anak bekerja (buruh anak). Hal mana merupakan suatu masalah sosial yang berlaku universal, terutama karena negara kita masih merupakan negara berkembang di mana saat ini sejak sepuluh tahun yang lalu belum lagi keluar dari krisis ekonomi yang masih marak melanda. Faktor-faktor utama yang muncul dalam keadaan ini adalah kemiskinan dan tidak dilaksanakan hukum secara tegas yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini pula memicu anak yang masih muda terpaksa bekerja karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang tidak menguntungkan sehingga tidak mampu lagi menikmati pendidikan yang sangat panting bagi masa depan anak dan dalam j angka panjang bagi bangsa, yang hams diperoleh anak secara dini. Penelitian telah dilakukan sejak tahun 1988 dengan undang-undang lama hingga undang-undang bare yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia anak untuk bekerja bilamana sudah berumur 18 tahun atau berdasarkan syarat tertentu dapat berumur di bawah itu. Ketentuan ini menambah ketidak tegasan dalam pelaksanaan hukum karena tidak realistis diterapkan mengingat kondisi negara kita sebagai yang telah disebut di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan dalam Konvensi ILO yang menetapkan usia 15 tahun, yang sejalan dengan pendidikan nasional mensyaratkan wajib belajar 9 tahun. Tentu saja diharapkan bahwa kaiak secara perlahan anak terpaksa bekerja (buruh anak) tidak akan terdapat lagi di negara kita. Walaupun penelitian adalah normatif, namun dengan terdapatnya data yang menunjukkan eksploitasi dalam berbagai bentuk terhadap anak maka data tersebut hanya merupakan data pendukung semata untuk penelitian ini."