Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara."

"Stratifikasi gender merupakan prinsip penting dalam masyarakat Jepang. Dalam stratifikasi tersebut pria menempati posisi dominan dan dan perempuan menempati posisi subordinat. Seiring dengan perkembangan Taman, Jepang berusaha menyesuaikan diri dengan wacana kesetaraan gender yang berkembang di sebagian besar masyarakat di dunia, terutama di negara-negara industri dimana perempuan merupakan suatu angkatan kerja yang partisipasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada awal era pertumbuhan ekonomi tinggi tahun 1960-an, Gross National Product ( GNP ) Jepang merupakan yang tertinggi keempat di dunia setelah negara-negara industri barat seperti Arnerika Serikat, Uni Soviet, dan Jarman Barat. Tidak berbeda dengan negara-negara industri lainnya, di Jepang juga terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Meskipun begitu bukan berarti bahwa terjadi peningkatan status perempuan dalam masyarakat, mereka masih saja tersubordinasi.Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai subordinasi yang diaiami perempuan Jepang pada era pertumbuban ekonomi tinggi dan kondisi sosial yang menyebabkan hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan kepustakaan dengan perspektif feminis. Bahan penelitian dikumpuikan dari data atau pengetahuan yang terkumpul dan pembelajaran dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berupa buku, jurnal, dan artikel internet.Penulis menggunakan paradigma feminis untuk menganalisa kondisi sosial tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu deskripsi dan analisa komprehensif yang lebih dekat dengan sudut pandang perempuan sebagai objek yang tersubordinasi. Secara khusus penulis menggunakan teori feminis sosialis Iris Young yang menggunakan pusat kategori melek gender yaitu "Pembagian kerja berdasarkan seksual" sehingga mampu menjelaskan kondisi perempuan secara keseluruhan. Inti dari teori feminis sosialis Iris Young adalah opresi terhadap perempuan disebabkan oleh kapitalis patriarki yang bias gender. Matra dalam penelitian ini, penulis juga mengkaji kondisi sosial yang menyebabkan subordinasi perempuan Jepang, dalam konteks ini adalah Jepang sebagai masyarakat yang kapitalis sekaligus patriarkis."

"Distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemasaran barang kebutuhan sehari-hari karena jenis produk ini harus dapat ditempatkan di sebanyak mungkin outlet agar konsumen dapat memperolehnya dengan mudah. Dalam hal ini, distribusi suatu produk di wilayah Indonesia perlu dipertimbangkan dengan cermat mengingat luasnya wilayah dan tersebarnya outlet yang ada terutama outlet tradisional. Untuk mensukseskan kegiatan yang kompleks tersebut maka diperlukan adanya kerja sama yang terpadu antara produsen dengan para perantara agar pendistribusian produk dapat berjalan efisien dan efektif. Untuk menjelaskan masalah ini, digunakan sistem distribusi PT. Unilever Indonesia (ULI) yang merupakan produsen barang kebutuhan sehari-hari sebagai suatu contoh. Pada periode sebelum tahun 1984, hubungan kerja PT. ULI dengan para distributornya kurang terpadu, di mana setiap pihak cenderung memfokuskan diri pada tujuan masing-masing dan kurang memperhatikan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi ke dua pihak yang tentunya dapat mendukung efektivitas distribusi secara keseluruhan. Menurunnya efektivitas ini ditunjukkan oleh menurunnya penjualan PT. ULI (dalam ton) terutama pada periode 1980-1984, rendahnya profitabilitas distributor dan kurang optimalnya penyebaran produk pada outlet di pasaran barang kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, ULI berupaya memodifikasi sistem distribusinya dengan menciptakan hubungan kerja sama yang terpadu yaitu mengkoordinir kegiatan operasional dari distributor dan menciptakan peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti pembagian wilayah kerja, keseragaman harga, penetapan metode pemesanan barang, pelayanan yang aktif dan teratur kepada para outlet pengecer, pemantauan perkembangan outlet di pasaran dan lain-lain. Dengan dilakukannya perubahan-perubahan ini, efektivitas dari saluran distribusi produk PT. ULI pun meningkat kembali."

"Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusiaturut berubah. Hal tersebut, berimbas pula pada dunia kedokteran.Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteranmelalui online. Praktik kedokteran online memungkinkan pasienberkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu dengan dokternyasecara langsung. Dengan adanya praktik kedokteran online pasiendapat menghemat waktu dan biaya. Tetapi, kenyataannya belumada peraturan perundang-undangan yang mengatur praktikkedokteran online. Hal tersebut menyebabkan belum adanyakepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran onlinemaupun pertanggungjawaban hukum dokter yang berpraktikonline.Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusiterhadap fenomena praktik kedokteran online di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasildari penelitian menyatakan bahwa praktik kedokteran online yangada di Indonesia masih illegal, karena tidak izin terhadap praktikkedokteran melalui online. Selain itu, metode praktik kedokteranmelalui online tidak sesuai dengan metode pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Di samping itu, dokter yang berpraktik melalui online lebih lemahdi mata hukum karena mereka tidak mengantongi SIP dalamberpraktik. Hal tersebut melanggar Pasal 76 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh sebab itu,sebaiknya dalam praktik kedokteran online kewenangan dokterdalam berpraktik harus dibatasi. Seperti di Alodokter.com, dokterhanya memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhankepada user. Hal tersebut tidak melanggar Undang-Undang sertatidak membahayakan dokter dan pasiennya.Kata Kunci : Praktik kedokteran online, dokter, pasien, legalitaspraktik kedokteran melalui online, pertanggungjawaban hukum dokter

---

Nowadays, along with the advance of informationtechnology IT , the human life also change. This, alsoaffecting in medicine field. We call it with Telemedicine.Telemedicine allows patients to consult with the doctorvirtually. It was welcomed by the public. The advantages oftelemedicine are cost efficient, convenient, and quick. But, itturns out there is no regulation of telemedicine in Indonesia.The absence of telemedicine rsquo s regulations entails the lack oflegal certainty for the doctors and the patients.

The purpose of this study is to provide a solution to the phenomenon oftelemedicine in Indonesia spesifically on the legality oftelemedicine and the legal liability of the doctor ontelemedicine. The research uses normative juridical method.The results of the study states that the telemedicine inIndonesia is still illegal, because there is no regulation abouttelemedicine rsquo s authorization. In Indonesia, telemedicine cannot give the maximum result is considered by the lack oftechnology of medical device. The doctor has to fulfill thesteps of the examination. As described in Article 35paragraph 1 of Law No. 29 Year 2004 regarding MedicalPractice.Furthermore, the physicians in telemedicine do not have anyplea because they do not have SIP. This is clearly inviolation of Article 76 of Law No. 29 Year 2004 regardingMedical Practice.Therefore, we need the restriction for the telemedicine. As inAlodokter.com, the doctor only has the authority to providecounseling to the user. It does not violate the law and doesnot harm the doctor as well. It is because the chance forerrors diagnosis, medical malpractice or medical negligenceare almost never existed.Keywords Telemedicine, doctor, patient, the legality of telemedicine, legal liability of the doctor."