Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena jaringan sosial sebagai alat pencapaian tujuan pemenuhan atau peningkatan kebutuhan hidup petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Bekasi diteliti untuk mendapatkan fakta dan makna jaringan. Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemecahan masalah praktis terutama bagi petugas pemasyarakatan Lapas Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sasaran penelitian petugas pemasyarakatan sebagai subyek dan informasi jaringan sebagai obyeknya. Informasi digali melalui 5 orang petugas pemasyarakatan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan masa kerja kurang lebih 5, 10, dan 15 tahun. Sedangkan informasi pendukung digali melalui petugas pemasyarakatan lainnya dan warga binaan pemasyarakatan yang dipilih berdasarkan teknik snow-ball. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan terkait informasi tentang jaringan yang berupa ungkapan-ungkapan, dokumen, dan perilaku petugas pemasyarakatan. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan fakta jaringan beserta analisisnya. Secara faktual jaringan sosial dalam penelitian ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk mendapatkan sumber alternatif pendapatan bagi petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan secara egosentrik terlibat hubungan intensif dengan dua atau lebih warga binaan untuk mencapai sumber daya yang dibutuhkan atau diinginkan. Jaringan sosial tidak hanya digunakan untuk mengatasi krisis ekonorni (keluarga) sebagaimana beberapa hasil dan analisis penelitian tetapi juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan mereka. Tindakan petugas pemasyarakatan menggunakan jaringan sebagai alat mengikuti pola-po]a tindakan rasional instrumental (Weber). Suatu tindakan rasional yang berdasarkan pertimbangan untung dan rugi (Homans, Foa & Foa, 1973). Petugas pemasyarakatan mempertukarkan jasa atau tenaganya dengan sejumlah uang dengan warga binaan. Secara berulang, pertukaran ini telah menguntungkan pelaku jaringan, terutama petugas pemasyarakatan_ Kebiasaan penggunaan jaringan bagi petugas pemasyarakatan adalah pengulangan konsekwensi dari keuntungan yang dicapai (Ritter). Kebiasaan penggunaan jaringan ini juga sesuai dengan tindakan tradisional (Weber) tetapi rasional yang spekulatif. Terbukti bahwa meskipun jaringan penting terutama untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, dalam jangka panjang jaringan justru telah memelihara ketergantungan petugas pemasyarakatan terhadap jaringan. Adanya peluang sumber daya dalam jaringan menyebabkan tindakan-tindakan spekulatif hingga mempengaruhi kondisi kesejahteraannya.

---

Phenomena of social network as the means in achieving the objective of fulfilling the life necessity of Penitentiary Employee of Bekasi Penitentiary is studied with intention of obtaining some facts and meaning of the network. The results obtained from the survey and written down in this thesis is expected to contribute the knowledge and practical problem solving methods, especially for the employees of Bekasi Penitentiary. This research is based on the qualitative approach. The targets of this research are the employees as the subject and the network information as the object. Information collected from five (5) penitentiary's employees selected purposively based on their experience and tenure of more or less 5, 10, and 15 years. The supporting information is collected from the other penitentiary's employees and members of penitentiary who are selected on the snow-ball technique. Data collection is performed through interview and observation on the information relating to the network in the form of statements, documents, and attitudes showed by the employees of penitentiary. Information on these results of research is presented in the form of narration in order to describe the facts relating to the network and its analysis. Factually, the social network in this research is a means which is usually used in obtaining the source of alternative income for the penitentiary' employees. Egocentrically, the penitentiary' employees in involved in the intensive relationship with two or more educated member in order to obtain the expected human resources. The social network is applied not only in dealing with the economic crises, as it can be found at some other research results and analysis, but also in improving the welfare of the employees. Application of network by the penitentiary's employees constitutes a way which follows the pattern of rational instrumental action (Weber). This is a rational action which is based on the profit-loss consideration (Homans, Foa & Foa, 1973). The penitentiary's employees exchange their service and effort with an amount of money. Repeatedly, this exchange has benefited the network personnel, especially the penitentiary's employees. The application of network by the penitentiary's employees is the repetition of consequence of the achieved benefit (Ritter). The application of network is also in accordance with the traditional action (Weber), however, this is speculatively rational. Despite the network is important, particularly in fulfilling the short-term necessity, it is also very beneficial for long-term, since it can control the dependence in the network has resulted in some speculative actions. Therefore, this will much affect their welfare.

Abstrak :
Financial lease sebagai salah satu bentuk sewa guna usaha mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan aktiva lainnya. Jenis pembiayaan ini memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak secara tepat. Dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) yang tepat, maka Wajib Pajak dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar. Dengan demikian, perumusan masalah meliputi, bagaimana penerapan penyusutan aktiva pada financial lease yung dilaksanakan oleh wajib pajak, apakah penyusulan aktiva leasing dalam perencanaan perpajakan (tax planning) wajib pajak (lessee) sudah sesuai dengan peratuan perundang-undangan perpajakan, dan apakah perencanaan perpajakan (tax planning) yang efektif dapat menjadi unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli, upaya dalam melakukan pengurangan pengenaan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari tax management tergantung dari instrumen yang dipakai. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan Iikuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: Pertama, perencanaan pajak (tax planning), merupakan Iangkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah unluk meminimumkan kewajiban pajak. Kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), manajemen pajak tidak dimasukkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Yang ketiga adalah pengendalian pajak (tax control), bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan maupun material. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskripif analisis dengan pendekatan penelitian kebijakan secara kualitatif. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Leasing suatu aktiva tetap pada financial leasing merupakan salah salu cara dari tax planning, seperti halnya perusahaan yang melakukan penyusutan aktiva leasing dimana dalarn penyusutan aktiva leasing terdapat celah-celah (loopholes) yang bisa dimanfaatkan dalam pengurang pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Hanya saja banyak perusahaan yang belum melakukan atau memanfaatkan dari suatu peraturan yang dapat menghemat alau mengurangi pembayaran pajak yang sesuai dengan UU perpajakan yang ada. Banyaknya perusahan yang belum melakukan atau memanlaalkan tax planning yang ada karena belum mengetahui tujuan dari tax management sendiri. Perencanaan pajak pada dasamya merupakan Iingkup dari manajemen pajak, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin. Tax Planning biasanya dirasakan tidak dalam jangka dekat tetapi dalam jangka panjang. Hal ini karena tax planning perlu pengelolaan yang matang. Tujuan paling akhir dari tax manajemen adalah memakai prinsip the least and the last, yaitu membayar jumlah seminimal mungkin dan waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Dan untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya pemerintah mengkaji dan membuat aturan yang lebih jelas untuk menutupi loopholes. Meskipun memanfaatkan loopholes adalah tindakan yang legal telapi tidak dapat dibenarkan.

---

Financial lease as a form of leasing has a tax requirement as well as the other assets. This financial lease needs a planning which is probably able to manage the tax accurately. By managing the tax planning accurately, so the Lessee is able to plan, to do, to evaluate and finally is able to control his tax requirement accurately and properly. However , the formula of problem extends over, how the application of assets depreciation in financial lease which is performed by the Lessee, has the leasing assets depreciation in Lessee tax planning accordance with the provision of Taxation Law, is the tax planning effectively able to become the supporting element to achieve the purpose of the company. Based on the theories of the experts- the efforts in treating the tax depreciation legally can be performed through the tax management. Yet, the legality of the tax management depends on the instrttments which are used. The tax management is a facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as it can to achieve the benefit and liquidation. The purpose of the tax management can be achieved through the functions of the tax management which consist of: First, tax planning is the first step of tax management. Generally, the tax planning pressure is to minimize the tax requirement. Second, the tax implementation, the tax management does not intend to break the law in the implementation. The third is the tax control, it is to concern that the tax requirement has been implemented according to what has been planned and has fulfilled the conditions and material as well. The type of observation which will be used in writing this thesis is the descriptive analyze method with the approach of policy observation qualitatively. By using the technique of the data collecting such as the study of literature and the study of the field which is carried out through the interview of the related parties. Fixed assets leasing in financial leasing is an option of tax planning, it is like the company which treats the assets depreciation leasing where in the assets depreciation there are loopholes which can be used in tax deduction, without breaking the tax provision. But many companies haven?t treated or used one of the regulations which can save or reduce the tax expend based on the taxation law. There are many companies which haven?t treated or used the available tax planning because they haven?t known the purpose of the tax management it self. Basically, the tax planning is a part ofthe tax management, that is the facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as possible. Generally, the tax planning can?t be achieved in a short term but in long term, because the tax planning needs the accurate management. The last purpose of the tax management is using the principle the least and the last, that is paying the amount as minimum as possible and the last time which is still allowed by the taxation law and provision. And to prevent that case, the government would rather look over the provision clearly to cover the loopholes. Although using the loopholes is the legal action but it can?t be the right action.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan hubungannya dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WP OP). Tujuan penulisan ini dalam proses penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah WP Orang Pribadi. 2. Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah WP Orang Pribadi. 3. Untuk mengukur hubungan antara jumlah WP Orang Pribadi dengan jumlah penerimaan PPh WP Orang Pribadi. Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No.16/2000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.l dan ayat (3) huruf a UU No.17/2000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis. Pembahasan lebih diutamakan kepada analisis pengaruh variable-variabel bebas berupa Jumlah Penghasilan yang diterima oleh subyek dan atau WP, Tingkat Pendidikan subyek pajak dan atau WP, Jumlah Penduduk di suatu daerah serta pandangan subyek dan atau WP terhadap Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan terhadap pencapaian Jumlah WP Orang Pribadi. Kemudian dilakukan- analisis terhadap hubungan antara Jumlah WP Orang Pribadi terhadap pencapaian PPh WP Orang Pribadi. Sebagai alat bedah analitis digunakan berbagai perangkat statistika yang dibantu oleh program software SPSS (Statistical Package for Social Scientist). Melalui analisis statistik ini diharapkan dapat diketahui sebagian faktor penyebab berikut besarannya sehingga dapat memberikan sedikit bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan PPh WP Orang Pribadi yang selama ini kurang tergarap. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata secara bersama-sama (simultan) sangat berpengaruh terhadap jumlah WP Orang Pribadi dan penerimaan PPh WP Orang Pribadi. Secara parsial yang paling dominan adalah faktor-faktor jumlah penghasilan, administrasi perpajakan dan jumlah penduduk. Dengan demikian, maka disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi perhatian khusus terhadap faktor-faktor tersebut pada saat melakukan ekstensifkasi dan intensifikasi pajak. Saran lainnya adalah diharapkan DJP melakukan kerjasama dcngan berbagai instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk mendapatkan data "calon-calon" WP Orang Pribadi yang potensial tetapi masih tertutup oleh ketidakpopuleran nama, jabatan, pekerjaan maupun lokasi tempat tinggal dari subyek pajak yang belum tersentuh tersebut. Ketertutupan dan ketidakpopuleran tersebut sekaligus juga merupakan tabir dari potensi pajak terbesar dan sulit untuk ditelusuri yang bernama penghasilan.

Abstrak :
Jumlah peserta BPJS Non PBI yang terdaftar di Puskesmas Kota Serang pada Bulan Maret 2015 sebanyak 47.231 orang, sedangkan di Fasilitas Kesehatan Tungkat Pertama (FKTP) lain sebanyak 96.120 orang. Pada Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 jumlah peserta BPJS Non PBI di puskesmas bertambah 5,1%, sedangkan di FKTP lain bertambah 66,7%. Pada Bulan Februari 2015, terdapat puskesmas yang mengalami penurunan jumlah peserta BPJS Non PBI sebanyak 13,53% dibanding pada Bulan Desember 2014. Rendahnya jumlah kepesertaan BPJS Non PBI di puskesmas diduga kuat terdapat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor karakteristik dikendalikan pada peserta BPJS Non PBI di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan jumlah sampel sebanyak 170 responden. Hasil penelitian menunjukkan pada rentang skala 1-10 diperoleh skor rerata loyalitas sebesar 6,5. Skor rerata kepuasan sebesar 6,9. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor pendapatan dikendalikan. Perlunya puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan, menambah sarana dan prasarana seperti kursi tunggu, meningkatkan jumlah da. ......Customers of BPJS Non PBI amount enrolled at primary health care Serang city in March 2015 as 47.231 people, while in other FKTP as 96.120 people. From December 2014 until March 2015, customers of BPJS Non PBI amount in primary health care increased 5.1%, while in other FKTP increased 66.7%. In February 2015, there is a health center that has decreased customers amount of BPJS Non PBI as 13.53% compared to in December 2014. The decreases on costumers amount of BPJS Non-PBI at primary health care are allegedly associated with customer loyalty. The purpose of this research is to know the relationship between satisfaction and customer loyalty after characteristics factors are controlled on BPJS Non PBI participants at ambulatory unit primary health care Serang city. This research is a quantitative research with cross sectional design and the total sample is 170 respondents. The results showed in the range of 1-10 scale obtained mean score of 6.5 loyalty, satisfaction mean score of 6.9. Statistical analysis showed significant correlation between satisfaction with customer loyalty after income factor controlled. The need for primary health care is improvement of service, cleanliness, comfort, beauty, etc.

Abstrak :
Scholars of Indonesian politics and Islam use the phrase ‘conservative turn’ to explain the increasing religious influence in contemporary Indonesia’s social, political, and cultural life. Although their literature provides insightful explanations about this trend, scholars fail to include subcultural Muslim youths in their analyses. The term ‘subcultural youths’ in this context refers to a diffuse network of young people that share distinctive identities, ideas, and cultural practices associated with underground music subcultures (such as punk, hardcore, hip-hop, metal, and ska) as a way to deal with a sense of marginalisation and/or to oppose mainstream society. In Indonesia in the 1990s, these youths were mostly secular, pluralist, and politically progressive and leftist. Their community welcomed all people from any social background, and religion was considered a personal matter. The social, political, and economic conditions following the fall of the New Order regime (1966-1998) changed the nature of this community. Some of its participants shifted ideologically and organisationally to Islamic conservatism and right-wing Islamism, marked by their support of and involvement in various movements such as the Islamic underground movement and the hijrah movement. This paper attempts to fill a gap within the existing literature on the conservative turn of subcultural youths in Indonesia by introducing the most recent subcultural theory as an analytical framework that can be used to explain the ideological and organisational shift. Studying the conservative turn of subcultural Muslim youths from a perspective that emphasises critical political economy allows this paper to present new insights against conventional wisdom and purely culturalist readings of the conservative turn in Indonesia.

Abstrak :
Artikel ini mencoba menelusuri sejarah awal Islam di Tumasik, kada disebut juga Temasek, nama dulu bagi Singapura. Kota ini juga disebut sebagai Kota Laut (Sea Town), dan merupakan bagian dari Nusantara masa lalu. Pada abad ke-12 s.d. 14 M, Tumasik bersama Kedah merupakan pelabuhan-pelabuhan penting di Semenanjung Malaya. Pada masa itu, Tumasik merupakan kota perdagangan yang cukup besar dan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya, menjadikan Tumasik menggiurkan untuk dikuasai. Kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Tumasik yaitu Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 M dan Majapahit sampai abad ke-14 M. Pada abad ke-15 M, Tumasik berada di bawah kekuasaan Ayutthaya-Thailand; dan selanjutnya dikuasai Kesultanan Malaka sampai pendu¬dukan Portugis 1511 M. Adapun proses masuknya Islam di Tumasik terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim, baik dari Arab maupun Persia pada abad ke-8 s.d. 11 M yang mengalami peningkatan aktivitas perdagangan. Kota-kota pesisir dan pelabuhan-pelabuhan, salah satunya Tumasik, di Semenanjung Malaya menjadi pemukiman-pemukiman bagi para pedagang Muslim tersebut. Sebagian dari mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dengan demikian, diduga kuat bahwa Islam telah hadir di Tumasik antara abad ke-8 M - ke 11 M. Hingga permulaan abad ke-16 M, Singapura lama tetap menjadi pemukiman Muslim, bersama para pedagang lain, baik dari Eropa, India, maupun Cina, dan sekaligus menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka, sampai dengan kesultanan ini ditaklukan oleh Portugis pada 1511 M.