Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, cessie sebagai jaminan mulai ditinggalkan dalam praktek pemberian jaminan, kreditor mulai beralih ke lembaga jaminan fidusia walaupun begitu tidak ada larangan untuk tetap menggunakan cessie sebagai jaminan. Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan apakah ada perbedaan antara fidusia piutang atas nama dengan cessie sebagai jaminan? Apa kelemahan dan kelebihan fidusia piutang atas nama dibandingkan dengan cessie sebagai jaminan? Permasalahan apa yang dihadapi kreditor saat melakukan eksekusi fidusia piutang atas nama dan cessie sebagai jaminan. Penelitian yang digunakan adalah normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dengan wawancara dari berbagai kalangan yang terkait. Fidusia piutang atas nama dan cessie sebagai jaminan menampakkan kesamaan sebagai jaminan tambahan dimana kreditor harus proaktif melakukan up date terhadap tagihan yang dijaminkan sedangkan perbedaannya adalah dalam cessie sebagai jaminan tidak dikenal penyerahan secara constitutum possesorium sebagaimana halnya dalam fidusia sementara kelebihan fidusia piutang atas nama adalah adanya hak preferen dan adanya asas droit de suite. Kelemahan fidusia piutang atas nama adalah biaya penjaminan yang tinggi dan tidak perlu adanya pemberitahuan kepada kreditor sehingga sulit dilakukan penagihan langsung serta bukti kepemilikan hanya berupa list tagihan dan tidak ada kepastian keberadaan dan keadaan obyek jaminan saat eksekusi walaupun begitu fidusia tetap menjadi pilihan para kreditor. Melihat kebutuhan dalam praktek, disarankan untuk membuat suatu peraturan pelaksana tersendiri untuk penjaminan dan eksekusi terhadap barang-barang bergerak tidak berwujud seperti piutang atas nama, melakukan pengawasan terhadap pegawai dalam kantor pendaftaran fidusia karena biaya tidak resmi menyebabkan pendaftaran fidusia menjadi mahal, data mengenai benda yang dijaminkan lebih balk terbuka untuk umum untuk memudahkan pihak ketiga mengetahui mengenai penjaminan fidusia tersebut. ......With the adoption of Law Number 42/1999 regarding Fiduciary Security, cessie as collateral started to be abandoned in the practice of awarding collateral, the creditor has shifted to fiduciary security institution nevertheless there is no prohibition to remain using cessie as collateral. Based on the said matter, there is a problem whether any difference between registered receivable fiduciary and cessie as collateral? What is the weakness and advantage of registered receivable fiduciary compared to cessie as collateral? what problem is encountered by the creditors when they executed registered receivable fiduciary and cessie as collateral? The research applied is normative with data collection tool is in the form of document study and supported by data obtained through interviews with various relevant parties. Registered receivable fiduciary and cessie as a collateral show the equality as additional collateral in which creditors must be proactive to conduct update the claim being collateralized while its difference is in cessie a collateral shall not be recognized delivery in constitutum possesorium manner as in fiduciary while the advantage of registered receivable fiduciary is there is a preference right and droit de suite principle. The weakness of registered receivable fiduciary is higher guaranteeing cost and unnecessary notification to creditors so that it is difficult to make direct collection and certificate of ownership is only in the form of list claim and there is no certainty on the existence and condition of object of collateral at the time of execution when fiduciary keeps becoming a choice of the creditors. Observing the requirement in practice, it is recommended to draft a separate implementing regulation for guaranteeing and execution against intangible movable goods such as registered receivable, control the employees in Fiduciary Registration Office since unofficial cost resulting in fiduciary registration becoming expensive, data concerning object being collateralized is better open for public to facilitate the third party know about the said fiduciary guaranteeing.

Abstrak :
Tuberkulosis merupakan salah satu penyumbang kematian tertinggi di beberapa negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Selain berdampak kepada kesehatan, penyakit tuberkulosis juga menjadi penyakit yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup tinggi di tanah air. Upaya yang saat ini banyak dilakukan meliputi promosi edukasi pencegahan penularan tuberkulosis dengan berbagai media berbasis paper dan audiovisual yang terbukti efektif namun masih perlu adanya inovasi yang lebih kompleks lagi dari media sebelumnya. Media video explainer merupakan jenis video promosi yang memadukan gambar, animasi, serta audio narasi dengan sajian materi yang singkat namun informatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi video explainer terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dalam pencegahan penularan tuberkulosis. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen jenis pre test dan post test dengan kelompok kontrol, pada pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden pada masing-masing kelompok kontrol dan intervensi sebanyak 39 responden. Analisis data menggunakan paired t test dan pooled t test. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan antara pemberian edukasi video explainer terhadap pengetahuan (p value < 0,05), Sikap (p value < 0,05), dan keterampilan (p value < 0,05). Media video explainer disarankan dapat digunakan menjadi media edukasi alternatif di puskesmas pada awal pengobatan dan kunjungan rumah untuk dapat memaksimalkan asuhan keperawatan melalui edukasi kesehatan dalam pencegahan penularan tuberkulosis. ......Tuberculosis is one of the third highest contributors of death in several developed and developing countries including Indonesia. In addition, tuberculosis impacted on health, it was also a disease caused high economic losses in the country. Efforts that are currently being carried out including the promotion of tuberculosis transmission prevention by various education media such as paper-based and audiovisual media. Explainer video as a media education typed promotional video that combines images, animations, and audio narration with a short presentation of material. This study aimed to see the influence of explainer video education on the level of knowledge, attitudes and skills of families in preventing tuberculosis transmission. This study used a quasi-experimental design with pre-test and post-test with a control group. The selection of respondents were done by simple random sampling. The number of respondents in the intervention group and the control group were similar to 39 people. The data analysis used paired t test and pooled t test. The results showed that there was a significant effect between giving explainer video education on knowledge (p value < 0.05), attitudes (p value < 0.05), and skills (p value < 0.05). The explainer video media is recommended as alternative media for using in public health center at the beginning of treatment and at home to maximaze the nursing care by health education in preventing tuberculosis transmission.

Abstrak :
Beberapa perusahaan mewajibkan karyawan wanita menggunakan sepatu hak tinggi. Faktanya bahwa sepatu hak tinggi merupakan produk yang tidak sehat untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Selain itu, adanya faktor kebijakaan perusahaan dalam hal berpenampilan di area kerja seperti pakaian, sepatu. Penelitian ini mencoba untuk merancangan sepatu hak tinggi berdasarkan keinginan desain sepatu yang dapat digunakan di area kerja dan kenyamanan untuk karyawan. Untuk desain model sesuai keinginan menggunakan metode Kano dan Grey based Taguchi dan penelitian aspek kenyamanan meneliti tentang bentuk footbed pada area tumit. Hasil penelitian ini menghasilkan desain sepatu hak tinggi dengan model berbentuk pointed toe dengan atribut berbentuk pita kecil sedangkan bentuk footbed menghasilkan rancangan dimensi dengan heel height 5 cm, heel seat 7cm, dan heel wedge angle 10. ......Several companies forced her employees to using a high heels shoe. The facts that the high heels are unhealthy products for use of the long term. In addition, the companies have a rule in appearance such as wearing clothes, shoes, etc in the work area. This study tried to designing high heels shoe design based on a desire that can be used in work area and comfort for employee. In model design of high heels desired using Kano method and Grey based Taguchi and researching for comfort aspects using the experiment the footbed shape in the heel area (rear foot). The results of this study resulted in the model design of high heels with pointed toe shaped with attribute a small ribbon and the result of footbed experiment with dimensions footbed ?heel height of 5 cm, 7 cm heel seat, and heel wedge angle 10".

Abstrak :
Mulai tahun 2008, dikeluarkan PSAK 13 (Revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK sebelumnya mengenai Investasi. PSAK 13 (Revisi 2007) mengatur properti investasi di dalam laporan keuangan harus dipisahkan dari properti yang digunakan sendiri, Dalam menilai properti investasi perusahaan dapat memilih metode biaya atau metode nilai wajar. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi PSAK 13 (Revisi 2007) pada perusahaan non-keuangan tahun 2008-2009, bagaimana penyajian dan pengungkapannya baik di dalam kebijakan maupun rincian. Penelitian ini juga menganalisis penggunaan metode yang dipakai serta menganalisis lebih mendalam untuk beberapa perusahaan yang menggunakan metode nilai wajar. Hasil penelitian mennjukkan, sebagian besar perusahaan yang menyajikan properti investasi sudah memisahkannya dengan aset tetap maupun akun lain. Sebagian besar perusahaan lebih memilih metode biaya dibandingkan metode nilai wajar. Secara umum, pengungkapan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2007).

---

Since the year 2008, there is PSAK 13 (Revised 2007) about Investment Property which replace the previous about Investment. In PSAK 13 (Revised 2007) investment property must be separated from fixed asset. For assessment, the company can choose the cost method or fair value method. This study discusses how the implementation of PSAK 13 (Revised 2007) in the non-financial company in 2008-2009, how the presentation and disclosure both in policy and details. This study also analyzes the use of the method used and analyzed more in depth for several companies that use fair value methods. The results of this study, most of the companies that present investment property are separated by fixed assets and other accounts. Most companies prefer cost method than fair value method. In general, disclosure of the company are in accordance with PSAK 13 (Revised 2007).

Abstrak :
Tuberkulosis (TBC) di Indonesia mencapai jumlah penderita terbanyak kedua di dunia pada tahun 2021 menyebabkan risiko penularan semakin tinggi. Saat ini, peningkatan kasus TBC anak mencapai hampir tiga kali lipat jika dibandingkan jumlah kasus di tahun 2021. Salah satu upaya pencegahan penularan adalah dengan pengembangan inovasi dalam memberikan asuhan keperawatan di komunitas serta untuk memudahkan dalam penerapannnya, dibuat dalam bentuk media berbasis aplikasi android “Gempita” yang diujikan pada praktik residensi keperawatan komunitas. Tujuan: Penerapan inovasi GErakan Masyarakat PedulI Tuberkulosis Anak bertujuan untuk meningkatkan perilaku pencegahan penularan dari orang tua selaku caregiver anak dengan tuberkulosis. Inovasi Gempita terdiri dari beberapa intervensi keperawatan yaitu melalui pendekatan dukungan kelompok, edukasi kesehatan, demonstrasi dan keterampilan dalam pencegahan penularan dan perawatan TB pada anak. Pada media aplikasi yang dibuat, Gempita memiliki sajian menu berupa materi edukasi kesehatan, diskusi interaktif, pengingat jadwal minum obat dan makanan bergizi, sharing experience dan demonstrasi keterampilan dalam pengobatan dan pencegahan penularan TBC. Metode: Desain yang digunakan adalah studi kasus dengan menerapkan asuhan keperawatan komunitas. Pendekatan dukungan kelompok menjadi strategi pada 32 partisipan. Hasil inovasi menunjukkan peningkatan rerata tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pencegahan penularan TB sebelum dan setelah intervensi Gempita; peningkatan berat berat badan anak sebelum dan setelah intervensi Gempita dan perbedaan bermakna pada rerata pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam upaya pencegahan penularan TB sebelum dan setelah intervensi Gempita (p Value < 0,05). Kesimpulan ada pengaruh pelaksanaan inovasi Gempita pada perilaku pencegahan penularan pada kelompok caregiver anak. Inovasi Gempita yang dikembangkan sebagai aplikasi berbasis teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perilaku pencegahan TBC dan menekan peningkatan kasus TBC, khususnya TBC anak ......Tuberculosis (TB) in Indonesia reached the second highest number of patients in the world in 2021, causing a higher risk of transmission. Currently, the increase in pediatric TB cases has almost tripled when compared to the number of cases in 2021. One of the efforts to prevent transmission is to develop innovation in providing nursing care in the community and to facilitate its application, it is made in the form of an android application-based media "Gempita" which is tested in community nursing residency practice. Objective: The application of the Gempita innovation aims to improve the transmission prevention behavior of parents as caregivers of children with tuberculosis. Gempita innovation consists of several nursing interventions, namely through a group support approach, health education, demonstrations and skills in preventing transmission and treating TB in children. In the application media created, Gempita has menu offerings in the form of health education materials, interactive discussions, reminders of medication schedules and nutritious food, sharing experiences and demonstrations of skills in the treatment and prevention of TB transmission. Methods: The design used was a case study by applying community nursing care. Group support approach was the strategy for 32 participants. The results of the innovation showed an increase in the average level of knowledge, attitudes and skills in preventing TB transmission before and after the Gempita intervention; an increase in child weight before and after the Gempita intervention and a significant difference in the average knowledge, attitudes and skills in preventing TB transmission before and after the Gempita intervention (p value <0.05). It is concluded that there is an effect of the implementation of the Gempita innovation on transmission prevention behavior in the child caregiver group. The Gempita innovation developed as a technology-based application is expected to be used to improve TB prevention behavior and reduce the increase in TB cases, especially childhood TB.

Abstrak :
ABSTRAK Pengelolaan lumpur tinja (Faecal Sludge Management, FSM) yang tidak tepat menjadi masalah global penghambat pembangunan berkelanjutan. Lumpur tinja sering dibuang ke lingkungan yang berisiko pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Riset menilai tingkat keamanan FSM pada lingkungan di Sumatera Barat dan Lampung dengan pendekatan kuantitatif, mix method dan flow chart menurut ekonomi dan sosial rumah tangga. Riset menunjukkan tingkat keamananan FSM pada lingkungan mayoritas di wilayah riset tidak aman pada lingkungan dan lebih banyak pada rumah tangga yang lebih miskin. Tingkat FSM yang lebih aman pada lingkungan di Sumatera Barat tidak berbeda pada gender kepala rumah tangga sedang di Lampung lebih banyak pada yang dikepalai laki-laki. Uji hipotesis menunjukkan tingkat keamanan FSM pada lingkungan 1,2 kali lebih aman pada anggota rumah tangga tidak lebih dari 4 orang dan yang memiliki rumah sendiri 1,4 kali lebih aman dibanding dengan yang tidak memiliki rumah sendiri.

---

ABSTRACT Lack of household Faecal Sludge Management (FSM) is a global problem and an inhibitor to sustainable development. Faecal sludge is often allowed to accumulate in the environment, a growing challenge, generating significant risks to the environment and public health. The research analyzes environmentally safe level of FSM in Sumatera Barat and Lampung using a quantitative approach, mix method and flow chart tools via socio economic segmentation. The study showed environmentally safe levels of FSM in majority households is unsafe with higher level in poorer households. Safe FSM levels in West Sumatra segmented by gender head of household do not vary. In Lampung, the safer FSM levels were found in those headed by men. Hypothesis showed the environmentally safe level of FSM to be 1.2 times safer for households with no more than 4 members and 1.4 times safer for those that own their own homes over those that do not.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyelundupan senjata (arm smugling), peredaran gelap narkotika dan psikotropika, pencucian uang (money laundry), penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan orang termasuk anak (child trafficking). Indonesia telah meratifikasi dan mengundangkan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut. Saat ini sedang dalam proses ratifikasi protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus dan mencegah perdagangan orang termasuk anak. Penelitian tentang Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas 2 (dua) masalah, yaitu: Bagaimanakah praktek kejahatan perdagangan anak?, bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai predicate crime dalam UUTPPU? Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai praktek kejahatan perdagangan anak, penanggulangan kejahatan perdagangan anak, dan bentuk pembaharuan hukum tentang perdagangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) sebagai salah satu kebijakan dalam bidang hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur. Dalam pencegahan pencucian uang, inisiatif pemerintah terlihat dari telah diundangkannya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru yaitu UU No.8 Tahun 2010. Peneliti menyarankan agar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kriteria khusus tentang kejahatan perdagangan anak di bawah umur yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga pencucian uang tidak dipratekkan.

---

ABSTRACT
Agreement of abolition of child commerce as global issue, in line with agreement scope vanish the terrorism, gunrunning (arm smuggling), dark circulation of narcotic and psikotropika, money wash (money laundry), people smuggling (people smuggling) and people commerce is inclusive of child (child trafficking). Indonesia have ratified and invite the protocol of United Nations for the abolition of the badness transnational. In this time in the process of ratify the protocol of United Nations to vanish and prevent the people commerce is inclusive of child. Research about Badness of Child Commerce As Predicate Crime In Law of Doing An Injustice of Money Laundring consisted of by 2 (two) problem, that is : What will be practice of underage child commerce badness?, what will be regulated of badness of child commerce? and, what will be renewal form punish about child commerce as predicate crime of Law of To Doing An Injustice of Money Laundring? Nature of this research is analytical descriptive, that is to describe, depicting, analyzing and explaining analytically those opened problems. Research have the character of descriptive analyze is a research trying to depict the fact and data of concerning practice of badness of child commerce, regulated of badness of child commerce, and renewal form punish about child commerce. Result of research indicate that the republic government of Indonesia release the Decision of Number President 88 Year 2002 about Plan of Action of National of Abolition of Commerce of Woman and Child (RAN P3A) as one of policy in the field of criminal law to prevent and overcome the badness of people commerce is inclusive of to underage child. In the prevention of money laundering, the government initiatives is the enactment of Law Money Laundering crime No. 8 year 2010. Researcher suggest that Law of To Doing An Injustice of Money Laundring arrange the special criterion about underage child commerce badness which can be qualified as collision to human right so that money wash do not practiced.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Contoh dari Badan Layanan Umum yang telah berdiri dan yang menjadi fokus analisis tesis ini adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway. Bagaimanakah dengan permasalahan pokok tersebut, tesis ini juga menganalisis prosedur dan mekanisme pendirian kewenangan, tugas dan kewajiban dari Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway. Penelitian tesis ini menemukan bahwa hal tersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

---

ABSTRACT
By the enactment of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries, Public Service Entities was established for improving the level of service to the public and to educate the public society. The example of the Public Service Entities is Transjakarta Busway which based on Governed of the regional province of Jakarta and based on Number 48 Years of 2006 regarding the Establishing, Organization, and Operation of Public Service of Trans Jakarta (Busway). Because of these Law Statement, the standard procedures, the Authority, which have been established among others of Transjakarta Busway. From this research, the writer mentioned about the Government Law Number 23 Years of 2005 about the management of financial Public Service Legal Entities and the Law from Governor of Jakarta Number 48 Years 2006 about Creating, Organization, and Working Scheme of Public Service Entities of Trans Jakarta (Busway). As the practical administration of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries.

Abstrak :
Ekstrak kulit buah delima yang mengandung asam elagat saat ini sedang dikembangkan menjadi terapi alternatif sebagai pengganti hormon untuk wanita pascamenopause. Asam elagat memiliki aktifitas estrogen pada tikus yang di ovariektomi. Namun belum diketahui apakah kandungan ekstrak kulit buah delima dapat memberikan efek estrogenik pada wanita pascamenopause. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menilai pengaruh efek estrogenik pada kulit buah delima terhadap wanita pascamenopause. Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak kulit buah delima dapat memperbaiki keluhan klimakterik, kadar hormon estradiol dan FSH pada wanita pascamenopause. Penelitian ini merupakan uji klinik acak terkontrol,plasebo, buta ganda, paralel, pada 30 subyek wanita pascamenopause. Subyek menerima kapsul placebo atau ekstrak kulit buah delima 1100mg/hari selama 8 minggu. Sebelum dan sesudah perlakuan dilakukan pemeriksaan terhadap subyek penelitian wawancara keluhan klimkaterik menggunakan questioner Menopause Rating Scale/MRS serta pemeriksaan hormon estradiol dan FSH. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kulit buah delima dapat memperbaiki keluhan klimakterik terutama keluhan psikologikal, serta terdapat kecenderungan perbaikan kadar hormon estradiol dan FSH pada wanita pascamenopause, tidak ditemukan kejadian tidak diharapkan dan perubahan parameter laboratorium pada seluruh subyek penelitian. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak kulit buah delima dapat bersifat sebagai fitoestrogen pada wanita pascamenopause dan bersifat aman.

---

Pomegranate (Punica granatum L.) peel extract contain elagat acid currently being developed as an alternative as hormone replacement therapy for postmenopausal women. Elagat acid has been proved estrogen activity on ovariectomized rats. However, it has not been discovered yet whether extract pomegranate (Punica granatum L.) peel could provide estrogenic effects on postmenopausal women. Therefore this study to assess the effect of estrogenic effects on the pomegranate (Punica granatum L.) peel for postmenopausal women. The hypothesis of this study is the pomegranate peel extract could improve climacteric complaints, estradiol and FSH hormone levels in postmenopausal women. This study is a randomized, controlled clinical trial, placebo, double blind, parallel, on 30 subjects postmenopausal women. Subjects receiving placebo or 1100mg / day capsules of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract for 8 weeks. An interview using a Menopause Rating Scale / MRS questionnaire and examinations of hormones estradiol and FSH were conducted before and after the treatment carried out. This study showed that administration of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract can improve climacteric complaints, especially psychological complaints, and there was a tendency of estradiol and FSH hormone levels improvement to postmenopausal women, there were no such unexpected events and changes in laboratory parameters in all study subjects. From this study, we could stated that pomegranate (Punica granatum L.) peel extract could safely act as phytoestrogens in postmenopausal women.

Abstrak :
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations.