Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi pustaka mengenai etika kerja orang Jepang menurut Suzuki Shosan dan hubungannya dengan pandangan orang Jepang tentang kerja dewasa ini telah dilakukan sejak februari 1991. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kerja yang dilakukan bangsa Jepang yang telah berhasil membawa bangsanya ke dalam kemajuan ekonomi yang pesat. Pengumpulan data untuk mencapai tujuan penuilisan dilakukan melalui metode penelitian pustaka dengan jalan meneliti referensi-referensi yang berkaitan dengan tema permasalahan. Sedangkan teori yang dipakai sebagai kerangka pemikiran adalah teor.i yang dikemukakan oleh Shimada Akiko dan Yamamoto Shiehihei.Hasi1 studi pustaka ini. menunjukkan bahwa kegiatan kerja bagi bangsa Jepang sudnh tidak berada dalam tingkat sebagai sarana untuk mempertahankan kelangsungan hidup saja, melainkan sudah berada dalam tingkat, .sebagai sarana untuk mengembangkan dan mewujudkan diri. Hal ini tidak terlepas dari jasa Suzuki Shosan, seorang pendeta Budha sekte Zen. Suzuki Shosan adalah seorang pendeta Budha yang pertama kali mengaitkan kegiatan kerja dengan praktek agama Budha. dengan pemikirannya itu, makna kegiatan kerja bagi bangsa Jepang dapat diluaskan artinya menjadi. lebih dari sekedar sebagai. sarana untuk mempertahankan kelangsungan hidup."

"Penelitian ini merupakan analisa data sekunder dari data penelitian mengenai Pola Pemberian Makan, Masukan Makanan, dan Status Gizi Anak Umur 0 - 23 bulan di Indramavu. Jawa Barat 1997. Desain Penelitian adalah Cross Sectional. Analisis data yang dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara praktek pemberian makan dan karakteristik lain dengan status gizi bayi usia 6-11 bulan di Kecamatan Gabus Wetan dan Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10,8 % bayi umur 6-11 bulan memiliki status gizi kurang. Sebagian besar (88,7 %) bayi diberikan ASI, 83,3 % diberikan kolostrum dan 86.8% memiliki pola makan ASI dengan makanan tambahan. Gambaran lain dari hasil penelitian ini adalah masih tingginya penyakit infeksi (44,1 %) dan rendahnya tingkat pendidikan ibu ( SD = 89,2 %). Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan praktek pemberian makan pada bayi, perbaikan kesehatan lingkungan, serta menggalakkan pemberian ASI dan sosialisasi penggunaan MP ASI yang memenuhi syarat gizi dan annan untuk mencegah terjadinya gizi kurang pada bayi.

---

The study analized data from survey on Feeding Pattern, Nutritional Intake, and Nutritional Status among Children 0-23 months in Indramayu, West Java, 1997. This study is a cross sectional study and the goal of this research is to get information about feeding practice and other determine factors of infant nutritional status 6-11 months old at Gabuswetan and Sliyeg subdistrict of Indramayu, 1997. The study revealed that infant 6-11 months with malnutrition were 10,8 %. 88.7 % infant were breastfeed, 83,3 % have cholostrum, and 86,8 % with breastfed with weaning foods. The other results of this study are prevalence of infectious diseases remain high (44.1 %), and most of the mothers have low educational level (5 SD = 89.2 °ro). Base on the study, it is suggested to give more attention to feed pattern practice infant 6 - 11 months, health environment rehabilitation, and also to promote and socialize breast feeding and the useful of weaning food to prevent malnutrition."

"Tesis ini menempatkan pendidikan dalam suatu kerangka besar, yaitu masyarakat sistem kapitalisme. Apakah pendidikan benar-benar sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang didengung-dengungkan selama ini, ataukah hanya untuk meyediakan sumber daya manusia untuk keperluan pemutaran roda-roda produksi demi keberlangsungan sistem kapitalisme yang mendominasi dunia sekarang? Untuk melihat itu, diperlukan pemikiran-pemikiran aliran baru dalam bidang pendidikan, misalnya Philip Combs, Ivan Illich, Paulo Freire, Everett Reimer, dan lain-lainnya.Pendidikan, layaknya sebuah produk (sebagai cultural product), sekarang gencar dipromosikan melalui media massa yaitu iklan yang tentu saja sudah tidak sederhana lagi dalam penampilannya, namun sudah menggunakan teknik-teknik periklanan yang modern. Dalam meng-iklan-kan, tidak hanya melalui media cetak saja, namun sudah merambah ke media televisi. Tesis ini memfokuskan pada iklan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS di media cetak. Penelitian ini dibuat pada kurun waktu dimana perguruan tinggi sedang gencar-gencarnya melakukan iklan guna menerima mahasiswa baru tahun akademik 2002/2003 (23 April sampai dengan 4 Juli 2002) pada surat kabar harian Kompas.Penelitian hendak menjawab pertanyaan:

1. bagaimana mendeskripsikan iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi dalam suatu sistem masyarakat kapitalis ?
2. bagaimana menginterpretasikan praktek wacana, baik produksi dan konsumsi teks, iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi dalam konteks masyarakat kapitalis ?
3. bagaimana menjelaskan konteks sosial budaya mempengaruhi wacana pendidikan kepada khalayak melalui iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi?

Penemuan tentang pola-pola iklan perguruan tinggi beserta kerangka konteks ideologisnya, dianalisis dengan menggunakan critical discourse analysis dari Norman Fairclough. Dengan melihat pada tiga tataran, yaitu teks, praktek wacana, dan sosiokultural dalam konteks historical situatedness.Ditemukan 108 iklan penerimaan mahasiswa baru (31 iklan PTN dan 77 iklan PTS) pada kurun waktu tersebut. Pada tataran teks dan praktek wacana ditemukan iklan-iklan PT tersebut banyak menggunakan slogan-slogan yang bernuansa globalisasi sebagai istilah sekarang yang menjelma dalam kapitalisme. Gencarnya iklan PT dapat dilihat sebagai semangat persaingan dalam memperebutkan konsumen. Globalisasi yang sekarang sedang berlangsung seiring dengan angin neo-liberalisme, dapat dilihat dengan memudarnya peran negara sebagai regulator. Ideologi neoliberalisme hanya percaya kepada pasar sebagai satu-satunya pengaturnya. Negara harus dikurangi perannya di dalam kehidupan masyarakat, dengan dalih deregulasi ataupun desentralisasi yang sekarang menjadi 'makanan' sehari-hari, termasuk dalam urusan pendidikan."

"Tujuan pengelolaan Rekam Medis di rumah sakit adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, oleh sebab itu dalam mengelola Rekam Medis, setiap rumah sakit harus selalu mengacu kepada pedoman/petunjuk teknis pengelolaan Rekam Medis yang dibuat oleh rumah sakit yang bersangkutan.Pedoman/petunjuk teknis pengelolaan Rekam Medis pada suatu rumah sakit pada dasamya mengatur proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di tempat penerimaan pasien, pencatatan data medis pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan medis, sampai pada penanganan berkas Rekam Medis pasien yang meliputi kegiatan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani perrnintaan/peminjaman bila pasien berobat ulang atau keperluan lain.Dalam hal pengelolaan Rekam Medis, pencatatan data medis dalam berkas Rekam Medis pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan medis sampai pada pengembalian berkas Rekam Medik tersebut dari ruangan rawat inap, rawat jalan, maupun rawat darurat merupakan salah satu hal penting yang telah diatur di dalam pedoman pengelolaan Rekam Medik di Rumah Sakit Haji Jakarta.Untuk rawat inap, pengembalian berkas Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap dan benar ke Sub Unit Rekam Medis adalah 2x24 jam setelah pasien keluar rumah sakit, sedangkan untuk rawat jalan dan rawat darurat, pengembalian berkas Rekam Medis setelah usai pelayanan atau shift tugas. Khusus untuk pengembalian berkas Rekam Medis rawat inap, hal ini perlu lebih diperhatikan, karena masalah yang akan dihadapi oleh rumah sakit akan lebih banyak dan lebih kompleks akibatnya, balk itu dari segi Mediko-Legal maupun tagihan dari pihak ketiga yang harus disertai resume medis.Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Kepala Sub Unit Rekam Medis, seorang staf pada Sub Unit Rekam Medik, Kepala Unit Rawat inap dan beberapa perawat, serta pengamatan yang dilakukan di beberapa ruangan rawat imp Rumah Sakit Haji Jakarta selama bulan November tahun 2000, terdapat cukup banyak berkas Rekam Medik yang dikembalikan terlambat, akibatnya hal ini mengganggu kinerja petugas Sub Unit Rekam Medik, dan menghambat pelayanan pasien yang akan berobat kembali, karena harus menunggu petugas mencari keberadaan berkas Rekam Medis pasien tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan Sumber Daya Manusia yang merupakan tenaga pelaksana Rekam Medis melakukan pengisian maupun pemeriksaan kelengkapan berkas Rekam Medis di ruangan rawat inap, bagaimana dengan berkas Rekam Medis yang diisi dan diperiksa kelengkapannya tersebut, dan apakah dalam melakukan pengisian maupun pemeriksaan tersebut, Sumber Daya Manusia yang ada sudah mematuhi prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Haji Jakarta.Pada dasarnya pengembalian berkas Rekam Medis yang tepat waktu dari ruangan rawat inap terkait dengan pengisian berkas tersebut di ruangan rawat inap, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan salah satu tujuan khusus mengetahui bagaimana Sumber Daya Manusia melakukan pengisian berkas Rekam Medis di ruangan rawat inap.Jenis penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan rnenggunakan metoda kualitatif. Data-data dan informasi yang diperoleh peneliti selama penelitian adalah melalui wawancara mendalam, observasi, dan data-data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian berkas Rekam Medis rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta yang dilakukan oleh tenaga pelaksana belum dilaksanakan dengan baik, karena masih ada beberapa tenaga medik, maupun tenaga paramedis yang belum sempurna dalam melakukan pengisian karena kendala-kendala yang ada.Untuk mengatasi hat tersebut, prosedur pengelolaan Rekam Medis yang sudah bagus terutama untuk rawat inap memang perlu setiap kali disosialisasikan khususnya kepada tenaga pelaksana Rekam Medis di Rumah Sakit Haji Jakarta.Daftar Bacaan: 18 (198.5-1999)

---

In-patient Medical Record Management In Jakarta Pilgrim's HospitalThe aim of medical record management in hospital is in order to support achieved administration order in the framework of effort reached for the hospital purposes, that is improvement of health care quality in the hospital, therefore to manage medical record, every hospital has to always refers to guidelines of medical record management was made by that hospital.The guidelines of medical record management in a certain hospital basically regulated the process of activities which was begun, when the patient was admitted to admission, recording the medical data during the patient had medical care, until handling the records of patient that comprises retention and removal records from the storage to serve requisition if the patient will be treated again or other necessity.In medical record management, recording medical data to the patient records during the patient had medical care, until sending back the records from the in-patient, out-patient, and emergency care unit forms the one of the important thing which had been regulated in the guidelines of medical record management in Jakarta Pilgrim's Hospital.To in-patient, sending back the medical record which had been recorded completely and correctly to the Department of Medical Record is 2x24 hours after the patient out of the hospital, whereas to out patient and emergency care, sending back the records after health care or shift of the duty. In particular of sending back the in-patient records, it was necessary more concerned, because the problem which will be faced by the hospital will be more and more complex in its consequences, both medico legal aspects and claim of the third party are had to he enclosed by discharge summary.Based on pre-research interview with the head of Medical Record Department, the staff of Medical Record Department, the head of in-patient unit, and several nurses, and observation which had done in several in-patient rooms of Jakarta Pilgrim's Hospital during November 2000, there were many medical records enough which was not sent back on time, finally its disturbed performance of Medical Record Department staff and obstructed the patient health care which will be treated again, because they have to wait for the staff was looking for medical record of the patient. Certainly it will caused the question about how did the human resources who are forms medical record caretaker do recording and examining medical record completeness at in-patient room, how did the medical record which had been recorded and had been examined its completeness, and what did they do recording and examining, the human resources have obeyed the procedure that had been done in Jakarta Pilgrim's Hospital.Basically, sending back the medical records on time from the in-patient room was connected by recording that records at in-patient room, there for the writers do the research with the one of special purposes to know how the human resources did recording the medical record at in-patient room.Kind of this research forms cross sectional research by the qualitative method. Data and information which were acquired researcher during the research by in-depth interview, observation, and secondary data means.The result of the research showed that recording the in-patient medical record process in Jakarta Pilgrim's Hospital who had been done by the caretaker were not to do well, because there were still several medics, and paramedics who were not complete yet to do recording because of many obstacles.To overcome that, the medical record management procedure which had been good especially for in-patient, really need every time was socialized particularly to the medical record caretaker in Jakarta Pilgrim's Hospital.Bibliography: 18 (1985-1999)"

"Perkembangan industri otomotif di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga pertengahan tahun 1997. Persainganpun tidak lagi terjadi dalam satu kategori melainkan sudah antar kategori. Belum lagi jumlah merek mobil yang beredar dipasaran sangat banyak sehingga alternatif pilihan semakin bervariasi. Namun demikian jenis mobil kategori I sangat banyak diminati pasar, terbukti dengan dikuasainya 68% pangsa pasar mobil di Indonesia. Jumlah tersebut tentu saja menjanjikan keuntungan yang besar sehingga mengundang banyak pemain didalamnya termasuk Toyota Astra Motor ( TAM ) dengan Toyota Kijangnya. Hingga akhir bulan Agustus 1998 produksi mobil mengalami puncaknya dan kemudian turun terus hingga sekarang. Penurunan penjualan mobil saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mencapai 80%. Permasalahan yang dihadapi oleh para ATPM yang juga berlaku bagi TAM dalam memasarkan Kijangnya adalah terus menurunnya daya bell masayarakat dan tingginya harga mobil yang disebabkan krisis moneter yang melanda Indonesia. Belum lagi menghadapi tingginya persaingan yang terjadi pada kategori I dan semakin kritisnya pembeli. Berbagai upaya strategi yang dilakukan kerap kali tidak menghasilkan apa-apa.TAM tidak lagi berorientasi pada profit tetapi terfokus pada mempertahankan pangsa pasar sebesar 25% yang berarti sebagai market leader untuk jenis kategori I. Penelitian Karya Akhir ini bertujuan untuk dapat menganalisa strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh TAM dan mengidentifikasi faktor eksternal dan internal serta melihat peluang dan ancaman, juga kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian dengan membuat asumsi-asumsi dan melihat sasaran pemasaran perusahaan serta key succes factor yaitu harga , suku cadang, harga jual kembali, purna jual, serta produk mobilnya itu sendiri.Dari pembahasan yang dilakukan, strategi pemasaran yang telah dijalankan TAM cukup sukses. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penjualan Toyota Kijang selama tahun 1998 yang mencapai angka 13.070 unit dan sekaligus menjadikannya sebagai. "Best Seller 1998", yang kemudian diikuti oleh pesaing utamanya Isuzu Panther dengan 5.241 unit. Angka tersebut menjadikan pangsa pasar Toyota Kijang justru naik dari 25% menjadi 28% tahun ini. Program-program pemasaran yang dianggap dapat sukses menaikkan penjualan antara lain adalah strategi penetrasinya yang meluncurkan 20 model kijang yang menyapu hampir semua segmen, kemudian konsep produknya yang " Multi Comfort Vehicle " dan dukungan after salesnya yang memuaskan pembeli. Tetapi program pemasaran yang utama dapat melesatkan penjualan adalah promosi "gratis asuransi all risk termasuk huru-hara" yang jitu melihat situasi keamanan yang berkembang sekarang. Beberapa saran yang diharapkan dapat sebagai masukan antara lain menyangkut pergeseran target pasar dari kelas menengah bawah menjadi menengah atas, mulai melakukan eksport ke negara tetangga, konsep product plus agar sesuai dengan targetnya, membuat nilai tambah kendaraan, lebih meningkatkan after salesnya, meningkatkan program social marketing untuk lebih dapat dihargai keberadaannya di masyarakat."

"Public organization, especially for The Large Taxpayer Office I which is playing role as the pilot project for the coming period of Tax Service Office, is acclaimed to give the effective, efficient and cooperative service performance and also satisfaction oriented for the taxpayers as the subject.This research is trying in focusing the Account Representative service effectiveness at The Large Taxpayer Office I by analyzing a number of factors which are influence the quality of services in order to catch the target especially for The Large Taxpayer Office l and generally for Directorate General of Taxes.The target of this research in intended to know the quality of service given by Account Representative which is evaluated from the aspect of taxpayer's satisfaction (perception and expectation of the taxpayer).In order to measure that quality of service, the concept and theory of Zeitaml-Parasuraman-Berry is used by giving indicators of size measurement of customer's satisfaction (taxpayer) which are consisted of five dimensions : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy The analytical descriptive survey method is used in this research by trying to analyze and to take conclusions the recent problems based in data, facts and information deal with.In this research, the conclusion that quality of service of the Account Representative at The Large Taxpayer Office I has not earned yet to give service gratifying as expected by a taxpayer. Therefore, the Account Representative have to be more improve the quality of its service to the taxpayer seriously, and finally the organizational effectiveness at The Large Taxpayer Office I can be reached."

"Quantum Well Solar Cell (QWSC) ditujukan untuk mendapatkan efisiensi lebih linggi dibanding struktur konvensional monolitic solar cell. Quantum well dibentuk dengan menambahkan lapisan material yang memiliki bandgap lebih rendah pada daerah inirinsik dari p-i-n solar sel dengan ketebalan kurang dari 100 A°. Penambahan lapisan quantum well pada solar cell terbukti dapat meningkatkan quantum efisiensi solar cell. Quantum efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan jumlah foton yang diserap oleh semikondulctor dengan jumlah foton yang masuk dalam devais pada panjang gelombang tertentu. Pada penelitian ini dirancang lima struktur devais QWSC dengan ketebalan daerah quantum well yang berbeda. Masing-masing struktur disimulasikan dengan fraksi mol SiGe yang berbeda untuk mendapatkan pengaruh perubahan fraksi mol terhadap efisiensi quantum. Parameter SiGe dalam simulasi diperoleh dari formulasi yang didapatkan dari berbagai referensi dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak PC1D dan SimWin. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa efisiensi quantum akan terus meningkat dari fraksi mol 0,2 sebesar 84,5135 % hingga mencapai efisiensi maksimum pada fraksi mol 0,75 sebesar 91,5703 %. Setelah itu efisiensi quantum menurun secara tajam untuk fraksi mol lebih besar dari 0,75. Pada fraksi mol 0,85 efisiensi kuantum maksimum sebesar 90,4830 % dan pada fraksi mol 0,95 efisiensi kuantum maksimum menurun tajam menjadi 71,6327 %.

---

Quantum Well Solar Cell ( QWSC) was proposed as a means to achieve higher efficiencies compare with conventional monolithic solar cell structures. Quantum well formed by adding lower band gap material within intrinsic region of p-i-n solar cell with less than 100 A° thicknesses, Addition of quantum well, proved to improve quantum efficiency of solar cell. Quantum Efficiency is defined as the comparison number of photon that absorbed by semiconductor with number of photon which enter in device at a selected wavelength. In this research, five structure of QWSC device were designed with different quantum well thickness. Each structure using different SiGe mole fraction in order to achieve the influence of mole fraction variation to quantum efficiency. Parameters of SiGe in simulations were obtained from various reference to use with PC1D and Simwin Software. From simulation result, quantum efficiency will increase from mole fraction 0.2 (84.5135 %) until reaching maximum efficiency at mole fraction 0.75 (91.5703 %). Quantum efficiency begin to decrease at mole fraction higher than 0.75. At mole fraction 0.85 quantum efficiency equal to 90.4830 % and at mole fraction 0.95 quantum efficiency sharply become 71.6327 %."

"In time of formulating the policy, government should include intelligence to play a role in case to predict and anticipate the impact of implementation of the policy. Intelligence which has the competency of predicting and estimating situation would analyze data and information related to the purpose of policy which will be factors of triggering dispute or conflict concerning the implementation of the policy. Intelligence will identify factors that would be problem and indicate situation that should be analyzed. The process result as intelligence product would give inputs and recommendation to the user or decision maker with suggestion how to anticipate the situation that probably occur. There is intelligence will submit early warning to the user or decision maker to be anticipated. With the result of that, government as user or decision maker would decide whether the policy is fesible to be carried out or to be postponed or even to be cancelled. Because the impact of the implementation of government policy would influence the public's life burden which is in certain level would trigger the sensitivity of public that will refuse or pressure to the policy. In case of canceling of the raise of electricity base tariff or tarif dasar listrik (TDL) 2006, government has not used the intelligence to analyze the impact of the TDL policy, until the refusal became dispute and conflict during two month before government cancelled that policy."

"ABSTRAKTindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan politik , subyek atau pelaku tindak pidana individu sebagai manusia dan juga dapat sebuah korporasi, berbentuk organitation crimes berkaitan dengan lintas batas wilayah negara atau transnational. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan surat-surat Keputusan Kapolri yang merupakan petunjuk lapangan dan petunjuk teknis, serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Selanjut memberikan aturan melakukan tindakan lain sesuai dengan penilaian kualitas individu dan untuk kepentingan umum yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dengan dibatasi persyaratan a).tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b).selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; c). tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d). atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; e).menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, mengatur juga kewenangan diskresi. Makna dikresi dikaitkan dengan penyidikan adalah kewenangan yang diberikan .berdasarkan asas kewajiban {plichmatigheids beginsel) sebagai tindakan individu dari penyidik dengan dibatasi dengan norma-norma professional, norma hukum, norma moral dan kemasyarakatan, karena tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia, adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang undangan dengan perkembangan- perkembangan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, atau memperluas atau mengisi kekosongan hukum, sehingga penerapan diskresi oleh penyidik akan lebih baik untuk mengurangi kekurangan dari peraturan-peraturan yang tertulis dalam pelaksanaan di masyarakat. Penerapan diskresi yang menyimpang dalam penyidikan tindak pidana pada umumnya dan khusus untuk tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri dikaitkan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Polisi RI No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI (yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/32/VII/2003) dan dibentuk Komisi Rode Etik Kepolisian RI berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Rode Etik Kepolisian RI (yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/321VII/2003),dengan "peraturan kepolisian" yang dapat juga merupakan kontrol dari masyarakatlmedia massa atau tidak mempengaruhi dalam hal-hal yang melanggar Mode Etik Profesi Kepolisian RI, sehingga penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang dapat dikontrol dan'pengawasan baik dari luar maupun dari dalam, misalnya kasus Brigjen Pol. Drs. Samuel Ismoko, yang telah melakukan penyimpangan penerapan diskresi dianggap melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian RI melalui proses Sidang Komisi, Komisi Kode Etik Kepolisian RI, dengan dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagai penyidik pada fungsi Reserse seiama 1 Tahun, selanjutnya terdapat dorongan dari masyarakat (melalui media massa) karena adanya tindak pidana maka diproses secara hukum pidana.

---

ABSTRAK

Criminal act of money laundering as had been provided with Laws No. 15 year 2002 on Criminal Act of Money Laundering as had been revised by Laws No. 25 year 2003 is that of having characteristics as white collar crimes, it is pertained to such criminal actor who has economic or political power, subject or individual actor as human or even corporation as national or international organized crimes. In doing investigation for criminal act of Money Laundering as had been provided with Criminal Code, Laws No.2 year 2002 on Police Republic Indonesia and which of decrees of Head of Police Department of Republic of Indonesia as instructional and technical guidance and Laws No. 15 year 2002 on Criminal Act of Money Laundering as had been revised by Laws No. 25 year 2003. Thereafter, it had set out other commitment in accordance with individual quality evaluation and for public interests had been regulated in Article 7 paragraph (1), letter j Criminal Code by limited requirements, i.e.,: a). it had not contradicted with legislation; b). in line with legal obligation which requires occupational acts; c). such acts should be proper and reasonable and included in occupational area; d). and by proper consideration based on forcing condition; e). respect to human rights. Subsequently, in article 18 paragraph (1) Laws No. 2 year 2002 regarding Police of Republic of Indonesia, also it set out discretional authority. The meaning of discretion being correlated with investigation is authority based on - obligation principles (plichmatigeheids beginsei) as individual act of investigator limited by professional, legal, moral and society norms, as result of no legislation being complete to regulate all human behavior, the delays to adjust legislation. with society changes that may result in uncertainty, lack of budget for applying -law wished by legislator (s), individual"

"Booming industri media di Indonesia yang terjadi sekitar tahun 1999, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1999 tentang pers telah mengakibatkan melonjaknya minat masyarakat untuk mempelajari ilmu komunikasi. Fenomena ini telah menjadikan peluang yang menjanjikan sekaligus tantangan bagi Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu komunikasi, khususnya program sarjana ilmu Jurnalistik. Dari sisi peluang, lonjakan minat rnasyarakat untuk rnempelajari ilmu komunikasi merupakan sesuatu yang sangat berharga, namun di sisi lain, persaingan untuk memperebutkan siswa SLTA juga sangat ketat karena terdapat 9 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam Kopertis Wilayah III DKI Jakarta yang menyelenggarakan Program sarjana ilmu Jurnalistik. Jumlah ini belum termasuk pesaing dari close substituted, yaitu dari program-program lain dalam lingkup ilmu komunikasi. Salah satu strategi pemasaran untuk memenangkan pemasaran yaitu melalui merek. Merek merupakan hal yang sangat penting, baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi konsumen, dalam hal ini siswa SLTA, dengan adanya merek, apalagi merek tersebut mempunyai citra (image) kuat dan positif akan memudahkan siswa SLTA dalam memilih Perguruan Tinggi karena merek yang mempunyai citra positif cenderung akan lebih banyak dipilih dihanding merek-merek lain yang image-nya kurang baik di mata konsumen. Bagi Perguruan Tinggi, suatu citra merek (brand image) yang kuat memberikan beberapa keunggulan utama seperti menciptakan suatu keunggulan bersaing, dapat membedakan dengan produk pesaing, dan merek yang dikenal mendorong repeat buying . Selain itu citra merek juga berguna untuk menentukan pasar sasaran yang dipilih. Penelitian ini mencoba membandingkan pengaruh elemen-elemen brand image program sarjana ilmu Jurnalistik terhadap preferensi siswa SLTA dalam memilih Institut Ilmu Sosial dau Ilrmu Politik (IISIP) Jakarta., Universitas Sahid, dan Universitas Nasional. Sebagai landasan teori digunakan teori-teori Perilaku individual konsumen dalam memilih Perguruan Tinggi dari Kotler & Fox, Brand theory dari David Aaker, Brand Image dari Durianto, Power Brand dari Freddy Rangkuti, dan Riset Pemasaran dari Naresh K. Malhotra. Adapun subyek penelitian ini siswa SLTA yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, dan Depok. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 responden siswa SLTA. Selain itu untuk mendukung analisis data primer, digunakan juga data sekunder atau studi kepustakaan dari berbagai referensi ilrniah yang relevan dengan topik pcnelitian ini. Dalam pengolahan data dipergunakan software SPSS 12.0, untuk mermperoleh gambaran mengenai kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek dalam membentuk brand image serta pengaruhnya terhadap preferensi siswa SLTA dalam memilih Perguruan Tingi. Hasil penelitian secara umum, elemen kesadaran merek siswa SLTA terhadap program sarjana ilmu Jurnalistik pada ketiga perguruan tinggi sangat tinggi dibandingkan dengan kesan kualitas maupun asosiasi merek. Namun berdasarkan hasil analisis regresi, justru elemen kesadaran merek ini tidak memberikan pengaruh kepada preferensi siswa SLTA dalam memilih Perguruan Tinggi. Secara teori, bila konsumen memiliki kesadaran merek yang tinggi terhadap suatu merek atau produk, maka ketika konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan, pertama kali konsumen akan mempertimbangkan merek yang paling diingatnya untuk dijadikan prioritas pilihan. Oleh karena itu, fenomena ini akan menjadi bahan penelitian yang menarik bagi peneliti berikutnya untuk dapat mengungkap masalah ini."