Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bisnis keluarga dalam industri kerajinan songket Palembang yang berhasil bertahan secara turun-temurun sampai empat generasi. Tidak seperti pandangan Hefner dkk bahwa bisnis keluarga dapat bertahan apabila generasi di atasnya merasa ada kewajiban untuk mewariskannya ke generasi selanjutnya. Kemudian Hefner mengacu pada bisnis orang-orang pribumi Asia Tenggara yang keberlangsungan bisnisnya cenderung tidak bisa bertahan dari generasi ke generasi karena ciri-ciri tersebut. Skripsi ini berusaha menjelaskan keberlangsungan bisnis keluarga kerajinan songket tersebut dengan beberapa konsep, yaitu resiprositas dan axiom of amity sebagai pisau analisis. Skripsi ini membuktikan bahwa nilai-nilai kekerabatan memiliki keteraturan moral untuk menaklukkan kebuasan logika amoral nilai-nilai bisnis, dalam konteks bisnis keluarga.

---

This undergraduate thesis examines the family business in Palembang songket craft industry that has successfully sustained to four generations. Unlike Hefner et al’s view, that family business can survive if the previous generation have an obligation to bequeath it to the next generations. Then, Hefner refers to the business of indigenous people of Southeast Asia tend not to survive from generation to generation because of those charactersitics. This undergraduate thesis attempts to explain the sustainability of the family business in Palembang songket industry, with the concepts of reciprocity and axiom of amity. It proves that kinship values has moral order to conquer the amoral logic of business values, in the context of family business."

"Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi.

---

The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government."

"Peradaban dewasa ini membawa kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dan bidang hukum. Perkembangan ekonomi kini berbasis teknologi yang ditandai dengan munculnya perdagangan elektronik yang membawa dampak yang sangat besar. Hal lain yang ikut terdampak yakni bidang hukum perikatan dan perjanjian dimana terciptanya suatu kontrak elektronik sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum kontrak atau perjanjian. Tingginya persentase transaksi perdagangan secara online tentunya tidak lepas dari penggunaan kontrak elektronik yang juga banyak digunakan baik di Indonesia maupun di India. Penggunaan kontrak elektronik perlu memahami terkait bagaimana pengaturan keabsahan dari kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik yang tidak melihat dan mematuhi peraturan terkait keabsahannya seperti tidak memenuhi syarat sah dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum/dapat dibatalkan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kontrak elektronik Indonesia dengan India termasuk mengenai keabsahannya serta melakukan perbandingan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India khususnya terkait kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis atau perdagangan elektronik mengingat kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat dimungkinkan terdapat pengaturan yang berbeda pula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India. Diketahui bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Indonesia masih belum mengatur mengenai keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti suatu Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam jenis surat/dokumen yang harus dibuat oleh PPAT atau akta notariil. Sedangkan, di India sudah mengikuti perkembangan teknologi dimana Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak dapat berbentuk elektronik dan memiliki keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti.

---

Today's civilization brings technological advances to the economic and legal fields. Today's technology-based economic development is marked by the emergence of e-commerce which has a huge impact. Another thing that is affected is the field of contract law and agreements where an e-contract is created as a form of development in the field of contract or agreement law. The high percentage of online trading transactions cannot be separated from the use of e-contracts which are also widely used in both Indonesia and India. The use of e-contracts requires an understanding of how the validity of e-contracts is regulated. The use of e-contracts that do not see and comply with regulations related to their validity, such as not fulfilling legal requirements, can cause the contract to be null and void/can be canceled. This paper aims to compare Indonesia's e-contracts with India, including their validity and compare the validity of Indonesia's e-contracts with India, especially regarding e-contracts in business agreements or e-commerce, considering that the two countries have different legal systems so it’s possible to have different arrangements. The research method used is juridical-normative with a legal comparison method. This study uses secondary data which is analyzed qualitatively. Based on the research, several similarities and differences were found in the validity of Indonesia's electronic contracts with India. It is known that both country recognize the validity of e-contracts. However, Indonesia still has not regulated the validity or strength as evidence of an e- Contract/Agreement related to the Sale and Purchase of Immovable Objects which are included in the types of letters/documents that must be made by a PPAT or notarized deed. Meanwhile, India has followed technological developments in which e-Contracts/Agreements related to the Sale and Purchase of Immovable Property can be in electronic form and have validity or strength as evidence."

"ABSTRAKDalam karya sastra, perempuan direpresentasikan dengan nilai-nilai yang seringkali mengerdilkan dan merendahkan selama berabad-abad. Artikel ini meneliti bagaimana perempuan direpresentasikan dalam Clair de Lune, sebuah cerita pendek karya Guy De Maupassant yang ditulis pada abad ke-19. Artikel ini berupaya melihat nilai-nilai tradisional yang merepresentasikan perempuan (yaitu, perempuan sebagai makhluk yang tercela, perempuan sebagai penggoda, cinta dan kelembutan sebagai kekuatan perempuan atas laki-laki) melalui perspektif sosiologi dan sastra. Artikel ini menunjukkan bagaimana gambaran buruk tentang perempuan dalam cerita, nyatanya, adalah kekuatan mereka atas laki-laki. Selain itu, artikel ini juga menggugat gagasan bahwa perempuan terjebak di dalam penindasan laki-laki. Artikel ini menyimpulkan bahwa cerita Clair de Lune berbicara untuk maslahat perempuan.

---

ABSTRACTOver the centuries in literature works, women have been represented with values that are oftentimes diminutive and deprecative. This article examines how women are represented in Clair de Lune, a short story by Guy de Maupassant written in the 19th century. This article attempts to see the traditional values women are being represented with (i.e., women as a despisable being, women as a seducer, love and softness as womens power over men) through a sociology and literature perspective. It addresses how the deprecative images of the women in the story are, in fact, their power over men. It also challenges the notion where women are trapped under mens oppression. This article concludes that the short story is actually speaking in womens favor."

"ABSTRAKtulisan ini, penelitian ortografis difokuskan pada kata-kata tabu dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tabu tersebut memiliki bentuk-bentuk ejaan yang berbeda dengan bentuk baku dalam kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Jawa-Indonesia, Kamus Bahasa Minangkabau-Indonesia, dan Kamus Bahasa Gaul. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk variasi ortografis kata-kata tabu di kolom komentar Youtube serta menjelaskan strategi-strategi pembentukannya. Kata-kata tabu yang terdapat dalam data adalah nama binatang tertentu, istilah seks, istilah ketidaknormalan mental, istilah ekskresi, nama jenis makhluk halus, dan istilah kematian. Variasi ortografis yang ditemukan terbentuk oleh strategi penghilangan spasi, pembentukan ejaan regiolek, pembentukan ejaan interlingual, pembentukan ejaan prosodik, substitusi grafem, abreviasi, elipsis, dan penyisipan fitur logotipe berupa tanda asterik dan tanda pagar. Strategi-strategi tersebut dilakukan untuk memperpendek kata, memberikan penekanan, menunjukkan intensitas, dan menyamarkan kata agar dapat diperhalus maknanya. Selain itu, ditemukan juga strategi penambahan huruf dan penggunaan angka. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan dalam membentuk variasi ortografis. Kriteria-kriteria tersebut adalah kecocokan fonologis, kecocokan bentuk, dan pemertahanan huruf-huruf penting dari suatu kata.

---

ABSTRACTIn this paper, orthographic research is focused on taboo words in Indonesian. These taboo words also have different forms of spelling from the standard form in The Great Dictionary of Indonesian Language (KBBI), Indonesian Etymological Dictionary, Dictionary of Indonesian-Javanese, Dictionary of Indonesian-Minangnese, and Slang Dictionary. This research is conducted with the aim to explain the forms of orthographic variations of the taboo words on Youtube commentaries and to explain their formation strategies. Taboo words contained in the data are the names of certain animals, the terms of sex, the terms of mental abnormalities, the terms of excretion, the names of spirits, and the terms of death. Orthographic variations found in the data are formed by spacing strategy, regiolectal spellings, interlingual spellings, prosodic spellings, grapheme substitution, abreviation, elipsis, and logotype features, such as asterisks and hash tags. These strategies are carried out to shorten the words, to give emphasis, to show intensity, and to disguise the real meaning of the words. In addition, there are also strategies for adding letters and using numbers. The author concludes that there are several criteria considered in forming orthographic variations. These criteria are phonological compatibility, shape compatibility, and retention of important letters of a word."

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"Penggunaan obat rasional (POR) merupakan penggunaan obat yang sesuai dengan kriteria, seperti tepat obat, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat cara pemakaian, tepat waktu pemberian, tepat kondisi pasien, tepat lama pemberian, dan waspada efek samping. Pada penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap penggunaan obat dengan mengkaji rekam medik dan dilihat persentase peresepan antibiotik pada penyakit ISPA non-pneumonia dan diare non selektif sebagai bentuk penerapan evaluasi penggunaan obat rasional di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan mengkaji secara retrospektif berdasarkan rekam medik kasus ISPA non-pneumonia dan diare non spesifik bulan Januari- Maret 2023. Data pasien diambil dari register harian e-puskesmas dengan dipilih 25 sampel kasus per diagnosis terpilih setiap bulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia dan diare non spesifik sudah sesuai dengan standar Kemenkes dengan nilai 9,3%  dan 7%. Penerapan penggunaan obat rasional pada kasus ISPA non pneumonia dan diare non spesifik di Puskesmas Kramat Jati telah berjalan dengan baik.

---

The use of rational drugs (POR) is the use of drugs that are in accordance with the criteria, such as the right drug, the right diagnosis, the right indication, the right way of use, the right time of administration, the right patient's condition, the right time of administration, and the right side effects. In this study, a review of drug use was carried out by reviewing medical records and looking at the percentage of antibiotic prescribing in non-pneumonia and non-selective diarrhea as a form of implementation of rational drug use evaluation at the Kramat Jati District Health Center. The study was conducted retrospectively based on medical records of non-specific cases of ISPA and non-specific diarrhea from January to March 2023. Patient data is taken from the daily register of the e-puskesmas with 25 sample cases selected per selected diagnosis every month. The conclusion of this study is that the average use of antibiotics in cases of non-pneumonia and non-specific diarrhea is in accordance with the Ministry of Health's standards with values of 9.3% and 7%. The application of rational drug use in cases of non-pneumonia and non-specific diarrhea at the Kramat Jati Health Center has gone well."

"Tinggginya resiko polifarmasi pada pasien dislipidemia dan hipertensi menjadi alasan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran pasien terkait resiko terjadinya interaksi obat. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran pasien terkait interaksi obat hipertensi dan dislipidemia yang dapat beresiko membahayakan dan bagaimana penanganannya dalam bentuk poster kesehatan di Apotek Kimia Farma Kranggan, Metode pelaksanaan tugas khusus  dilakukan dengan melakukan studi literatur dan pengambilan data obat-obat hipertensi dan dislipidemia yang dijual di Apotek Kimia Farma Kranggan yang kemudian hasilnya dicetak dalam bentuk poster edukasi yang menarik dan dipresentasikan ke karyawan dan dipajang di apotek agar bisa dibaca oleh pengunjung. Banyaknya pasien terutama pasien rujuk balik yang mengonsumsi kombinasi obat hipertensi dan dislipidemia di Apotek Kimia Farma Kranggan memerlukan edukasi terhadap interaksi kombinasi obat yang berbahaya dan perlu dilakukan Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling rutin untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan.

---

The high risk of polypharmacy in dyslipidemia and hypertension patients is an important reason to increase patient awareness regarding the risk of drug interactions. The purpose of this special task is to provide education and increase patient awareness regarding hypertension and dyslipidemia drug interactions that can be at risk of harm and how to handle them in the form of health posters at Apotek Kimia Farma Kranggan, The method of carrying out special tasks is carried out by conducting literature studies and collecting data on hypertension and dyslipidemia drugs sold at Apotek Kimia Farma Kranggan which then the results are printed in the form of posters Interesting education and presented to employees and displayed in pharmacies for visitors to read. The large number of patients, especially referred back patients who take a combination of hypertension and dyslipidemia drugs at Apotek Kimia Farma Kranggan, requires education on dangerous drug combination interactions and needs to be carried out Drug Information Provision (PIO) sessions and regular counseling to avoid unwanted side effects."

"ABSTRAKLaporan ini mencakup valuasi pasar dari rumah tinggal di aera sub-urban Kuraby, kota Brisbane, Australia. Tujuan dari ditulisnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran nilai dan harga properti pada area sub-urban Kuraby. Yang mana, valuasi pasar adalah salah satu komponen vital dari bisnis properti. Ditambah, kegunaan dari laporan valuasi yang sangat beragam, dapat dimanfaatkan untuk patokan pembelian dan penjualan aset, transfer, penilaian pajak, ivestasi, pembiayaan, dan juga pembagian waris.

---

ABSTRACTThis market report contains the valuation report of a residential/dwelling property inKuraby, Brisbane. The main goal is to provide a value, a price of the particular propertyat that time. As we know that the valuation of real estate is a central tenet for allbusinesses. Valuation, in its simplest form, is the determination of the amount for whichthe property will transact on a particular date. However, there is a wide range of purposes for which valuations are required. These range from valuations for purchase and sale, transfer, tax assessment, expropriation, inheritance or estate settlement, investment and financing."

"ABSTRACTPelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

ABSTRACTRelease of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties."