Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia, demikian pandangan Pemerintah Orde baru (OrBa), wlaupun sebagian masyarakat internasional masih mempermasalahkannya. Timor Timur (TimTim) memiliki luas wilayah 14.874 km, dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 1/3 wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Perekonomian TimTIm mengandalkan sektor pertanian, seperti kopi, kelapa, padi, jagung, kacang hijau dan peternakan lembu dan kuda (Shadly, 1980)"

"Dalam studi hubugnan internasional masih sedikit pengamat yang menggunakan kebudayaan sebagai pendekatan untuk memahami fenomena internasional. Umumnya mereka masih berpegang pada pendekatan Realis, Idealis dan Ilmiah. Pendekatan Realis memandang fenomena internasional sebagai arena perjuangan untuk mempertahankan dan mencapai kekuasaan (Hans J. Morgenthau: 1962), pendekatan ilmiah memandang fenomena internasional sebagai fenomena yang didekati melalui prinsip-prinsip ilmiah dan memanfaatkan metode statistik."

"Dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar 1915 alenia ke-4 yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibutuhkan suatu kondisi yang aman dari segala bentuk ancaman baik dari darat, laut maupun udara. Salah satu, tugas pokok TNI Angkatan Udara adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan unsur kekuatan lainnya.Berkaitan dengan tugas pokok tersebut diatas, maka penggelaran radar yang berfungsi sebagai "mata" dalam sistem pertahanan udara nasional ditujukan untuk dapat mendeteksi setiap ancaman yang datangnya dari wahana udara, baik berawak maupun tidak berawak. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penerangan TNI Atgkatan Udara dan Komando Pertahanan Udara Nasional, diperoleh data bahwa belurn seluruhnya wilayah udara nasional dapat diliput oleh radar pertahanan udara maupun radar untuk kepentingan Air Traffic Control (ATC) yang terdiri dari 16 unit radar pertahanan udara dan 22 unit radar sipil.Bila dicermati dari pola penggelaran baik radar hanud maupun radar sipil, maka akan terlihat adanya ketimpangan antara jumlah radar yang ada di wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain: disatu sisi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan menjalarnya faham ideologi komunis dari taut Cina selatan, sisi lainnya bahwa prediksi ancaman udara berasal dari negara-negara barat tanpa melintas samudera pasifik.Oleh karena itu agar dapat mengawasi dan mengidentifikasi setiap bentuk ancaman kedaulatan NKRI dari segala arah khususnya melalui wahana udara, penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji permasalahan sbb: peranan radar, jumlah radar yang dibutuhkan dan iokasi penempatannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengawasan ruang udara, akan memberikan kontribusi yang sangat positif utamanya dalam rangka mengurangi maraknya penerbangan gelap yang memasuki wilayah udara nasional.

---

In order to achieve the ideal of the Indonesian Independence, as mention in the paragraph fourth in the 1945 Constitution, sale of all part of Indonesia (land, air and ocean) are needed. The main duties of The Indonesian Air Force (TNI-AU) (together with others or not) are to keep and defend the unity of the whole country, especially in the sky.

To do so, spreading radar to all part of Indonesia is required. Studied run by The Information Unit and The National Defenses Air Commando found all part of the Indonesia area could not be covered by the Air Traffic Control (ATC). At the moment, there are 16 ATC for military and 22 for public.

In fact that radar is not distributed equally between West Indonesia and East Indonesia. Reasons for that arc to avoid communism that comes from East China Ocean and to maintain safety of the Pacific Ocean.

So that, in order to keep and to identify all form of introducers who want to enter to Indonesia are needed. Hence, evaluating and exploring of radar in related to roles and sum that are needed to maintain safety: Besides that all factors (positive and negative) is also be evaluated."

"Tesis ini membahas penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya Yang menjadi permasalahan adalah mengapa pendekatan rule of reason perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha, bagaimana pendekatan rule of reason tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutuskan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule of reason. Pendekatan rule of reason pada prinsipnya adalah pendekatan yang mengetengahkan analisis atas dampak terhadap persaingan dari suatu perilaku atau tindakan pelaku usaha, setidaknya untuk melihat manfaat ekonomi dan kebaikannya bagi persaingan itu sendiri. Pendekatan rule of reason diperlukan dalam rangka menguji manfaat ekonomis dan kebaikan dari suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pencapaian efisiensi ekonomi secara makro. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pendekatan rule of reason tersebut, namun penerapan rule of reason dapat ditelusuri dari 3 (tiga) hal yaitu: dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dari rumusan masing-masing pasal larangan, dan dari tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih luas dibanding praktek di negara lain, tidak hanya mencakup analisis dampak, tetapi juga mencakup cara bersaing. Putusan Nomor 06/KPPU- L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 telah menyuguhkan bukti-bukti analisis atas dampak terhadap persaingan dan juga potensi dampak atas suatu perilaku atau tindakan Terlapor. Putusan Nomor 06/KPPU- L/2004 dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 telah menyajikan bukti analisis ekonomi berupa penurunan penjualan dan terjadinya harga serta keuntungan yang eksesif sebagai penguat telah terjadinya dampak negatif terhadap persaingan.

---

This thesis discussed the implementation of rule of reason approach on the competition law, particularly of the Law Number 5 Year 1999 Conceming Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study use normative juridical research method with prescriptive design and use secondary data as data resources. The problem are why rule of reason approach need to be done in the business competition case settlement, how is the rule of reason approach in the Law Number 5 Year 1999, and what other matters that become the KPPU’s judgments to resolve the Law Number 5 Year 1999 violation according to rule of reason. Basically rule of reason approach is an approach that set forth deeper analysis to determine if the competition law violation occurred or not. That analysis intended to find out the impact that happens on the competition, at least to observe the economic benefit and its advantages to the competition itself. Rule of reason approach needed to examine the economic advantage and the goodness of a behavior or act whom done by business subject to achieve macro economic efficiency. The Law Number 5 Year 1999 not explicitly rules the rule of reason approach, but the rule of reason approach can be traced from 3 (three) matters, which are: from the Law Number 5 Year 1999 establishment goals, the formulation of each prohibition articles, and the KPPU duties. The Number 06/KPPU-L/2004 verdict, Number 02/KPPU-L/2005 verdict, and the Number 07/KPPU-L/2007 verdict have confirmed the analysis of the impact which happen already or might happen as the effect from the behavior or the act of its Reportee. In particular, the Number 06/KPPU-L/2004 Verdict and the Number 07/KPPU-I/2007 Verdict present economic analysis in the form of sales declines and the excessive price and profit as the reinforcement that the negative impact on competition has occurred."

"ABSTRAKPajanan pestisida organofosfat terhadap mata dapat melalui pernafasan, pencernaan, absorbsi melalui kulit dan pajanan langsung pada mata. Efek toksik organofosfat akut yang utama pada mata adalah konstriksi pupil (miosis) melalui mekanisme menghambat aktivitas enzim kolinesterase di neuromuscular junction. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penurunan diameter pupil dengan persentase penurunan aktivitas asetilkolinesterase plasma sesudah pajanan organofosfat pada petani penyemprot padi laki-laki. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan dua kali pengukuran sebelum dan sesudah penyemprotan pestisida di Desa X, Jawa Barat. Pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling pada tingkat RT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisis, pemriksaan darah dan pengamatan cara kerja. Pemeriksaan diameter pupil dan AChE plasma dilakukan sebelum dan sesudah penyemprotan. Dari 72 responden penelitian sebesar 64 responden (88,89%) mengalami penurunan diameter pupil baik secara unilateral maupun bilateral sesudah melakukan penyemprotan pestisida organofosfat. Nilai median perubahan aktivitas AChE plasma adalah 2,2 % dengan nilai minimum -4,26% dan maksimum 9,75%. Penurunan diameter pupil dan penurunan aktivitas asetilkolinesterase plasma secara statistik bermakna (paired t-test; p<0,001). Tidak ditemukan hubungan bermakna antara penurunan diameter pupil dengan persentase perubahan aktivitas asetilkolinesterase plasma (p=0,052). Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan antara penurunan diameter pupil dengan persentase perubahan asetilkolinesterase plasma dan faktor resiko lainnya seperti usia, IMT, masa kerja dan lama waktu penyemprotan pestisida. "