Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Soraya
"Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pemaknaan dan penilaian (opini) khalayak atas konstruksi wacana pemberitaan tentang konflik elit politik di media cetak. Penelitian dibatasi hanya kepada khalayak mahasiswa, sebagai satu kelompok yang berperan besar dalam sejarah politik nasional, dan reformasi di Indonesia.
Pemilihan informan, dari setiap fakultas pada jenjang program sarjana Universitas Indonesia, di Depok dan Salemba. informan dipilih berdasarkan pada karakteristik yang sudah ditetapkan, dengan metode purpossive dan snow ball sampling. Proses pengumpulan data dilakukan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan tahun 2003. Analisis data dimulai sejak awal penelitian sampai penelitian selesai.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi penelitiannya adalah ethnografi, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendaiam kepada informan. Penelti juga mengumpulkan data sekunder, dengan melakukan analisis framing atas isi media dan studi literatur, guna memberikan gambaran wacana media atas issue tersebut.
Selanjutnya hasil temuan lapangan dipaparkan dalam empat bagian : (1) Wacana pemberitaan konflik elit politik di media cetak; (2) Profit informan penelitian; (3) Pengetahuan/penerimaan Informan atas wacana politik tentang konflik elit politik di media; (4) serta pemaknaan dan penilaian (opini) Informan atas wacana politik dan konflik elit di media cetak.
Sebagai nsang publik, di masa reformasi, pers menikmati kebebasannya menjadi ruang diskusi dan perdebatan yang terbuka, serta menjadi saluran komunikasi, pendidikan, dan sosialisasi politik. Media berperan menyediakan informasi yang cukup mengenai realitas politik di Indonesia. Kedudukan media dalam menyampaikan, mengkonstruksikan, dan merekayasa simbol dan realitas politik menjadi sangat sentral. Cara media menyajikan atau mengemas pesan (framing) bisa dilakukan melalui seleksi isu dan penekanan/penonjolan aspek-aspek realitas atau isu tersebut.
Wacana politik yang sering muncul diantaranya terkait dengan issue ketegangan dan konflik antar elit, baik antar pribadi dalam internal partai, antar partai dan antar lembaga negara. ini menjadi pusat perhatian publik, karena terkait dengan para pengambil kebijakan negara. Sementara bagi elit politik pemberitaan media menduduki posisi penting dalam menciptakan kesadaran umum, ide, dan, pembentukan citra mereka di hadapan khalayak. ini penting bagi keberlangsungan dukungan publik atas posisi mereka dalam area politik. Seringkali wacana media dianggap turut memperkeruh hubungan antar elit politik.
Menurut Water Lippman, pemberitaan media, menjadi jendela bagi pengalaman kita tentang realitas dunia iuar, serta turut mengarahkan khalayak pada suatu pola pikir atau opini tertentu. Individu khalayak media tidak pasif. Mereka memiliki kemampuan mengontrol, menyeleksi informasi, serta memberikan pemaknaan atas informasi tersebut.
Penelitian yang berpijak dari paradigma konstruktivis-interpretif ini, diharapkan dapat memahami wacana pemberitaan media dad titik pandang individu khalayak media. Akses individu pengguna media, kemampuan untuk mendapatkan informasi, mengelola dan memanagemen issue berbeda bagi setiap individu. Sehingga pemaknaan dan penilaian, (opini) individu atas media bisa beragam.
Kajian reception analysis memberikan perhatian terhadap ha! ini. Audiens dipandang aktif dan melakukan pemahaman atas text media. Studi ini melihat bagaimana makna, produksi, dan pengalaman dari audiens dalam interpretasinya atas text media. Memfokuskan kepada proses decoding, interpretasi dan reading yang terjadi pada khalayak. Sehingga proses encoding (produksi) tidak selalu diterima dan diambil (decoding) dengan sama oleh khalayak.
Temuan yang ada menunjukkan bahwa peran media sebagai pengawas pemerintah, jendela informasi, mediasi realitas, propaganda politik serta saluran komunikasi, pendidikan dan sosialisasi politik, sehingga publik dapat memantau perilaku den gerak elit. Media dianggap tidak hanya sebagai penyampai informasi namun juga sebagai pembentuk opini dan rekonstruksi realitas. Secara umum realitas politik yang disajikan media paska reformasi disajikan dengan berani, vulgar, lugas, dan terbuka.
Dan diskusi bagi para para pelaku politik, terutama para alit politik, dan kurang memiliki kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam perdebatan .tersebut. Sehingga wacana politik menjadi suatu yang terkesan elitis. Baik media maupun publik menilai bahwa sumber masalah dalam politik Indonesia adalah alit politik.
Secara spesifik terlihat frame yang dimunculkan media dapat disimpulkan iebih mengarah kepada penonjolan issue bahwa politik adalah permainan dengan berbagai strategi, sehingga mengarah kepada suatu hal yang 'kotor', dimana politik menjadi arena 'permainan' bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Sehingga setiap pelaku politik dapat mengupayakan agar diri atau kelompoknyalah yang memenangkan permainajn tersebut. Akibatnya dengan segala upaya, para pelaku yang terlibat, teruatama para pengambil keputusan akan berupaya dengan segala cara, balk yang benar maupun yang tidak benar, sekalipun harus menjatuhkan orang lain, memfitnah atau menuding tanpa alasan, agar mereka yang menjadi pemenang, balk pemenang dalam aspek untuk mendapatkan citra maupun posisi dan kedudukan.
Ideologi dominant yang ditonjoikan media dalam pemberitaannya ingin memperlihatkan bahwa hubungan antar alit politik di Indonesia adalah hubungan yang tidak sehat dan mengarah kepada konflik. Bahwa politik adalah sesuatu angka kotor dan bersifat `elitis' karena itu hanya dimiliki, dikelola dan melibatkan segelintir orang. Dalam posisi ini media memainkan peran sebagai wacana tempat permainan politik tersebut. Sehingga posisi media akan terkait dengan berbagai kepentingan.
Pemaknaan informan akan informasi politik, tidak sepenuhnya ditentukan oleh media. Publik menggunakan media sebagai salah sate sumber informasi politik utama seat ini. Publik pun menerima dan menyadari bahwa pemberitaan media sebagai suatu realitas politik yang terlebih dahulu teiah melalui proses rekonstruksi . Bagi sebagian besar informan, kondisi yang ada memang menunjukkan kecenderungan potensi konflik yang tinggi dan wacana media menjadi arena perdebatan dan perang wacana oleh alit politik. Media sangat dominan dalam konteks ini adalah menjadi agen konstruksi realitas dan saluran propaganda politik.
Dari yang peneliti lihat, proses pemaknaan khalayak atas isi dan makna media, lebih cenderung pada tipe decoding alternatif interpretasi atau negotiated meaning atau negotiated reading. Dimana anggota khalayak atau publik memiliki altematif interpretasi ketika mereka menginterpretasikan suatu wacana. Di sini individu khalayak yang mengkonsumsi pesan, tidak setuju sepenuhnya atas penggambaran hubungan antar alit yang ditawarkan oleh media. Di sini terlihat peran khayalak sebagai audiens yang aktif dalam arti aktif mengkonsumsi, menangkap dan memaknai makna pesan yang ada di media."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14318
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lydia Soraya
"Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dimana tanah merupakan salah satu agunan yang disukai oleh Bank, karena tanah paling aman, tidak mudah musnah dan harganya terus meningkat. Dalam hal pengembalian kredit mengalami kemacetan, salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya adalah melalui eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan 2 (UUHT). Dimana sebagai pemegang Hak Tanggungan Bank mempunyai kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan hutangnya. Akan tetapi, pada prakteknya proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dari undang-undang Hak Tanggungan dalam penanganan kredit bermasalah, dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.
Pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah bagaimanakah penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Agro, Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam melaksanakan fungsi sebagai pengamanan pelunasan kredit pada PT Bank Agroniaga Tbk, dan Bagaimanakah Proses Pengambilalihan agunan sebagai pelunasan hutang Debitor pada PT Bank Agroniaga Tbk.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai salah satu cara penanganan kredit bermasalah belum dapat dikatakan berjalan secara efektif dalam mengamankan pelunasan kredit debitor, karena pada kenyataannya masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam memperoleh pengembalian atas piutangnya yang akhirnya menyebabkan kredit tersebut menjadi macet.

The utilization of land as collateral for loan in Indonesia is well known as HT as stipulated by HT Law No. 4 of the year 1996 Regarding HT over Land Together with Other Goods Related to Land. In which land constitutes one of the collaterals preferred by bank, because land is the most secure collateral, its not easily destroyed and its price keeps on increasing. In the case the repayment of loan experience difficulties, one of the methods carried out by Bank to settle non performing loan is by means of execution of HT as stipulated in Article 20 paragraph (1) and (2) of the HT law. In which as the holder of HT, Bank has privilege position in the repayment of its loan. However, in practice, the process for the execution of HT often experiences obstacle in its implementation.
This research is normative law research, in which the purposes of composing this thesis is to identify the implementation of HT Law in the handling of non performing loan, in which this research is descriptive analytics characteristic, whereas data being used are primary data and secondary data as its source of data.
The subject matter in the composing of this thesis are: How is the handling of non performing loan in PT Bank Agro, How is the Implementation of Law No. 4 of the year 1996 Regarding HT in performing the function as the security for the repayment of loan in PT Bank Agro, and How is the process for the taking over of collateral as the repayment of debt of the debtor to PT Bank Agro.
For the result of conducted research in can be stated that the implementation of execution of HT as on of the methods for the handling of non performing loan cannot yet be stated as working effectively in securing the repayment of loan from the debtor, because in reality, there remains obstacle experience by creditor in recovering the repayment of its loan which eventually causes the loan to become non performing.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24637
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mila Soraya
"Perkantoran, Permukiman, Jasa dan Perdagangan Di Jakarta Selatan Skripsi ini membahas kaitan antara fungsi fasilitas kuliner dengan aktivitas perkantoran, permukiman, jasa, perdagangan pada empat ruas jalan arteri Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah metode survei ke lapangan dengan wawancara langsung. Berdasarkan hasil survey dan pengolahan data didapat bahwa fasilitas kuliner Jalan Warung Jati Barat ? Mampang Prapatan terkait dengan aktivitas perkantoran, jasa, perdagangan. Pada Jalan Prof.Dr. Supomo ? Dr.Sahardjo fasilitas kuliner terkait aktivitas jasa, perkantoran, permukiman, perdagangan. Untuk Jalan Fatmawati fasilitas kuliner terkait dengan aktivitas perdagangan dan permukiman. Pada Jalan Radio Dalam terkait dengan aktivitas jasa dan perdagangan.

The focus of this study is to know the relation between cullinary facilities and office activity, residence activity, service activity, trade activity in four road in South Jakarta. This study is use survey method , the data were collected by means of deep interview. According to survey method , seen that in Warung Jati Barat ? Mampang Prapatan related with office activity. In Prof. Dr. Supomo ? Dr. Sahardjo seen that cullinary facilities related with service, office, residence, trade activity. In Fatmawati seen that cullinary facilities related with trade and residence activity. In Radio dalam seen that cullinary facilities related with service and trade activity."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S34089
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dania Tigarani Soraya
"Kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan merupakan tugas kunci yang menunjang kenyamanan dalam proses belajar-mengajar. Berbagai teknik dan algoritma pencarian pun dicoba untuk memecahkan permasalahan penjadwalan. Banyaknya kemungkin an solusi dari dari berbagai kombinasi variabel dan domain dalam permasalahan penjadwalan membuat permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan kombinatorial. Salah satu teknik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kombinatorial adalah Constraint Programming, yang memodelkan permasalahan yang ada dengan membatasi kemungkinan kombinasi nilai untuk setiap variabel. Kemudian solusi yang optimum dicari dengan menggunakan algoritma pencarian.
Dalam Tugas Akhir ini, penjadwalan perkuliahan dalam Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI), khususnya program studi S1 Reguler. Proses penjadwalan dibagi ke dalam dua tahap, yang setiap tahapannya dimodelkan ke dalam Constraint Satisfaction Problem (CSP). Tahap pertama menangani masalah work allocation, yaitu pemetaan mata kuliah ke dosen. Sedangkan tahap yang kedua menangani masalah time tabling, yaitu pemetaan mata kuliah ke slot kuliah. Fungsi objektif dalam mencari solusi optimum (optimization) ditetapkan dalam setiap tahapan tersebut. Tahap pertama mengoptimisasi pemetaan mata kuliah ke dosen berdasarkan workload setiap dosen. Sedangkan tahap kedua mengoptimisasi pemetaan mata kuliah ke slot kuliah berdasarkan jumlah infocus yang tersedia di Fasilkom UI. Solusi yang optimum ini dicari dengan menggunakan algoritma pencarian Branch and Bound (B & B). ix + 67 hlm; 45 gbr; 7 tbl; Lampiran A,B,C;
Daftar Pustaka: 16 (1993 ? 2007)."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Soraya
"Masa lanjut usia (lansia) merupakan tahap terakhir dari tahapan perkembangan manusia yang sering diidentikan dengan masa penurunan dan ketidakberdayaan. Seiring menurunnya kemampuan fisik, lansia membutuhkan bantuan dalam kehidupannya sehari-hari. Living arrangements pengaturan mengenai dimana dan dengan siapa seseorang tinggal ? adalah salah satu perubahan yang dialami lansia berkaitan dengan aspek psikososial (Papalia, Olds, & Feldman, 2004). Penelitian Silverstein, Cong, dan Li (2006) mengindikasikan adanya pengaruh antara living arrangements dan psychological well-being. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran psychological well-being lansia yang tinggal bersama keluarga di rumah sendiri, lansia yang tinggal di rumah anak, dan lansia yang tinggal di panti werdha. Selanjutnya ingin diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara ketiganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara psychological well-being ketiga kelompok lansia.

Old age is the last phase of human development which often seen as a period of degradation. Since the physical abilities are getting weak, elderly require aid in their everyday life. Living arrangements ? the arrangements of where and with whom someone liveis one of change experienced by elderly related to psychosocial aspect ( Papalia, Olds & Feldman, 2004). Research by Silverstein, Cong, and Li (2006) indicated existence of influence between living arrangements and psychological well-being. By this research, the researchers are willing to find descriptions of psychological well-being of elderly who live in institution, adult children?s house, and own house. Besides, the researchers want to know whether there are difference which significant among the third groups. Result of the research found that there are significant differences among psychological well-being of the third groups of elderly."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dinda Soraya
"ABSTRAK
Perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Dewasa ini pendirian dan perkembangan industri-industri kosmetik terlihat semakin terasa signifikan. Terdapat beberapa regulasi yang seringkali digunakan dalam pengakan hukum kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia, yakni Undang-Undang Merek (UU Nomer 20 Tahun 2016), Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomer 8 Tahun 1999). Pemalsuan kosmetik melanggar merek kosmetik lainnya yang telah terdaftar, Dalam kasus pemalsuan kosmetik, Undang-Undang Merek merupakan regulasi utama yang seharusnya digunakan dikarenakan pemalsuan sendiri merupkan bentuk pelanggaran merek. Apalagi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Merek pada Pasal 100 Ayat (3) yang mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang menyebabkan gangguan kesehatan dan/atau kematian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tidak semua kasus pemalsuan kosmetik dianggap sebagai bentuk Pelanggaran Merek karena mayoritas kasus yang dianilisis masih dianggap sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan utama Undang-Undang Merek masih jarang digunakan adalah karena adanya ketentuan mengenai delik aduan pada Undang-Undang k. Untuk itu, seharusnya terdapat pengecualian terhadap Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Merek ini agar lebih dapat digunakan secara efektif.

ABSTRACT
Rapid economic and scientific developments have led to massive changes in cosmetic products, Indonesian traditional medicine and medical devices. Today, the establishment and development of the cosmetic industries seems increasingly significant. There are several regulations that are often used in law enforcement against cosmetic counterfeiting. These regulations come from different laws, such as the Mark Law (Law No. 20 of 2016), the Health Law (the Law No 36 of 2009) and the Consumer Protection Law (the Law No. 8 of 1999). As counterfeit cosmetics is infringing a registered trademark, Mark Law is one of the main regulation. Especially, the new Mark Law (No. 20 of 2016) imposes heavier penalties to trademark infringer that caused health problems and/or the death of human beings This research analyzes 50 court decisions on the case of illegal/counterfeit cosmetics from 2010-2018 in Indonesia. This article concludes that in Indonesia, not every problem of counterfeit cosmetics treated as Trademark Infringement because majority of the cases still treated as Health Law Infringement. The provision of Mark Law that require the trademark owner to initiate the legal process of the infringement of their trademark is the most used reason why counterfeiting cosmetics in Indonesia cannot easily be treated as trademark infringement This article recommends that the infringement of article 100 paragraph (3) on the Mark Law should be treaded as a regular offences not based on complaint."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nura Soraya S
"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris no. 2 Tahun 2014 (UUJN). Peraturan mana dibuat agar notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadapnya. Namun pada praktiknya, ada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Diantaranya pelanggaran terkait sikap tindak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yakni tidak menjaga kepentingan penghadapnya dengan bertindak tidak hati-hati, lalai, dan berkepentingan yang mengakibatkan kerugian kepada penghadapnya. Kerugian mana ditimbulkan dengan pembuatan akta yang tidak dapat digunakan berdasarkan ketentuan Badan Pertanahan Nasional, dan kelalaian dengan tidak melakukan pengecekan sertipikat hak atas obyek jaminan dalam akta pemberian jaminan no. 17 di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta pemberian jaminan atas tanah yang dibuat tidak sesuai prosedur dalam hukum serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuatan Akta Pemberian Jaminan tersebut sah berdasarkan hukum, namun secara moral merugikan penghadapnya, sehingga tidak sejalan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kemudian, pengecekan atas sertipikat hak objek yang dijaminkan bukanlah kewajiban notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun sebaiknya dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian karena tidak berhati-hati dikemudian hari. Atas perbuatannya tersebut, notaris diberikan sanksi administratif oleh MPW DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Notary is a public official which authorized to make an authentic deed to give legal certainty in society. When carrying out its position, Notary must abide to Notary Law No. 2 of 2014 known as UUJN. A law that are made so that the notary acts responsibly, honestly, thoroughly, independently, impartially, and for the interests of the people. However, there are cases where notaries could not do their works and responsibilities accordingly. Among the violations related to acts of conduct as stipulated in article 16 paragraph (1) letter a UUJN, namely does not work for the interests of the people, by acting inadvertently, negligently, and having conflict of interest that results in losses for its clients. Which loss is caused by making a deed which format is not in accordance with the applicable law so that it cannot be used, and negligence by not checking the certificate of rights on the object of guarantee in the guarantee deed no. 17 at the Land Office. This study aims to analyze the validity of the deed of guarantee for land that is made not in accordance with the procedures in the law and how the responsibility of the notary for making the deed. Writer used normative legal research method with descriptive type of analysis. The type of data used in this study is secondary data with primary and secondary legal materials. Writer also used qualitative analytical method with deductive analysis. The results of the study concluded that the making of the Guarantee Deed was lawful, but morally detrimental to the client. Therefore it was not in line with article 16 paragraph (1) letter a UUJN. Next, checking the certificate of object rights that is pledged is not the obligation of the notary but Land Titles Registrar, however it should be done to avoid any loss due to being not careful in the future. For this action, the notary is given administrative sanctions by the DKI Jakarta MPW in the form of a written warning, but in addition to administrative liability, the notary may also be held to hold civil liability, based on Article 1365 of the Civil Code."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54173
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover