Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan materi telah dapat menggeser ide luhur manusia dalam bermukim berlandaskan konsep mikro dan makro kosmos. Selain itu, perkembangan pengetahuan & teknologi telah menggeser kondisi ideal bermukim menjadi lebih antroposentris-manusia, akal-pikiran & dunia material. Secara ekstrim pandangan yang mengandalkan materi atau uang telah mendorong manusia melampaui harkat hidupnya di alam semesta ini. Untuk maksud ini, manusia menggali sumber daya alam melampaui batas keseimbangan alam dan manusia itu sendiri. Dan bukan hanya sumber daya alam yang digalinya tetapi segala bentuk benda hasil proses produksi sudah digunakan manusia untuk mengangkat harkatnya.Skripsi ini akan mengungkapkan fenomena yang akan terjadi akibat dari manusia yang hidup melampaui harkatnya, yaitu persoalan hiperrealitas, simulasi, yang keduanya berkembang dengan kurangnya kontrol diri kita terhadap hasrat yang kita miliki. Tentu saja pembahasan ini tidak terlepas dari pengaruh zaman, yaitu masa modern dan pasca-modern begitu juga dengan kapitalisme yang semakin berkembang disetiap masa. Secara khusus skripsi ini akan membahas akibat fenomena tersebut pada dunia perumahan di Indonesia, khususnya perumahan kota wisata.Metode analisa yang digunakan adalah dengan mengungkap proses pesandian (proses pemberian makna oleh pengembang) dan pembongkaran sandi (makna yang diterima oleh pembeli) yang akan dibandingkan dengan teori terkait. Hal yang dapat diungkapkan pada skripsi ini diantaranya adalah nilai jual suatu bangunan yang telah dimasuki dengan aspek mimpi oleh pemgembang karena mimpi dinilai memiliki nilai jual lebih baik jika dibandingkan dengan kenyataan. Hal tersebut juga dibuktikan oleh pembeli yang dengan mudahnya dapat tertarik dengan iklan-iklan yang mengedepankan mimpi atau trend, sebenarnya pembeli akan kembali ke kebutuhan dasar yaitu keamanan. Kondisi anomali, yaitu pembeli yang mendesain ulang rumah yang telah dibelinya juga terlihat pada studi kasus ini.

---

The development of technology and materials is now able to shift mankind’s noble idea in dwelling based on micro and macro cosmos concept. Other than that, the development of science & technology has shifted the ideal condition of dwelling to be more human-anthropocentric, mind & the material world. To put it in an extreme way, the view that relies on material or money has encouraged mankind to go beyond his dignity in the universe. For this purpose, mankind has dug natural resources beyond the equilibrium point of nature and mankind himself. And not only natural resources, but he also dug all kinds of goods, which come as the result of the producing process, to lift up his dignity.

This thesis will reveal the phenomena which will happen as the excess of mankind who lives beyond his dignity, which is the problem of hyper-reality, simulation, both of which develop under the lack of our control towards our own desire. Of course this study cannot be separated from the effect of the age, which is the modern and post-modern era, and also the ever-developing capitalism in every era. Specifically, this thesis will discuss the affect of those phenomena in the housing world in Indonesia, especially the ‘tourism city’ housing.

The method of analysis is by revealing the coding process (the signifying process by the developer) and decoding process (the signified meaning by the buyer) which will be compared using related theory. This thesis can reveal, among others, the selling value of a building that has been intruded by the dream aspect by the developer, because dream is regarded as having better selling value compared to reality. This is proved by the buyer, who is easily attracted by advertisements that puts forward dream or trend, actually the buyer will go back to the basic need, which is security. Anomaly condition, which is buyer who redesigns the house they bought, is also seen in this case study."

"ABSTRACTL'analyse financiere se conduit a partir des "chiffres" et met en jeu des techniques.On pourrait penser qu'elle est aussi irreprochable que n?importe quelle mesure scientiliqueétablie, parexampie dans un laboratoire de biologie. Malheureusement, il n'en est rien etceci pour trois raisons. Diabord, paroe que les chiffres peuvent etre manipules. Ensuiteparce que les chiffres ne parlent pas d?eux memes : derriere un resultat chiffre, peuventsurgir plusieurs interpretations, ce sont tes individus qui font parler les chiflres. Eniin,parce quindependamment de toute manipulation ou de toute discussion dinterpretation.une analyse a toujours une tin : elle est ?interesséei elle repond a une demande ducommanditaire et elle est donc orientee par les interrogations de ce demier.ll y a done des approches differentes qui tiennent e la fois a l'acces, a l'information,aux questions traitees eta la confrontation d?idees sur le diagnostic.Un premier facteur contingent tient a la position de Panalyste par rapport eiYinformation inteme de l'entreprise : l'acces a cette infomiation lui est-il ouvert ?Cette question ne se confond pas avec celle de savoir si l'analyste fait partie ounon de l'entreprise. Un cabinet d'audit, sollicite par le direction iinanciere d'une société.travaille en inteme dans cette societé. Le meme auditeur travaillant au service d'unacquereur potentiel est en situation exteme par rapport a la societé ciblee. Dans lepremier cas, il dispose des infonnations lui permettant d?établir le bilan et les comptes etde les interpreter. Dans le second cas, il doit travalller sur les documents présentes aupublic et les informations legales. ll doit aussi exploiter des infomiations contenues dansla presse, multiplier les oomparaiscns de reference sectorielles avec les entreprises leaderdans le meme domain d'activité. Il doitfomiuler eventuellement plusieurs hypotheses.Le conditions de l'analyse varient aussi selon le champ d?etude : s'agit-il d'analyserune entreprise en particulier, ou une branche d'activite ? Une analyse iinanciere sectoriellene peut pretendre au meme degre d'exhaustivite qu?une analyse individuelle. Plus lechamp s'e!argit, plus l'information tend e s?appauvrir. Cette remarque doit oependant etrenuancée, car elle n'est pas valable pour les Centrales de Bilans. Comme celle de LaBanque de France, qui possede l'exhausti\rite de l?information collectée sur l'ensemble desmaison méres et des holdings financieres. ici encore, le probleme se retnouve poser de laposition de l?analyste : agit-il a l'interieur d'une base dinformations véritiees, etayees,retraitees, et mises en coherence, ou travaille-t-il a partir de donnes brutes et Hmitées ?"

"Tesis ini membahas pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 ? 2009 melalui pertumbuhan teledensitas telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang didukung beberapa data primer. Hasil penelitian menyarankan agar pengembangan peningkatan infrastruktur telekomunikasi dapat ditingkatkan secara tepat sasaran dan diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM melalui literasi masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan telekomunikasi. Selain itu peran infrastruktur telekomunikasi juga perlu lebih dioptimalkan penggunaannya agar dapat lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, baik primer, sekunder, maupun tersier. Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan lebih meningkatkan pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya dipergunakan hanya untuk kebutuhan berkomunikasi saja.

---

In this research focus on The Influence of Telecommunication Infrastructure towards Economic Growth in Indonesia on 2000 - 2009 melalui pertumbuhan teledencity of Indonesia?s Telecommunication. This is a quantitative research with secunder data and supported by primer data. The results suggest that telecommunication infrastructure in Indonesia should be increase effectively and followed by Human Resources Development with increasing the telecommunication literacy of the citizen. The role of telecommunication infrastructure should be used optimally in every economic sector, including : primer,secunder, and tersier.Telecommunication infrastructure utilization fore conomic activity in every economic sector will give more influence for the economic growth compare with the utilization is only for communication purpose."

"Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, masing--masing bangsa merasa perlu untuk menjalin hubungan dengan dunia luar, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Hal ini merupakan salah satu alasan adanya kegiatan penterjemahan di semua negara. Tujuan dari kegiatan penterjemahan antara lain adalah sebagai alat menuju pada kemajuan tehnologi mo_dern, sebagai alat komunikasi dengan bangsa-bangsa lain dan juga untuk memperkenalkan kebudayaan dan cita-cita hi_dup suatu bangsa kepada bangsa lain. Yang dimaksud dengan penterjemahan adalah kegiatan untuk menghasilkan kembali amanat (message) yang dinyatakan dalam bahasa sumber (selanjutnya disingkat BSu) dengan menggunakan padanan terdekat dan wajar (the closest natur_al equivalent) dalam bahasa sasaran (selanjutnya disingkat BSa) (Nida & Taber, 1969:12). Dengan demikian penterjemah bertindak sebagai penerima BSu dan sekaligus sebagai pengirim BSa. Hal ini menyebabkan seorang penterjemah harus me_nguasai BSu dan BSa sebaik-baiknya serta mengetahui latar belakang budaya BSu dan BSa agar dapat benar-benar memahami amanat yang terkandung dalam BSu untuk mencari padan_an yang terdekat dan wajar dalam BSa. Pada hakekatnya masalah pokok dalam penterjemahan adalah masalah perpadanan_"

"Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional, bagaimana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mengenai status hukum dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dari definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan fakta dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2231 yang mendukung JCPOA dengan mendasarkan pada Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat, kesepakatan JCPOA adalah perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen yang menciptakan hak dan kewajiban internasional.

---

The focus of this study is the legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty from the international law perspective. To analyze and answer this question, researcher used descriptive method by examining the problem with the legal approach of juridical normative. The purpose of this study is to know how the regulation of treaty is, how legally binding a United Nations Security Council resolution is, as well as the legal status of The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty. The result shows that based on the fulfillment of the elements constituting a treaty according to the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and the fact that Security Council adopted Resolution 2231 endorsing the agreement with Article 25 of the Charter of the United Nations, which has the notion of legal bindingness, as a legal basis, the JCPOA is in fact a treaty establishing commitments and as a consequence, it creates internasional rights and obligations."

"Perlindungan dan pemberdayaan konsumen pada industri perbankan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan industri lainnya. Banyaknya publikasi negatif pengaduan nasabah pada media massa berdampak langsung terhadap kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah salah satunya melalui PBI Mediasi Perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dinilai dapat menjaga kepercayaan publik, sekaligus melindungi nasabah dalam penyelesaian sengketa. Suatu mediasi akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai kedudukan yang seimbang dan untuk itu semangat PBI Nomor 10/1/PBI/2008 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan nasabah melalui penjaminan hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank serta mendukung kesetaraan hubungan antara bank dengan nasabah. Namun demikian berdasarkan studi kepustakaan serta wawancara narasumber terkait sebagai data pendukung mendapatkan suatu bahwa pelaksanaan mediasi perbankan belum dapat berjalan optimal, dimana dari banyaknya kasus pengaduan nasabah yang ada di bank-bank di Indonesia hanya sedikit yang masuk ke lembaga mediasi perbankan. Keberhasilan dan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan mediasi perbankan bersifat final dan mengikat bagi Nasabah maupun Bank. Perlu atau tidaknya pendaftaran suatu kesepakatan mediasi tergantung dari para pihak dalam sengketa. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mengedepankan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Oleh sebab itu, para pihak dalam sengketa sendiri yang seharusnya berinisiatif menerima dan melaksanakan hasil penyelesaian sengketa sebagai sebuah kesepakatan yang harus ditaati. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tepat mengingat perbankan adalah bisnis kepercayaan. Untuk itu, lembaga mediasi perbankan independen harus segera dibentuk dan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi.

---

Consumer protection and empowerment in Indonesia's Banking industry is still overdue than others. In handling this situation, Bank Of Indonesia, as banking supervisor and regulator is to be obliged to improve consumer's protection. One of the solutions is banking mediation. Banking mediation, as alternative disputes resolution is valued to maintained public's trust, all at once to protect consumer in disputes resolution. Mediation will be success if parties in dispute have an equal position. Banking mediation regulation's spirit is to improve consumer's protection through consumer's right legal security in relation with banking industry and also to support equal relationship between banking and consumer. Unfortunately, according to bibliography research and supported by interview with related parties, in conclusion, the realization of banking mediation has not come to optimal result, whereares many cases of consumer's complain has not handling successful in banking customer care unit, but only a little that can link to the banking mediation. Successful dispute resolution through banking mediation is depends on good faith of the parties. Registration of deed is also depends on parties in dispute. Mediation as alternative dispute resolution to attach importance good faith of the parties to settle a dispute. Because of that, parties in dispute supposed to have an inisiative to accept and accomplish the result of mediation as an Agreement. Mediation Agreement is final and binding. Banking mediation is a suitable alternative dispute resolution to settle dispute between bank and consumer. Banking is a trust business and banking have to taking care of public's trust, included in banking mediation. Banking association have to speeding up the establishment of independent banking mediation. Education and socialization program about banking mediation need to do in consistency and integrated."

"Kebijakan liberalisasi ritel yang membuka bisnis ritel terhadap investasi asing, mendorong pesatnya pertumbuhan industri ritel Indonesia, mengakibatkan menjamurnya ritel-ritel modern. Hal ini selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif kepada pelaku usaha dalam negeri, khususnya para pelaku usaha kecil. Ritel modern umumnya adalah pelaku usaha dengan modal besar serta jaringan yang luas, yang secara otomatis dapat mendominasi pasar. Dominasi pasar tersebut tidak hanya akan berdampak pada pelaku usaha lain dalam hubungan horizontal, melainkan juga pada pelaku usaha lain dalam hubungan vertikal, yaitu pemasok. Tesis ini memberikan penjelasan bahwa dominasi ritel modern dapat menciptakan ketidaksebandingan posisi tawar antara ritel modern dan pemasok yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan posisi tawar yang dominan (abuse of dominant bargaining position) oleh ritel modern yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, hampir semua negara melarang tegas aktivitas tersebut, tidak terkecuali Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Tesis ini, penulis mengambil studi kasus penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Carrefour Indonesia yang dilakukan dengan menerapkan persyaratan perdagangan (trading terms) yang memberatkan pemasok, yang dilakukan dengan menganalisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2005 dan 2009. Selain itu Tesis ini juga memberikan gambarang tentang bagaimana larangan atas penyalahgunaan posisi dominan di dalam hukum persaingan Amerika Serikat dan Jepang.

---

The retail liberalization policy which opened the retail sector towards foreign investments, encouraging the rapid growth of the retail industry in Indonesia. Beside causing a positif impact, the situation also causing negative impact towards local businesses. Generally, modern retail come with high capital and extensive networks, which automatically could dominate the market. The market domination not only have impact to other businesses in horizontal relation, but have impact to other businesses in vertical relation, which is the supplier. This thesis giving explanation that the modern retail domination may cause unequality bargaining position between modern retail and the supplier which may leads to abuse of dominant bargaining position by the modern retail that leads to unfair competition. Therefore, almost every countries stricly prohibited the said activity, Indonesia, America and Japan are no exception. The thesis is made with judicial normative research methods which refers to Law Number 5 of 1999 on Prohibition on Monopoly and Unfair Practices. In this thesis, the researcher take a case study of abuse of dominant bargaining position by Carrefour Indonesia by implementing the trading terms, by analyzing the decision of Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) of 2005 and 2009."

"Ekspor Crude Palm Oil (CPO) merupakan penyumbang devisa negara terbesar dari sektor non-migas bagi Indonesia hingga saat ini dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai jual ekspor CPO berpotensi untuk ditingkatkan, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi hulu (CPO) menjadi hasil industri hilir seperti β-karoten. Karena manfaatnya yang banyak, saat ini β-karoten semakin dibutuhkan oleh industri pangan, kosmetik, analisis, dan kesehatan. Di sisi lain, β-karoten justru sengaja dihilangkan dari pengolahan minyak sawit karena memberikan warna gelap (kotor) yang tidak disukai konsumen. Maka, pemisahan β-karoten dari minyak sawit kasar perlu dilakukan. Metode ekstraksi pelarut merupakan metode pemisahan yang paling sesuai untuk karakteristik β-karoten dari minyak sawit, dimana dilakukan tanpa pemanasan yang tinggi yang dapat merusak kandungan β-karoten tersebut. Sebelum melakukan ekstraksi β-karoten dari minyak sawit kasar, diperlukan data kesetimbangan untuk mengetahui karakteristik sistem yang akan dipakai. Sejauh ini data kesetimbangan cair-cair untuk sistem ekstraksi β-karoten dari minyak sawit dengan pelarut organik belum ditemukan.Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah data neraca massa, kurva koefisien distribusi (K), dan kurva selektivitas (β) dengan variasi rasio massa isopropanol/CPO 0,2 sampai 1,6. Didapatkan kurva Kβ-karoten dimana nilai Kβ-karoten pada variasi terkecil 0,7939 dan terbesar 3,4457. Sedangkan kurva ββ-karoten juga didapatkan dengan nilai ββ-karoten pada variasi terkecil 0,7980 dan terbesar 3,6659. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Isopropanol yang digunakan akan meningkatkan jumlah β-karoten yang terekstrak. Selain itu didapatkan pula bahwa isopropanol kurang selektif dalam menyerap β-karoten dari CPO.

---

Export Crude Palm Oil (CPO) is the largest foreign exchange earner from non-oil sector for Indonesia until now and the value steadily increased year to year. CPO?s value has the potential to be improved. One of way is developing the upstream product (CPO) become downstream product such as β-carotene. Because of its benefits, currently β-carotene required by food industry, cosmetic industry, analysis industry, and healthcare industry. On the other hand, β-carotene is removed during the process of palm oil. The purpose is to eliminate the dark colour of the palm oil that the consumen does not like it. Thus, the separation of β-carotene from crude palm oil needs to be done. Solvent extraction is the most appropriate method for the separation β-carotene from palm oil, since without high temperatur that can damage the content of β-carotene. Before perform the β-carotene extraction from crude palm oil, equilibrium data are needed to determine the characteristics of the system that will be used. Until now, the data of liquid-liquid equilibrium for system of β-carotene extraction from CPO with an organic solvent have not been found.

The results of this research are the mass balance data, distribution curve and selectivity curve, with the variation of the mass ratio of isopropanol/CPO 0.2 to 1.6. Kβ-karoten obtained, that the value of smallest variation is 0.7939 and the largest is 3.4457. While the ββ-karoten is also obtained, with the smallest variation is 0.7980 and the largest is 3.6659. The result showed that by increasing the amount of isopropanol, it will increase the amount of β-carotene that extracted. But, other showed that isorpopanol is less selective in absorbing β-carotene from CPO."