Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat, telah menempatkan information telecommunication sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya. Dan telah membuka peluang bisnis baru bagi penyedia jasa telekomunikasi dan informasi, salah satunya adalah bisnis sms premium. Skripsi ini membahas mengenai bisnis informasi tentang artis via sms atau yang kita sebut sms tentang muatan selebriti dan bagaimana hubungan hukum antara para pihak,perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam bisnis sms tentang muatan selebriti, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pelanggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat yuridis normatif, tetapi penulis, juga melakukan wawancara dengan narasumber dan responden untuk menambah informasi sebagai data. Bisnis sms tentang muatan selebriti ini pada perjalanannya ditemukan permasalahan-permasalahan hukum, sehingga menimbulkan kerugian ke pada konsumen selaku pelanggan. Dalam kasus ini timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika provider melakukan perbuatan melawan hukum. Dari studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, belum ada suatu peraturan secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap users sms premium, hanya saja untuk sekarang ini mengacu kepada undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang telekomunikasi jika terjadi perbuatan melawan hukum. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telekomunikasi, dan selain itu para pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan kepada Indonesia Mobile Online Content Association (IMOCA) dan juga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). (WS)"

"Pelaksanaan lelang BMN pada umumnya sama, namun pada praktiknya terdapat kendala yang ditemui oleh pembeli/pemenang lelang BMN dalam hal ini BMN berupa kapal yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasca lelang, terdapat kendala dalam penerbitan ijin untuk penutuhan dan penghapusan objek lelang berupa kapal, karena dokumen kepemilikan tidak diserahkan dari instansi asal. Kapal merupakan benda yang harus didaftarkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, jika terjadi peralihan kepemilikan harus dilakukan perubahan nama (baliknama) di tempat semula pendaftaran kapal. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian atas disharmonisasi pengaturan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang tidak selalu ada dokumen kepemilikan, dalam peraturan lelang dokumen kepemilikan dapat diganti dengan surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan terkait status hukum, namun demikian untuk mendapatkan persetujuan penutuhan dan penghapusan dari daftar kapal dibutuhkan dokumen kepemilikan/grosse akta. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doctrinal, Teknik pengumpulam data dengan penelitian kepustakaan, dengan penedekatan dengan telaah peraturan perundang-undangan ,dan konseptual. Disharmonisasi ini dapat diselesaikan dengan sosialisasi dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait persyaratan ini, sehingga memiliki pemahaman yang sama terkait kapal. Juga perlu evaluasi dalam undang-undang pelayaran terkait dengan syarat grosse akta tersebut apakah berlaku untuk semua kepemilikan, atau untuk BMN terdapat pengaturan tersendiri, sebagaimana dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah.......The implementation of BMN auctions is generally the same, but in practice there are obstacles encountered by buyers / winners of BMN auctions, in this case BMN in the form of ships originating from other legal acquisitions. After the auction, there are obstacles in issuing permits for the maintenance and elimination of auction objects in the form of ships, because ownership documents are not submitted from the originating agency. The ship is an object that must be registered as mandated in the Shipping Law, if there is a transfer of ownership, a name change (baliknama) must be made at the original place of ship registration. This paper analyzes how to resolve the disharmonization of BMN arrangements originating from other legal acquisitions that do not always have ownership documents, in the auction regulations the ownership document can be replaced with a certificate from the relevant agency explaining the legal status, however, to obtain approval for the maintenance and deletion from the ship register, an ownership document/grosse deed is required. This research was prepared with doctrinal research method, data collection techniques with literature research, with an approach to the review of laws and regulations, and conceptual. This disharmonization can be resolved by socialization from the Ministry of Transportation cq Directorate General of Sea Transportation to the Ministry of Finance cq Directorate General of State Assets related to this requirement, so that they have the same understanding regarding ships. It is also necessary to evaluate the shipping law related to the grosse deed requirement whether it applies to all ownership, or for BMN there are separate arrangements, as in the Land Acquisition Law."

"ABSTRAKSustainable financing atau pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi telah menjadi bahan perdebatan bagi para ahli konservasi. Sebagian besar kawasan konservasi termasuk taman nasional, dalam pengelolaannya didanai oleh pemerintah. Namun, tren global saat ini menunjukkan kondisi yang berlawanan dimana meningkatnya jumlah taman nasional dihadapkan pada dana pemerintah yang terbatas, serta menurunnya pendanaan eksternal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia mendorong taman nasional untuk memiliki pendanaan mandiri melalui penetapan 21 taman nasional model pada tahun 2006.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendanaan untuk konservasi taman nasional di Indonesia, dan melihat peluang untuk mengembangkan pendanaan mandiri bagi taman nasional tersebut. Study yang lebih mendalam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan untuk mencari kemungkinan kekurangan anggaran, dan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan dana konservasi. Studi ini menggunakan data dari sumber resmi, dan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik Exploratory Data Analysis (EDA).Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah taman nasional, pemerintah Indonesia tidak serta merta menurunkan besarnya pendanaan. Namun, proporsi dana yang dialokasikan untuk taman nasional terhadap GDP, serta terhadap total belanja negara relatif rendah. Data dari TNGHS menunjukkan adanya kekurangan anggaran, dan adanya penggunaan dana yang tidak tepat waktu yang dapat menyebabkan in-efektivitas dan in-efisiensi dalam penggunaan dana. Meskipun demikian, inisiatif di tingkat lokal seperti komitmen untuk melakukan kerjasama program atau partnership, penyusunan rencana bisnis dan mekanisme pendanaan yang jelas dalam skema trust fund melalui lembaga independen dan terpercaya dapat membantu menyelesaikan beban keuangan di taman nasional.

---

ABSTRACTSustainable financing for protected areas (PAs) has currently become the subject of debates. Most of PAs including national parks (NPs) were financed by the governments. Nevertheless, current global trends contrast the increasing number of NPs with the limited government budget as well as the decreasing trend of external funds. Realizing such issue, Indonesian government promoted NPs to be self-financed through designation of 21 NP models in 2006. This paper aimed to look at the financing mechanism for conservation of NPs in Indonesia, and see the potentials to support for self-financing. A more focus study in GHSNP is also discussed to look at the likely budget shortfall, and the effectiveness and efficiency use of the funds. The study uses a set of secondary data from official sources, and chooses Exploratory Data Analysis (EDA) technique as a quantitative approach to reveal the data. The results indicate that by increasing the number of parks, Indonesian government does not necessarily lessen the budget support. However, the proportion of budget allocated for NPs to GDP and to total government expenditure is relatively low. There were budget shortfalls in GHSNP, and it is not allocated in timely manner, which somehow led to ineffective and inefficiency use of the funds. Even so, local initiatives such as commitment to cooperation programs or partnerships, creating a business plan and a clear financing mechanism through an independent and trustworthy institution, seem help to solve the financial burden."

"Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui batasan kewenangan ketika melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sebagai pendukung penelitian ini, maka digunakan juga data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Hasil analisa tersebut ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1. Alasan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang luar biasa, 2. Alasan tentang pemberantasan korupsi yang harus efektif. Syarat sebagai batasan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harus disertai surat perintah penyidikan untuk melakukan penyitaan, benda sitaan harus diseleksi kembali dalam 2 tahap (penyidikan dan prapenuntutan) sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian oleh penyidik KPK. Kedua syarat tersebut dinilai masih memiliki kekurangan sehingga ketentuan mengenai kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK harus dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, perlu adanya SOP (Standard Operational Procedure) untuk melengkapi kekurangan dari ketentuan yang telah ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka KPK memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya yang didasarkan pada temuan pengawas internal. Akan tetapi, temuan pelanggaran tersebut sulit diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/ resume penyitaan kepada pengawas internal. Oleh karena itu, KPK agar mewajibkan penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume singkat penyitaan kepada pengawas internal dan tetap menjaga profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

---

Seizure By Investigator of Indonesian Corruption Eradication Commission can be done without the permission of the Chairman of the District Court, as stipulated in The Law No. 30 of 2002, but this provision is not in accordance with the general rules set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the implementation poses problems. In this thesis, There are three research questions, namely: Why the Commission is given the authority to expropriate without the permission of the Chairman of the District Court? How limits The Authority of The Investigators of Indonesian Corruption Eradication Commission When The Seizure of Assets suspected of Corruption? And what legal consequences in terms of Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator transcend The limits of Authority when The seizure of Assets suspected of Corruption? This research is the study and analyze secondary data in the form of legislation, literature, articles, journal, and so on. As a supporter of this research, it is also used primary data obtained through interviews with academics and legal practitioners.

The results of this analysis conclude inductively. The results of this study indicate that the rationale of seizure provision in Law No. 30 of 2002 considered on the nature of the crime of corruption by 2 reason: 1. Reason of law enforcement which is use extraordinary methods. 2. Reason on Eradication Corruption should effectively. Requirement as a limit for Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator to conduct a seizure must be accompanied by an investigation warrant for the seizure, the seized objects should be selected again in 2 phases (investigation and Pre-Prosecution) as the implementation of the prudential principle by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator. Both of these requirement are still considered to have a lack so that the provisions of seizure powers by Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator must be equipped with a clear and unequivocal. Thus, the need for SOP (Standard Operational Procedure) to complement the lack of the existing provisions. If these limits are violated, investigator given sanction by the offense level as seen from the findings of an Internal Controller. However, the findings are difficult to detect violations by Internal Controller because are Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator are not required to submit an official report/resume seizure to an Internal Controller. Therefore, the Commission requires that Indonesian Corruption Eradication Commission?s investigator to submit an official report/resume seizure to Internal Controller and still maintain professionalism, credibility, integrity, and high awareness of the law as an effort to protect the rights of suspects."

"

Kutika merupakan naskah yang memuat tradisi perhitungan hari di kalangan masyarakat Bugis. Secara umum, kutika dimaknai sebagai kumpulan catatan waktu baik dan buruk untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, kutika tidak hanya dipandang sebagai kitab perhitungan hari baik dan buruk, tetapi juga sebagai ilmu perhitungan tradisional yang memuat berbagai pengetahuan dalam tatanan kehidupan orang Bugis. Adapun korpus penelitian ini adalah naskah kuno yang berasal dari koleksi Museum Mulawarman, Kalimantan Timur dengan kode PRI/15/MMK/KKT 1530. Naskah ini merupakan naskah kutika satu-satunya yang terdapat di dalam koleksi museum tersebut. Selain itu, naskah ini merupakan naskah multiaksara yang ditulis menggunakan empat aksara dengan variasi empat bahasa, yakni bahasa Bugis, Melayu, Arab, dan Banjar. Untuk membuka akses naskah, penelitian ini menerapkan pendekatan filologis dengan metode edisi kritis, yaitu menghadirkan edisi suntingan teks yang mudah dibaca dan minim kesalahan penulisan. Dalam menganalisis isi teks, digunakan teori ekofenomenologi untuk mengungkap kontribusi teks KUSR dalam isu pelestarian lingkungan di bidang pertanian. Temuan dari penelitian ini adalah judul awal yang digunakan dalam katalog tidak sesuai dengan isi teks sehingga digunakan judul yang lebih sesuai, yaitu Kutika Ugi Sakke Rupa (KUSR). Melalui kajian isi teks, dapat dilakukan penelusuran mengenai identitas pengarang dan pengaruh tarekat Samaniyah, Khalwatiyah, dan Qadiriyah yang berkembang pada abad ke-19. Temuan selanjutnya berdasarkan sudut pandang ekofenomenologi, terungkap bahwa naskah KUSR memiliki kontribusi yang dapat diterapkan pada teknik pertanian modern, yaitu pola tanam berdasarkan bioindicator, pola rotasi tanam, dan biopestisida.  Hal ini berkaitan erat dengan cara manusia Bugis berkomunikasi dengan alam sebagai upaya untuk hidup berdampingan secara selaras berdasarkan naskah KUSR.

---

Kutika is a manuscript that contains the tradition of days calculation among Buginese community. Generally, Kutika is defined as collection of good and bad time record to carry out activities.  In this research, Kutika is not only seen as book of good and bad days calculation, but also as a traditional calculation science which contains various knowledge in Buginese life order. The corpus of this research is a manuscript which comes from Mulawarman Museum collection in East Kalimantan, with code PRI/15/MMK/KKT 1530. This manuscript is the only Kutika manuscript in that museums collection. Moreover, this manuscript is multi-character script, which is written using four characters with four varied languages, i.e. Bugis, Malay, Arabic, and Banjar. This research applies a philological approach with a critical edition method to open up the manuscript access. It means that this method provides an easy-to-read edition with minimum writing correction. In analyzing the text content, eco-phenomology is used to reveal  the contribution of KUSR manuscript in agricultural environmental issues. The findings of this research show that the original title which is used in the catalogue does not related to the content of the manuscript.  Thus, a more appropriate title is used and called as Kutika Ugi Sakke Rupa (KUSR). Through the contents, it is possible to trace the author identity and the influence of the development of Shamaniyah, Khalwatiyah, and Qadiriyah Sufi orders in 19th century.Futher findings based on the eco-phenomenological approach stated that contribution of KUSR  manuscript can be applied to modern agricultural techniques, such as, cropping patterns based on bioindicators, crop rotation patterns, and biopesticides. This matter is closely related to the way of Buginese communicates with nature, as an effort to live harmoniously based on the KUSR manuscript.

"

"Terapi antiretroviral mampu menekan replikasi HIV, mencegah morbilitas dan mortalitas. Kepatuhan pengobatan dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan terapi, mencegah resistensi obat antiretroviral dan risiko penularan HIVDR ditengah masyarakat. Efek samping obat antiretroviral umumnya terjadi pada 3 bulan pertama setelah inisiasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pengobatan pasien di tahun pertama pengobatan antiretroviral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efek samping obat antiretroviral lini pertama terhadap kepatuhan pengobatan pasien HIV/AIDS di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2010-2015. Penelitian ini merupakan studi kohort retrospektif berbasis rumah sakit dimana sebanyak 376 naïve-patient HIV/AIDS dipilih sebagai sampel dan diamati selama 12 bulan setelah inisiasi ART. Kepatuhan pengobatan diukur dengan dua metode yaitu berdasarkan self report dan ketepatan waktu ambil obat. Data dianalisa dengan menggunakan cox proportional hazard regression dengan perangkat lunak STATA12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek samping obat ARV lini pertama berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat (RR12=1,45, 95% CI 1,009?2,021 dan RR34=0,85, 95% CI 0,564-1,273) namun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan ambil obat (RR12=1,23, 95% CI 0,851-1,839 dan RR34=0,70, 95% CI 0,437-1,108). ......Antiretroviral therapy suppresses HIV replication, preventing morbidity and mortality. Adherence to antiretroviral therapy is needed to achieve successful treatment, prevent resistance to antiretroviral drugs and the risk of transmission of HIVDR in the community. The side effects of antiretroviral drugs generally occur in the first 3 months after initiation that could affect adherence in the first year of antiretroviral treatment. The aim of this study analyzed the effect of first-line antiretroviral side effect and adherence of HIV/AIDS patients in RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso period 2010 until 2015. This study is hospital based retrospective cohort. A total of 376 HIV/AIDS naïve-patient had been selected as samples. Adherence was measured by two methods, based on self report and drug pick-up. Data was analyzed using cox proportional hazard regression with STATA12 software. Based on self report, HIV/AIDS patients who experience first-line ARV drugs side effect significantly associated with non-adherent (RR12=1.45, 95% CI 1.009 to 2.021 and RR34=0.85, 95% CI 0.564 to 1.273). Based on drug pick up, patients who experience first-line ARV drugs side effect not significantly associated with non-adherent (RR12=1.25, 95% CI 0.851 to 1.839 and RR34=0.70, 95% CI 0.437 to 1.108)."

"Dalam jaminan fidusia, terdapat pihak memberi jaminan (pemberi fidusia), pihak yang menerima jaminan (penerima fidusia), dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktek jaminan fidusia, dikarenakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan fidusia, benda tersebut harus benar-benar diserahkan ke dalam kepemilikan penerima fidusia. Untuk melakukan penyerahan ini, yang menyerahkan benda tersebut harus memiliki kewenangan untuk bertindak. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pihak pemberi fidusia adalah pemilik dari benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyerahkan hak kepemilikan benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik benda. Namun pada prakteknya, dapat terjadi penyelewengan pada penjaminan fidusia dimana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan jaminan fidusia oleh orang lain dalam suatu perjanjian fidusia. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia bukan milik pemberi fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 9/PDT/2022/PT BJM; dan perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminan nya bukan milik pemberi fidusia adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 huruf (a) UUJF.......In fiduciary guarantee, parties included is the grantor of the fiduciary, the recipient of the fiduciary, and fiduciary guarantee object. Trust is important between parties in the practice of fiduciary guarantees, due to fiduciary guarantee remains in the control of the grantor of the fiduciary, and to make an object as fiduciary guarantee, it must be transferred into the ownership of the recipient of the fiduciary. The person who handed over the object must have the authority to act. According to that, it’s defined that the grantor of the fiduciary is the owner of the guarantee object, due to the authority to hand over ownership rights is only owned by the owner. However, in practice, fraud can happen where the owner of the object doesn’t know that his object used as fiduciary guarantee by someone else in a fiduciary agreement. The problem focus raised in this research is the legal consequences of a fiduciary guarantee deed with the object of the fiduciary guarantee not owned by the grantor of the fiduciary based on High Court Decision 9/PDT/2022/PT BJM; and legal protection for owners of objects whose objects are guaranteed as fiduciary collateral. This research was conducted using doctrinal research, by perform further analysis of secondary data. The data collection tool is a literature study, by collecting data from books, articles, journals, and regulations related to fiduciary guarantees. The analysis results in this research concluded that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed whose identity of ownership of the collateral object does not belong to the grantor of the fiduciary is null and void. Because it is not fulfilled terms of validity of the agreement according to Article 1320, which is a lawful cause, on the account of violating Article 1 section (5) and Article 6 letter (a) UUJF."

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalammeningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensiteknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019.Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransiadalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang.Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai,meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan.......BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaanbranch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technicalefficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. Thedata analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontierproduction analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch officeduring 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branchoffices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan."

"Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah organisasi publik yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Di dalam pelaksanaan tugasnya, diperlukan aparatur negara sebagai sumber daya manusia yang bercirikan profesional, kompeten dan akuntabel. Aparatur Negara sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu maka kinerja sumber daya manusia senantiasa harus ditingkatkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kesadaran akan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, perlu ditindaklanjuti dengan strategi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang dapat dilakukan disini adalah mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai yang mencerminkan keadilan dan kelayakan baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai, maka diperlukan analisis sistem remunerasi berdasarkan karakteristik dan nilai jabatan yang harus dikembangkan sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem penggajian yang berlaku saat ini. Jumlah sampel yang diambil yaitu semua pejabat eselon II (Kepala Biro) sebanyak 6 orang ditambah dengan kelompok pegawai sebanyak 80 pegawai, sehingga total sampel sebanyak 86 pegawai. Tehnik pengambilan sampel pada unit kerja kerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan Simple Random Sampling dan Cluster Sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian, dengan menggunakan metode sistem poin dapat diindikasikan bahwa kondisi sistem remunerasi pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah cukup baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar gaji yang diterima oleh pegawai berada pada posisi in paid. Bila dihubungkan dengan perumusan masalah, bagaimanakah sistem remunerasi pegawai yang adil dan layak, ternyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Akan tetapi dalam mengimplementasikan sistem remunerasi diperlukan strategi untuk penetapan standar kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam perhitungan bobot kerja sebagai dasar dalam perhitungan gaji yang sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. Struktur gaji yang layak bersifat relatif, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, namun bila dilihat dari rasio gaji yang sekarang dengan harga kebutuhan pokok, dapat dilihat bahwa standar gaji Pegawai Negeri Sipil belum dapat dikatakan layak. Oleh karena itu, maka perlu adanya penyempurnaan sistem penggajian pegawai, dengan menaikan gaji melalui pertimbangan adanya penyesuaian besaran gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku saat ini. Strategi implementasi sistem remunerasi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM ini dapat dijadikan bahan referensi/kajian dalam melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat pula dijadikan masukan bagi pengelola sumber daya manusia sebagai pemegang kebijakan. ......Secretary General Department of Law and Human Rights is a public organization which has a duty to coordinate duty implementation, founding and giving administration support of the department. In the implementation of its duties, it is needful of state apparatus as human resources which professional, competent and accountable. State apparatus as human resources is an asset of national development, because of that the human resources performance must be upgraded and directed in order to achieve the objective Conscious thought to needfulness of high grade human resources, it is necessary to be followed up with strategies which could increase the employee?s performance. The strategy is to implement employee?s remuneration system which reflects fairness and proper which in internal and external manner. To implement employee?s remuneration system than it is needful of an analysis of remuneration system base on characteristic and position value which must be developed as an input to action of perfection remuneration system as occur this moment. The numbers of samples which are taken are all echelon II position (Head of Bureau) plus group of employees who are 80 employees, so the total sample is 86 employees. The technique of sample interpretation in work unit of Secretary General Department of Law and Human Rights is done by Cluster Sampling and Simple Random Sampling. The research method which is used is an analytical descriptive which have characteristic qualitative and quantitative.Base on the result analysis of research, using point system method, could be indicated that employee?s remuneration system which in fieldwork of Secretary General Department of Law and Human Rights is already good enough. This matter can be seen that most of salaries which are received by the employees are ?in paid? position. If related with the issue of formulation, how is the remuneration system which is fair and proper, the employee remuneration system which occur this moment is already turn out to be appropriate with the their work load and responsibilities. But in the implementation of remuneration system, it needs strategy to determine state employee standard performance through position analysis and position evaluation which suitable with current needs. So it facilitate in work load calculation as base in remuneration calculation which is appropriate with each work load. Remuneration structure which proper is relative because each person has different view, however if it is seen from current remuneration ratio compare with basic need price, it could be seen that state employee standard remuneration cannot be determined as proper. Because of that, it needs existence of perfection remuneration system, with upgrading the remuneration through consideration of adjustment of basic salary and allowance which is accord with the market condition which occurs this moment. Implementation strategy of remuneration system in Secretary General Department of Law and Human rights can be used as reference / knowledge in implementing continuation of research and could be used as inputs to human recourses manager as policy holder."

"ABSTRAKUntuk membantu pengembangan Kampung Batik Laweyan sebagai salah satu pusat penjualan batik khususnya batik tulis dan cap maka dilakukan penelitian terhadap Kampung Batik Laweyan tujuannya agar dapat mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang telah dilakukan dan diharapkan hasil analisis dapat dijadikan bahan untuk memberi masukan berharga dalam penyusunan strategi pemasaran Kampung Batik Laweyan di Solo. Positioning dilakukan dengan menetapkan strategi Differentation, dengan tujuan memberikanvalue yang lebih kepada pembeli, dimana pernyataan Positioning yangditampilkan oleh Kampung Batik Laweyan adalah "membeli denganpengalaman". Tujuannya agar Kampung Batik Laweyan diasosiasikan sebagai tempat penjualan batik yang juga menyediakan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia batik. Strategi promosi yang dapat diterapkan di berdasarkan analisis dan kebutuhan yang ada maka strategi promosi yang diperlukan adalah dengan menggunakan cara kombinasi promosi antara metode personal selling dan sales promotion.

---

AbstractTo help the development of Kampung Batik Laweyan as a batik salescenter at Solo especially writing batik and batik cap, therefore a writer make a research to Kampung Batik Laweyan with the objective to know and analysis a step that has been done and hopefully the result of the analysis can be a substance material to arrange or to making marketing strategic at Kampung Batik Laweyan, Solo. Kampung Batik Laweyan based on this research, better to use a differentiation strategy with the objective to giving a value to it?s customer, with a positioning statement "membeli dengan pengalaman" the purpose for thisstatement is to associate that there is more that buyers get when they doing the activity of buying batik at Kampung Batik Laweyan, which is an experience to knowing about the knowledge and the history of making batik itself. The promotion strategy that been decide based on the analysis and the requirement from the condition of Kampung Batik Laweyan is by using a promotion combination of Personal selling method and Sales Promotion method."