Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan laut, Pemerintah harus komitmen dalam menetapkan tarif. Untuk menjaga kelangsungan perawatan, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah idealnya harus mampu menutup biaya pokok, sedangkan untuk memenuhi permintaan penggunaan jasa tarif harus terjangkau oleh mereka, apabila kemampuan pembiayaan (budget), maka bagi pelayanan jasa angkutan penumpang kelas ekonomi, selisih antara daya beli pengguna jasa dengan biaya pokok seyogyanya dapat ditanggung atau menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi. Perhitungan elemen biaya pengoperasian kapal penumpang dapat dilakukan sesuai dengan sifat masing-masing biaya. Pendekatan yang dilakukan Departemen Perhubungan yang pertama adalah dengan cara menghitung biaya setiap voyage atau round trip, pendekatan kedua adalah dihitung secara langsung dan beruntun setiap tahun karena sifat biaya tersebut sangat sulit dipisah-pisah ke dalam setiap perjalanan. Untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja pelabuhan yaitu meningkatkan produktivitas bongkar muat dan efektivitas penggunaan dermaga berupa pengurangan waktu tambat. Dari beberapa variasi pengurangan waktu tambat yaitu 60 menit, 50 menit, 40 menit dan 30 menit maka laba terbesar adalah bila pendekatan waktu tambat 60 menit dengan laba sebesar Rp. 299.383.119.052; Dari berbagai variasi waktu tambat perpendekan waktu tambat maka pengaruh terhadap perhitungan biaya pokok kapal adalah berpengaruh kepada biaya BBM, biaya pelumas, biaya ke pelabuhan dan biaya penumpang.

Abstrak :
Dewasa ini masalah kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai masalah dalam hukum pidana, tetapi hal itu dikaji dalam kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu dipadang pula sebagai masalah sosial. Hal itu menyebabkan penanggulangan kejahatan harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain di luar hukum pidana, terutama dengan masalah kebijakan. Sebagai konsekuensinya aparat peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan ke arah mana penegakan hukum pidana itu harus dilakukan. Hal itu juga menjadi batu ujian apakah upaya penanggulangan yang dilakukan telah benar efektif dan efesien. Adakalanya ditentukan untuk mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan, tetapi adakalanya pula kepada aparat peradilan pidana diberikan wewenang diskresi. Subsistem kepolisian sebagai "gatekeepers" sistem peradilan pidana memainkan peran sentral karena proses peradilan pidana diawali dari subsistem ini. Adanya wewenang diskresi mengakibatkan kepolisian merdeka untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan disidik dan akan diteruskan kepada subsistem peradilan pidana setanjutnya atau tidak. Meskipun demikian, subsistem kepolisian juga sedapat mungkin mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini aparat kepolisian juga dipandang sebagai "goat prevention officers". Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ada beberapa kebijakan khas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Polri. Terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Polri dituntut untuk dapat mengadakan penegakan hukum secara tegas, untuk itu Polri "dipersenjatai" dengan berbagai wewenang tambahan agar lebih proaktif memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Bagi Polri dibuka kemungkinan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah ini, baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Polri lebih banyak melakukan pendekatan kesejahteraan mengingat karakter khas tindak pidana ini yang memandang pelaku sekaligus korban dan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak dan remaja atau generasi muda pada umumnya.

Abstrak :
Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia industri telah membawa nuansa baru bagi perbisnisan di Indonesia, terutama dalam menghadapi era pasar bebas. Tak terkecuali dalam bisnis perumahsakitan dimana ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien menjadi salah satu prioritas utamanya. Kenyataan bahwa kesehatan termasuk hal pokok bagi kehidupan manusia, membuat bisnis di bidang ini tidak pernah mati dan surut dari inovasi-inovasi baru.Namun perlu diakui, terkadang pelayanan yang diberikan tidak memuaskan pasien. Antrian yang panjang, keharusan pasien untuk kembali periksa dalam frekuensi yang tinggi, pemeriksaan dengan tujuan pengulangan resep dan sebagainya adalah hal-hal yang dikeluhkan oleh pasien. Sehingga sebagian pasien yang juga termasuk orang yang sibuk akan pekerjaannya enggan untuk memeriksakan dirinya dan memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas, yang belum tentu obat tersebut cocok untuk mengobati sakit yang dideritanya. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu diambil langkah kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dengan mengadakan program dokter online. Dalam program ini, pasien dapat mengkonsultasikan masalah kesehatannya dengan dokter yang dituju melalui media internet dengan pengawasan pihak rumahsakit. Tentu saja ada syarat-syarat dan batasan-batasan yang perlu diterapkan pada program ini agar tidak ada pihak yang dirugikandalam pelaksanaannya. Program dokter online ini diusulkan untuk diterapkan pada RSPJ, sebagai salah satu rumah sakit di Indonesia yang telah menjalankan ERP dalam kegiatan operasionalnya. Diikutsertakannya data-data yang dihimpun dalam pemeriksaan konvensional ke dalam program ini dan sebaliknya menjadi salah satu kekuatan program ini. Dalam proyek akhir ini akan dibahas masalah seputar syarat-syarat, batasan-batasan, kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi program ini dan langkah-langkah antisipasinya, juga seputar tahapan pengadaan program ini ? dimulai dari pengelolaan ide sampai dengan tahapan perancangan arsitekturnya. ...... The usage of information technology in industrial sector brought the new color for Indonesia's business, especially in dealing with free market. Even in healthcare industry, where correct and speed service for consumer is one of its prime priorities. The fact that health is the main thing of human's life makes this business never die and always full of new innovations. There is no doubt that the services given are sometime dissatisfying. Long queuing, the frequent of medical checkup, the presence of patient for doctor prescription iteration and so on are the things that complained by patients. Therefore, almost all of busy consumers prefer doing their activities and consume non-prescription drugs that might be a wrong medication. In order to overcome the problems, it is necessary to compromise the step for solutions that are accepted by consumer and their doctors, using online doctor program. In this program, the patient could discuss their medical problems with the doctor through the Internet under the hospital's supervision. Of course, the requirement and the limitation are implemented in order to decrease the negative impact of program's implementation. Online doctor program is proposed to implement in RSPJ, as one of the Indonesian hospitals that is already run well with ERP. The presence of the data, that come from conventional investigation and vice versa, is become one of the strength of this program. This final project will cover the requirement, the limitation, problems that might be arising from this program, steps of its anticipation and the procurement of this program, starting from idea management until architecture planning.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta selain sebagai ibu kota negara juga sebagai pusat perdagangan dan kota untuk kunjungan pariwisata sehingga hal tersebut membuat banyak orang baik dari luar Jakarta maupun dari luar negeri untuk datang ke Jakarta dengan banyak kepentingannya.

Aspek terpenting untuk mendukung hal tersebut adalah adanya jalur - jalur transportasi terurama jalur transportasi darat yang mendukung sehingga membuat para pengemudi ataupun para pengguna jalan dapat dengan mudah untuk menjangkau lokasi - lokasi yang dikehendaki.

Jalan - jalan di Jakarta dalam hal teknis terutama untuk konstruksinya umumnya sudah memenuhi standard tetapi untuk hal yang lainnya kurang mendapat perhatian dan divas Lalu lintas jalan raya yaitu mengenai Petunjuk Jalan bagi para pengguna jalan atau yang disebut Rambu rambu lalulintas petunjuk jalan (Possitive Guidance). Rambu- rambu petunjuk jalan adalah terpenting karena jalan tanpa adanya ""Possitive Guidance"" yang benar akan sering membuat para pengguna jalan kebingungan atau bahkan dapat tersesat sehingga pengguna jalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju.

Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membahas tentang rambu-rambu petunjuk jalan yang ada pada wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu berdasarkan jarak pandangan henti atau ""Stoping Sight Distance"" dan juga berdasarkan desain kriteria. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui tentang keadaan rambu tersebut apakah memang tepat dalam penempatannya ataukah tidak.

---