Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tiba-tiba nama "Ligitan" dan "Sipadan" menjadi buah bibir di Indonesia. Bukan karena pulau-pulau itu menyumbang bagi kocek negara, tapi justru karena keduanya "lepas" dari haribaan pertiwi. Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) 17 Desember lalu menetapkan Malaysialah pemilik Ligitan dan Sipadan dua pulau nun di kanan atas Kalimanta sana. Ada pendapat yang sangat menyesalkan kekalahan kita di ICJ itu. Sebab biar sejengkal pun wilayah kita harus kita pertahankan. Kelompok ini mengingatkan kemungkinan akan dapat lenyapnya beberapa pulai lain jika makna kekalahan ini tidak dipahami sebagai pelajaran yang mesti dicamkan. Kelompok kedua bersuara santai. Buat apa pusing-pusing menangisi dua pulay yang lepas, sementara ada sekitar 17.000 pulau yang lain. Mengurus pulau yang berpenghuni saja kita belum becus.

Abstrak :
Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktis pelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin semariak pada saat ini. Selain itu tulisan ini menyoroti pula masalah manfaat dari pelaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri.

Abstrak :
The author describes concerning Indonesian judge's condition that specificly in lesser competence. The qualified judge is necessitated to decided through any case in their desk's. More over the qualified judge can face against legal premise's that "law is always left behind to the society dinamic's " and it?s resulted legal bareness. Most relevant reality in Indonesia situation at post reformation where many disputes aroused needs accomplishment. The judge ideally ought has knowledges and brilliant thinking method's which should decide the best decisions and coloring through legal development.

Abstrak :
This article does analyse under historical approaches regarding bankruptcy law revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and to also under the fast IMF's pressure after the significant's case such as "Manulife" and wider affects at post monetary crisis in 1997. The common portrait was happened in many cases also considered is on many corporations case which solvent and have mach more assets than their debt's were got bancruptcy suit's.

Abstrak :
The author does analyze by considering Savigny's thought which said that law is social reality. But in this study suggested due to legislation through syariah banking in Indonesian 's society needs also anticipation towards legal consciousness regarding bank interests. lt's aimed to reach unify thought 's both lawyer and scholar of Islam to finding harmony. Rooted on the aspect of legal culture the Indonesian society is more familiar on unwritten law. Based on those circumstances the author has thought that needs through syariah banking regulation?s approach by under law (government regulation) levels which in detail governs work mechanism and everything relating to its role.

Abstrak :
Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The separation of Yudisial institution from the Department of Justice (executive) may result in concern that the Supreme Court (judicative) will became a party controlling indicative power (a tyranny). To prevent it from happening, a Komisi Yudisial is established as an independent institution (external control), whose function is to supervise and develop the judges (checks and balances). Many countries in the world already have a Komisi Yudisial, using different names. In addition to maintaining the standard and the value of judges, Komisi Yudisial also serves to recruit the judges of the Supreme Court.

Abstrak :
Both MSAA and MRNIA are chiefly as tools to collecting liquidity credits from Bank Indonesia for prior liquidity troubles banking. Those agreements have a benchmark models, even though in practice was happened dissimilarity in such transactions. The author proposes legal analysis regarding po.5'l banking bankcruptcy settlement through Indonesian banking that was hold by Indonesian Bank Restructuring Agency (IBR/1). The distinction transactions were emerged on pattern of relevant transaction to apply through certain share holders which in case d%rent to another. More over this situation was raised by transaction's complexity that also put barriers out from inconsistence of law and regulations applied Under Article i320 and 1321 Indonesian Civil Law the author has thought that MSAA and MRNIA can be annulled; or null and void by law because in both agreements had avoided penal sanctions that has thought as against the law.

Abstrak :
Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses "go public". Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab. Dalam menjalankan profesinya konsultan huku memiliki tanggung jawab yang terus menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada masyarakat penanam modal (investor).

Abstrak :
General Agreement on Trade in Services (GATS), meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasioanl di bidang jasa. GATS berisikan dua kumpulan kewajiban utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh "measures" yang mempengaruhi perdagangan jasa dan kumpulan kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku untuk sekotr jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada "Schedule of Commitment". Karangan ini mrncoba menelaah perjanjian perdagangan jasa yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay.

Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) telah melebarkan sayapnya. Terhitung tanggal 20 Desember HaKI juga meliputi bidang-bidang: Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuti Terpadu, dan Rahasia Dagang. Desain Industri memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang berhubungan dengan bentuk, konfigurasi garis warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Desain Industri harus dapat diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi seta bisa dipakai untuk menghasilakn suatu barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur perlindungan yang berhubungan dengan semi konduktor. Rahasia Dagang merupakan perlindungan terhadap informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis; informasi tersbut harus bernilai ekonomi, yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiannya dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang. HaKI adalah sarana bagi pengusaha untuk meningkatkan daya saing mereka. Fakta menunjukkan beberapa oerusahaan yang menonjol di bidangnya berkat penggunaan karya intelektual.