Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberagaman yang merupakan kenyataan diri kita ini, juga ternyata tetap berkaitan dengan kesatuan. Berkembangnya bangsa Indonesia menjadinkan kita sebagai bangsa yang satu-bersatu, dirajut oleh warga - bhinneka secara bersama; dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan perajutan itu telah memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuannya. Para pendahulu kita merumuskan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa - baru yang satu-bersatu, agar kita dapat mewujudkan cita bersama untuk menjadi bangsa - negara yang merdeka. Merdeka artinya kita semua, sebagai warga bangsa - negara akan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai warga merdeka. Tetapi di dalam hak kemerdekaan yang dimiliki itu ada kesadaran pula bahwa orang lain, yang juga warga negara yang sama, juga mempunyai hak - kewajibannya pula, di dalam kerangka hidup bersama yang damai, diperlakukan adil - sikap toleransi - dialogis di dalam bangunan NKRI.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan.

Abstrak :
ABSTRAK
Sesuai dengan esensinya, polisi dibentuk untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas. Dalam konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern. Untuk itu garus dipahami bahwa implementasi Tri Brata yang tidak sekedar disebabkan masalah teknis. Hal itu disebabkan, sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental), dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang kepolisian, dan perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi). Kesimpulannya, pedoman kerja Tri Brata dalam masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri, sehingga perlu membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan yang sesuai dengan masyarakatnya. Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh "fungsi" kepolisian perlu dibenahi ulang, karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.

Abstrak :
ABSTRAK
"Konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara tahun 2016 adalah sebuah representasi toleransi beragama yang mengalami deskalasi. Aksi kekerasan dan agitasi pun mewarnai konflik tersebut yang menjadi simbol kekecewaan dan kebencian terhadap kelompok rivalnya. Tak heran jika hasil akhir konflik mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang justru memperburuk sebuah kehidupan sosial. Kejadian ini tentunya perlu dianalisa secara komprehensif agar Polri (baca : Polres Tanjung Balai) sebagai pemegang otoritas keamanan dapat meningkatkan peran dan tangung jawabnya untuk mengintervensi konflik antar agama di tanjung balai sehingga dapat dicegah dan ditangani dengan baik."

Abstrak :
ABSTRAK
Keanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang sangat luar biasa, namun ketika keanekaragaman tersebut disikapi sebagai bencana maka akan menjadikan kita orang yang introvert yang menutup kemungkinan adanya kebenaran dari pihak lain, serta selalu menjustice diri lebih benar daripada yang lain, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang fungsi dan peranan Polri dalam merawat kebhinnekaan adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan. Metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Diperlukan sinergitas antar instansi serta peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan arti pentingnya kebhinnekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk meninjau peran aktif Polsek Panakkukang dalam mengatasi konflik yang melibatkan kelompok mahasiswa yang berafiliasi suku di universitas UMI yakni kelompok Lamellong, menjadi tantangan tugas yang cukup berat. Pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang berlaku guna menimbulkan efek jera tidak serta merta menjadi alternatif tunggal dalam penyelesaian konflik, atensi serta kerja sama dari berbagai pihak terkait menjadi faktor penentu dalam upaya menangani konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok Mahasiswa Lamellong.

Abstrak :
ABSTRAK
Wawasan kebangsaan di era globalisasi, baik itu era global di masa lampau dan saat ini serta era global di masa depan juga mengandung problematika. Dikatakan mengandung problematika, karena penanganan atau usaha memahami (cara pandang) tentang konsep kebangsaan dalam era globalisasi pun terdapat banyak permasalahan (issues) sebagai skopanya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi. Perspektif yang dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi tersebut, yaitu Teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu perspektif hukum murni (a pure theory of law). Agar cara pandang tentang kebangsaan Indonesia di era global saat ini lebih memiliki kepastian, maka seharusnya cara pandang tentang bangsa Indonesia itu mengikuti cara pandang tentang kebangsaan yang ada dalam jiwa bangsa (Volksgeist), yaitu memanifestasikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud konkret dari Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Abstrak :
Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif tentang pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api yang diambil oleh petugas kepolisian menghadapi tindak kriminal. Studi ini dilakukan dengan mengambil beberapa informan dari petugas kepolisian Indonesia. Hasil riset menunjukkan penggunaan senjata api di lapangan sangat variatif, bergantung 3 aspek utama yaitu situasi saat penangkapan, karakter pelaku kejahatan dan aturan formal yang berlaku. Selain itu karateritik sosial budaya wilayah terjadinya tindak kriminal menjadi faktor pemicu penggunaan senjata api.

Abstrak :
ABSTRAK
Perasaan ego dan lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan masyarakat bertindak diluar kendali. Dalam rangka menanggulangi keadaan ini, polisi memiliki peran utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, digarda depan harus senantiasa siap menegakkan segala aturan dan tugas kepolisian berdasarkan undang-undang negara yang sah. Kepolisian dengan segala wewenang dan upaya telah menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan juga melakukan penjagaan agar suasana senantiasa kondusif dalam situasi apapun. Sesungguhnya yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik adalah perasaan ego dan lebih tinggi dibandingkan suku lain yang seyogyanya harus segera mendapatkan penyelesaian dengan cara membuka wawasan dan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika.