Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa.

---

Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households."

"ABSTRAKPola harga tanah menunjukkan bahwa nilai tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor struktural, aksesibilitas dan lingkungan (Osland, 2010). Penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahya harga tanah di Jakarta sangat dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, antara lain: luas wilayah, kepadatan penduduk, pasar dan pusat belanja, fasilitas kesehatan, serta jumlah kriminalitas. Data yang digunakan adalah level mikro pemerintahan daerah DKI Jakarta yang tersebar di 261 Kelurahan (tanpa kepulauan seribu). Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ZNT (Zona Nilai Tanah) sedangkan variabel independen terdiri dari beberapa unsur utama dalam hedonic price, yaitu faktor struktural (luas wilayah dan kepadatan penduduk), faktor aksesibilitas (jarak halte, jarak tol dan jarak stasiun) serta atribut lingkungan (fasilitas publik dan keamanan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik pada analisis ekonometrik spasial adalah metode regresi lag atau yang dikenal dengan SAR (Spatial Autocorrelation Regressive). Selain itu, model yang digunakan secara khusus adalah LISA (Local Indicator Spatial Association), dimana model ini dapat mengukur harga tanah dalam klaster dan mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan. Pengamatan dengan LISA menggunakan 2 pendekatan, yaitu Univariate Local Spatial dan Bivariate Local Spatial, yang pada akhirnya akan membentuk konfigurasi pola spasial nilai tanah dan disajikan dalam peta sebaran wilayah. Hasil konfigurasi peta dengan LISA diharapkan dapat memberi kontribusi yang tepat untuk mengeksplorasi kebijakan nilai tanah dan struktur tata ruang kota DKI Jakarta.

---

ABSTRACT The pattern of land prices shows that land values are influenced by various factors, especially structural, accessibility and environmental factors (Osland, 2010). This study proves that the high level of land prices in Jakarta is strongly influenced by 6 (six) factors, including: area, population density, market and shopping center, health facilities, and the number of crimes. The data used is the micro level of regional government of DKI Jakarta which is spread in 261 subdistrict (without pulau seribu). The dependent variable used in this study is ZNT data (Land Value Zone), while the independent variable consists of several main elements in the hedonic price, namely structural factors (area and population density), accessibility factors (distance of stops, toll distance and station distance), as well as environmental attributes (public facilities and security). The results of this study indicate that the best model in spatial econometric analysis is the lag regression method, also known as SAR (Spatial Autocorrelation Regressive). In addition, the model used specifically is LISA (Local Indicator Spatial Association), where this model can measure land prices in clusters and study significant spatial groupings around the observation area. Observation with LISA uses 2 approaches, namely Univariate Local Spatial and Bivariate Local Spatial, which in turn will form a configuration of spatial patterns of land values and are presented in a regional distribution map. The results of map configurations with LISA are expected to provide the right contribution to explore the land value policy and city spatial structure of DKI Jakarta. "

"ABSTRAKIndonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini pariwisata Indonesia hanya identik dengan Bali. Pengembangan destinasi lain selain Bali (destinasi non-Bali) telah mulai berlangsung di hampir seluruh wilayah Indonesia karena potensi ekonomi pariwisata yang bisa mendorong perekonomian wilayah. Walaupun belum sebanyak Bali, wisatawan mancanegara telah mengunjungi destinasi non-Bali. Hal ini membuktikan destinasi non-Bali juga berpotensi untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan membuat profil wisatawan mancanegara untuk destinasi non-Bali sebagai salah satu langkah pengembangan pemasaran pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025. Kesimpulannya, wisatawan yang mengunjungi destinasi non-Bali lebih dominan laki-laki dan merupakan repeater.

---

ABSTRACT

Indonesia has enormous tourism potential. This potential is spread throughout almost all regions of Indonesia. However, until now Indonesian tourism is only synonymous with Bali. Development of other destinations besides Bali (non-Bali destinations) has begun to take place in almost all parts of Indonesia due to the economic potential of tourism which can drive the region's economy. Although not as many as Bali, foreign tourists have visited non-Bali destinations. This proves that non-Bali destinations also have the potential to be developed. This research aims to profile foreign tourists for non-Bali destinations as one of the steps in developing tourism marketing according to the National Tourism Development Master Plan 2010-2025. In conclusion, tourists who visit non-Bali destinations are predominantly male and repeater."

"Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model.

---

Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector.

Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh bendungan besar di Indonesia terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengungkap potensi penurunan kesejahteraan khususnya pada rumah tangga yang tinggal relatif dekat lokasi bendungan. Hal ini penting sebagai upaya mitigasi masalah sosial ekonomi terhadap kebijakan pembangunan bendungan besar. Sampel rumah tangga didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga (SUSENAS) tahun 2013-2018 serta Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang 4 dan 5 pada 997 kecamatan terpilih. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi ordinary least square dengan fixed effect menunjukkan korelasi negatif antara penambahan bendungan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang tinggal relatif dekat lokasi bendungan dari sisi produksi, dan pengeluaran rumah tangga serta tidak signifikannya terhadap aktivitas kerja. Hasil ini mengindikasikan terjadinya potensi penurunan kesejahteraan khususnya pada rumah tangga yang tinggal dekat dengan bendungan besar.

---

ABSTRACTThis research aims to study effect of large dams development to the household-welfare in Indonesia. The purpose is to reveal potential welfare loss particularly to the household living in sub-district close to the dams placement. This is important to mitigate social and economic problem from dams policy perpective. Household sample data selected from National Social Economy Survey (SUSENAS) 2013-2018 and Indonesia Family Life Survey (IFLS) waves 4 and 5 in 997 sub-district sample. Using ordinary least square with fixed effect, this result show negative correlation both household-welfare and farm-productivity. In addition, the result have insignificance effect to work-activity. This result indicates potential welfare-disjunction to the household close to the large dams placement."

"ABSTRAK Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dan selama beberapa dekade terakhir ini kejadian bencana telah meningkat pesat. Besaran kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap negara tergantung intensitas dan frekuensi bencana serta kerentanan negara tersebut. Masyarakat yang tinggal di negara berpenghasilan rendah memiliki kemampuan terbatas untuk mengatasi guncangan bencana alam yang akhirnya dapat memberikan efek berkelanjutan pada kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena tingkat kesejahteraan awal mereka yang memang dekat dengan garis kemiskinan, pengaturan dan  kelembagaan untuk mengatasi bencana yang tidak matang, serta tidak adanya atau minimnya sistem peringatan dini terhadap bencana. Penurunan kesejahteraan rumah tangga akibat bencana dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan aset serta pertumbuhan upah. Dengan menggabungkan data IFLS dan data DesInventar, penelitian ini membuktikan secara empiris, bahwa jumlah kejadian bencana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan konsumsi pangan, konsumsi non pangan dan konsumsi total rumah tangga, khususnya rumah tangga yang berada di pedesaan. Meski demikian nilai estimasinya relatif kecil. Jumlah kejadian bencana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan aset non bisnis rumah tangga pedesaan. Kejadian bencana hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan upah  di wilayah pedesaan di Indonesia.

---

ABSTRACT

Natural disasters have caused many losses and over the past few decades natural disasters have increased rapidly. The magnitude of losses caused by natural disasters varies by country depending on the intensity and frequency of disasters and the vulnerability of the country. People who live in low-income countries have limited capacity to deal with natural disaster shocks which can ultimately provide a sustainable effect on welfare. This is due to the level of their initial welfare which is indeed close to the poverty line, lack of regulation, institutions and early warning system to overcome disasters. The decline in household welfare due to disasters can be seen from growth in household consumption, asset growth and wage growth. By combining IFLS data and DesInventar data, this study proves empirically, that the number of disaster events has a significant impact on changes in food consumption, non-food consumption and total consumption of households, especially households in rural areas. However, the estimated value is relatively small. The number of disaster events has a significant impact on changes in non-business assets of rural households. Disaster events only have a significant effect on rural wages growth in Indonesia.

 

"

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja,pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalampenelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS)SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian inimenggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerahKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telahmenunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dankesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positifterhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK danpendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlahDokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusipendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT

This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity

and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and

health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor

force is measured by labor force participation level, education sector is measured by

school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number

to community health center. The study used panel data regression model which

involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central

Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita,

labor force participation level, education and health sectors have significant effects on

communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has

positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force

participation level and education sector have negative effects on the communitys

income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the

ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the "

"Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam belanja modal, membuat proyek-proyek pengadaan menjadi sangat rentan terhadap korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari penerapan e-Procurement pada proyek-proyek pengadaan barang jasa terhadap jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences dalam model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel 103 kasus korupsi barang jasa di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2005-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan berhubungan dengan penurunan jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di provinsi-provinsi yang memiliki rasio belanja modal terhadap total pengadaan barang jasa yang relatif tinggi. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari e-Procurement terhadap penurunan kasus korupsi barang dan jasa dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari e-Procurement dalam rangka pelaksanaan e-Governance.

---

The high value of procurement of government goods and services, especially in capital expenditures, makes procurement projects very vulnerable to corruption. This study identifies the impact of e-Procurement implementation on goods and services procurement projects on the number of corruption cases of public procurement in Indonesia. By using the difference-in-differences-in-differences approach in the negative binomial regression model, this study analyzes panel data on 103 corruption cases of service goods in Indonesia that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2005-2017. The estimation results show that the implementation of e-Procurement is significantly associated with a decrease in the number of corruption cases of procurement of goods and services in provinces which have a relatively high capital expenditure ratio for goods procurement services. This finding shows the positive effect of e-Procurement on decreasing corruption cases of goods and services and thus supports previous studies regarding the positive impact of      e-Procurement in the context of implementing e-Governance.

"

"ABSTRAKSampah makanan atau sampah organik merupakan kontributor terbesar timbulan sampah rumah tangga di Indonesia. Besarnya dampak yang disebabkan sampah makanan memerlukan pergeseran fokus penanganan yang mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa rumah tangga sebagai konsumen akhir dalam rantai pasok makanan adalah penghasil utama sampah makanan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor potensial yang mempengaruhi timbulan sampah makanan rumah tangga, dengan menganalisis aktivitas sehari-hari seperti kebiasaan perencanaan dan belanja, motivasi yang mendorong mengurangi timbulan sampah makanan, serta kebiasaan mengelola sampah. Dengan menggabungkan metode analisis deskriptif yang didukung dengan analisis regresi, penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 277 responden rumah tangga di kota Depok. Penelitian ini menemukan bahwa kebiasaan pemilahan sampah, perencanaan dalam penyediaan makanan, serta motivasi ekonomi berpengaruh terhadap timbulan sampah makanan yang dihasilkan rumah tangga.

---

ABSTRACT

Organic waste, which include food waste, are the biggest contributor of Indonesias waste generation. Many previous studies reported that household as the last downstream tier of food chain supply were the biggest contributor of food waste generation. This study attempts to identified various factors which affecting household food waste generation by analyzing household socio-demographic characteristics, motivations, food provision practices including planning and shopping habits, and waste management activities. By combining descriptive and regression analysis, a survey held in Depok municipality, by interviewing 257 households through questionnaires. The result showed that indeed waste sorting, economic motivation, planning habit in household are important determinants to how much food being wasted at home."