Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang pelaksanaan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintah masih terdapat penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Terjadinya penyimpangan tersebut sulit dihindari, karena faktor sistem penatausahaan yang kurang baik dan penggunaan barang inventaris milik negara banyak disalahgunakan.Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam hal pengelolaan barang inventaris milik negara berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagai data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini selanjutnya disebut penelitian dokumen Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.Mengacu kepada dimensi teori dari Clinard dan Quinney tentang Tipologi Sistem Perilaku Kriminal dan Teori Asosiasi yang berbeda ( Differencial Association) oleh Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey , praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk White Collar Crime.Dalam hal penyimpangan yang terjadi di Departemen X pada tahun anggaran 2001 untuk alokasi anggaran pengadaan barang baik yang di biayai dari anggaran rutin maupun proyek pembangunan dinyatakan bahwa di Departemen X telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara.Untuk mencegah agar praktik penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi, atau bahkan di hindari pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal sistim penyusunan anggaran keuangan negara, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada perilaku penyimpangan, meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Hal ini diperlukan mengingat apabila praktik penyimpangan yang terjadi di unit kerja birokrasi pemerintah tidak ada tindakan berupa sanksi hukum dapat dimungkinkan terjadi reaksi sosial di masyarakat. Bentuk reaksi sosial tersebut dapat berupa demonstrasi, pemberitaan di surat kabar maupun sanksi moral kepada si pelaku penyimpangan."

"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."

"Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan institusi pembongkar korupsi yang legal yang diberikan kewenangan untuk melaporkan secara hukum, bila dari hasil pemeriksaan mereka terdapat indikasi tindak pidana korupsi (contoh kasus bank BNI baru-baru ini) sehingga menurut peneliti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang cocok baik secara akademis dan lainnya untuk mengadakan penelitian, khususnya tentang persepsi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tindak kejahatan korupsi.Penelitian tentang tindak kejahatan korupsi (studi melalui persepsi pegawai negeri sipil di instansi Badan Pemeriksa Keuangan) ini menggunakan jenis penelitian Survei dengan instrumen kuestioner (pertanyaan-pertanyaan penelitian) yang harus diisi oleh responden (pegawai BPK). Dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Mail questionnaires dan Self-Administered questionnaires yaitu responden diminta untuk menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi responden (pegawai BPK) yang terdiri atas golongan I - IV lebih menyetujui adanya tindak kejahatan korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan ketua BPK (Prof. DR. Satrio Budihardjo Joedono) dalam laporan pelaksanaan putusan MPR-RI oleo BPK pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2003, BPK-RI telah menyampaikan dua buah temuan pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana korupsi dikalangan pemerintah daerah kepada Jaksa Agung RI, yaitu masing-masing pada pengelolaan APBD oleh kabupaten Tapanuli selatan dan oleh kabupaten Jeneponto.Sementara itu, BPK-RI telah memperbantukan stafnya sebagai ahli sebanyak 16 kasus tindak pidana korupsi dalam berbagai tingkat penyelesaian (yaitu penyelidikan, penyidikan, atau persidangan) oleh polisi, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, dan pengadilan negeri. Dari sekitar 50 pejabat Bank Indonesia yang telah dilaporkan BPK tersangkut dalam penyaluran BLBI, baru 3 orang yang kasusnya telah sampai pada pengadilan. Dari sekitar 300 orang komisaris dan direksi bank penerima BLBI yang diduga oleh BPK RI telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan BLBI, baru 24 orang yang telah diproses di pengadilan. Putusan pengadilan bervariasi antara vonis bebas dan pidana penjara seumur hidup.Dalam penyaluran dan penggunaan BLBI salah satu bank tertentu, pejabat BI yang tersangkut dalam penyaluran dipidana penjara (sedang dalam proses naik banding), sementara komisaris dan direksi yang diduga menyalah gunakan BLBI tersebut belum diproses oleh pengadilan."

"Peristiwa tawuran nyaris tidak pernah tuntas dihentikan. Memecahkan masalah seperti ini tentu bukan perkara mudah, kompleksnya persoalan membutuhkan keterlibatan beragam komponen masyarakat. Meskipun kompleks tawuran pelajar harus dipecahkan dengan memulai dari inti persoalannya, karena apa yang menjadi tujuan utama dari terbentuknya basis, sebagai faktor utama terjadinya tawuran semata-mata adalah agar mendapatkan rasa aman dalam perjalanan menuju sekolah dan ketika pulang sekolah.Penelitian ini menitik beratkan pada pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tawuran pelajar maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian evaluatif yang merupakan bentuk khusus dari penelitian aplikasi, dibuat untuk mengevaluasi program. Hasil dari penelitian dalam menangani tawuran pelajar tindakan tegas diperlukan bukan saja sebagai shock terapy terhadap para pelajar tetapi juga termasuk melindungi orang-orang di sekeliling mereka agar tidak menambah jatuhnya korban jiwa. Bermacam tindakan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi masalah tawuran menunjukkan bahwa tawuran pelajar harus dikendalikan melalui berbagai macam tindakan yang kesemuanya mengacu kepada tujuan yang diharapkan bersama yaitu semakin meminimalisir terjadinya tawuran. Baik tindakan pre emtif, preventif dan represif pada dasarnya adalah merupakan kesatuan yang utuh yang harus dijalankan secara bersama-sama agar berhasilguna dan berdayaguna.Temuan penelitian ini juga menunjukkan kegagalan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi tawuran pelajar, program penanggulangan ada yang bersifat aplikatif dan ada yang tidak aplikatif, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang salah terhadap faktor-faktor penyebab tawuran pelajar, tidak adanya keterpaduan tentang rencana program mengakibatkan masing-masing instansi pengendalian sosial berjalan sendiri-sendiri, rencana dan pendanaan program dilaksanakan sendiri-sendiri, rencana program hanya sampai pada rapat-rapat koordinasi saja tidak ada penanganan lebih konkrit dilapangan, tidak ada sense of crisis (rasa krisis/gawat) dari pengendalian sosial sehingga issu-issu kasus tawuran ini ditanggapi secara spontan dan cenderung mengatasi gejala daripada mengobati penyakitnya."

"Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika memperlihatkan peningkatan jumlah kasus baik peredaran dan penyalahgunaan yang memprihatinkan setiap tahunnya. Sebagian besar yang terlibat sebagai penyalahguna berusia remaja. Kaum agamawan memandang agama dapat menjadi kendali individu melakukan tindakan menyimpang.Penelitian ini hendak mengkaji apakah ada perbedaan komitmen beragama Islam antara remaja penyalahguna dan bukan pengguna narkotika dan psikotropika remaja muslim?Agama merupakan suatu sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat. Komitmen beragama terbentuk melalui internalisasi dan sosialisasi masyarakat terhadap anggotanya. Agama dapat menjadi kendali bagi seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Agama juga dapat menjadi pengikat individu dengan kelompok keagamaannya. Dengan demikian komitmen Beragama Islam yang tinggi diperkirakan dapat menjadi kendali internal dan sosial bagi siswa untuk melakukan tindakan menyimpang dalam bentuk penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.Penelitian ini menggunakan metoda kausal komparatif untuk menguji adanya hubungan sebab akibat dengan membandingkan dan menganalisa komitmen Beragama Islam penyalahguna dan bukan pengguna narkotika dan psikotropika pads populasi siswa SMU "X" Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 90 siswa. Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling Variabel babas penelitian ini adalah Tingkat Komitmen Beragama Islam yang terdiri atas komponen Kesadaran Beragama Islam, partisipasi Beragama Islam, kendali keluarga dan keyakinan nilai agama. Variabel terikat adalah keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.Uji statistik dilakukan dengan uji koefisien kotingensi dalam taraf signifikansi 95% (0,05) dan dipero]eh 0 (phi) hitung 0,33 > 0 tabel 0,205, yang menunjukkan Ho ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa Tingkat komitmen Beragama Islam penyalahguna Narkotika dan Psikotropika lebih rendah daripada bukan pengguna pada siswa SMU "X" Tangerang."

"Kejahatan adalah masalah yang tidak ada hentinya, kejahatan tidak akan bisa dihapuskan, namun kejahatan hanya bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk mengsikapinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan skala prioritas terhadap kejahatan yang trend-nya meningkat, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi aparat terkait dalam menfokuskan perhatian pada kejahatan yang menonjol tersebut. Untuk mengetahui bentuk kejahatan mana yang menonjol, tidak terlepas dari peran statistik kriminal, khususnya statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana trend kejahatan dalam statistik kriminal yang dibuat oleh polisi dengan memperhatikan faktor demografi (trend fluktuasi penduduk) dan crime clearance (trend fluktuasi penyelesaian kejahatan) oleh kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, hal ini karena data yang akan diteliti adalah berupa dokumen-dokumen tentang statistik kriminal resmi polisi yang ada di Polies Metro Depok. Pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui meningkatnya trend kejahatan dengan memperhatikan faktor demografi (penduduk), dan crime clearance.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi fluktuasi trend kejahatan yaitu: (1). Faktor jumlah pertumbuhan penduduk, (2). crime clearance. Dari kedua faktortersebut, tidak semuanya memperlihatkan trend yang sejalan. Seperti faktor penduduk, dari hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya trend yang sejajar. Sedangkan pada faktor crime clearance memperlihatkan trend yang tidak sejalan dengan trend kejahatan, kecuali pada kasus penyalahgunaan narkotika yang trendnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta crime clearance."

"Pembinaan anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam lembaga maupun di luar lembaga, pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem pembinaan dimana seoarang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga diberikan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan karena anak telah diberi hukuman pidana. Penulis tertarik dalam masalah ini, karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara peserta didik di dalam lembaga dengan para pembinanya dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.Penelitian ini membahas hubungan/interaksi antara pembina dengan peserat didik dalam proses pembinaan lebih dalam lagi melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lembaga.Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD) yaitu Program Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Oaya Manusia, sarana Lembaga Pemasyarakatan dan kararteristik anak didik Sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan Variabel yang dipengaruhi (VD) adalah proses pembinaan dan hasil pembinaan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif dengan sampelnya berjumlah 60 peserta didik, yang diambil dari 269 peserta didik yang diambil secara acak untuk mempermudah pengambilan data, teknik yang digunakan adalah wawancara berstruktur pada masing-amsing responden. Juga dilakukan wawancara dengan para pembina yang berjumlah 11 orang, ditambah dengan studi pustaka dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah ada kekakuan dari program yang diberikan dan hubungan yang formil antara peserta didik dengan pembina. Peserta didik juga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan terutama mereka yang masa hukumnya kurang dari 3 tahun. Mereka juga mengalarni hambatan dalam berkomunikasi, dengan keluarga maupun pembina yanga ada di lembaga.Hasil analisa data, pencurian merupakan jenis kejahatan yang terbesar dilakukan oleh anak. Dan proses pembinaan di lembaga belum dapat dikatakan berahsil atau tidak berhasil dikarenakan tidak ada ukuran tentang keberhasilan suatu proses pembinaan di LP Anak Pria Tangerang."

"Reporting is one of the forms of cooperation between society and the police in order to maintain the disciplinary of civil in the environment. At the present, almost in every public facility in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek) tend to have high percentage of criminality. UI students typically come from Jabodetabek area and posses high physical mobility. Therefore, UI students might potentially be the victims of criminal acts against possession.While there is a connection on reporting about criminal acts by UI students, researcher wanted to know descriptive factors on UI regular-program students that are connected with the tendency to report to the police. This study used exchange network theory and expectation states theory. Exchange Network Theory is a theoiy that was designed to explain someone?s choices (can be individually or in a group) in making a cooperation with other people or party- Expectation States Theory is a theory that explains cooperation phenomena between one individual or groups based on the information that is possessed. That information can come from direct experience (interaction between particular parties) or can from indirect experience.The study was a quantitative study. The population of the study was Universitas Indonesia students who were in regular-program Sl from every faculty. Sampling method that was used in the study was non-probability sampling, which was incindental sampling. The method that was used to collect the data was self-administered questionnaire. Score differences were calculated using non-parametric calculation. The total number of respondents was 436, consisted of 157 (36%) males and 279 (64%) females.The results of the study showed that UI students in general tend to not report. Students who have had reported had an expectation on the police that was less different with the students who have had not reported. This result also applied on students who had been the victim and reported had an expectation that was less different with students who had been the victim but did not report to the police. Nevertheless, UI students overall perceived the police?s performance generally as good."

"Bank is always given on to choice dilemmatic between guarantying service and security to client. Too tight security will yield service-disappointing client. On the contrary, service-gratifying client will sacrifice security system. Facing this dilemma, bank has to be wise and able to develop or build job procedure, which can guarantee security but on the other side have to remain to gratify client.Transaction in case of Bank of BNI represents the false transaction with indication of the transaction conducted without following rule of intern of Bank of BNI. Exporters that are company, which is the inclusive of Gramarindo Group and Petindo Group, have done fictitious exporting.The case of manipulation in bank of the BNI is not modestly. It is interesting to learn why manipulation a bank becomes choice by officer from circle of intern of bank and also by outside party. See characteristic of its crime hence manipulation of L/C in Bank of BNI can be classified as white-collar crime, specially the crime conducted by officer of company and also "outsider" owning relation or link with "insider".Motivation of the criminals, specially all perpetrators of manipulation of L/C in Bank of BNI can be existed as motivation of economics consisted of three possibility of, namely "requirement" (material obtained to fulfill commitment requirement or personal requirement), " greed" (advantage of material to answer the demand of certain personal target) and "opportunity" (availability of opportunity to answer the demand greed and requirement) and also the motivation impelled by a feeling of individual commitment in his relation or link with his group or others which have planted in himself; he do not wish to see that relation or link deteriorate for his deduction for doing crime supported by his group. Feebleness in banking sector, especially Bank of BNI, have to be comprehended by as a condition whereabouts all manipulation L/C perpetrator can do and realize his action easily."

"The research is talking about implementation of the effectiveness of Presidential Degree No. 88 Year 2002 about the action planning for erasing the women and girls trafficking in Indonesia. The point in this research are: 1) How about the effectiveness of Implementation of this policy in society, so in the reality this policy can do as the purpose, 2) How about the solution is law for the trafficker and what kind of help for all the trafficking victims and also about what the procedure and system like which government can do. So the policy in that Presidential Degree can give better solution about this matter. This research using qualitative approach with using research methods deep interview with decision maker in Depnakertrans and PJTKI illegal, she is not want to tell real identity, with informant: Primer Data from 2 informant from decision maker in Depnakertrans and 1 informant from PJTKI Regal, Secondary data getting from newspapers Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Sinar Harapan, Journal book, and Website. Interview had been done with Direktur Sosialisasi Penyuluhan can Pencegahan TKI Regal on Wednesday 4th Mei 2005 and on 15th June 2005, and interview with PJTKI Regal Kenanga, Mrs Roro as alone and the owners PJTKI Regal on 12th May 2005. In interview writer concerned constraint, which is: Mrs. Fifi Arianti had been meeting and bright red that interview with Mrs Widuri Andarini Kasubdit in Direktur Sosialisasi Program Pencegahan TKI Regal Average interview with Mrs Widuri impressed any closed and most not answer questions from the writer different interview with PJTKI Regal Kenanga Mrs Roro, she won?t tell real identity, but she tell all about that company.This research using 3 basic theories for analyze data from the field. These theory are: 1) The Social Control Theory from Strain, which is focus in technical and strategy for the government to control all the action of human being and take them to the Hale in society, 2) The Sociological Jurisprudence Theory from Pound and Holmes, which said that the law determining process and makes the law's effective which suitable with the needs of society, 3) The Implementation of the Policy from Anderson, which contents is about the government policies that-implication that policies have some purposes, and have the action which oriented to the purpose and the government act based on the fasten and force regulation.There are so many problems about the human trafficking especially for women and girls because two factors. The factors are consisting of economic factor in Family and the job opportunities are limited. So this matter makes some people in this country sold by like commodity, which can give a lot of profit for the trafficker that, had promised to them for a better job and better salary if they want to work in overseas. But in reality, they have nothing; all the illegal women employment had deport and pushed to back to Indonesian. This reality comes from 1) Weakness in the diplomatic and cooperation between Indonesian with place state women employment, 2) Weakness in control system for getting out or incoming the women employment which will send by PJTKI illegal as the trafficker, 3) Less understanding about the system and procedure for the TKW to take care ail their needs so they can work in overseas in legal way, 4) there is no strict regulation which can punish the trafficker and also the regulation to protect the trafficking victim's.The regulation, which is not complete, can make many chance to do the criminal thing. Because of that, the government needs to: 1) strengthen the diplomatic and cooperation between 2 (two) countries, so that the right of women employment can be protected by Law and also the government, 2) strengthen the control system for the getting out and incoming all women employment by the PJTKI illegal as the trafficker, 3) makes the strict regulation to punish the trafficker and the regulation to protect the trafficking victims, 4) give the direction to all the person in change about the system and procedure to find a job in other country in legal way for all the women employment which board to work to overseas, 5) more selection and give the women employment the various skill which appropriate with their talent and interested in."