Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Laporan Magang ini menganalisis kebijakan akuntansi Universitas XYZ atas akun pendapatan berdasarkan SAK ETAP. Laporan ini juga membahas prosedur audit dilakukan oleh KAP ABC atas akun pendapatan Universitas XYZ dengan menggunakan kerangka analisis berbasis International Standards on Auditing (ISA) terkait dengan prosedur audit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan Universitas XYZ telah sesuai dengan aturan yang terdapat pada SAK ETAP, namun pada praktiknya, pengakuan pendapatan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada. Selain itu, prosedur audit yang dimiliki oleh KAP ABC telah sesuai dengan ISA. Namun, ditemukan perbedaan antara prosedur audit dengan implementasi yang dilakukan oleh tim audit KAP ABC.

 

---

The purpose of this internship report is to analyze University of XYZ’s accounting policy on revenue account according to SAK ETAP. This report also analyzes ABC public accounting firm’s audit procedure on University of XYZ’s revenue account with framework analysis based on International Standards on Auditing regarding audit procedure. Based on the analysis, University of XYZ’s accounting policies on revenue recognition has complied with SAK ETAP as the guide, however the practice on revenue recognition has not complied with the university’s policies. While, ABC’s audit procedure has complied with ISA, although there’s differences on the audit procedures and the implementation that has been done by ABC’s audit team.

 

"

"Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis pada saat ini sudah merupakan keharusan bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan pada saat ini menggunakan berbagai jenis program aplikasi untuk membuat proses kegiatan operasional perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Program-program aplikasi yang terintegrasi yang dapat melakukan hampir seluruh proses dalam perusahaan mulai dari proses produksi, inventori, billing, keuangan, pengadaan dan sampai pada penilaian kinerja merupakan program aplikasi yang paling diminati pada saat ini. Pada saat memilih program aplikasi perusahaan sebaiknya berhati-hati, karena harus disesuaikan dengan bisnis perusahaan, dan juga kemampuan keuangan perusahaan karena untuk pengadaan dan implementasi program aplikasi yang besar dan canggih dibutuhkan biaya yang besar yang terdiri dari biaya untuk hardware dan software, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terhadap pengendalian yang terdapat pada program aplikasi tersebut.Selain pengendalian-pengendalian yang terdapat dalam program aplikasi harus diperhatikan juga pengendalian umum yang ada di dalam perusahaan. Pengendalian umum ini terdiri dari: Pengendalian manajemen, pengendalian pengembangan dan dokumentasi, pengendalian keamanan, pengendalian operasi ruang pengolahan data elektronik.Karya akhir ini bertujuan untuk mencoba mengevaluasi pengendalian-pengendalian umum yang ada dalam perusahaan X dan pengendalian aplikasi billing yang digunakan perusahaan X untuk mencatat pendapatan perusahaan X. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kehandalan dari pengendalian-pengendalian yang ada, dan menemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada dan kemudian mencoba memberikan saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada."

"Profesi auditing memainkan peranan yang teramat penting dalam era ekonomi informasi. Profesi ini mungkin terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, dan kurang menyadari bahwa ia merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.Bertolak dari agency theory dan asymmetric information di sektor swasta dan publik, tulisan ini menelusuri peran profesi auditing dalam menguji informasi yang disajikan "penguasa informasi". Profesi auditing dikedua sektor ini sama-sama berupaya menekan Qsymetric information dengan memberikan reasonable (bukan absolute) assurance."

"Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (fraud). Jika Financial Audit (Audit Keuangan) dan Performance Audit (Audit kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka Audit Investigatif baru dikenal pada abad ke 20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seining dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) terhadap kepentingan publik."

"Berlapis-lapisnya lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia telah menimbulkan aroma tersendiri. Setiap tataran pemerintahan memiliki lembaga audit. Di luar lembaga kepresidenan terdapat satu badan pemeriksa keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Lembaga audit tersebut merupakan lembaga audit ekstern. Di lingkungan eksekutif (Presiden RI) terdapat beberapa lembaga audit intern pemerintah. Lembaga audit tersebut terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkat nasional; Inspektorat Jenderal Departemen untuk tingkat departemen; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen; Badan Pengawas Provinsi untuk tingkat provinsi; Badan Pengawas Kabupaten untuk tingkat kabupaten; dan Badan Pengawas Kota untuk tingkat kota. Maraknya lembaga-lembaga audit di atas telah memunculkan dugaan terjadinya penugasan yang datang silih berganti kepada entitas pemerintahan yang diaudit khususnya entitas pemerintah daerah. Dengan lain perkataan, permasalahan yang dominan dan potensial terjadi adalah audit berulang-ulang atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dugaan terjadinya audit berulang-ulang terus bergulir dari masa ke masa termasuk pasca dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal (tahun 2001). Padahal pada tahun 2001 telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mandat atau kewenangan lembaga audit sektor publik. Solusi terhadap permasalahan dimaksud memerlukan identifikasi terhadap penyebab utama dan akibat dari, audit berulang-ulang atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Best Practice system pengawasan keuangan negara di negara lain merupakan salah satu bahan pertimbangan solusinya. Dengan demikian polemik terjadinya audit berulang-ulang atas penggunaan dana anggaran satuan keria perangkat daerah dari suatu pemerintahan daerah seharusnya tidak perlu berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi, apabila semua pihak yang berkompeten melihat permasalahan audit atas APED secara jernih, obyektif dan tidak resisten."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan rotasi audit yang melahirkan pro dan kontra. Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang tidak konsislen mengenai dampak rotasi terhadap peningkatan kualilas audit yang dicerminkan oleh ada atau tidaknya praktek earnings management. Tujuan utama penelitian ini adalah unluk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lamannya hubungan audit firm-klien (auditor tenure) dengan level earnings management yang diukur melalui level absolute discretionary accrual. Berdasarkan aturan rotasi yang mengharuskan partner audit dirotasi setiap 3 tahun sekali, maka penelilian ini juga ntelakukan pengujian unluk mengetahui apakah level earnings management sebelum atau sama dengan periode tiga tahun dan sesudah tiga tahun herbeda secara signifikan.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan dan 317 firm-year. Menggunakan pengujian korelasi dan regresi multivariate basil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara auditor tenure dan level absolute discretionary accrual. Hasil pengujian t-test-paired-tiiw sample for means menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan Mara level absolute discretionary accrual sebelum atau sama dengan 3 tahun dan sesudah tiga tahun, Tetapi hasil pengujian multivariate menunjukkan bahwa perbedaan tersebul bukan karena adanya hubungan antara tenure dan level ABDAC. Hasil pengujian juga menunjukkan adanya indikasi hubungan yang non linear antara Tenure dan ABDAC. Adanya indikasi hubungan yang non linear ini mungkin menyehabkan tidak signifikannya hubungan anlara Tenure dan ABDAC pada hasil pengujian dengan model linear.Secara keseluruhan, herdasarkan hasil pengujian, kesimpulan penelitian ini tidak mendukung rotasi audit yang telah diatur karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tenure dan praktek earnings management yang diukur dari level absolute discretionary accruals."

"Skripsi ini membahas kepastian hukum atas dilakukannya audit khusus bagi importir. Banyaknya pengajuan keberatan yang diajukan importir, akibat penerbitan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) yang dilakukan pejabat pabean. Penerbitan SPKPBM karena adanya kekurangan pajak yang belum dibayar oleh importir. Kekurangan tersebut berasal dari penetapan nilai pabean yang berasal dari nilai transasksi.Adanya keberatan tersebut menyebabkan sengketa pabean antara importir dengan pihak pabean. Pokok masalah sengketa adalah perbedaan penetapan nilai pabean dan akibatnya dilakukan audit khusus.Hasil audit khusus tenyata tidak menjamin keberatan importir dikabulkan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum bagi importir. Hasil audit khusus belum mencerminkan adanya penegakkan hukum dalam pajak lalu lintas barangkhususnyadan kepabeanan umumnya.

---

The focus in this research is analysis law certainty in customs audit. There are many objections has been submitted by importer. This objection are caused by rising SPKPBM (less payment import duty decision letter) by customs officer. Customs officer determine customs value from transaction value. It will cause less payment in import duty.The difference of determination customs value will be caused disputing between importer and customs. For this disputingand objection, customs officer will re-check, re-test value cusoms in PIB (Letter of Import Notice) by special customs audit.This research using quantitave descriptive research. The research result special customs audit doesn?t reflect law certainty for importer and law enforcement in customs."