Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyandang tunanetra adalah modal pembangunan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan hukum yang sama sebagaimana amanat UUD RI 1945. Cacat penglihatan yang disandangnya berarti tidak membatasi untuk mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya. Penyandang tunanetra tergolong masyarakat rentan dengan jumlah minoritas, ditambah pula sikap dan pandangan keliru dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Daya-daya diri penyandang tunanetra terpaksa tersembunyi dan tidak dapat teraktualisasikan sebagaimana mestinya, karena dihadapkan pada kendala filosofi, psikis, fisik, dan arsitektur. Kenyataan nenunjukkan penyandang tunanetra diperlakukan dalam suatu keadaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu penanganannya mutlak diperlukan campur tangan pemerintah. Pertama melalui Affirmative Action Policy sebagai tindakan pemihakan untuk menyeimbangkan keadaan. Kedua, Konsep Social Market Economy sebagai tindakan perlindungan/jaminan terhadap persaingan pasar. Ketiga berpijak pada Prinsip Optimasi yang memandang bahwa penyandang tunanetra dengan batas-batas diri tetap mempunyai sejumlah daya diri yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat seoptimal mungkin. Evaluasi kebijaksanaan sudah saatnya dilaksanakan untuk melihat efektivitas upaya pemerintah terhadap peningkatan pemberdayaan penyandang tunanetra di Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan dan program departemen terkait serta dibandingkan dengan Agenda Aksi Penyandang Cacat Kawasan Asia Pasifik 1993-2002. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya pemerintah tersebut belum efektif, karena ditemukan lebih banyak faktor negatif dibandingkan faktor positif. Penyebab lain terletak pada Hakikat Kebijaksanaan Negara Indonesia, yang cenderung menghambat implementasi kebijaksanaan. Alasannya aparat pemerintah tidak tahu kebutuhan penyandang tunanetra sebagai kelompok kepentingan. Terhadap pemecahannya, diusulkan alternatif kebijaksanaan publik yang cocok, yaitu sejalan dengan kerangka teori sebagai kebijaksanaan terapan dengan memadukan model kebijaksanaan: Institusional dengan Kelompok.

Abstrak :
Kecacatan tunanetra dapat terjadi sejak lahir ataupun setelah lahir, anak umur 1-3 tahun pada umumnya suka meniru apa yang dilihatnya, dan dirasakan....

Abstrak :
ABSTRAK
Manusia, dalam mengalami ruang arsitektur, akan melibatkan indera yang bekerja pada mereka, antara lain; indera penglihatan, indera peraba, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera pengecap. Namun, dominasi indera visual masih banyak terjadi dalam praktik arsitektur sendiri. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tunanetra, dengan keterbatasan dalam kemampuan visual mereka, mengalami ruang arsitektur, terutama pada proses orientasi dan mobilitas yang dilakukan.

Skripsi ini membahas proses wayfinding yang dilakukan tunanetra di dalam ruang. Wayfinding merupakan cara manusia mengorientasikan diri mereka di dalam sebuah ruang. Pada tunanetra, proses wayfinding yang dilakukan tentu akan banyak melibatkan indera non visual mereka. Pembahasan berdasarkan studi literatur, studi presedan, serta studi kasus yang dilakukan pada tunanetra low vision dan total blind. Hasil yang diperoleh adalah arsitektur memiliki peranan penting dalam proses wayfinding yang dilakukan tunanetra, yang mana meliputi proses pencarian informasi, penemuan landmark, serta pembentukan familiaritas pada ruang.

---

ABSTRACT
People, in experiencing an architectural space, will involve the senses that are worked on them, those are; visual, tactile, hearing, smell, and taste. However, the dominance of visual sense is still found in many architectural works. Afterwards, it brings out a question of how blind people, with their lack of visual ability, experience architectural space, especially in the process of orientation and mobility.

This thesis discusses about the wayfinding process of blind people. Wayfinding is the way people orient themselves in a space. For the blind, wayfinding would involve non-visual senses of theirs. The discussion is based on study of literature, precedent studies, and case studies that have been done on people with low vision and total blindness. The result showed us that architecture itself has an important role in the process of blind wayfinding, which includes the information retrieval, the discovery of landmark, the process of mapping, as well as the formation of familiarity of the space.

Abstrak :
Tunanetra merupakan kondisi kurang atau tidak dapat melihat yang disebabkan karena faktor pre-natal maupun post-natal yang dapat mempengaruhi konsep diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri penyandang tunanetra. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan 31 responden yang dipilih dengan total sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner konsep diri dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang tunanetra memiliki skor rata-rata konsep diri 110,61 ± 11,456 dari skor total 132 (95% CI, 106,41:114,82). Sebanyak 54,8% responden memiliki respon konsep diri positif dan 45,2% responden memiliki respon konsep diri negatif. Lebih dari setengah responden memiliki persepsi citra tubuh negatif. Hal ini dikarenakan keadaan tunanetra sangat berhubungan dengan fisik. Peneliti merekomendasikan untuk diadakannya pendidikan, bimbingan, atau pelatihan yang dapat meningkatkan konsep diri penyandang tunanetra khususnya komponen citra tubuh. Peran perawat seperti mengembangkan kewaspadaan diri klien, mendorong eksplorasi diri, membantu proses evaluasi diri, membantu membuat tujuan-tujuan dalam hal beradaptasi, dan membantu klien menerima tujuan-tujuan tersebut sangat penting dilakukan untuk membentuk konsep diri klien yang lebih positif. ...... Visual impairment is a condition of lack or can?t see due to pre-natal or post-natal factors. Visual impairment affects in self-concept. This study aimed to describe the self-concept of blind people. With cross-sectional method, 31 respondents were selected with a total sampling. This study used a self-concept questionnaire with a univariate analysis. The result showed that blind people self-concept in this research had average score of 110,61 ± 11,456 with total score of 132 (95% CI, 106,41:114,82). About 54,8% of respondents have a positive self-concept response and 45,2% of respondents have a negative self-concept response. More than half of respondents have a negative perception of body image. This is caused by the state of visual impairment is associated with physical. Researcher recommend the convening of education, guidance, or training that can improve self-concept of blind people in particular body image component. Nursing contribution such as a client develop self-awareness, encourage self-exploration, help the process of self-evaluation, help make these goals in terms of adapting, and help clients accept these goals are very important to form a more positive self concept.

Abstrak :
ABSTRAK Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial. Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974. Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan. Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy. For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling. From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies. The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974. The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used. Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy.

Abstrak :
Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Papalia & Olds, 1998). Pada masa ini terjadi banyak perubahan. Remaja membutuhkan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Penyesuaian terhadap perubahan yang dialami oleh remaja pada umumnya, juga terjadi pada remaja yang mengalami keterbatasan penglihatan atau yang biasa disebut tuna-netra. Huurre dan Aro (1998) menyebutkan bahwa remaja tuna netra tidak hanya menghadapi tantangan perkembangan yang umum terjadi tetapi juga ditambah tantangan berkaitan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki. Dengan berbagai masalah dan tantangan yang dialami, sedikit banyak juga berpengaruh terhadap kehidupan akademis remaja tuna netra (Chess dan Thomas, 1987). Ini akan dirasakan semakin sulit mengingat pada masa remaja, mereka sudah memasuki sekolah tingkat menengah di mana pelajaran sudah semakin kompleks. Berkaitan dengan kehidupan akademis, salah satu hal yang panting adalah mengembangkan keterlibatan dalam tugas-tugas akademis (academic engagement). Keterlibatan akademis tersebut, seringkali dikaitkan dengan dukungan orang-orang di sekitar remaja. Salah satu konsep yang menjelaskan mengenai hubungan yang dekat dengan orang-orang yang signifikan (significant others) adalah konsep kelekatan (attachment). Kelekatan didefinisikan sebagai ikatan afeksional antara individu dengan orang-orang yang signifikan baginya (Cotterell, 1992). Peneliti bermaksud meninjau sumbangan kelekatan dengan orang tua, guru, dan teman terhadap keterlibatan akademis pada remaja tuna netra yang duduk di sekolah menengah. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa tuna netra berusia 13-19 tahun yang duduk di tingkat sekolah menengah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu mengambil sampel yang sudah tersedia (Kerlinger & Lee, 2000). Subyek diperoleh dari tiga SLB-A yaitu dari SLB-A Negeri Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus Jakarta, PSBN Tan Miyat Bekasi, dan SLB-A Negeri Pajajaran Bandung. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelekatan dengan orangtua, guru, dan teman adalah modifikasi Inventory of Parent and Peer Attachment yang dikembangkan oleh Aiifssden dan Greenberg (dalam Cotterell, 1992), ditambah dengan skala untuk mengukur kelekatan dengan guru. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keterlibatan akademis adalah modifikasi instrumen RAPS-S (Research Assessment Package for Schools-Student Report) yang dikembangkan oleh Institute for Research and Reform in Education (1998), khusus pada domain yang mengukur keterlibatan akademis. Adapun kesimpulan yang diperoleh dan analisis penelitian ini adalah : 1. Kelekatan dengan orangtua, guru, dan teman, secara bersama-sama memberikan sumbangan bermakna terhadap keterlibatan akademis remaja tuna netra yang berada di sekolah menengah. 2. Kelekatan dengan orangtua memberikan sumbangan bermakna terhadap keterlibatan akademis remaja tuna netra yang berada di sekolah menengah. 3. Kelekatan dengan guru tidak memberikan sumbangan bermakna terhadap keterlibatan akademis remaja tuna netra yang berada di sekolah menengah. 4. Kelekatan dengan teman memberikan sumbangan bermakna terhadap keterlibatan akademis remaja tuna netra yang berada di sekolah menengah. Berdasarkan adanya berbagai keterbatasan dalam penyelesaian penelitian ini, diajukan beberapa saran. Pertama, ada baiknya apabila dilakukan penelitian sejenis dengan memperluas daerah pengambilan sampel. Kedua, penelitian ini dapat dikatakan sebagai salah satu penelitian awal yang berusaha mendapatkan gambaran umum tentang kaitan kelekatan dan keterlibatan akademis remaja tuna netra. Selanjutnya, perlu diadakan penelitian kualitatif yang rnenggali lebih mendalam kualitas kelekatan remaja tuna netra serta perannya dalam keterlibatan akademis. Saran ketiga berkaitan dengan perlu adanya usaha mengembangkan kelekatan orangtua dengan individu tuna netra sejak dini. Saran keempat mengenai perlunya pendidik mengupayakan terbinanya hubungan yang berkualitas antara remaja tuna netra dengan teman-temannya. Saran terakhir berkenaan dengan perlunya penelitian lanjutan yang secara khusus meninjau peran guru bagi remaja tuna netra di sekolah menengah.

Abstrak :
Pembuatan program intervensi ini bertujuan untuk memhentuk kemampuan bantu diri makan menggunakan sendok bagi anak tuna netra-rungu bemsia 6 tahun 2 bulan dengan mctode modifikasi perilaku. Pronquing dan fading merupakan teknik pembentukan perilaku yang dilakukan karena teknik tcrsebut merupakan teknik yang paling panting ketika akan mcngajarkan kemampuan bantu diri makan (Snell, 1983). Selain itu, dipergunakan pula teknik shaping karena anak mendapatkan kemandiriannya dalam mcnampilkan kcmampuan bantu diri melalui tahapan-tahapan (Venkatesan, 2004). Dalam pelaksanaarmya, disertakan pula program intewcnsi cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat untuk aktivitas makan agar guru dan orangtua dapat berkomunikasi secara konsisten dengan subyek. Intervensi dilakukan di mmah dan dilaksanakan oleh peneliti dan orangtua. Hasil yang didapatkan setelah program intervensi dijalankan adalah adanya peningkatan kemampuan subyek dalam menggunakan sendok ketika aktivitas makan. Suhyek juga terlihat mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menjalankan program intervensi secara berkesinambungan dengan dua orang peneliti atau lebih, penggunaan sendok yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, serta pelibatan ahli dan tenaga profesional yang bergcrak di bidang tuna netra-rungu. ......The aim of this intervention program is to shape self-help skill in eating with a spoon for deatlblind child aged 6 year 2 months using behavior modification method. Prompting and fading are the techniques used to shape behavior because those techniques are the most important in teaching self-help eating skill (Snell, 1983). Moreover, shaping technique is also used because children will learn independence in showing self-help skill through numerous phases (Venkatesan, 2004). In implementing the intervention program, it is necessary to include the sign language program for eating activity to facilitate teachers and parents to be able to communicate with the subject consistently. Intervention was conducted by a researcher and subject`s parents at subject’s home. Result of the intervention program shows there is an increase in subject’s self-help skill in using spoon while eating. Subject also begins to show an ability to communicate with sign-language. For liirther interventions, a few suggestions are made, such as implementing the intervention program continuously with two or more researchers, the use of a spoon which is in line with the need ofthe child, and the involvement of experts and professionals in deaf-blind children.

Abstrak :
Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak semua orang, termasuk anak tunanetra. Sarana yang digunakan dalam pendidikan bagi anak tunanelra adalah huruf Braille. Diperlukan jari yang kuat dan fleksibel agar anak lebih mudah belajar huruf Braille. khususnya untuk menulis. Akan tetapi lanpa penglihatan. perkembangan motorik anak lunanctra cenderung mengalami keterlambaran. Mendorong anak tunanctra untuk terlibal aklif dalam kegiatan schari-hari dapat membantunya untuk mengcmbangkan kekuazan dan lieksibilitas tangan dan jarinya. Program pengajaran individual ini bertujuan meningkatkan kemampuan psikomotor untuk mendukung mcnulis lauruf Braille pada anak tunanctra total. Program pengajaran individual ini dirancang berdasarkan Model Rumah kemampuan mororik halus yang terbagi menjadi tiga tahap (Bruni. 2006). Tahap perlama adalah stabilitas, koordinasi bilateral, dan sensasi. Tahap kedua adalah keterampilan dalam menggunakan tangan. Tahap ketiga adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehri-hari, yaitu menggunakan riglet dan stilus untuk menulis. Penguatan yang diberikan adalah penguatan sosial dan penguatan yang data dikonsumsi. Program pengajaran individual dilakukan di rumah subyck setelah pulang sekolah, terdiri dari 10 sesi ditambah l sesi evaluasi. Scsi I - lll meliputi kemampuan di tahap pertama. scsi IV - Vll di tahap kedua, dan sesi Vlll - X di tahap ketiga. Sesi evaluasi diberikan untuk melihat seiauh mana subyck dapat menerapkan kcmampuan psikomotor dalam menulis huruf Braille. scrta melakukan pcnutupan dari program pengajaran individual. Hasilnya adalah terdapat peningkatan kemampuan psikomolor dan bertumbuhnya motivasi menulis dalam diri subyek. meskipun subyek belum mam pu mcnulis mandiri......The chance to get education is everybocly?s right, including blind children. Aids used for blind children education is Braille alphabet. Strong and flexibel fingers are needed to ease a child in learning Braille alphabet, especially for writing. However, without sights, blind children tend to have delayed motor development. Encouraging blind children to actively engaged in daily activities may help to develop strength and flexibility of their hands and fingers. The purpose of this individualized educational program is to improve psychomotor skills to support writing ability in totally blind children. This individualized educational program is designed based on House Model of fine motor skills, that is divided in three stages {Bruni, 2006). First stage is stability, bilateral coordination, and sensation. Second stage is dexterity. Third stage is the ability to do daily activities, which is to use riglet and stylus to write. Reinforcement given are social reinforcement and consumable reinforcement. Individualized educational program held on subject?s home after school, consist of 10 sessions plus l evaluation session. Session I- III consist of ability in first stage, session IV - VII on second stage, and session VIII - X on the third stage. Evaluation session given to ses how far subject has implemented psychomotor skills in Braille alphabet writing, also to close the individualized education program. Result shows improvement in psychomotor skills and developing self-motivation in writing, although subject hasn't been able to write independently.

Abstrak :
Tesis ini membahas proses perencanaan sosial program penjangkauan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tan Miyat Bekasi. Selain itu, tesis ini membahas faktor pendukung dan penghambat proses perencanaan sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan sosial program penjangkauan di PSBN Tan Miyat Bekasi terdiri dari tahap penentuan tujuan, koordinasi, penilaian kebutuhan, rapat tim penjangkauan, pelaksanaan, evaluasi dan tahap umpan balik. Faktor pendukung proses perencanaan sosial antara lain dukungan dari pemerintah daerah dan Pertuni/ ITMI. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya koordinasi lintas sektor di antara pemangku kepentingan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Sosial RI untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam program penjangkauan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra. ...... The focus of this study is social planning process of outreach program for people with visual impairment at Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tan Miyat Bekasi. Besides, this study collects information about supported and blocking factor of social planning prosess. This study uses qualitative approach with descriptive design. This study shows that social planning processes of outreach program for people with visual impairment at PSBN Tan Miyat Bekasi consist of some stages: determination of goals, coordination, assessment of needs, meeting of outreach team, implementation, evaluation, feedback. One of the supported factor is supporting from local government and Pertuni/ITMI. One of the blocking factors is the lack of coordination among sectors. The researcher suggest that Ministry of Social Affairs involve deeply with local government and the enterprises in outreach program of social rehabilitation for visual impairment.