Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan pemahaman awal dalam pengembangan metode kontrol aliran terbarukan dan sangat menjanjikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakterisasi penggunaan aktuator plasma pada suatu lapisan aliran batas yang mampu memanipulasi daerah ini dengan mempelajari interaksi-interaksi yang ada pada lapisan batas tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, pendekatan eksperimental dan komputasioal. Pada pendekatan pengukuran eksperimental wilayah hilir pada jarak 15 mm dan 30 mm dari pusat plasma dengan memvariasikan frekuensi mulai dari 6 kHz hingga 10 kHz.Dari hasil percobaan profil kecepatan yang diperoleh, ketebalan perpindahan, ketebalan momentum, ketebalan energi dengan varians frekuensi terbaik pada 6 kHz dengan ketebalan perpindahan, momentum ketebalan, ketebalan energi masing-masing 2.343 mm, 0,94 mm dan 0.152 mm. Kemudian hasil eksperimen dibandingkan dengan komputasi untuk mendapatkan kecenderungan yang sama di wilayah hilir.

---

ABSTRACTThis study is a fundamental study in the development of a renewable flow control method and is very promising. The main objective of this study was to obtain characterization of the use of a plasma actuator on a boundary layer flow that is able to manipulate this area by studying the interactions that exist in the boundary layer.This research was done by using two approaches, experimental approaches and computational. On the approach to the measurement experimental its downstream region at a distance of 15 mm and 30 mm from the center of the plasma by varying frequencies ranging from 6 kHz up to 10 kHzFrom the experimental results obtained velocity profile, displacement thickness, momentum thickness, thickness of energy with the best frequency variance at 6 kHz with displacement thickness, thickness momentum, energy thickness of each is 2,343 mm, 0.94 mm and 0.152 mm. Then the experimental results were compared with computational to get the same tendency in the downstream region"

"Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Peraturan Presiden yang bersifat mandiri yang bersumber pada kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun fokus utama dari penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Pencabutan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan hal yang dapat dilakukan. Namun, Pencabutan ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta pengaturan kembali secara komprehensif mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebabkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak jelas daya gunanya.

---

This thesis discusses the existence of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Act No. 1 Year 2014 and Related Implementation Regulations. This research is qualitative research with prescriptive design. Based on the results, it was found that Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands which issued before Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an independent Presidential Regulation which is based on attribution authority from Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The content of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is regulated in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but the main focus of the Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an increase in the welfare of the people in coastal areas and small islands and regulations about punishment for violators. Revocation of Article 1 paragraph 2 and Attachment of the Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands with Presidential Decree No. 6 Year 2017 concerning Determination of Outermost Small Islands is a matter that can be done. However, Revocation of provisions and Attachments in Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands, as well as comprehensive reorganization of the management of Small Islands Outside in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands causes Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is not clearly used."

"Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. hal ini di sebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di zaman orde baru, pemerintahan yang sentralistik membuat daerah menjadi tidak berkembang karena tidak dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Semangat pemekaran ini dilandasi oleh Otonomi Daerah, Otonomi Daerah memberikan hak untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah yang sejalan dengan Negara Kesatuan Indonesia. Seiring dengan pesatnya laju pemekaran daerah disisi lain muncul permasalahan baru yang selama ini tidak menjadi sorotan penting bagi daerah. Pemekaran daerah mengasilkan Daerah Otonom Baru, dimana daearah otonomi baru menetapkan batas wilayah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah otonom baru, penetapan batas wilayah baru yang tidak jelas, menyebabkan konflik tapal batas dengan daerah lama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengktea tapal batas antara daerah, mulai dari penetapan batas yang tidak jelas dari undang-undang pembetukan daerah otonom baru, perebutan sumber daya alam, Politik, hingga pelayanan pemerintahan. Sehingga bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

This research is a normative juridical research that uses secondary data and primary data from books or legal literature, laws and regulations. Since the issuance of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Government, many regions in Indonesia have proposed regional expansion. this is caused by a centralized model of governance in the New Order era, a centralized government makes the regions become undeveloped because they cannot maximize the potential of their regions. The spirit of pemekaran is based on Regional Autonomy, Regional Autonomy gives the right to regulate, manage their own government affairs in line with the Unitary State of Indonesia. Along with the rapid rate of regional expansion on the other hand new problems have arisen which have not been an important spotlight for the region. Regional expansion resulted in a New Autonomous Region, where the new autonomous regions set boundaries based on the law on the formation of new autonomous regions, the setting of new territorial boundaries that were unclear, causing boundary conflicts with the old regions. There are several factors that cause the boundary dispute between regions to be established, starting from the unclear boundary stipulation of the law on the establishment of new autonomous regions, the seizure of natural resources, politics, to government services. So what is the procedure for resolving boundary disputes between regions regulated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government."

"ABSTRAKStudi ini membahas boundary sebagai ruang negosiasi luar dan dalam yang akan membentuk koneksi antara manusia dan alam. Boundary bekerja sebagai kontrol atas interioritas dengan mengizinkan atau tidak mengizinkan elemen alam, seperti view, aliran udara, sinar matahari, dan air, hadir ke dalam ruang. Karakter, material, layout, dan orientasi boundary merupakan beberapa aspek pendukung terjadinya negosiasi luar dan dalam pada boundary. Negosiasi pada boundary memungkinkan terjadinya koneksi antara manusia dan alam. Hal ini terkait dengan peran manusia di dalam ruang interior dimana stimulasi sensorik, posisi, dan movement manusia di dalam ruang dan terhadap boundary merupakan aspek-aspek yang mendukung terjalinnya koneksi antara manusia dan alam melalui yang berupa pengalaman ruang. Kedua hal ini, negosiasi dan koneksi, kemudian digunakan untuk membaca boundary pada Fallingwater House karya Frank Lloyd Wright yang menerapkan konsep organic architecture ke dalam desainnya. Studi ini mengungkap beragam boundary dan negosiasinya dan bagaimana koneksi antara manusia dengan alam terjadi pada ruang interiornya.

---

ABSTRACTThis study discusses boundary as a space of negotiation of inside and outside that encourage connection between human and nature. Boundary works as a control of interiority by allowing or not allowing nature, such as view, airflow, sunlight, and water, to enter the interior space. The Character, the material, the layout, and the orientation of the boundary are some aspects that support the occurrence of negotiation between outside and inside on the boundary. The negotiation created by the boundary enables connection between human and nature. This relates to the role on the human in the interior where sensory stimulation, position, and movement within the space and towards boundary perform as supporting aspects that enables connection between human and nature in the form of spatial experience. Both discussion of negotiation and connection then used to read boundaries of the Fallingwater House by Frank Lloyd Wright which applied the concept of organic architecture to its design process. This study discovers various boundaries and negotiations and how the connection between human and nature experienced inside the interior."