Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query
Risna Ismail Suny, author
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19665
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Singapore : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004
342.02 PRE
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ahmad Fadlil Sumadi, 1952-, author
malang: Setara Press, 2013
342 AHM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rike Yolanda Sari, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24810
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Bagus Joko Puruitomo, author
Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...
Universitas Indonesia, 2014
S55607
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
On development of constitutional court law in Indonesia...
Jakarta: Makamah Agung RI, 2011
347.01 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nadya Demadevina, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut.
Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...
2015
S58266
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kekuasaan dalam negara harus dibatasi karena hanya dengan pembatasan, karakter kekuasaan Power tends to corrupt and absolut power corrupt absolutely dapat dikurangi. Dalam bangunan negara, hubungan lembaga-lembaga negara dalam konsep trias politika harus dalam posisi setara dan saling melakukan kontrol checks and balances. Hanya dengan prinsip kesetaraan dan saling kontrol...
342 JTRA 11:3 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lidya Corry, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan
permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan
persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi
pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian...
2016
S65120
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Raditia Gumirah Dati, author
ABSTRAK
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki...
2017
S66319
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
