Ditemukan 88 dokumen yang sesuai dengan query
Risna Ismail Suny, author
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19665
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sekar Innasprilla, author
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Noersal Samad, author
INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....
1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadya Yunita, author
Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45284
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arief Ainul Yaqin, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menyertakan pula pendekatan perbandingan di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga constitutional question. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lembaga constitutional question...
2017
T47518
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Disa Victoria Deran, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement...
2017
T48187
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Leowan, author
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48402
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
La Ode Muhammad Faisal Akbar, author
Aturan Peralihan atau transitional provisions merupakan suatu prinsip transisi hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan norma sehingga digunakan untuk tetap memberlakukan norma lama menuju keberlakuan norma baru yang sifatnya sekali-selesai. Sifat transisi tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk tetap memberlakukan segala...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
A. Benny Sabdo Nugroho, author
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tesis ini membahas bagaimana implikasi putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget dan fungsi anggaran DPR, dan bagaimana mereposisi hak budget DPR berdasarkan dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 sebagaimana diamanatkan Pasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Rianita Rehulina, author
Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA) pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk UU Nomor 11 Tahun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library