Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"Pustekdata merupakan salah satu unit kerja di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Salah satu tugas dari Pustekdata adalah mengelola Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN). Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen data di Pustekdata. Salah satu akar penyebab permasalahan tersebut adalah belum adanya tata kelola data. Untuk itu sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola data, penelitian ini dilakukan untuk merancang strategi tata kelola data untuk Pustekdata. Penelitian ini dibatasi pada proses perancangan strategi tata kelola data. Rancangan strategi tata kelola data yang diusulkan mengacu pada Data Management Book of Knowledge (DMBOK) dimana terdapat empat komponen antara lain carter tata kelola data, kerangka kerja dan akuntabilitas operasi, peta jalan implementasi, serta rencana keberhasilan operasional. Dengan keterbatasan SDM, rancangan ini telah membagi peran dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah ada. Dalam peta jalan implementasi terdapat agenda untuk menyusun dan memperbarui kebijakan dan prosedur siklus data, kode referensi dan data induk, serta keamanan data. Kegiatan tata kelola data adalah kegiatan yang berkesinambungan. Sehingga peta jalan implementasi tata kelola data direviu dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.

---

Pustekdata is one of the work units in the Aeronautics and Space Research Organization (LAPAN). One of the tasks of Pustekdata is to manage the National Remote Sensing Data Bank (BDPJN). Based on the results of interviews, document reviews, and observations, data management problems were found at Pustekdata. One of the root causes of these problems is the absence of data governance. Therefore, as a first step in realizing data governance, this research was conducted to design a data governance strategy for Pustekdata. This research is limited to the process of designing data governance strategy. The proposed data governance strategy design refers to the Data Management Book of Knowledge (DMBOK). There are four components: data governance charters, operational frameworks and accountability, implementation roadmaps, also plan for operational success. This design divides roles and responsibilities based on the existing organizational structure with limited human resources. The implementation roadmap contains an agenda for developing and updating policies and procedures about data lifecycle, data reference and master data, also data security. Data governance activities are continuous activities so that the roadmap for implementing data governance is reviewed and improved in the following years."

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempengaruhi kebutuhan sistem informasi untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Bagi organisasi saat ini, data berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai sumber informasi bagi organisasi atau sebagai dasar pengembangan produk dan layanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebagai lembaga pemerintahan, BNN menjalankan manajemen data dengan baik guna mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai hasil evaluasi SPBE BNN di tahun 2023, BNN mendapatkan angka indeks 2,47 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tersebut salah satunya disebabkan karena indikator 23 (Penerapan Manajemen Data) masih berada pada level 1 dimana masih belum memenuhi target yaitu level 3. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan tata kelola data/data governance yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen data SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi data governance saat ini serta kebutuhan di masa datang, sehingga dapat memberikan rekomendasi perancangan data governance yang baik dan dapat diterapkan pada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim terkait di BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja data governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pengukuran tingkat maturitas data governance menggunakan panduan Stanford Data Governance Maturity Model. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen data governance yang diharapkan dapat diterapkan di BNN.

---

The rapid advancement of information technology has influenced the need for information systems to store a large amount of data. For today's organizations, data serves as the foundation for decision-making, as a source of information for the organization, or as the basis for product and service development. The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). As a government institution, BNN effectively manages data to comply with Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). According to the evaluation of BNN's SPBE in 2023, BNN received a score of 2.47 on a scale of 5. The low SPBE index is partly due to indicators 23 (Data Management Implementation) still being at level 1, not yet meeting the target of level 3. This research aims to produce a data governance framework that supports the implementation of SPBE in the National Narcotics Agency. The study is beneficial for understanding the current state of data governance and future needs, thus providing recommendations for a robust data governance framework applicable to the organization. The research employs a qualitative method, conducted through interviews with relevant teams at BNN and utilizing thematic analysis techniques. The data governance framework used in this research is the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The data governance maturity level is measured using the Stanford Data Governance Maturity Model guidelines. The outcome of this research consists of a data governance document design expected to be implemented at BNN.

"

"Pemanfaatan teknologi digital telah membuat hampir seluruh sektor industri melakukan transformasi digital. Transformasi ini memberikan tantangan baru untuk dunia bisnis baik secara internal dan eskternal. Dengan kemajuan teknologi setiap organisasi mengalami peningkatan volume data dan variasi data serta kebutuhan untuk selalu melakukan ekplorasi terhadap data untuk kebutuhan komptetitif organisasi. PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada ruang lingkup bisnis Digital Services dan Document solution. Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen pengelolaan data perusahaan di PT XYZ. Salah satu akar penyebab permasalahan adalah belum adanya manajemen tata kelola data yang diterapkan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola data yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini dilakukan data governance maturity assessment untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data dengan hasil pengukuran ada pada level 1 (Performed). Dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan pengukuran tingkat kematangan, selanjutnya dilakukan pemetaan peran dan aktivitas, struktur data governance, strategi data governance, kebijakan data governance, data governance roadmap dan strategi implementasi data governance. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat depalan usulan inisiatif strategi data governance yang dapat diterapkan organisasi. Rancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan penerapan data governance guna mengatasi permasalahan data organisasi.

---

The use of digital technology has enabled almost all industrial sectors to undergo digital transformation. This transformation provides new challenges for the business world both internally and externally. With advances in technology, every organization experiences an increase in data volume and data variety as well as the need to always explore data for the organization's competitive needs. PT. XYZ is a public company founded in 1975 and operates in the information technology sector which focuses on the Digital Services and Document Solution business scope. Based on the results of interviews, document reviews and observations, management problems were found in managing company data at PT XYZ. One of the root causes of the problem is that there is no data governance management in place. For this reason, this research was conducted to design data governance that is appropriate to organizational conditions. In this research, a data governance maturity assessment was carried out to measure the level of data governance maturity with the measurement results at level 1 (Performed). From the results of interviews, observations, document studies and maturity level measurements, then mapping of roles and activities, data governance structure, data governance strategy, data governance policy, data governance roadmap and data governance implementation strategy is carried out. From the results of the analysis carried out, there are eight proposed data governance strategy initiatives that organizations can implement. Data governance design can be a solution for preparing the implementation of data governance to overcome organizational data problems."

"Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satu lingkup penyelenggaraan pangan adalah Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, membangun SIPG. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pusdatin, belum semua data dapat diakusisi kedalam SIPG. Belum adanya acuan yang detail dalam pengelolaan data SIPG menjadi permasalahan utama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini merancang tata kelola data SIPG. Untuk menghasilkan rancangan tersebut penelitian ini melakukan tiga aktivitas sesuai dengan panduan DMBOK. Antara lain penilaian kesiapan, pengembangan strategi, dan pengembangan tujuan, prinsip dan kebijakan tata kelola data. Penilaian kesiapan menggunakan standford data governance maturity model. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kematangan tata kelola data SIPG saat ini adalah 2,16 atau level 2. Harapannya pada level 4. Untuk meningkatkan tingkat kematangan sesuai dengan harapan diberikan 48 rekomendasi sesuai dengan standford data governance maturity model. Struktur tata kelola data yang dihasilkan menyesuaikan dengan struktur organisasi Badan Pangan Nasional dan pemangku kebijakan di SIPG.

---

According to Law no. 18 of 2012 concerning food and Government Regulation no. 17 of 2015 concerning food security and nutrition, one of the scopes of food management is the Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). To carry out the mandate of the regulation, Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional has built SIPG. Based on the Pusdatin performance report document, not all data can be acquired into SIPG. The lack of detailed references in managing SIPG data is the main problem. To solve this problem, this study designs data governance for SIPG. To produce this design, this study conducted three activities in accordance with the DMBOK guidelines. Among others, readiness assessment, strategy development, and development of data governance objectives, principles and policies. The readiness assessment uses the Standford Data Governance Maturity Model. Based on the assessment results, the current maturity level of SIPG data governance is 2.16 or level 2. The hope is at level 4. To increase the maturity level in accordance with expectations, 48 recommendations are given in accordance with the Standford Data Governance Maturity Model. The resulting data governance structure is adjusted to the organizational structure of the National Food Agency and policy makers in SIPG."

"Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, seluruh lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya perubahan proses bisnis kegiatan penginderaan jauh yang sebelumnya dikelola oleh satu unit di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kini dipecah ke dalam enam unit di BRIN. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN menjadi unit yang melanjutkan operasional layanan data citra satelit penginderaan jauh. Ditemukan beberapa masalah pengelolaan data yaitu belum detail-nya pembagian peran dan tanggung jawab data. Hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola data yang lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang strategi tata kelola data penginderaan jauh di BRIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara readiness assessment tata kelola data kepada tujuh narasumber di tim layanan data dan informasi citra satelit. Hasil readiness assessment menunjukkan tingkat kematangan tata kelola data penginderaan jauh pada level 2 (managed) yang artinya pengelolaan data sudah terencana dan mulai terdokumentasi namun masih memiliki risiko dalam biaya, waktu, serta masih terdapat pelaksanaan ad-hoc. Selanjutnya dirancang strategi tata kelola data yang terdiri dari enam aktivitas tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Hasil rancangan strategi tata kelola data pada penelitian ini berupa dua puluh lima rekomendasi aktifitas tata kelola data, usulan tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab tata kelola data, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional berupa deskripsi indikator kinerja setiap sasaran untuk mencapai tujuan tata kelola data penginderaan jauh.

---

Since the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2021 regarding BRIN, all research and development agencies in Indonesia have been integrated into The National Research and Innovation Agency (BRIN). There have been changes in the business processes of remote sensing activities, which were previously managed by a single unit within the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), now divided into six units within BRIN. The Center for Data and Information (Pusdatin) of BRIN continues the operational remote sensing satellite images data services. Several data management issues have been identified, including the lack of detailed data role and responsibility. These issues are mainly attributed to the lack of detailed data governance. To address these issues, this research aims to develop a data governance strategy for remote sensing data within BRIN. The research employs qualitative methods, involving readiness assessments of data governance to seven key informants from the remote sensing satellite imagery data and information services team. The result of the readiness assessment indicates a level 2 (managed) data governance maturity level, meaning that data management is planned and starting to be documented but still poses risks in terms of cost, time, and ad-hoc implementations. Subsequently, a data governance strategy is designed, consisting of six data governance activities based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The outcome of this data governance strategy includes twenty-five recommendations for data governance activities, proposed goals, objectives, principles, policies, organizational structure, and roles and responsibilities for data governance, implementation roadmap, and operational success plan, including a description of performance indicators for each goal to achieve the objectives of remote sensing data governance."

"Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang informasi geospasial (IG). IG merupakan fakta atau data yang berkaitan dengan objek yang terletak di permukaan bumi. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (PDIG) bertanggung jawab secara terpusat untuk melakukan proses pengelolaan data di BIG. Permasalahan yang dihadapi bidang PDIG yaitu belum optimalnya pengelolaan data, kondisi tersebut merupakan dampak dari belum adanya tata kelola data di BIG. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada evaluasi tata kelola data dan menyusun usulan perancangan tata kelola data di BIG dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdiri dari komponen organization structure; principles, policies, and framework; processes. Komponen organization structure berisi usulan struktur organisasi tata kelola data yang juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Komponen principles, policies, and framework berisi daftarkebijakan dan prosedur yaitu berupa kebijakan backup, spesifikasi produk, data profiling, serta masukan rancangan peraturan manajemen manajemen kualitas. Komponen processes berisi daftar kegiatan tata kelola data yang belum dilakukan bidang PDIG dan metrik pengukuran keberhasilan pengelolaan data serta rencana aksi untuk operasionalisasi sistem penyelenggaraan IG.

---

Geospatial Information Agency (GIA) is a Non-Ministerial Government Institution tasked with Geospatial Information (GI). IG is a fact or data relating to objects located beneath, on, or above the earth`s surface. Geospatial Data and Information Management Division (GDIM Division) is responsible for managing data in GIA. The problem faced by GDIM Division is that the data management process is not yet optimal. This

condition is the impact of the absence of data governance at GIA. To solve this problem, this research focuses on evaluating data governance practices and compiling data governance design proposals at GIA using the COBIT 2019 framework. Data collection is done by using an interview, observation, and literature study. The results of this study are the proposed data governance design in a form of an organizational structure; principles, policies, and frameworks; processes components.

The organizational structure component contains the proposed data governance organization structure according to the Presidential Regulation on Indonesia`s One Data. The principles, policies and frameworks component contain a list of procedures and policies in the form of backup policies, product specifications, data profiling, as well as input for the draft of agency regulation for quality management. The processes component contains a list of data governance activities that have not been carried out by GDIM Division and metrics for measuring the success of data management processes; action plans for the operationalization of the integrated GI administration system."

"PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) adalah salah satu self regulatory organization (SRO) di pasar modal Indonesia yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan merupakan satu-satunya central depository di pasar modal Indonesia yang mengelola pusat data investor, balance/holding, dan lainnya, sehingga menuntut KSEI harus memiliki kualitas data yang baik. Namun pada kenyataannya walaupun kualitas data berdasarkan wawancara dan Customer Satisfaction Index (CSI) KSEI tahun 2019 sudah cukup baik dari segi integritas dan accuracy tetapi dari sisi completeness, timeliness, dan punctuality masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas data yang diharapkan oleh organisasi dibutuhkan sebuah manajemen data yang baik dan komponen pertama yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah dengan adanya data governance. Saat ini KSEI belum memiliki data governance sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk merancang data governance yang sesuai dengan kondisi di KSEI menggunakan panduan framework DMBOK dan beberapa penelitian terdahulu. Rancangan yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi struktur organisasi data governance (pemetaan peran, aktivitas, dan tanggung jawab), model operasional, dan 13 buah usulan serta roadmap implementasi yang akan dijalankan selama 2 tahun. Diharapkan dengan adanya penerapan data governance di KSEI dapat meningkatkan kualitas manajemen data karena terdapat fungsi perencanaan, pengawasan, dan kontrol terhadap data secara menyeluruh.

---

Indonesia Central Securities Depository (KSEI) is one of the self-regulatory organizations (SRO) in Indonesian capital market that is appointed as the Depository and Settlement Institution. As the only central depository in Indonesian capital market that manages investor, balance/holding, and other data, KSEI is required to have high quality data. In practice, however, the data quality based on 2019 Customer Satisfaction Index (CSI) is still lacking in terms of completeness, timeliness, and punctuality despite being good in terms of integrity and accuracy. A robust data management strategy is required to accomplish the organization's goals for improved data quality, and data governance is the first step that can be taken in that direction. Since KSEI does not yet have data governance, the goal of this study is to create data governance that complies with KSEI's requirements utilizing the DMBOK framework's rules and findings from several previous studies. The study’s result consists of organizational data governance (roles, activities, and responsibilities mapping), operational models, and 13 proposals and implementation roadmaps that will be implemented for 2 years. The adoption of data governance at KSEI is anticipated to enhance the caliber of data management, including the activities of planning, monitoring, and controlling the data within the company."