Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa hingga bagaimana suatu kuasa dapat berakhir. Dalam pasal 1813 KUHPerdata memberikan salah satu ketentuan berakhirnya kuasa yaitu dengan meninggalnya pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dalam kasus yang dibahas oleh Penulis, pemberi kuasa dalam hal ini terdiri dari 3 (tiga) orang ahli waris dan penerima kuasa adalah seorang ahli waris lainnya. Pemberian kuasa ini melalui akta notaris yang bertujuan untuk menjual sebidang tanah warisan yang dimiliki bersama sama oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam perkembangannya beberapa pemberi kuasa meninggal dunia dan penerima kuasa baru melakukan jual beli setelah beberapa pemberi kuasa tersebut meninggal. Menurut penulis, akta kuasa untuk menjual ini batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, mengakibatkan berakhirnya kuasa. Selain itu, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah akta kuasa berakhir juga menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak ada alas hukum untuk melakukan tindakan penguasaan lagi.

---

Dynamics and mobility of society are always increased at nowdays, it give the result in a person can not take care themselves for all their needs. One way out is with the delegation of authority to another party. Through this power, a person can be represented by another person in performing a legal act. Representing another person authority for nowdays is commonplace. The regulation of the power contained in article 1792 to article 1819 of the Civil Code. In some article, the regulation provide the ends of power of attorney. In article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary. In this case, the mandator are consists of 3 ( three ) persons heirs and the mandatary is one of the heirs too . This power made by a notarial deed which aims to sell a plot of inheritance land and shared equally for all the parties. The following years, 2 (two) persons of mandator was died and the mandatary recently sold that inheritance land after the death of mandator. According to the authors opinion , power to sell the deed is null and void because it is based on the provisions of Article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary . In another way, all legal actions undertaken base of authorized certificate authority after ending also null and void, because there is no legal base for that action.

Abstrak :
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber data lainnya yang berkaitan. Sumber perolehan data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari akta pernyataan yang dibuat Notaris X, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi lainnya. Kesimpulan dalam tesis ini adalah akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris X memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat meskipun berlebihan karena Menteri BUMN adalah pejabat Negara yang surat keputusannya mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan seharusnya Notaris X memberikan penyuluhan mengenai hal tersebut kepada penghadap mengenai hal tersebut.

---

The Minister of State Owned Enterprise are making a Decree on retirement and appointment of The Head of Overseeing Board in Public Company (Perum) XXX, which in the fourth of his decision were stated that it also gives to the Board of Director Perum XXX a power of authority to concluded the Decree in a form of authentic deed in the presence of Public Notary. Authentic deed were made by Public Notary X to the Minister of State Owned Enterprise Decree is statement deed. Those conclusion were made by making a normative legal type of research method which that kind of method refers to the Indonesia law and regulation and with other source of data. The source of data were used is secondary data source with primary and secondary legal resources which conclude public notary statement deed, Indonesia law and other reference included. The conclusion of this thesis is statement deed were made by Notary X gives a stronger evidentiary power although it`s excessive because the Minister of State Owned Enterprises is a state officials which all its decree prevail as an authentic deed and it`s supposed to be that Notary X gives counseling about it to the authorized about it.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM RI terkait peralihan hak atas tanah yang didasari atas akta pengikatan jual-beli; Perlu diadakannya suatu pelatihan bersama bagi Hakim, Notaris/PPAT, dan advokat terkait keberadaan akta perjanjian pengikatan jual-beli agar terjadi seragaman visi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Peace Resolution That Annuls Pre Arrangement Purchasing Agreement that has been in force on a certain piece of land in municipality of Depok. The peace resolution has the same object with those of pre arrangement purchasing agreement that has in force that being annuls, the dissimilar of such agreement and resolution is on the party in which the agreement and resolution hold. This research is descriptive analytic. The researcher suggest that there’s need to be a Memory of Understanding between Indonesia Notary Organization, PPAT organization, Government entity that exercise the rights of land, The Supreme Court and Ministry of Law and Human Rights concerning pre arrangement purchasing agreement;There’s a need to establish a course group between judges, Notary/PPAT, and lawyers concerningpre arrangement purchasing agreement.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal.

Abstrak :
Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan kesalahan Notaris melalui proses peradilan. Kesimpulan ini diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

---

The deed which has been read by the other party can be degraded into a private deed. However, the degradation enters into force when the court decision having permanent legal force (inkracht), otherwise the presumption remains valid. Notary liability of the deed which has been read by the other party is a Notary may be subject to administrative and civil penalties in the form of compensation of expenses, losses and interest. This compensation can be demanded by proving the notary mistakes through the judicial process. This conclusion was obtained by using a inductive method.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bentuk pertangungjawaban Notaris adalah dengan pengenaan sanksi administratif. Disamping itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila Notaris terbukti bersalah di hadapan pengadilan. Kesimpulan diatas penulis tarik berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACT
Essentially deed serves to prevent problems in the future. With the infringements in releasing the power of attorney for sale and the power evacuation agreement without binding sale and purchase deed resulted in deeds only has probative force as an under hand agreement. Deeds that is not made according to the procedures has lost its power as a perfect evidence. Therefore Notary is responsible for administrative sanctions. Besides, Notary may also be subject to civil sanctions such as replacement costs, damages and interest, if Notary proven guilty in court. This conclusion is based on research conducted using qualitative methods.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai otentisitas dari akta jual-beli yang didalamnya terdapat kesalahan penandatanganan. Kesalahan penandatanganan didalam akta berakibat pada hilangnya keotentisitas dari akta tersebut dan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena tidak sempurna tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak yang dirugikan dan para pihak didalam Akta Jual-Beli mengakui perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris dengan desain Preskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakan pelatihan penyegaran yang rutin bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah agar tidak terjadi kesalahan serupa; Perlu adanya penegasan terkait sanksi kepada PPAT yang lalai dalam mejalankan tugasnya; Perlu adanya suatu kejelasan mengenai pengertian dari akta otentik didalam akta PPAT itu sendiri.

---

This thesis discuss about authenticity of land rights transition deeds in which there is a mistake in the autograph of the party in Bekasi municipal. The mistake in the autograph of the deeds renders it to lose its authenticity and such deeds may condemn to be null by the law. Such deeds can still be used as the basis of registration of transfer of land rights in the Land Office as long as there is no injured party and the parties in the Deeds acknowledge the legal action. This research is explanatory research with Prescriptive design. The results of the study suggest that there should be regular refresher training for the Land Deed Official to avoid similar errors; There`s need to an exact enforcement concerning ethical conduct of the PPAT if its fail to do its bidding; There`s need to be a precise connotation on the authenticity of the land officer deeds.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berusaha untuk menganalisis mengenai pembatalan akta dengan alasan suatu keadaan pikun oleh putusan pengadilan. Dalam tesis ini juga menganalisi bagaimana suatu keadaan pikun dapat mempengaruhi keabsahan suatu akta serta bagaimana kepikunan dapat dijadikan alasan pembatalan akta oleh suatu putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan bentuk preskriptif yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah. Tesis ini memberi saran agar Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan bagi para penegak hukum khususnya hakim hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu hukum serta peraturan-peraturannya sehingga terhindar dari keliru menerapkan hukum. Hal demikian guna kepastian hukum dan akta notaris sebagai alat bukti sempurna tidak terdegradasi.

---

ABSTRACT
This thesis seeks to analyze the cancellation of deed due to senility dementia reason by a court decision. In this thesis also analyzed how a senility dementia may affect the validity of a deed and how dementia can be used as an excuse by a deed of cancellation by the court decision. This study uses normative legal research conducted by qualitative data analysis techniques with a form of prescriptive aims to provide solutions or suggestions to resolve the problem. The thesis suggest that a Notary can perform their duties with the principles of prudence and for law agencies, especially judges should have the insight and knowledge of law and its regulations, in order to avoid the misleading law application. Thus it to obtain legal certainty and thereby to a notary deed as perfect evidence not degraded.

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban bagi PPAT tersebut. Pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak dan tidak ditandatangani seketika setelah pembacaan tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT itu sendiri. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID/2016/PT PTK, PPAT berinisial PP melakukan kelalaian dan ketidak telitian dalam membuat Akta Hibah atas peristiwa hukum hibah palsu yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah kepada penerima hibah yang memalsukan identitas pemberi hibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, maka sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan Akta Hibah tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum seperti akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang seharusnya. Atas dasar tersebut, akta tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga sertipikat dapat dibalik nama kepada penerima hibah. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, sertipikat tersebut meruapakan suatu sertipikat yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang namanya tercantum di dalamnya sejauh tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Penulis atas kelalaian dan ketidak telitian ini, PPAT tidak dikenakan sanksi pidana tetapi dapat dikenakan sanksi administrati.

---

This thesis discusses the role of the Land Deed Official (PPAT) in the land system in Indonesia. The role was seen from PPAT in carrying out his position as a general official authorized to create an authentic deed relating to the land. In fact, there a still a lot of PPAT that is doing negligence and inaccuracy in carrying out their position and not infrequently that may cause harm to the other parties. The most common violation is not to read and explain the contents of the deed to the parties and is not signed immediately after the reading by the parties, the witnesses, and the PPAT itself. In the decision of High Court of Pontianak number 21/PID/2016/PT PTK, PPAT PP commit negligence and inaccuracy in making the grant Act on the occasion of false grants, resulting in the rights of land to the grantees who forged a grantee identity. By using yuridis-normative research method, then as a result of the study can be concluded that the grant Act is an authentic deed that has the power of proof of law such as an un-authorized act because of unfulfilled conditions. On that basis, the deed can be used as a basis as the maintenance of land registration data so that the sertificate can be reversed name to the grantees. According to the land system in Indonesia, that sertificate is an authorized letter and provide legal certainty for the right holder whose name stated in itas far as it cannot be proven otherwise.  For these omissions and inaccuracy, PPAT is not subject to criminal sanction but may be subject to administrative sanctions.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan ketidak-seimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan akan tanah. Sering terjadi perselisihan menyangkut masalah tanah. Sebab itu diperlukan kepastian hukurn dan kepastian hak akan penguasaan tanah. Hal itu dapat dicapai dengan dilakukannya pendaftaran tanah.

Masyarakat mendaftarkan haknya atas tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat atas penguasaan tanah.

Untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah pemerintah membentuk Proyek Operasi Nasional Agraria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 tahun 1981 yang bertugas melakukan pensertifikatan tanah secara massal dan menyelesaikan sengketa tanah.

Pensertifikatan massal ini pada dasarnya sama dengan pensertifikatan perorangan, cuma dalam pensertifikatan massal terdapat kemudahan dan keringanan.

Tahap kegiatan pensertifikatan massal terdiri : - penyuluhan dan pendaftaran pemohon, - pengukuran dan pemetaan, - persiapan pembuatan sertifikat, - penerbitan dan penyerahan sertifikat.

Pensertifikatan massal yang dilakukan di Kelurahan Duri Pula menghasilkan 193 sertifikat nada tahun 1984/1985 dan 212 sertifikat pada tahun 1985/1986 dan proses kegiatannya adalah pemberian hak baru.

Biaya yang harus dibayar pemohon sertifikat sebesar Rp 23.750,-.