Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tulisan ini difokuskan pada situasi pasar nagari sebagai arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Studi kasus pasar Nagari Moto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat. Penelitian mengenai Pasar Nagari dilihat sebagai pasar tradisional yang unik dan menjadi arena sosial, yang dapat memunculkan berbagai kegiatan. Misalnya menjadi ajang pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sumber dimensi komunikasi dan informasi, sumber gosip, tempat rekreasi atau tempat hiburan, tempat ngrumpi, tempat pertemuan sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Sernua ini memungkinkan sekali timbul sengketa. Sengketa yang muncul akan diselesaikan dengan cara-cara warga masyarakat setempat, yang bersumber pada budaya Minangkabau dan tidak terlepas dari sistem matrilineal. Begitu kompleknya masalah-masalah yang muncul di pasar nagari, sehingga pasar Nagari menjadi suatu arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Tidak semua sengketa pada tahap basil akhir diselesaikan di pengadilan formal, tetapi justru sebagian besar sengketa dapat diselesaikan di pengadilan non formal, dengan hasil kompromistis dan berupaya memuaskan kedua belah pihak. Hal ini dipilih para pihak karena dapat rnengembalikan, memulihkan atau menjaga keseimbangan hubungan persaudaraan yang telah terjalin. Lebih-lebih para pihak tersebut sesama mitra usaha yang selalu memperhitungkan hubungan yang bersifat kolegalitas atau kebersamaan.

Abstrak :
Tulisan ini mencoba memberikan analisa terhadap permasalahan tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang kembali muncul kepermukaan. Masalahnya adalah diambil alihnya tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Lebih dari empat puluh tahun perselisihan mengenai hal tersebut belum juga selesai, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Bagi Pemerintah permasalahannya dianggap telah selesai karena beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah Swapraja / bekas Swapraja, sebaliknya pihak Kesultanan Kasepuhan tidak bisa menerima hal tersebut karena berpendapat bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja. Beberapakali dibentuk team peneliti untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak juga bisa mengatasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini. adalah Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian, lapangan melalui wawancara. Ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swaparaja/ bekas Swapraja dan redistribusi atas tanah tersebut berjalan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Dewasa ini, perkembangan dunia perdagangan dan dunia usaha semakin meningkat, dimana produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat, baik dari segi jenisnya maupun jumlahnya. Oleh karena itu, hubungan diantara para. pihak tersebut haruslah dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Perjanjian-perjanjian dalam dunia usaha dan perdagangan itu akan aelalu terjadi dan kemungkinan terjadi berulang-ulang pada objek ataupun tempat yang sama. Untuk menciptakan efisiensi terhadap kerja, waktu Serta biaya, maka di kemudian hari timbul apa yang disebut dengan Perjanjian Baku (Standard Contract) atau perjanjian dengan syarat-syarat baku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, di mana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku tersebut sangat berat sebelah. Dengan kemajuan perekonomian di dunia yang selalu akan diikuti dengan meningkatnya arus produksi barang dan jasa dan tingginya daya bali masyarakat, mengakibatkan kurangnya ketel it ian dari para produsen di dalam menghasilkan produk mereka, baik dari segi kualitas dan higienis, yang kualitasnya tidak baik dan dalam kondisi yang nwmbahayakan hidup orang banyak. Dalam hal yang demikian, maka diperlukan suatu aspek yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dikarenakan produsen memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan konsumen, maka menimbulkan permasalahan karena mendorong kegiatan proses konsumsi mengarah atau bertitik tolak pada kepentingan-kepentingan dari produsen, di mana kebutuhan konsumen diatur sesuai dengan kepentingan dari produsen dan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Berdasarkan permasalahan teraebut diatas, maka lahirlah suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999).

---

Presently, the longer growth of trading and business worlds had increased in which goods and service products required by society had increased either its quality or quantity. Hence, correlation among those parties should be expressed within any agreement. The agreement in those trading and business worlds will always occur, possibly, it will occur at the same object or place repeatedly. Then, to create efficiency of work, time and cost, in the future it will rise so called Standard Contract or agreement by standardized requirement conducted by both parties. The meaning of such Standard Contract is any agreement in written solely, it just be made by any party where other party had not been given opportunity and if any it is only a bit to negotiate or revise the clauses had been made by such any party, hence, usually, such agreement is not supposed fair. In line with economic growth in the world that always be followed by increasing of goods and service flows and height of purchase power of society, it result in producers had produced their products inaccurately, ether in quality or hygiene aspects which of quality is not good and in condition endangering so many people. Then, in such case, it is required any aspect regulating consumer's protection. As result of producers has more capability than consumers, then, it had resulted in problems as spurring consumption process activities directing or underlying producers' s interests in which consumer' s needs had been regulated in accordance with producer's interest but, consumers may not do anything. Based on such problem above, then, it had been issued any legislation, it is Laws No.8 year 1999 on Consumer Protection on April 20, 1999 (State Gazette of Republic of Indonesia No.42 year 1999).

Abstrak :
Tesis ini merupakan laporan penelitian tentang penanganan sengketa perbankan bidang perkreditan (selanjutnya disebut sengketa perbankan) oleh bank di pengadilan, bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademis, bagaimana jika arbitrase dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perbankan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris yang dimulai dengan meneliti data sekunder yang berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkaitan. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan di Kantor Pusat Bank BNI untuk memperoleh data bagaimana penyelesaian sengketa perbankan di Bank BNI oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan sengketa perbankan yang diproses melalui pengadilan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan bentuk penyelesaian sengketa, lamanya penyelesaian sengketa, adanya tuntutan hak yang tidak berdasarkan hukum serta sikap a priori pengadilan terhadap bank. Adanya permasalahan tersebut dapat menghambat bank dalam upaya menyelesaikan kredit macet karena dalam usahanya bank sebagian besar menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. Untuk itu, perlu dicari alternatif bentuk penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan ciri dan sifat usaha perbankan. Hal itu sesuai dengan pendapat bahwa untuk penyelesaian suatu sengketa seharusnya dipilih bentuk penyelesaian yang paling tepat. Atas dasar hal tersebut, di antara bentuk penyelesaian sengketa yang ada, arbitrase akan lebih tepat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa perbankan di Indonesia karena arbitrase memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan. Di samping itu, putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase bersifat final and binding sehingga kesemuanya itu lebih sesuai dengan ciri dan sifat usaha perbankan. Demikian pula arbitrase akan sangat penting dalam menghadapi internasionalisasi perbankan. Untuk memberdayakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia, para manajemen bank perlu merubah kebijaksanaan (hukum) penyelesaian sengketa perbankan yang timbul antara bank dengan nasabah debiturnya. Perubahan tersebut adalah mengenai kemungkinan memilih penyelesaian sengketa di samping melalui pengadilan, juga melalui arbitrase. Selain itu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Arbitrase yang saat ini sudah disiapkan hendaknya pengaturan menyangkut perbankan memperoleh perhatian.

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelesaian sengketa pemutusan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 ini menghapuskan sistem KK dan PKP2B serta menggantinya dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, para pemegang KK dan PKP2B diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam KK dan PKP2B tersebut dengan ketentuan baru yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009. KK dan PKP2B adalah suatu bentuk perjanjian antara Pemerintah dengan investor / kontraktor, berbeda dengan IUP yang merupakan bentuk perizinan yang diterbitkan pemerintah bagi investor yang hendak mengusahakan penambangan mineral dan batubara. Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B, serta perbedaan mendasar antara KK / PKP2B dengan IUP memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pemutusan KK dan PKP2B tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen kepustakaan yang juga didukung dengan pendekatan kasus.

---

This thesis discusses the dispute settlement on termination of Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B) which are not adjusted with the provisions of Law of The Republic of Indonesia Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The issuance of Law No. 4 of 2009 has abolished Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B), and replaced it with a system of Mining Permit (IUP). According to Article 169 letter b of Law No. 4 of 2009, the KK and PKP2B holders required to adjust the articles stated in the KK and PKP2B with existing new provisions to the Law No. 4 of 2009. KK and PKP2B is a form of agreement between the Government and the investor / contractor, in contrast to the IUP which is a form of government permits that is granted for investors to conduct mining business. Adjustment liability of KK and PKP2B, as well as the fundamental differences between KK / PKP2B with IUP giving a significant impact on the dispute resolution mechanism in the event of termination of the KK and PKP2B. This research uses a juridical normative approach that focuses on the study of literature, which is also supported by cases.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mengenai pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta menjelaskan akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian evaluatif, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 selama belum ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain, maka pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibat hukum yang utama dari terbitnya putusan tersebut adalah tidak adanya lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara umum Peradilan Agama kembali memiliki kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah. ......This study discusses the post Islamic Law Banking Dispute Resolution Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which is about the cancellation of the explanation of Article 55 Paragraph ( 2 ) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and explain the legal consequences arising from the decision of the. This type of research is used by the author in this work is the normative juridical nature of an evaluative study, while based on the goal, this type of research include deescriptive analysis research. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that Islamic banking dispute resolution after the Constitutional Court for an undetermined Number 93/PUU-X/2012 forum choice of law in the contract, then it becomes the absolute authority of the Religious Courts. If the parties agree to resolve the dispute through alternative dispute resolution other, then the choice of legal forum to resolve the dispute shall be clearly stated in the contract (agreement) and does not conflict with Islamic principles. The main legal consequences of the publication of the decision is no longer dualism Islamic banking disputes. In general, the Religious Court again have the absolute authority in the field of Islamic economics.

Abstrak :
Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang alasan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan anggota Direksi dalam RUPS menurut UUPT No. 40/2007. Kedua bagaimana pandangan pengadilan terhadap alasan RUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam sengketa antara PT. Patra Drilling Contractor (PT. PDC) melawan Amir Hamzah Dilaga. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan RUPS PT. PDC telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syarat dan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT No. 40/2007 yaitu sudah dilakukan pemanggilan RUPS dan anggota Direksi yang diberhentikan telah diberi hak membela diri dengan telah diundangnya anggota Direksi yang diberhentikan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, sehingga dinilai tidak mempergunakan haknya untuk membela diri dan pemberhentian terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat dengan alasan yang dipandang tepat secara subyektif oleh RUPS itu sendiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa administratif di bidang kepabeanan adalah Pengadilan Pajak.

---

ABSTRACT
Dualism adjudication in customs administrative dispute between Tax Court and Administrative Court has caused a legal uncertainty. Therefore, this research analyzes the judicial power regarding to the dispute mentioned. This study uses normative research method. Accordingly, this research uses analytical approach and statute approach. By its nature, this study is a descriptive legal research, and by its form this study is a prescriptive legal research. Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that the most competent court to adjudicate customs administrative dispute is Tax Court.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Notaris terhadap suatu dokumen yang dibuat di bawah tangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris terhadap dokumen atau akta di bawah tangan adalah mengesahkan (legalisasi) dan mendaftarkan (waarmerking) pada buku khusus, serta dapat dilihat masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui bedanya kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan, sedangkan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait waarmerking tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, serta Pasal 66 ayat (1) jika ada proses penyidikan. Meski tidak ada pengaturan lebih lanjut dari wewenang Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan sendirinya ketentuan dalam UUJN mengenai wewenang Notaris terkait waarmerking dapat melindungi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Karena Notaris tidak menyaksikan peristiwa hukum antara kedua belah pihak sehingga ketika terjadi sengketa tidak dapat disangkutpautkan dengan Notaris selain tanggal pendaftaran. Masyarakat perlu diberi penyuluhan mengenai bedanya akta otentik dan akta di bawah tangan serta sejauh mana keterlibatan Notaris agar tidak merugikan Notaris juga polisi dalam proses penyidikan harus mengacu pula pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT The thesis discussed about legal protection for Notary when disputes related registration document. The main issues for this research is how the authority of Notary with private made document and how the legal protection for Notary if there is any disputes related registration document. This research is qualitative study using legal normative method which is focused on regulation analysis and the data collected by literature study. The results of the thesis, based on Article 15 Paragraph (2) Letter a and b Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004 that has been changed by the Law of Notary?s Occupation Number 2 Year 2014, authority notary for private made documents are to legalize and registry into specific book. Some people also still confused about the different between private made document and authentic document. Legal protection to Notary related registration document listed in article 15 paragraph (2) letter b, and article 66 paragraph (1) if there was a process of investigation. Although there were no further explanation about authority article 15 paragraph (2) letter b, by itself the provisions of Law of Notary?s Occupation about authority Notary related registration document can protect Notary when disputes related document registered for it. Because Notary not witness the legal occasion between the two sides so that when disputes cannot involved a Notary besides registration date. People needs to be informed about the difference an authentic deed certificate and private made deed and how far the involvement of Notary that there is no disadvantage to Notary are also policemen in the process of investigation must refer to Law of Notary?s Occupation.