Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.

---

The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction. "

"Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan pengenaan cukai sebagai regulerend atas bahan perusak ozon (BPO), melihat eksternalitas negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena produk ber-BPO yang masih terus digunakan. Penggunaan BPO yang terus-menerus akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup terutama lapisan ozon, serta dampak kesehatan pada manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penggunaan BPO harus diatur dan ditekan sehingga konsumsinya berkurang, melalui pengenaan cukai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa pengenaan cukai atas bahan perusak ozon di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan dan disertai dengan strategi-strategi ekstensifikasi. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara pembanding telah berhasil menerapkan pengenaan cukai atas BPO dengan berkurangnya kasus eksternalitas negatif akibat BPO, namun Thailand masih harus memperkuat payung hukum pajak lingkungan dalam penerapan pajak atas BPO tersebut.

---

This research discusses the possibility of imposing excise as a regular for ozone depleting substances (ODS), looking at the negative externalities caused to public health and the environment, because ODS products are still being used. The continuous use of ODS will cause damage to the environment, especially the ozone layer, as well as health impacts on humans and some other living things. Therefore, the use of ODS must be regulated and suppressed so that consumption is reduced, through the imposition of excise duties. The approach used in this research is descriptive qualitative, as well as the collection of data through literature study and field studies, as well as qualitative data analysis techniques. Through this research, it is concluded that the imposition of excise duty on ozone depleting substances in Indonesia is possible to be carried out by considering several provisions and accompanied by extensification strategies. Meanwhile, the United States as a comparison country has succeeded in imposing excise tax on ODS by reducing the case of negative externalities due to ODS, but Thailand still has to strengthen the environmental tax law umbrella in the application of the tax on the ODS."

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang dijalankan pemerintah merupakan perpaduan dari 3 (tiga) prioritas kepentingan yang berbeda, yaitu aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan. Ketiga aspek kepentingan harus mampu diakomodir dalam penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Oleh karenanya, Ketiga prioritas tujuan pemungutan cukai tersebut dituangkan dalam sebuah Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020, yang memaparkan visi Industri Hasil Tembakau (IHT) pada tahun 2020, yaitu terciptanya IHT yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, di samping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Skripsi ini membahas tentang evaluasi tarif CHT dalam kerangka pencapaian Roadmap IHT 2007-2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau tidak dilakukan sesuai dengan perguliran prioritas Roadmapnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan paradigma (shifting paradigm) dalam pembuatan tarif cukai hasil tembakau yang seharusnya disesuaikan dengan perguliran Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2013.

---

The current policy regarding the custom tariff for tobacco?s products in Indonesia is a combination of three different dominant interests coming from the concern regarding health issue, labor issue, and government?s income issue. These interests must be considered in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products. Thus, those three interests are included in the Roadmap of Tobacco?s Product Industry 2007 ? 2020 that explains the vision of Tobacco?s Products Industry in 2020 that is to have a Tobacco?s Products Industry which is also oriented in the realization of public health other than the provision of work field and the contribution to national income. This research is a qualitative descriptive research which evaluates the current custom tariff for tobacco?s products in the efforts of succeeding the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during 2007 until 2013. The research shows that the policy making of custom tariff for tobacco?s products was not enforced according to the Roadmap?s priority. Hence, the research concludes that shifting paradigm in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products did not happen in which this was supposed to happen if the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during the period of 2007 - 2013 was correctly enforced and considered during the policy making process."

"Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membawa eksternalitas negatif yaitu polusi udara. Usulan pengenaan cukai atas BBM ini sudah diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal sehingga skripsi ini akan mengkaji usulan tersebut mengenai potensi pengenaan cukai atas bahan bakar minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak dengan mengaitkan teori Legal character cukai milik Sjibren Cnossen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas bahan bakar minyak sudah memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage dengan indikator objek cukai merupakan barang dan jasa tertentu yang diatur dalam undang-undang, tujuan pemungutan cukai lebih menitikberatkan kepada fungsi regulerend, terdapat pengawasan secara fisik oleh pemerintah atau otoritas pajak, dan pengenaan cukai hanya dilakukan di salah satu mata rantai produksi atau distribusi, dan jenis tarif yang dikenakan berbeda tergantung pada jenis atau jumlah barang, memenuhi karakteristik discrimination in intent dengan indikator untuk mengompensasi biaya eksternalitas dan untuk mengendalikan konsumsi, dan terakhir memenuhi karakteristik Quantitative Measurement dengan menggunakan sistem pembayaran. Pengenaan cukai atas bahan bakar minyak ini sudah diterapkan di berbagai negara di dunia khususnya negara Thailand dan Filipina.

---

Indonesian people's consumption of fuel oil always increases every year so that it brings negative externalities for the air pollution. The proposal for the imposition of excise on gasoline has been proposed by the Fiscal Policy Agency (Badan Kebijakan Fiskal) so that this thesis will examine the information regarding the potential imposition of excise on gasoline. This research used post-positivist through literature studies and in-depth interviews. This research based on theory Legal Character Excise by Sjibren Cnossen. The results showed that the impositions of excise tax on petrol has already considered excise, which are Selectivity in Coverage with indicators being certain goods and services regulated in legislation, the purpose of tax collection is more focused on regulerend purpose, excise tax are only carried out in one of the production or distribution links, and different types of tariffs depend on the type or quantity of goods, meet characteristics Discrimination in the Intent with indicators to compensate for the costs of externalities and to increase consumption, and finally according to characteristics Quantitative Measurement. The imposition of excise tax on petro has already been applied in various countries in the world such as Thailand and Philippine."

"Kondisi penyakit tidak menular di Indonesia sudah menjadi perhatian Pemerintah sehingga terdapat wacana atas ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas barang tertentu. Pada tahun 2020, terdapat wacana atas ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alasan atas adanya dampak negatif kepada kesehatan yang ditimbulkan dari minuman berpemanis. Rekomendasi kepada pengenaan cukai atas minuman berpemanis juga turut digaungkan oleh World Health Organization kepada negara-negara di dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan diperlukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis melalui teori legal character cukai pada teori Cnossen. Selain itu, penelitian melakukan analisis dengan mempelajari benchmarking penerapan cukai atas minuman berpemanis dengan negara Meksiko dan Thailand menggunakan teori benchmarking process dari Alstete. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis memenuhi legal character cukai dengan teori Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Sedangkan, benchmarking process yang dilakukan kepada negara Meksiko dan Thailand dapat dijadikan referensi untuk menjadi pembelajaran Indonesia.

---

The condition of non-communicable diseases in Indonesia has become a concern from the Government so there is a discourse on the extensification of excisable goods for certain goods. In 2020, there is a specific discourse on extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages from Sri Mulyani, the Minister of Finance of Republic Indonesia with the reason of the negative impact on health which caused by Sugar-Sweetened Beverages. The World Health Organization has also recommended to impose excise duty on Sugar-Sweetened Beverages to countries in the world. The purpose of this study is to analyze the need for extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages through the excise legal character from Cnossen’s theory. Further, the study conducted an analysis through benchmarking from Mexico and Thailand for the imposition of Sugar-Sweetened Beverages as excisable goods using benchmarking process theory from Alstete. The results show the extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages is in accordance to Cnossen’s theory, which is selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. Other than that, the benchmarking process from Mexico and Thailand can be used as a reference for Indonesia to learn."

"Skripsi ini menganalisis usulan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor, mengingat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penggunaannya. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang bersifat polutan bagi lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemungutan cukai atas kendaraan bermotor di beberapa negara di ASEAN, sekaligus menimbang keunggulan dan tantangan kebijakan cukai dalam rangka menangani eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Negara Anggota ASEAN, terutama negara dengan industri manufaktur kendaraan bermotor telah menerapkan kebijakan cukai atas kendaraan bermotor sesuai karakteristik cukai, kecuali Indonesia. Untuk menginternalisasi biaya eksternal dari konsumsi kendaraan bermotor, keempat negara manufaktur otomotif selain Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Kebijakan cukai atas kendaraan bermotor lebih banyak memiliki keuntungan dibandingkan kelemahan dalam mengatasi eksternalitas negatif. Hal ini membuktikan bahwa cukai layak dikenakan pada kendaraan bermotor. Cukai memiliki karakteristik sebagai pengendali eksternalitas negatif yang termasuk dalam kebijakan dengan pendekatan pasar. Indonesia pun telah memiliki framework untuk cukai kendaraan bermotor. Kebijakan cukai mengenal konsep earmarking tax dan dapat menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan penyelarasan kebijakan dengan pasar global. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara dalam mengupayakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor. Indonesia perlu mengantisipasi konsekuensi deadweight loss. Perancangan konsep earmarking pun harus dipertimbangkan matang-matang agar tepat sasaran. Selain itu, negara pun perlu menghadapi resistensi dari para pemangku kepentingan terhadap wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor.

---

This thesis analyzes the government’s proposal to conduct extensification of excisable good on motor vehicles, while taking into account the negative externalities caused by their utilization. Exhaust emissions from motor vehicles pollute the environment and endanger the public health. This research aims to analyze and to compare the general overview of the excise system on motor vehicles in several countries in ASEAN, as well as to consider the advantages and challenges of excise policies in order to deal with the negative externalities generated by motor vehicles. This research uses a qualitative-descriptive approach and the data is obtained through literature studies and field studies. The result concluded that the majority of ASEAN Member States, especially countries with automotive manufacturing industries, have implemented excise policies on motor vehicles based on the excise characteristics, except for Indonesia. To internalize the external costs of motor vehicles consumption, the four other automotive manufacturing countries, namely Thailand, Malaysia, Philippines, and Vietnam, have imposed excise on motor vehicles. The excise policy on motor vehicles has more advantages than disadvantages in overcoming negative externalities. This proves that it is appropriate to impose excise on motor vehicles. Excise has the characteristic of controlling negative externalities, and this characteristic is included in market-based approach policies. Indonesia also already has motor vehicle excise framework. The excise policy recognizes the concept of earmarking tax, which can prove Indonesia’s efforts to align its policies with the global market. In addition, the countries must face some challenges in applying the extensification of excisable goods. Indonesia needs to foresee the consequences of deadweight loss. The design of the earmarking concept must be carefully considered to aim the right target. The state also needs to face resistance from various stakeholders to the discourse of extensification of excisable goods on motor vehicles."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih sekaligus menganalisis implikasi pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif berupa rekomendasi kebijakan PPnBM atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran dikenakannya PPnBM atas pesawat latih adalah menyangkut prinsip keadilan dan pertimbangan pemerintah bahwa atas sekolah penerbangan yang dibawah pemerintah tidak mendapatkan fasilitas pmbebasan PPnBM apalagi untuk sekolah pilot yang notabenenya adalah milik swasta. Selain itu faktor profit oriented sekolah pilot, fungsi budgetair pajak, dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, serta kekhawatiran penyalahgunaan pesawat latih. Sedangkan dampak pengenaan PPnBM atas pesawat latih tersebut adalah tingginya beban biaya untuk mengadakan pesawat latih, menghambat pendirian sekolah pilot dan perubahan orientasi sekolah pilot tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi penelitian ini adalah pembebasan PPnBM atas pesawat latih.

---

This research study discusses about Analysis of Luxury Tax Policy on Aircraft for Pilot School. The purpose of this study is to determine the rationale for the imposition of import luxury tax on aircraft as well as analyzing the implications of the imposition of luxury tax on such aircraft. In addition, this study aims to provide an alternative form of policy recommendations for luxury tax on aircraft for pilot school. The approach of this study used a qualitative approach with a descriptive design. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The result of this study concluded the rationale for the imposition of luxury tax on aircraft is related to the principle of fairness and consideration that the government-owned flying school does not get the luxury tax exemption facilities, moreover for pilot schools that in fact privately owned. Beside that, the profit oriented factors of pilot schools, tax budgetair function, and lack of information held by government, as well as concerns about the abuse of aircraft. While the impact of the imposition of luxury tax on aircraft are the high costs to hold an aircraft, inhibit the establishment of pilot schools and change the orientation of the pilot schools. Finally, recommendation of this research study is tax exemption on luxury tax on aircraft for pilot school."