Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Good corporate governance merupakan pedoman untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik. Good corporate governance ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. PT Astra International Tbk. (Astra) dalam menjalankan perusahaannya telah melaksanakan prinsip good corporate governance sejak lama sebelum pemerintah mewajibkannya. Penerapan good corporate governance dilaksanakan Astra disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dari Astra sendiri. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana penerapan good corporate governance itu dilaksanakan oleh Astra. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder melalui Studi pustaka yang didukung dengan wawancara. Astra mempunyai program, sistem dan komite-komite yang dibentuk untuk menunjang penerapan good corporate governance. Kesimpulan yang diperoleh PT. Astra International Tbk telah melakukan penerapan good corporate Governance dengan baik.

Abstrak :
Reformasi yang digulirkan pada pertengahan tahun 1998 telah meruntuhkan dinasti Soeharroisme. Beberapa nilai orde baru-pun tumt mengalami pembaharuan Salah satunya sistem pemerintahan yang sentralistik-birokmtik-otoriteristik mendapatkan kritikan keras untuk segera dirubah. Menanggapi tuntutan tersebut, maka pemerintah kabinet reformasi di bawah pimpinan Presiden BJ. Habibie mengeluarkzm kebijakan berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah. Salah satu pasal yang signiflkan mencerminkan tuntutan reformasi tersebut adalah pasal 92 ayat I UU 22 thn 1999, yang mengharuskan keterlibatan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (yang sexing dikenal sebagai pilar good governance) untuk bersinergi melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar saat ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang selama orde baru dikekang perkembangannya mengalami suatu sindrom demokrasi yang mengakibatkan mereka canggung untuk membiasakan diri mengeluarkan aspirasinya. Namun tidak semua civil sosiety organisazation (CSO) mengalami sindrom tersebut. LSM (NGO) sebagai CSO, lebih mempunyai peluang untuk mengkondisikan CSO lainnya agar mempu dan kuat menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan sraze dan market dalam penerapan good governance. Tesis ini berusaha mendeskripsikan peran LSM memberdayakan masyarak sepenuhnya terjadi dari komitmen yang mereka jalin bersama Namun lebih terlihat pada fakior aji mumpung atau situasi dan kondisi masyarakan Bahkan ada yang menjalankan perannya berdasarkan kepentingan pemerintah ataupxm tergantung dan kondisi Enansial. Penerapan good governance di Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, merupakan hasil inisiatif dari pemedntah dan dukungan dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam proses pembangunan di daerah. Sehingga tergabunglah Kota Sawahlunto bersama delapan kota lainnya kedalam proyek BUILD (Breakthrough Urban Initiative for Local Development) hasil kerjasama Pemerinlah Indonesia c/q Deparlemen dalam Negeri den gan UNDP (United Nation Developmem' Program). Penelitian ini dilaksanakan terhadap keseluruhan LSM yang berada di Kota Sawahlunto yakni total sebanyak delapan buah LSM. Jenis penelitian adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatii Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, Penelidan dokumen serta penelitian kepustakaan. Tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimana peran LSM di Kota Sawahlunto untuk membangun dan mengembangkan struktur sosial yang dapat memperkuat rakyat menjadi civil society ?, bagaimana pola hubungan yang terjadi antara LSM di tingkat Lokal dengan Pemerintah Kota Sawahlunto ?, LSM manakah yang dapat membentuk civil society dalam rangka penerapan good governance di Kota Sawahlunto ? dianalisis berdasarkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penaxikan kesimpulan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LSM yang beragam tidak terlepas dan kondisi intemal organisasi maupun extemal organisasi. Hal tersebut mempengaruhi peran LSM dalam mernalankan kegiaianllya sebagai CSO yang memberdayakan masyamkat. Semangat para anggola LSM dalam pernberdayaan masyarakat sipil tetap harus didukung, terlepas dari semua tanggapan sinis berbagai pihak mengenai peran mereka. Untuk itu perlu kesungguhan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga donor, untuk tidak memaksakan kepentingan mereka yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen awal LSM tersebut. Bila hal ini tetap diteruskan, maka dikhawatirkan yang akan terjadi adalah sebuah anarchy governance, yakni sebuah keadaan yang kacau dimana pilar-pilar dajam good governance saling memaksakan kepentingan mereka agar dimainkan oleh pilar yang lainnya.

Abstrak :
Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain. Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service. Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance. Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized. Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes. From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system.

Abstrak :
ABSTRAK
Good Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tentang penerapan GCG pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Assessment terhadap penerapan GCG menjadi relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG disamping untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Hasil assessment dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dibidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat dari diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal. Didasari oleh alasan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya pengukuran sampai sejauhmana penerapan GCG dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja dengan menggunakan suatu metode pegukuran yang praktis, sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak internal perusahaan sehingga pengukuran tersebut dapat secara kontinyu dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT Pupuk Sriwidjaja untuk dapat melakukan perbaikan dalam praktik penerapan GCG pada waktu yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Sistem pengangkatan Komisaris agar dilakukan secara transparan melalui fit and proper test, seperti yang sudah dilakukan terhadap para anggota Direksi.b) Pemegang Saham agar dapat mengangkat 1 orang Komisaris Independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas serta praktik keadilan dan kewajaran menurut ketentuan yang berlaku. c) Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi agar dapat dilakukan secara individual selain secara kolektif. d) Selain Komite Audit yang sudah terbentuk, disarankan agar dibentuk komite penunjang yang saat ini masih ditangani langsung oleh komisaris sehingga fungsinya kurang optimal. Komite penunjang tersebut adalah Komite Renumerasi, Komite Nominasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha. e) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksternal dapat dilakukan secara transparan oleh Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Komite Audit. f) Komite Audit yang semuanya punya keterikatan dengan para pemegang kepentingan hendaknya ditambah dengan anggota yang independen. 7. Direksi agar dapat mensosialisasikan pedoman Corporate Governance dan Kode Etik ke seluruh jajaran perusahaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan. 8. Beberapa hal agar di dalam Laporan Tahunan berikutnya dapat dicantumkan mengenai: a) Ada tidaknya kepemilikan saham Direksi, beserta keluarga dekatnya pada perusahaan lain yang terafiliasi. b) Besarnya nilai kompensasi Direksi dan Komisaris, pekerjaan utama lainnya dari Komisaris. c) Potensi benturan kepentingan yang ada. d) Kasus yang sedang diselesaikan melalui jalur hukum.e) Jumlah dan tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Komisaris f ) Jumlah dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat Direksi g) Auditor eksternal yang terpilih 9. Adapun terhadap area dari berbagai aspek pengujian yang sudah baik mendekati atau mencapai praktik-pratik penerapan GCG untuk dipertahankan dan dioptimalkan.

Abstrak :
Notaris sebagai sebuah profesi yang bewenang membuat akta otentik juga berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak atas hal-hal yang akan diatur dalam akta tersebut. Berkembangnya dunia pasar modal saat ini juga memerlukan adanya notaris pasar modal. Notaris di dunia pasar modal merupakan profesi penunjang pasar modal, dimana salah satu tugasnya adalah membuat akta perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Terbuka. Anggaran dasar Perusahaan Terbuka harus mengatur prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selain tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat memajukan dunia pasar modal Indonesia. Dalam anggaran dasar PT X, terdapat pengaturan yang menarik mengenai kewenangan organ perseroan, namun tetap dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar PT X, dapat menjadi masukan bagi Perusahaan Terbuka lainnya agar dapat lebih terbuka terhadap penyusunan anggaran dasarnya sehingga mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik. ......Notary as a profession whose authorized to make an authentic deed is also authorized in providing legal? guidance to the parties who have interest on such deed. The growth of the capital market is required a notary of capital market. A Notary in the capital market is a supporting profession of the capital market, in which one of her duties is to make an amendment of the articles of association of the Listed Company. The articles of association of the Listed Company should govern the principles of Good Corporate Governance, yet govern to the law and related regulations itself, in order to support the capital market in Indonesia. The articles of association of PT X, has the special regulations relating to the authority of the organs of the company, but still within the limits that prescribed by the laws. The articles of association of PT X, can be set as the foundation or referral for others Listed Company to be more open in forming its articles of association to support the Good Corporate Governance principal.

Abstrak :
Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik GCG. Dalam hal ini bagaimana implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini, Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari best practices. ......Implementation of Good Corporate Governance or its implementation in the practice of company management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is an utmost important when implementing the GCG practice. In this regards, it is needed to be assessed on how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia is currently, how the alignment of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public Company upon the mplementation of Good Corporate Governance. This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies is not quite appropriate. This is due to the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the best practices.

Abstrak :
BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG. ......SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state. Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research. The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimensi good governance yang digunakan antara lain efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 perusahaan yang terdaftar dalam SePP yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis univariat. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penerapan SePP pada umumnya adalah sangat baik, yaitu efisien dari segi biaya dan waktu, akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif. Jika dilihat dari masing-masing dimensi good governance, pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP memberikan skor yang paling tinggi pada dimensi responsibilitas, dan responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik pada dimensi akuntabilitas.

---

The purpose of this study is to determine how the evaluation of the implementation of SePP according to the perspective of good governance in the Ministry of Communications and Information Technology. Dimensions of good governance which is used among others are efficiency, accountability, responsiveness, transparency and participation. This research was conducted on 100 companies listed in the SePP taken as samples in this study. The analysis in this study is the univariate analysis. Based on this analysis, we concluded that the results of evaluation of the implementation of SePP in general is very good, that is efficient in terms of cost and time, accountable, responsive, transparent and participatory. If viewed from each of the dimensions of good governance, in general, respondents rate the application evaluation SePP gave the highest score in the dimension of responsibility, and respondents tended to give less good value in the dimension of accountability.