Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran serta solusi bagi Pemerintah, Perusahaan Penjamin (asuransi) dan Perbankan dalam memberikan kredit kepada para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tanpa adanya agunan atau jaminan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan kualitatif dimana menggunakan logika hipotesa dengan pola pemikiran deduktif, mendapatkan data-data empiris dan turun kelapangan secara langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dibidangnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah sering terjadinya benturan kepentingan antar peraturan dikarenakan tumpang tindih peraturan sehingga mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR. Misalnya tentang agunan atau jaminan dimana didalam Undang-Undang Perbankan mewajibkan adanya agunan atau jaminan sedangkan dalam peraturan terkait UMKM tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan. Selain itu, banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang UMKM juga menjadi kendala bagi perusahaan penjamin dan perbankan dalam melakukan tugasnya. Akibatnya, program kerja yang sudah tersusun dengan baik tidak berjalan maksimal. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering terjadi baik dipihak Perusahaan Pernjamin, Perbankan maupun pelaku UMKM sebagai debitur. Kendala-kendala yang dimaksud sangat mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR UMKM sehingga menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk menanganinya. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba untuk menyusun peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang UMKM kemudian disinkronisasikan sehingga muncul ide penulis untuk memberikan usulan harmonisasi peraturan UMKM. Harapannya adalah proses penyaluran dana KUR UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

---

This writing aims to provide suggestions and solutions for the Government, Guarantee Companies (insurance) and Banks in providing credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM) in Indonesia without collateral or guarantees. The research methods used by the author are quantitative and qualitative methods which use hypothetical logic with deductive thinking patterns, obtain empirical data and go directly to the field which is supported by interviews with sources in their field. The problem in this paper is that there are often conflicts of interest between regulations due to overlapping regulations, thus affecting the distribution of KUR funds. For example, regarding collateral or guarantees, the Banking Law requires collateral or guarantees, whereas the regulations relating to MSMEs/UMKM do not guarantee the existence of collateral or guarantees. Apart from that, the many regulations governing MSMEs/UMKM also become obstacles for guarantee companies and banks in doing this. As a result, the work program that had been well structured did not run optimally. Furthermore, regarding the obstacles that often occur both on the part of insurance companies, banks and MSMEs as debtors. The obstacles in question greatly affect the distribution of KUR UMKM funds so that they become an evaluation for the relevant parties to handle them. In this paper, the author tries to compile the regulations governing MSMEs/UMKM and then synchronize them so that the author's idea emerges to provide proposals for harmonization of MSME/UMKM regulations. The hope is that the process of distributing KUR UMKM funds in Indonesia can run smoothly and be on target."

"Persaingan industri asuransi untuk menarik minat tertanggung baru dan mempertahankan tertanggung lama dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kualitas pelayanan dapat diukur dari kecepatan dan kemudahan yang diberikan. Penggunaan teknologi infomasi yang andal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Skripsi ini dibuat untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan sistern informasi di Departemen Pensiun PT. AALI, dengan fokus utama untuk mengembangkan sistem pendaftaran dan pelayanan. Upaya pengembangan dilakukan dengan metodologi siklus hidup sistem. Sebagai pisau analisa digunakan diagram alir untuk membedah proses bisnis yang ada dan diagram arus data untuk menjelaskan secara logis bagaimana nantinya fungsi-fungsi clidalam sistem informasi ini akan bekerja. Sebagai tambahan acuan, dibual matriks perbandingan pelayanan dari 14 perusahaan asuransi patungan di dalam negeri dan 10 perusahaan asuransi yang beroperasi di luar negeri.Hasil akhir dari skripsi ini adalah terdapatnya efisiensi waktu dan proses didalam pendaftaran dan pelayanan di Departemen Pensiun PT. AALI dengan 2 alternatif solusi, yaitu solusi manual dan solusi on-line. Hasll lain adalah usulan strategi pengembangan sistem informasi asuransi tersebut.

---

Competition in the insurance industry to attract the interest of new policy holders and maintain the old policy holders can bedone by giving best services. The quality of services is measured by the speed and the ease whichare provided. The use of sound information technology is one of the ways to leverage the quality of services.

The goal of this paper is to provide solutions for the infomation system needs of Pension Department of PT. AALI, with the mai.n focus on developing enrollment and services systems. The methodology used is System Development Life Cycle. The analysis tools used are flowcharts and data flow diagrams. Flowcharts are used to analyze the business process, while data flow diagrams are used to describe logically the functions that will be deployed in the system. As a benchmark, service matrices from 14 joint ventures and 10 foreign insurance companies are compared.

The end result of this paper is efficiency in time used and processing ofthe enrollment and services in Pension Department of PT. AALI through two alternative solutions, manual and on-line solution. Insurance information system development strategy is also produced in this paper."

"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

---

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer

concerned.

Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.

The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.

The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.

There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.

My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object."