Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPeluang ekonomi bagi penerapan rantai pasok halal sangat besar di masa depan. Pasar industri halal diprediksi mencapai angka US 2.537 miliar pada tahun 2019 secara global. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya tidak ingin kehilangan momentum. Salah satunya, terbukti dengan perencanaan pemerintah dalam mengembangkan industri halal. Rantai Pasok halal merupakan prinsip yang digunakan dalam mengatur rantai pasok dengan tujuan untuk menjaga integritas halal dari satu sumber ke sebuah titik. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas halal dalam jenis industri ini. Penelitian yang mengarah kepada penerapan rantai pasok halal yang sustain mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan dalam melihat bagaimana penerapan rantai pasok halal dari sisi ekonomi dan lingkungan. Obyek penelitian adalah industri third-party logistic yang merupakan pemeran utama dala rantai pasok. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamis. Penelitian ini juga membahas skenario kebijakan yang mungkin terjadi. Kebijakan yang dicoba adalah kebijakan penetrasi pasar baru pada timur-tengah.

---

ABSTRACTOpportunities in the application of halal supply chain is very big in the future. Halal market is predicted to reach US 2,537 billion in 2019 globally. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world certainly does not want to lose momentum. One of them is proven by the government planning in developing halal industry. The halal supply chain is a principle used in managing supply chains in order to maintain the halal integrity from one source to a comsumer point. This is an important part in maintaining halal integrity in this type of industry. Research that leads to the application of sustainable halal supply chain is absolutely necessary. This study aims to see how the application of halal supply chain from the economic and environmental aspects. The research object is the third party logistic industry which is the main actor in the supply chain. This research uses dynamic system approach. The study also addresses possible policy scenarios. This research try to make policy scenario about new market penetration in middle east."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen makanan produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mengenai kriteria makanan halal dan thoyyib. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pengambilan keputusan konsumen oleh Schiffman (2010) dan menganalisis pengetahuan konsumen mengenai kriteria makanan halal dan thoyyib, cara konsumen memperhatikan kriteria makanan halal dan thoyyib, motivasi konsumsi halal dan thoyyib, manfaat yang diketahui dan dirasakan konsumen, serta keyakinan konsumen terhadap kriteria halal dan thoyyib dari makanan yang dikonsumsinya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada konsumen UMKM yang tersebar di wilayah Jabodetabek.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum informan mengetahui makna halal dan haram namun tidak mengetahui makna thoyyib. Cara informan memperhatikan kriteria makanan halal dan thoyyib secara umum adalah dengan memperhatikan kebersihan, penjual dengan ras chinese, serta logo halal MUI. Hampir seluruh informan merasa motivasi dan manfaat dari mengonsumsi makanan halal dan thoyyib adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan untuk kesehatan. Sebagian besar informan yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya halal dan thoyyib meskipun makanan yang dikonsumsi tidak memiliki sertifikat halal MUI dan izin edar BPOM dan mayoritas informan tidak mengetahui titik kritis halal pada makanan yang dikonsumsinya.

---

This study aims to analyze the perception of food consumers of SME products (Small and Medium Enterprises) regarding the criteria for halal and thoyyib food. This study uses the framework of consumer decision making theory by Schiffman (2010) and analyzes consumer knowledge regarding the criteria of halal and thoyyib food, how consumers pay attention to halal and thoyyib food criteria, halal and thoyyib consumption motivation, benefits that consumers know and feel, and consumer confidence in criteria for halal and thoyyib from the food they consume. The data in this study were obtained through interviews with SME consumers in the Jabodetabek area.The results of this study indicate that in general the informants knew the meaning of halal and haram but did not know the meaning of thoyyib. The way informants pay attention to the criteria for halal and thoyyib food in general is to pay attention to cleanliness, sellers with Chinese races, and the halal logo of MUI. Almost all informants felt that motivation and the benefits of consuming halal and thoyyib foods were to fulfill their obligations as Muslims and for health. Most informants believed that the food they consumed was halal and thoyyib even though the food consumed did not have a MUI halal certificate and BPOM marketing authorization and the majority of informants did not know the halal critical point of the food they consumed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi revisit intention konsumen muslim Indonesia terhadap restoran tanpa logo halal dengan menggunakan dasar TPB yang diperluas kembali. Data yang digunakan berasal dari 356 responden yang dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan metode convenience sampling. Data dianalisis dengan pendekatan PLS-SEM menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa attitude dan subjective norm memiliki pengaruh terhadap revisit intention konsumen muslim. Kemudian, price fairness, store atmosphere, dan halal awareness ditemukan berpengaruh terhadap pembentukan attitude konsumen muslim. Sementara itu, moderasi trust ditemukan tidak mempengaruhi semua hubungan variabel TPB dengan revisit intention.......This study aims to find out what factors influence the revisit intention of Indonesian muslim consumers towards restaurants without halal logo using expanded TPB. The data used came from 356 respondents collected through online questionnaires using the convenience sampling method. Data were analyzed using PLS-SEM approach using SmartPLS application. The results of this study prove that attitude and subjective norms have influence on revisit intention of muslim consumers. Then, price fairness, store atmosphere, and halal awareness were found influence the muslim consumer attitudes. Meanwhile, trust as moderation was found not affecting all the relationships between TPB variables and revisit intention."

"Salah satu kewajiban bagi umat muslim adalah mengonsumsi makanan yang halal. Segala sesuatu di bumi baik tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang hukum awalnya adalah halal dimakan kecuali terdapat nash/petunjuk dari Alquran, atau hadits, atau fatwa ulama yang mengharamkannya. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal. Pelaku usaha wajib menerapkan kriteria SJPH yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kehalalan produk sangat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Fokus dalam tugas khusus ini adalah meninjau terkait kehalalan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Bahan dikelompokkan menjadi bahan tidak kritis (positive list) dan bahan kritis (non-positive list). Penggunaan bahan kritis harus menyertakan dokumen pendukung untuk mempertimbangkan kehalalan produk karena keberadaannya sangat mempengaruhi kehalalan produk dan harus dipantau dengan ketat. Dokumen pendukung dapat berupa sertifikat halal, atau selain sertifikat halal seperti spesifikasi produk, diagram alir pembuatan, pernyataan kuesioner, ataupun dokumen lain. Dokumen pendukung selain sertifikat halal harus dikeluarkan oleh produsen bahan dan mencakup informasi terkait bahan yang digunakan serta pemenuhan persyaratan fasilitas produksi sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Beberapa bahan dalam pembuatan obat yang dapat termasuk dalam bahan kritis diantaranya penggunaan karbon aktif, alkohol, bahan mikrobial dan media untuk kultur mikroba, Produk halal yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahan.......One of the obligations for Muslims is to consume halal food. Everything on Earth, including plants, fruits, and animals, is initially considered halal for consumption unless there is specific evidence from the Quran, Hadith, or the fatwas of scholars that prohibit it. The Indonesian government enacted Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (HPA), which mandates halal certification to support the growth of halal production and consumption. Business operators are required to adhere to HPA criteria, covering five aspects: commitment and responsibility, ingredients, the halal production process, products, and monitoring and evaluation. The halal status of products is significantly influenced by the ingredients used. The specific focus of this task is to review the halal status of ingredients used in the production process, categorized into non-critical (positive list) and critical ingredients (non-positive list). The use of critical ingredients necessitates supporting documents to assess the halal status, as their presence profoundly affects product halalness and requires strict monitoring. Supporting documents can include halal certificates or other documents beyond halal certificates, such as product specifications, production flowcharts, questionnaire statements, or others. These supporting documents, aside from halal certificates, must be issued by the ingredient manufacturers, providing information about the ingredients used and compliance with production facility requirements to determine their halal status. Some materials in drug manufacturing that may fall into the critical category include activated carbon, alcohol, microbial substances, and media for microbial culture. Halal products produced enhance the trust of Muslim consumers, adding value to the company."

"[ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimanamasalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanandan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebutmengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelaskehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyakproduk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpamelakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapatdilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standartertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujudperlindungan konsumen.Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteridan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halalpada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagaiperaturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturanproduk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat.Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundangyang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produkkimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yangdipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatuproduk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan ProdukHalal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkanpenyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yangmasih berlaku.

---

ABSTRACTIndonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue]"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas menggenai faktor-faktor Halal Awarenesss, Persepsi Pribadi dan Sosial, Pemasaran Halal, Sertifikat Halal, Kepercayaan Religius, Pengetahuan yang mempengaruhi intensi pembelian produk Halal pada rentang usia 17 hingga 30 tahun. Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan alat ukur kuisioner. Hasil data primer diolah menggunakan metode SEM-PLS. Temuan hasil dari penelitian menunjukan Faktor-faktor yang ada mempengaruhi intensi pembelian sebesar 72,6 persen. Dari enam variabel yang ada tiga variabel tidak signifikan mempengaruhi intensi pembelian.

---

ABSTRACTThis study discusses the factors Halal Awarenesss, Personal and Social Perceptions, Halal Marketing, Halal Certificates, Religious Faith, Knowledge that affect the intention of purchasing Halal products at the age of 17 to 30 years. This research method using quantitative technique with questionnaire measuring instrument. The result of primary data is processed using SEM PLS method. Findings of research results 3 factors are significantly affecting intention to purchase halal product."