Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis strategi pada salah satu organisasi kepemudaan yang beraliran nasionalis yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI). Adapun penelitian ini terfokus pada tujuan menemukan strategi yang dimiliki GmnI untuk menangkal gerakan anti Pancasila yang persentasenya sedang meningkat tajam di era kontemporer saat ini. GmnI menjadi objek yang penelitian karena secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai azas dan doktrin perjuangannya, GmnI juga memenuhi aspek aspek civil society yang antara lain terfokus pada tujuan publik, berhubungan dengan negara, menjungjung tinggi pluralitas, partialness, dan meningkatkan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan partisipan observasi. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa strategi GmnI dalam menangkal gerakan anti Pancasila adalah pada pengembangan kaderisasi yaitu pada kursus ideologi, Training of trainer dan sekolah agitasi dan propaganda, dan pada perjuangan politik yaitu ideologi dan masifikasi gerakan.

---

This study discusses the strategic analysis of one of the nationalist youth organizations, the Indonesian National Student Movement (GmnI). The research focused on the aim of finding GmnI's strategy to counteract the anti-Pancasila movement, whose percentage is increasing sharply in the contemporary era. GmnI became the object of research because consistently making Pancasila as the principle and doctrine of its struggle, GmnI also fulfilled aspects of civil society aspects which, among other things, focused on public goals, dealing with the state, promoting plurality, partialness, and enhancing democracy. This study uses a descriptive analysis qualitative method and approach. Data collection is done by interviews, literature studies, and observation participants.

Based on the analysis it was found that GmnI's strategy in counteracting the anti-Pancasila movement was on the development of regeneration, namely on the course of ideology, Training of trainers and schools of agitation and propaganda, and on the political struggle namely the ideology and masification of the movement."

"Gagasan model haluan negara menjadi tren dunia sebagai arah dan pedoman mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara dalam Konstitusi, termasuk anutan ideologi dan sistem pemerintahan. Penelusuran model haluan negara dari penyusun dan pembentukan dasar hukum, serta rekonstruksi ideal dari perjalanan konstitusional Indonesia. Penggunaan metode penelitian penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dengan tipologi preskriptif serta pelajaran dari beberapa negara sebagai pembanding. Luaran penelitian ini mengungkap keberadaan model haluan negara didasarkan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara bersumber pada Konstitusi. Perumusan model haluan negara mengandung nilai dan prinsip dapat bersifat fundamental, serta bersifat instrumental dan operasional. Model haluan negara Indonesia pernah menjadi ‘mercusuar’ pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, berdasarkan Pasal 3 UUD 1945. Akan tetapi, dihilangkan seiring dengan kewenangan MPR-RI menetapkan GBHN. Atas kesepakatan dasar penguatan sistem presidensial, model haluan negara ‘hiatus’ dari Konstitusi Indonesia. Arah dan pedoman pembangunan pada Presiden dengan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan berjangka. Gagasan rekonstruksi model haluan negara konstitusional Indonesia mengacu checks and balances sistem presidensial dan peraturan perundang-undangan. Model haluan negara yang bersifat fundamental diajukan oleh Presiden kepada DPR dan DPD dalam rumah MPR; bersifat instrumental diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama; serta bersifat operasional Presiden sebagai kepala pemerintahan menetapkan dasar hukum pelaksanaan amanah haluan negara sebagai arah dan pedoman pembangunan nasional berkelanjutan dan berkesinambungan. Saran yang diberikan, mengembalikan keberadaan model haluan negara konstitusional dalam Konstitusi Indonesia melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait penetapan haluan negara dengan tetap mempertahankan materi muatan haluan konstitusional yang telah ada

---

.The idea of a state policy model has become a world trend as a direction and guideline for realizing the goals of the nation and state in the Constitution, including the ideology and system of government. Exploration of the state policy model, from the formulation and formation of the legal basis, as well as the ideal reconstruction of Indonesia's constitutional journey. The use of this research method is the normative juridical method, with prescriptive typology and lessons from several countries as a comparison. The output of this research reveals the existence of a state policy model based on the direction and guidelines for implementing state government based on the Constitution. The formulation of the state policy model containing values and principles can be fundamental, as well as instrumental and operational. The Indonesian state policy model was once a 'beacon' of sustainable and sustainable development, based on Article 3 of the 1945 Constitution. However, it was removed in line with the authority of the MPR-RI to stipulate the GBHN. Based on the basic agreement to strengthen the presidential system, the state policy model is on 'hiatus' from the Indonesian Constitution. Development directions and guidelines to the President with the National Planning and Development System and the Futures Development Plan. The idea of reconstructing the model of Indonesia's constitutional state policy refers to the checks and balances of the presidential system and statutory regulations. The fundamental state policy model is proposed by the President to the DPR and DPD in the house of the MPR; instrumental in nature is proposed by the President to the DPR for discussion and mutual approval; and operational in nature. The President as head of government stipulates the legal basis for implementing the mandate of the state policy as a direction and guideline for sustainable and sustainable national development. The advice given is to restore the existence of a constitutional state policy model in the Indonesian Constitution through the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the determination of the state policy while maintaining the existing content of the existing constitutional state policy."

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau gambaran tentang transformasi diri islami yang terjadi pada mu’tamir umrah. Hal yang akan diungkap meliputi proses pelaksanaan umrah, penghayatan atas pengalaman transformatif selama umrah dan juga transformasi diri yang terjadi setelah umrah pada mu’tamir umrah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena isu yang diteliti merupakan salah satu isu yang sensitif. Sejumlah empat responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden berusia di atas 35 tahun, pernah melaksanakan umrah dan pernah mengalami kejadian transformatif selama umrah yang kemudian diwawancarai. Hasil dari penelitian ini semua responden mengalami transformasi diri setelah melaksanakan umrah. Berbagai proses yang dilalui sebelum akhirnya sampai kepada perubahan ini antara lain persiapan sedari awal keberangkatan, selama pelaksanaan, dan akhir perjalanan umrah. Semua responden mengalami pengalaman transformatif selama umrah yang dihayati lewat beberapa tahapan. Hasil transformasi sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan seperti aspek spiritual, aspek religius serta sosial. Dalam ajaran islam, orang-orang yang menjalankan umrah dengan baik sesuai syarat dan mampu mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik setelahnya dapat dikatakan sebagai umrah yang mabrur atau mencapai transformasi diri islami.

---

The aim of this study is to gain an understanding of the self-transformation that occurs during umrah. This study will reveal insights into the process of performing umrah, the transformative experience during umrah, and the self-transformation which occur after umrah. Applying a qualitative approach, 4 respondents over 35 years old, having performed umrah, and having experienced transformative events during umrah were interviewed. The results of the study showed that all respondents experienced self-transformation after carrying out umrah. This change was the result of various processes that were undertaken from the beginning of departure, during the implementation, and at the end of the Umrah trip. The respondents went through several stages of transformative experience during umrah. The transformation was evident in various aspects of life, such as spiritual, religious, and social aspects."

"Penulis skripsi bertujuan memberikan gambaran tentang Ostpolitik, salah satu kebijaksanaan politik luar negera. Republik Federal Jerman. Tema tersebut tidak diteliti dari sudut politik, akan tetapi lebih bersifat penggambaran sejarah yang diakronis. Melalui penelitian kepustakaan,penulis berusaha menguraikan perkembangan Ostpolitik yang telah dijalankan sejak masa Republik Weimar (1919-1933) sampai masa Willy Brandt (1969-1974). Hal ini diha_rapkan dapat memberikan gambaran tentang usaha-usaha pendekatan yang telah dijalankan oleh Jerman. Skripsi ini bertitik berat pada masa Willy Brandt, berdasarkan atas pertimbangan bahwa OstpOlitik masa ini telah berhasil dengan baik serta merupakan jalan keluar bagi masalah status quo Republik Federal Jerman. Disamping itu Repubublik Federal Jerman telah dapat ikut memberikan sum_bangan bagi politik perdamaian (detente) dengan menjalankan peranannya sebagai penengah antara kedua kekuasaan."

"Ideology is an important element in human life. In the Cold War, ideology made Germany divided in to two different Countries. Federal Republic of Germany (FRG) was a capitalist state. On the contrary, German Democratic Republic (GDR) was a communist state. This situation had been totally changed since the unity of Germany. Germany that was united is nonetheless the same as the Federal Republic of Germany, at least in the political and economical affairs. Nevertheless, there is one Party (PDS) in Germany that still has relation with the past obsolete state of GDR. I attempt to prove the change in ideology of the former party SED which has been transformed into the party PDS. It will be printed out how this change of ideology was caused by party's fundamental princips. In my research I applied the theory of Roland Barthes, which is explained in his book 'Mythologies_. This theory enabled me to understand the mata language behind the party's poster."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada telaah pemikiran Njoto, salah satu pimpinan utama PKI, dalam kapasitasnya sebagai seorang politikus, publisis, dan pekerja budaya. Pemikirannya berkelindan pada konteks Indonesia periode 1951?1965. Melalui kajian skripsi ini penulis mencoba keluar dari penilaian apriori terhadap pemikiran kalangan kiri Indonesia. Skripsi ini juga bertujuan untuk melengkapi khazanah historiografi pemikiran periode 1950-an yang nisbi terbatas. Oleh karena itu, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak memanfaatkan karya-karya Njoto selama kurun tersebut yang dipublikasikan dalam koran komunis, Harian Rakjat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akar dari pemikiran Njoto adalah keberpihakan politik kepada masyarakat kelas bawah. Tema besar dari gagasannya adalah tentang pembebasan rakyat dari ketertindasan. Gagasannya dalam taraf tertentu tidak orisinal, tetapi gagasannya dalam tiga domain tersebut saling bertaut sehingga mampu mendukung gerakan yang sinergis dan masif. ABSTRACTThis study focuses on Njoto?s thought, one of the eminent leaders of Indonesian Communist Party, in his capacity as politician, publicist, and cultural commentator. His thinking is intertwined in the context of Indonesia period 1951?1965. Through this study, the author tries out a priori assessment on the thinking of the left movement in Indonesia. This study also aims to complete the historiography of thought in the 1950s which were relatively limited. Therefore, in the process of writing this study, the author utilizes Njoto?s works during that period were published in a communist newspaper, Harian Rakjat. The result of this study shows that the roots of his thought was his political alignments toward the lower class. The major consideration of his thoughts is about people liberation from oppression. The idea isn?t original to some extent, but in these three domains linked with and support the synergistic and massive movement., This study focuses on Njoto’s thought, one of the eminent leaders of Indonesian Communist Party, in his capacity as politician, publicist, and cultural commentator. His thinking is intertwined in the context of Indonesia period 1951—1965. Through this study, the author tries out a priori assessment on the thinking of the left movement in Indonesia. This study also aims to complete the historiography of thought in the 1950s which were relatively limited. Therefore, in the process of writing this study, the author utilizes Njoto’s works during that period were published in a communist newspaper, Harian Rakjat. The result of this study shows that the roots of his thought was his political alignments toward the lower class. The major consideration of his thoughts is about people liberation from oppression. The idea isn’t original to some extent, but in these three domains linked with and support the synergistic and massive movement.]"

"

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling mendasar: ada tidaknya urgensi pembinaan ideologi di Indonesia. Pro kontra juga lahir terkait kedudukan, tugas, dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perbedaan pandangan mengenai hubungannya dengan lembaga negara lain pun menjadi perbincangan hangat dalam kajian Hukum Tata Negara. Dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga mengkaji potensi tumpang tindih dengan lembaga negara lain berkaitan tugas dan fungsinya. Sebagai pengayaan penulis membawa contoh pandangan konstitusi beberapa negara terkait ideologi.

---

The development of state institutions experiences dynamics in accordance with the need to exercise state power. One of the needs that is considered important by decision makers is the importance of fostering the ideology of Pancasila to all state administrators which ended in the creation of new state institutions called Pancasila Ideology Guidance Agency (BPIP). The existence of this institution became something debatable s from the most basic: the urgency of fostering ideology in Indonesia. Pros and cons were also born related to the position, duties, and functions as written in Presidential Regulation Number 7 Year 2018 about the Pancasila Ideology Guidance Agency. Differences views regarding its relationship with other state institutions also became an issue in the study of Constitutional Law. With normative juridical research, this study aims to explain the position and authority of the Pancasila Ideology Guidance Agency in the constitutional system in Indonesia. The author also examines the potential for overlapping with other state institutions regarding their duties and functions. As an enrichment the author brings an example of the views of the constitutions of several countries related to ideology.

"