Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan semakin tingginya serangan siber yang masuk ke Indonesia, Pemerintah memberikan perhatian besar mengenai keamanan siber yaitu dengan menerbitkan Perpres 53 Tahun 2017 tentang Pembentukkan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN . Perwujudan hal tersebut dilakukan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Salah satu kegiatan yang mendukung keamanan siber adalah penyelenggaraan Security Operation Center SOC . Kegiatan SOC telah menjadi program prioritas nasional yang dicanangkan Lemsaneg dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2017. Urgensi untuk mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kegiatan prioritas keamanan siber, menjadi alasan utama perlunya pengamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan serta lingkup nasional. Dari hasil penilaian kapabilitas minimum SOC, didapat bahwa hasil penilaian kapabilitas SOC pada BSSN belum optimal dan dibutuhkan perangkat tata kelola khusus untuk mengoptimalisasi kapabilitas SOC. Identifikasi masalah memperlihatkan belum adanya rancangan pengembangan SOC secara menyeluruh berdasarkan kapabilitas SOC dalam pengelolaan insiden siber. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity sebagai kerangka kerja utama. Metodologi penelitian yang digunakan ialah studi kasus dengan pendekatan Soft System Methodology SSM . Pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan pengembangan dan aktivitas untuk meningkatkan kapabilitas dalam menyelenggarakan SOC secara optimal serta memenuhi tujuan dalam terjaminnya keamanan informasi. Rancangan tersebut akan divalidasi oleh kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara.

---

ABSTRACTDue to the increasing number of cyber-attacks coming into Indonesia, the Government gives great attention towards cyber security by issuing Presidential Decree 53 of 2017 on the Establishment of Badan Siber dan Sandi Negara BSSN . The Agency is established by arranging Lembaga Sandi Negara into BSSN in order to increase national economic growth and to achieve national security. One of the activities that support cybersecurity is the establishment of Security Operation Center SOC . SOC 39;s activities have become national priority program launched by Lemsaneg in the Government Work Plan of 2017. The urgency to achieve security and order stability in cybersecurity priority activities becomes the main reason for the need of information and communication security within the government and the national scope. Based on the result of SOC minimum capability assessment, it is found that the SOC capability at BSSN is not optimal yet. To optimize the capability, it needs particular governance tool. The problem identification shows that there is no comprehensive SOC development plan based on SOC capability in managing cyber incidents. This research uses the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity as the main framework. The methodology used in this research is case study with Soft System Methodology SSM approach. Data collection are in the form of interviews, document studies, and observation. The result of this research is the development and activity design to increase the capability in organizing the SOC optimally and to fulfill the purpose in ensuring the information security aspect. The draft will be validated by the head of the National Cyber Security Operations Center in BSSN."

"ABSTRAKKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memiliki potensi pemanfaatan secara luas dan dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan maka masalah keamanan informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa insiden keamanan informasi terkait penggunaan teknologi informasi terjadi di Pemerintah DKI Jakarta. Saat ini keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan dan masih perlu ditingkatkan dari segi teknologi, proses dan manusia. Aspek manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan keamanan informasi namun sampai saat belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur kesadaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB). Bobot dimensi dan fokus area keamanan informasi yang diukur menggunakan Analytic Hirarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan pengetahuan dan sikap terkait keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pegawai. Level pengukuran kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sedang.

---

ABSTRACT

The rapid progress of communication and information technology has the potential for widespread use and can open opportunities for access, management and utilization of information in large volumes quickly and accurately. Along with the use of information and communication technology in the administration of government functions, information security issues are aspects that need attention. Several information security incidents related to the use of information technology occurred in the DKI Jakarta Government. At present, information security in The Provincial Government of DKI Jakarta has not been as expected and still needs to be improved in terms of technology, process and people. Human aspects are an important aspect of information security. The Provincial Government of DKI Jakarta has carried out several socialization related to information security but until now there has never been an evaluation to measure the awareness of The Provincial Government of DKI Jakarta employees. This study aims to evaluate the condition of information security in The Provincial Government of DKI Jakarta from the human aspect by using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model. The dimensions and focus of the information security area were measured using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection techniques were conducted by questionnaire method with quota sampling. The results showed that knowledge of information security had a positive influence on attitudes and knowledge and attitude related to information security had a positive influence on changes in employee behavior. The level of measurement of information security awareness of employee in The Provincial Government of DKI Jakarta is average."

"Efektifitas sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi tidak lagi hanya sebagai isu, tetapi sudah terbukti memiliki korelasi yang tinggi dengan performa organisasi bisnis. Disisi lain, proses perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) tidaklah mudah untuk dilakukan karena merupakan kerja dengan latar belakang multidisiplin dalam keilmuan, teknis dan praktis. Tiga kategori dihasilkan dari penelitian awal terkait dengan klasifikasi proses PSSI. Kategori pertama adalah penyelarasan strategi dan dampak bisnis dengan fokus pada implementasi strategi bisnis untuk mencapai faktor kompetitif. Kategori kedua yaitu, pengembangan metode dan framework dengan fokus pada pengembangan metode dan teknik yang berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat kekinian atas perkembangan organisasi bisnis dan teknologi. Kategori ketiga, evaluasi atas tingkat kematangan, kesiapan dan tingkat keberhasilan, dengan fokus perhatian pada usaha untuk meningkatkan performa organisasi dengan melakukan identifikasi atas faktor-faktor kesiapan dan keberhasilan implementasi. Analisis dari ketiga kategori ini menyimpulkan bahwa  proses perencanaan strategis sangat akan dipengaruhi oleh sumber daya manusia dengan pengetahuan dan partisipasinya, sementara metode yang tersedia belum cukup untuk menjelaskan secara holistik dan berkesinambungan tentang partisipasi aktif dari setiap stakeholder dalam proses PSSI. Pendekatan kolaboratif berkelanjutan yang mengintegrasikan strategi bisnis, strategi TI dan strategi inovasi layanan berbasis TI, diusulkan sebaga alternatif metodologi dalam PSSI. Pendekatan kolaboratif ini akan menekankan serta menguatkan penyelarasan strategi bisnis dan strategi sistem informasi secara berkelanjutan. Pendekatan mixed method, systematic literature review, grounded theory, expert judgment dan focus group discussion merupakan bagian dari pembangunan dan validasi terhadap framework. Melengkapi hasil evaluasi, dilakukan pengujian statistik untuk hasil kuesioner yang disebar kepada responden secara acak. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik confirmatory factor analysis dan juga melalui analisis penilaian pakar, menghasilkan muatan faktor yang sebagian besar memiliki tingkat yang tinggi. Operasional framework dan implementation toolkit disusun untuk memudahkan pemanfaatannya. Sebagai implikasi penelitian,  penelitian ini juga menghasilkan definisi IS competency  yang merujuk pada sifat dan kemampuan, atau kompetensi unik yang dibutuhkan dalam PSSI berdasarkan proses kolaboratif berkelanjutan, klasifikasi penelitian bidang PSSI dan model asesmen untuk menentukan tingkat kematangan keselarasan bisnis-SI (strategic alignment maturity level model)  berdasarkan technology driver, business driver, dan management & customer driver sebagai faktor dinamis lingkungan organisasi.

---

The effectiveness of systems and information technology in an organization is no longer just an issue but has been proven to have a high correlation with the performance of business organizations. On the other hand, the Strategic Information Systems Planning (SISP) process not easy to do because it is a work with a multidisciplinary background in scientific, technical and practical. Three categories resulted from initial research related to the classification of the SISP process. The first category is the alignment of strategy and business impact with a focus on implementing business strategies to achieve competitive factors. The second category, namely, the development of methods and frameworks with a focus on developing methods and techniques related to the needs of the present nature of the development of business organizations and technology. The third category, evaluating the level of maturity, readiness, and level of success, with a focus of attention on efforts to improve organizational performance by identifying factors of readiness and successful implementation. Analysis of these three categories concludes that the strategic planning process will be strongly influenced by human resources with their knowledge and participation, while the available methods are not sufficient to explain holistically and continuously about the active participation of each stakeholder in the SISP process. A collaborative continuity approach that integrates business strategy, IT strategy, and IT-based service innovation strategy, is proposed as an alternative methodology in SISP. This collaborative continuity approach will emphasize and strengthen the sustainable alignment of business strategy and information systems strategy. Mixed-method, systematic literature review, grounded theory, expert judgment and focus group discussion approaches are part of the development and validation of the framework. Complementing the results of the evaluation, a statistical test was carried out for the results of the questionnaire distributed to respondents. Furthermore, the data is analyzed with confirmatory factor analysis and also through expert judgment analysis, resulting in a factor load that mostly has a high level. The operational framework and the implementation tools kit are compiled to facilitate their use. As a research implication, this study also yields a definition of IS competency that refers to the nature and abilities, or unique competencies needed in SISP based on continuity collaborative processes, classification of research in SISP and the strategic alignment maturity level model based on technology drivers, business drivers, and management & customer drivers as a dynamic factor in the organizational environment."

"Increased travel costs, tighter budgets, and improved technology have made meeting online more practical than ever. This Infoline will show you how to design and facilitate a successful online meeting. You will learn how to assess the knowledge, skill, attitude, and technology requirements of attendees, create activities that promote a collaborative environment, and evaluate the results of your meeting."

"As Moore’s law continues to unfold, two important trends have recently emerged. First, the growth of chip capacity is translated into a corresponding increase of number of cores. Second, the parallelization of the computation and 3D integration technologies lead to distributed memory architectures. This book describes recent research that addresses urgent challenges in many-core architectures and application mapping. It addresses the architectural design of many core chips, memory and data management, power management, design and programming methodologies. It also describes how new techniques have been applied in various industrial case studies."