Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk melindungi persaingan dan mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha yaitu salah satunya adalah Kartel. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11. Kartel dapat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi atau menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data kualitatif serta metode penalaran deduktif. Salah satu wadah dalam kartel adalah Asosiasi. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) diduga melakukan praktek kartel dengan beberapa produsen ban sesuai dengan putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang kemudian terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat atau konsumen menjadi terbatas. Hal tersebut dapat mengakibatkan harga ban di pasaran bisa naik karena banyaknya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenisjenis mobil penumpang tersebut.Tujuan dari penulisan ini dalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah ke-enam perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia tersebut dapat di kategorikan melakukan kartel di industri ban, dan mengetahui cara membuktikan kegiatan kartel dan perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha baik perorangan atau yang berbadan hukum sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun1999.

---

Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 regarding the Prohibited Practice of Monopoly and Unfair Business Competition (?Law No. 5 of 1999?) formed to protect competition and address unfair competition of business players, one of which is the practice of cartel. The prohibition of pricing agreement in Indonesia is regulated in Article 5 of Law No. 5 of 1999 while the prohibition of cartel agreements in Indonesia is regulated in Article 11 of Law No. 5 of 1999. The existence of Cartels could harm the economy because once a cartel member agrees to undertake work that has an impact on controlling the prices of, such as limiting the number of production or raise the average cost of production of goods or services in an industry.Research in the preparation of this thesis is based on the theory regarding intervention countries in economic affairs, especially the management of the market in the concept of Welfare State.The Research methodology used in this thesis is normative with secondary technique data collection, qualitative analysis method and deductive reasoning method. One of the receptacles of cartel existence is an Association. In this case, the Association of Tire Manufacturers or Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (?APBI?) allegedly involved in the practice of cartel with some tire manufacturers in accordance with the KPPU Verdict No. 08 /KPPU-I/2014. This is achieved by determining the price for products and the marketing of four-wheeled vehicles in the class of passenger cars where there is an agreement not to market new tires therefore the quantity of tires in the market is limited. This may result in the market price elevation of tires because of the high demand of tires for those types of passenger cars.The purpose of writing this was to know and to analyze the six companies in APBI whether they can be categorized as practicing cartels in tires industry, and to know how to prove cartel activities and pricing agreements in the tires industry, either by an individual or legal entities in accordance with Law No. 5 of 1999."

"Kasasi merupakan salah satu upaya hukum dalam perkara TUN. Pada dasarnya semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka tidak semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah pembatasan pengajuan kasasi terhadap perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam ketentuan tersebut tidak termasuk keputusan pejabat TUN yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dilakukan melalui penetapan Ketua PTUN dan permohonan tersebut tidak dikirimkan ke MA. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut dalam prakteknya masih menjadi perdebatan. Oleh karenanya di beberapa kasus masih terjadi perbedaan penerapan pasal tersebut, seperti dalam kasus gugatan atas Surat Perintah Bongkar Walikota Jakarta Timur dengan kasus CV Sungai Bendera Jaya. Melalui metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif, skripsi ini akan mencoba menjawab permasalahan mengenai pembatasan terhadap perkara TUN yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, serta prosedur penolakan terhadap perkara tersebut. Dengan adanya pembatasan perkara tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di MA serta meningkatkan kualitas putusan PTUN dan PTTUN."

"Salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat adalah tying agreement. Dikarenakan ada tying agreement yang menimbulkan dampak positif, maka tidak seluruh tying agreement otomatis melanggar hukum persaingan usaha. Skripsi ini membahas mengenai tying agreement khususnya dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013, dimana KPPU menyatakan Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha antara PT. Angkasa Pura II dengan tenant-nya termasuk ke dalam tying agreement yang dilarang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha termasuk tying agreement yang dilarang dan bahwa beberapa hal dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013 belum sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku. ......One of the agreements prohibited in Antitrust Law because it can lead to unfair competition is tying agreement. Because there are tying agreements that have positive impacts, therefore not all tying agreements will automatically violate Antitrust Law. This thesis discusses tying agreement, particularly in the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013, where the Commission stated that Lease and Business Concession Agreement between PT. Angkasa Pura II with its tenants is a prohibited tying agreement. The author used the method of normative juridical research with secondary data based on literature searches, supported by primary data through interviews. Based on the analysis it was concluded that the Lease and Business Consession Agreement was a prohibited tying agreement and that some parts of the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013 were not in accordance with the applicable Antitrust Law."

"UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam hukum acara perdata sebagai salah satu bentuk pengikutsertaan pihak ketiga dalam perkara perdata. Tetapi, upaya tersebut dilakukan oleh empat pemohon intervensi dalam perkara keberatan Temasek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar bahwa adanya kepentingan hukum yang nyata dari pihak pemohon intervensi atas materi putusan KPPU dan Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005.Besides arranging the problem of competition law, UU No. 5 Tahun 1999 also arrange the problem of formal procedural law from the competiton law straightening. In the context of the competition formal procedural law, the problem arised when there is the intervention file suit in the objection case at district court for the verdict of Commision For Supervision Of The Bussiness Competition (KPPU). During the time, The intervention file suit is known in private formal procedural law only, as one of the form of the joining third party in the case. But, in the reality, the intervention file suit had been done by four intervention plaintiff in the Temasek objection case at Central Jakarta district court with the argument that there is a real law interest from the material of the verdict of the Commision For Supervision Of The Business Competotion (KPPU), and the section 8 Perma No. 3 Tahun 2005."

"Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging broiler di Indonesia. Sejak tahun 2015, tengah ramai kasus mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan ayam untuk melakukan pengurangan produksi bibit ayam pedaging dengan cara melakukan afkir dini terhadap enam juta ekor Parent Stock, yang berdampak pada melambungnya harga ayam di pasaran. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 02/KPPU-I/2016 KPPU telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur perjanjian dan unsur mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang terkandung dalam rumusan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. ......This thesis provides an analysis of the decision of the Commission for the Supervision of Business Competition KPPU on the alleged violation of Article 11 of Law No. 5, 1999 related to limiting the production of Day Old broiler Chicken DOC in Indonesia. Since 2015, many discussed a case concerning an agreement made by 12 chicken breeding businesses to limit the production of Day Old Chicken by culling six million Parent Stocks, that leads to a soaring price of broiler chicken in the market. Through the method of normative legal research in this thesis, it was found that there was something amiss in considering the fulfillment of the elements of agreements and elements of resulting in monopolistic practices and or unfair business competition contained in the formulation of Article 11 of Law No. 5 Year 1999 by the Commission in deciding the case number 02 KPPU I 2016."

"Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu hal yang menjadi alat bukti adalah Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas untuk membuktikan adanya persekongkolan yang mendukung monopsoni. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu yang pertama adalah berusaha untuk memahami mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia, kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan monopsoni melalui suatu surat rekomendasi teknis kepala dinas, yang mana dari pada judul dari surat tersebut adalah “rekomendasi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana akan diuraikan terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pesaignan usaha di Indonesia dan kemudian dijabarkan perihal putusan KPPU terkait dengan surat rekomendasi teknis kepala dinas, kemudian dilakukan analisis putusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa Hukum acara persaingan usaha di Indonesia pada saat ini diatur dalam Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023, dimana peraturan mengenai hukum acara persaingan usaha ini telah mengalami beberapa perubahan termasuk yang berlaku saat putusan KPPU No. 21/Kppu-L/2015 dikeluarkan yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Perihal surat rekomendasi teknis kepala dinas sebagai pembuktian persekongkolan monopsoni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat rekomendasi teknis ini tidak secara langsung mengakibatkan persekongkolan monopsoni, melainkan keberadaanya merupakan prasyarat untuk penerbitan Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Ikan dan adanya catatan dalam surat rekomendasi tersebut yang menjadi bukti persekongkolan monopsoni.......Regarding business competition in Indonesia, the regulations are contained in Law Number 5 of 1999, which in this Law materially regulates business competition law in Indonesia. Regarding the enforcement of material law on business competition in Indonesia, authority is given to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In Kppu Decision No. 21/Kppu- L/2015, one of the things that is used as evidence is the Technical Recommendation Letter from the Head of Service to prove the existence of a conspiracy to support monopsony. Therefore, this research aims to find out several things, namely the first is trying to understand the procedural law of business competition in Indonesia, then this research also tries to understand how to prove monopsony conspiracy through a technical recommendation letter from the head of the service, which is from the title of the letter is a "recommendation". This research was conducted using a normative analysis method, which will be explained first according to statutory regulations regarding business competition procedural law in Indonesia and then explained regarding the KPPU's decision regarding the technical recommendation letter of the head of service, then an analysis of the decision is carried out based on statutory regulations. The author concludes that business competition procedural law in Indonesia is currently regulated in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2 of 2023, where the regulations regarding business competition procedural law have undergone several changes, including those that came into effect at the time of KPPU decision No. 21/Kppu-L/2015 was issued, namely KPPU Regulation no. 1 of 2010. Regarding the technical recommendation letter from the head of the department as proof of a monopsony conspiracy, it can be concluded that the existence of this technical recommendation letter does not directly result in a monopsony conspiracy, but rather its existence is a prerequisite for the issuance of a Fish Purchase/Collection Permit and there is a note in the recommendation letter that is evidence of a monopsony conspiracy."