Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh perseroan dan/atau Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu, upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan tersebut menjadi jalan paling efisien dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menemukan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan instrumen hukum yang kuat untuk melakukan upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan demikian, kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai institusi yang mendapat kewenangan atributif untuk menyetujui sebuah perubahan anggaran dasar, juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Meskipun demikian, dicabutnya sebuah surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tidak serta merta membatalkan akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. ......A limited liability company as a legal entity in amending it rsquo s article of association has certain matters which need an approval from Ministry of Law and Human Rights. In order to obtain such approval, the company shall draw the deed of amendment by or before the notary. Practically, more than few errors made by the company and or the notary regarding the deed itself, which consequently involves the injured party. Therefore, administrative proceeding concerning the approval decree shall be the most efficient and just option for all stakeholder. By using legal formal method, writer found that Indonesian regulation gives strong legal instrument to commence administrative proceeding concerning the approval decree. Therefore, Ministry of Law and Human Rights as the institution which attributed by the law for approving company rsquo s amendments, also has authority to revoke such decree. Though, a revocation of a decree shall not be deemed revoking the deed of amendment which drawn by or before the notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa. Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperoleh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM , karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instansi terkait terus berkoordinasi dan menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK dan instansi terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT LKM. ......This thesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUMDesa as the founder and shareholder of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the role of notary on its establishment. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that BUMDesa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa. Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to administrative sanction in the form of a written warning until revocation of business license. Notary has important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM

Abstrak :
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekaniseme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Temuan dari penelitian adalah cara pemisahan dalam Perseroan Terbatas antara lain pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, prosedur dan mekanisme Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang akan melakukan Pemisahan seperti pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, permohonan persetujuan pemisahan kepada Dewan Komisaris, menyusun rancangan pemisahan yang diumumkan dalam surat kabar harian, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya membahas Pemisahan, pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah BNI dalam surat kabar, rancangan pemisahan dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian penandatanganan Akta pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan. Setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, dalam waktu maksimal enam bulan harus mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia. Efektifnya pemisahan adalah pada saat pertama kali perseroan melakukan kegiatan usahanya. ......Separation is a legal act performed by the company to separate the business that resulted in all assets and liabilities of the company switched to two companies/ more or partly of assets and liabilities to a company/ more by law. This thesis are to find out how, procedures and mechanisms separation of Limited Liability Company conducting in banking activity by its implementation in the case of BNI Syariah. This research descriptively analyzed analytically using a normative juridical method, based on prevailing legislation, particularly the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 and the Islamic Banking Act Number 21 Year 2008. The findings of the study is how the separation of the Limited Liability Company, among others, pure and impure separation, procedures and mechanisms of separation which performed by Limited Liability Company conducting in banking activity are submit the application to Bank Indonesia to get the principle approval, submit the application about separation to the Board of Commissioners, announced a draft of separation in daily newspapers, held a General Meeting of Shareholders to discuss the separation and get the approval from them, announced the planned transfer of the rights and obligations of Sharia business unit of BNI in daily newspapers, draft of separation set forth in the notary deed, then signing the deed of establishment of new Sharia Bank as a result of separation. After receiving principle approval from Bank Indonesia, within a maximum of six months must submit an application for obtaining business license to Bank Indonesia. The effectiveness of separation is at the first time the company conducting its business.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Kemandirian Yayasan sebagai badan Hukum yang terpisah dari pendiri/para pendiri yaitu dalam Tesis ini adalah Perseroan Terbatas. Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi. Adapun setiap hubungan yang dilakukan oleh Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, ini merupakan hubungan hukum yang sederajat, dan tidak dapat saling mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunanaan nama Perseroan Terbatas sebagai nama Yayasan, pembentukan organ Yayasan, dan pendayagunaan aset Yayasan menjadi pokok bahasan dalam Tesis ini. Tidak ada larangan, dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas menjadi nama Yayasan, namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Secara internal dalam Perseroan pendiri tersebut harus dilihat dulu apakah ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, atau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal. Selain itu organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Yayasan. Hal yang harus diperhatikan, kemampuan orang yang ditunjuk, kesediaan orang yang bersangkutan, ditunjuk bukan berdasarkan jabatan tertentu, pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan. Terakhir adalah tentang pendayagunaan kekayaan Yayasan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat, bukan untuk kepentingan pendiri atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan visi misi didirikannya Yayasan tersebut. ......This thesis analyzes the independence of Foundation as a separate entity from founders / the founder in this thesis is the Limited Liability Company. Foundation and Company Limited is an independent legal entity, therefore which between the Foundation and Limited Liability Company can not influence each other. As for any relationship that made by the Foundation with a limited liability company (previously is founder), this is a legal relationship of equals, and can not intervene in each other. Usage Company name (founder) as the name of the Foundation, Foundation?s organ, and utilization of the Foundation's assets became the subject of this thesis. Basically, there are no restrictions to use of the limited liability company's name became the name of the Foundation, but with the restriction that the Foundation should not use names that have been used legitimately by another foundation or contrary to public order and/or morality. Internally within the Company's founders must be seen first whether there are restrictions in the use of the name or corporate symbols, or names are licensed by the principals. Also, organ is very important thing in the Foundation which a foundation can be performing as a foundation. It should be noted, a designated person's ability, the willingness of the person, appointed not by a particular authority at the Company (founder), and the assignment made shall comply with mechanism in Articles of Association and laws of the Foundation. The last is about the Foundation assets should be used as much as possible for public interests, not for the founder or other parties who are not related with the vision and mission is the establishment of the Foundation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak hanya Direksi yang bertanggung jawab tetapi perseroan juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang dapat dibuktikan perseroan mengetahuinya.

---

This thesis discusses Direstor?s responsibility in corruption crime. In general Director is an organ who running a company for company purposes and interest, in and out of court, for and on behalf of the company. There is a problem when Director of PT Indorent Prima Sarana being sentenced of corruption. Knowing that there is a polimic, it is necessary to do a research to find out whether such Director is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrived a conclusion that not only Director who must take responsibility but company itself as long can be proved that company know about corruption.

Abstrak :
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut. ......Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007 regarding the implementation of obligations. The research method used is the method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of Limited Liability Company. The Leadership Company Limited carried out daily by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited Liability Company can not do anything without the help of members of the Board of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the Company by its management.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap surat saham yang diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas wajib mencantumkan nilai nominal saham dalam Rupiah. Sehingga dengan demikian apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang asing wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap mata uang asing memungkinkan timbulnya selisih kurs pada saat penyetoran modal yang harus dibukukan sebagai capital surplus sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perseroan terbatas sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya, diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib memastikan bahwa benar para pendiri telah menyetorkan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketentuan penyetoran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau norma hukum menurut keadaan yang sebenarnya dan memberikan penilaian.

---

ABSTRACT
Article 33 of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that to establish a limited liability company, 25 twenty five percent of the authorised capital must been issued and paid up in full and shall be proven by valid payment evidence. Law Number 40 Year 2007, explicitly does not regulate what currency shall be utilised by the incorporators founders to perform capital payment. While, the Article 49 Paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 provides that the par value of share certificate issued by the company shall be made in Rupiah. Therefore, any capital payment performed in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah. The fluctuation on the foreign exchange rates may inflict foreign exchange rate differences which shall be booked as capital surplus in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statement and Number 50 concerning Financial Instrument, which is inline with article 6 of the Indonesian Commercial Code that regulates limited liability company as a separate entity from its incorporators is obliged to keep the accounting records. Notary as the authorised person to make deed of establishment for limited liability company shall ensure that the incorporators had performed the capital payment and provide legal guidance regarding the capital payment for establishment of limited liability company under Law 40 year 2007. This study uses normative juridical method and descriptive analytical typology to describe the events or legal norms to the actual situation and provide an analysis.

Abstrak :
Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang. ......The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation. The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role. The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis. The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities.

Abstrak :
Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa Pendapat mengenai pihak yang berkepentingan langsung sangat membantu dalam melakukan kualifikasi pihak tersebut, namun tetap harus dikaitkan dengan Undang-undang terkait, seperti dalam kasus ini ialah Undang-undang Persroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang terkait serta mengerti Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak berbenturan dengan sumpah jabatan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat, dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu perlu peran Majelis Pengawas untuk menilai sejauh mana Notaris menjalankan Kewajibannya. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal Notaris tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung pada akta, maka seharusnya Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi. ......Notary's presence intended to serve communities in need of authentic evidence regarding the circumstances, events or legal actions. One of Notary?s obligation is issuing Grosse of Notary Deed, copy of the Deed, or quotation based Minuta Deed. A copy of the deed, can only be given to the person directly interested, heirs, or persons who acquire rights to the deed. Regarding the qualifications of the person directly to the deed, there is a difference opinions because there is no further explanation in the Notary Act. The presence of some opinions about the qualification of the parties directly interested is very helpful, but should be associated with related laws, as in this case is the Limited Liability Company Act. Therefore, notary is obliged to act in an honest, thorough, independent, impartial and maintain the interests involved and understand the Act. Thus, in carrying out his position should not be contradicted with the oath of office regarding the confidentiality of the deed made, and provide a sense of justice for society. For that, the role of the Supervisory Board to assess the extent of Notary?s obligation is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengambilalihan merupakan upaya untuk melakukan penyehatan perbankan, namun upaya tersebut berdampak pada hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dalam pengambilalihan PT BPR Prima Nusatama yang tidak memberikan hak-hak pekerjanya yang mengundurkan diri akibat pengambilalihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan, prosedur dan mekanisme pengambilalihan. Sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan mengatur mengenai dampak pengambilalihan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Sikap pengadilan dalam kasus ini telah melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
Acquisition is an attempt to resuscitate a company, but it can damage workers? rights if the company doesn?t give workers what is theirs as the law stated. Like in PT. BPR Prima Nusatama case, workers who resigned didn?t received any compensation as they should by the law. This thesis used a normative juridical approach and case study methods. From research result it?s found that Bill No. 40 Year 2007 regarding Limited Company controls requirements, procedures, and Acquisition mechanism. Bill No. 13 Year 2003 regarding Employment on the other hand controls acquisition effect toward workers/laborers limited to Collective Bargaining Agreement (CBA) and employment status. In PT BPR Prima Nusatama case, Court?s has protected the employees? rights.