Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana lazimnya keharusan untuk melakukan penilaian terhadap prestasi pusat pertanggungjawaban suatu perusahaan, maka Pertamina juga melakukan penilaian terhadap prestasi setiap pusat pertanggungjawabannya. Perwakilan Luar Negeri merupakan salah satu bentuk pusat pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pertamina. Oleh karena itu, terhadap setiap Perwakilan Luar Negeri inipun juga dilakukan penilaian prestasinya. Penilaian prestasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja masing-masing perwakilan yang di jabarkan dalam anggaran perwakilan yang bersangkutan dengan hasil kegiatan yang tercermin dalam laporan keuangan masing-masing perwakilan. Baik anggaran maupun laporan keuangan disusun oleh masing-masing perwakilan dalam satuan mata uang asing. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penilaian prestasi perwakilan tersebut, baik anggaran maupun laporan keuangan masing-masing perwakil an harus di jabarkan terl ebih dahul u ke dal am mat a uang Rupiah, untuk itu penentuan kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan anggaran serta pemilihan metode penjabaran laporan keuangan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh Pertamina dalam melakukan penilaian prestasi masing-masing perwakilannya. Perbedaan persepsi mengenai penjabaran anggaran dan laporan keuangan ke dalam mata uang Rupiah tersebut dapat menimbulkan konfl ik manajemen antara kantor pusat sebagai penilai dengan perwakilan yang dinilai.Dalam membahas masalah-masalah konflik manajemen yang dihadapi oleh Pertamina khususnya yang berhubungan dengan penilaian prestasi Perwakilan Luar Negeri tersebut digunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara teori dan prinsip-prinsip yang berlaku dengan aplikasi yang dilaksanakan oleh Pertamina. Sebagai hasil dari analisa komparatif tersebut diatas, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : Pertamina tidak melakukan pembedaan kriteria dalam melakukan penilaian prestasi antara pusat biaya diskresioner dengan pusat-pusat pertanggungjawaban lainnya. Lembaga yang melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh pusat pertanggungjawaban adalah Subdit. Akuntansi walaupun Pertamina memiliki Inspektorat Perusahaan yang berfungsi sebagai internal auditor. Anggaran Perwakilan Luar Negeri di jabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berl aku pada saat penyusunan anggaran. Baik kebijakan akuntansi yang dimiiki, maupun aplikasi penjabaran laporan keuangan yang di lakukan oleh Pertamina, tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia, teori-teori akuntansi yang sedang berlaku, serta FASB Statement No. 52. Atas temuan~temuan tersebut di atas beberapa saran perbaikanyang diusulkan adalah : Di lakukan pembedaan kriteria dalam melakukan penilaian prestasi antara pusat biaya diskresioner dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. Untuk pusat biaya diskresioner, kriteria yang dipergunakan adalah kewajaran suatu biaya/pengeluaran dikaitkan dengan kegia tan yang dilakukan oleh pusat biaya diskresioner yang bersangkutan. Lembaga yang melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh pusat pertanggungjawaban sebaiknya adalah Inpektorat Perusahaan, mengingat fungsi utama lembaga ini adalah sebagai internal audit. Kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan anggaran Perwakilan Luar Negeri ke dalam mata uang Rupiah sebaiknya adalah kurs rata-rata yang diestimasikan. Pertamina harus merevisi kebijakan akuntansi konversi valuta asing sedemikian sehingga sesuai dengan PAI 1984, dan mengaplikasikannya secara konsisten."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan Four Levers of Control (4LOC) Simons sebagai sistem pengendalian manajemen (SPM) pada start-up. SPM penting dalam pertumbuhan start-up karena menyediakan infrastruktur manajemen dan membantu pendiri atau CEO untuk memastikan bahwa tindakan seluruh anggota organisasi konsisten dengan tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif sehingga dapat menerapkan SPM yang sesuai untuk start-up XYZ. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyoroti pentingnya memformalkan tujuan perusahaan dengan menetapkan visi, misi, dan nilai inti perusahaan (belief system) dan kode etik perusahaan (boundary system) di start-up XYZ. Selanjutnya untuk memonitor kinerja dan tujuan organisasi, start-up XYZ menggunakan Balanced Scorecard sebagai diagnostic control system......This research aims to explain how Simons’ Four Levers of Control (4LOC) framework is implemented as management control system (MCS) in a startup. MCS is important in startup growth because it provides management infrastructure and helps founders or CEOs to ensure that all members’ actions are consistent with the company goal. This research uses a qualitative case study method so that a suitable MCS can be implemented for XYZ startup. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and literature review. The findings highlight the importance of formalizing company goals by establishing a company vision (belief system) and a company code of conduct (boundary system) in XYZ. Furthermore, to monitor organizational performance and goals, XYZ can use a Balanced Scorecard as a diagnostic control system."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem pengendalian manajemen menggunakan four levers of control pada perusahaan kontraktor minyak dan gas. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa belief system berupa visi dan misi selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan walaupun secara deskripif pernyataannya dinilai masih umum. Perusahaan jarang mengkomunikasikannya kepada karyawan dalam sebuah pertemuan. Boundary system dari etika kepegawaian telah membatasi perilaku kerja karyawan. Namun, batasan dari pedoman Pertamina menemui kendala pada proses progres pelaporan proyek dan penetapan klien. Pada diagnostic control system, karyawan mengetahui target yang ditetapkan pada indikator kinerja perusahaan. Namun, perusahaan belum maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau capaian kinerja secara aktual. Strategic uncertainties berasal dari perubahan isi pedoman Pertamina yang menyebabkan perubahan seperti penggantian standartisasi dan komponen item proyek hingga perubahan perangkat teknologi di mana supplier dan vendor yang dimiliki perusahaan belum tentu dapat memenuhinya secara cepat. Selain itu, force majeure akibat perubahan iklim dan pandemi Covid 19 telah mempengaruhi kelancaran kegiatan bisnis perusahaan. Interactive control system diimplementasikan dengan terbukanya manajemen puncak pada ide baru dari karyawan. Namun, inisiasi debate and dialogue masih bergantung pada instruksi dari manajemen puncak.......This study aims to analyze the implementation of a management control system using four levers of control in oil and gas contractor. This study uses a case study strategy and qualitative methods. Data was collected by means of interviews and documentation. This study shows that belief system in the form of a vision and mission is in line with the company's strategy and goals, although descriptively the statement is considered general. Companies rarely communicate it to employees in a meeting. Boundary system of staffing ethics has limited employee work behavior. The limitations of Pertamina's guidelines encounter obstacles in the project reporting progress process and client determination. Diagnostic system, employees know the targets set on the company's performance indicators. The company has not been maximal in conducting monitoring and evaluation in actual performance achievements. Strategic uncertainties stemmed from changes in the contents of Pertamina's guidelines which led to changes such as the replacement of standardization and component project items as well as changes in technology equipment where suppliers and vendors owned by company were not necessarily able to fulfill them quickly. Force majeure due to climate change and Covid 19 has affected the smooth running of the company's activities. Interactive system is implemented by opening up top management to new ideas from employees. Initiation of debate and dialogue depends on top management instructions."

"Efisiensi dalam segala bidang adalah perlu, termasuk di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Efisiensi BUMN mi pada saat-saat sekarang sangat perlu terutama karena peranan ekspor migas yang sudah tidak dominan lagi. Salah satu alat untuk mendukung efisiensi. adalah dengan penerapan Pengawasan Melekat (Waskat) disetiap BUMN. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan Waskat itu disalah satu BUMN.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, penelitian kepustakaan, yang diambil danliteratur kuliah, buku-buku terbitan dalam dan luar negeri, laporan-laporan dan peraturan-peraturan. Kedua, observasiyaitu dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Ketigawawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang penulisrasa cukup kompeten dengan topik yang dibahas didalam skripsi ini.Dari hasil penelitian dan observasi serta wawancara yang penulis laksanakan di Persero "X". Penulis berhasilmengumpulkan data-data mengenai sarana Waskat-nya dan sistem Pengawasan Atasan Langsung PT "X" tersebut. Secarakeseluruhan sarana Waskat di PT"X" sudah ada, tapi ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam saran Waskat tersebut.Misalnya di Struktur Organisasi yang sering terjadi perubahan sehingga menurut penulis dapat membingungkan para pegawainya.Dalam uraian jabatan untuk divisi Akuntansi khususnya untuk jabatan-jabatan Kepala Seksi dan Staf, terutama mengenaipersyaratan jabatannya. Mengenai pembinaan personil khususnya cara peni1ian atas pekerjaan kurang diketahui oleh orangyang bersangkutan. Dari hasil studi kepustakaan penulis juga mencoba mencari definisi yang cocok mengenai pengertianWaskat itu sendiri.Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Waskat itu memang dapat menunjang dalam efisiensi pengelolaan BUMN.Sedangkan pengertian Waskat itu sendlri adalah pengawasan secara menyeluruh yang bersifat terus-menerus oleh atasan,sebagai proses yang berlangsung secara vertikal, horisontal dan diagonal menurut tugas dan fungsi para pejabat, sertamerupakan satu sistem yang tertanam dalam organisasi yang bekerja dengan sendirinya tanpa adanya aktivitas dari luar.Waskat itu terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung dan Sistem Pengendal ian Manaj emen."

"Untuk lebih kompetitif perusahaan memeriukan metode manajemen terpadu yang dapat menjamin operasi berjalan efektif dan efisien. Saiah satu unsur pendukungnya adalah sistem biaya yang memiliki fungsi mernberikan informasi mengenai besaran pengeluaran selama berlangsungnya operasi.Activity-Based Costing (ABC) merupakan suatu sistem biayayang melihat bahwa proses produksi merupakan rangkaian akumulasi aktivitas di mana setiap aktivitas akan mengkonsumsi suniber daya perusahaan. Sedangkan Activity-Based Management (ABM) adaiah melakukan fungsi manajemen denganmelihat performa aktivitas sebagai dasar penilaiannya sehingga memungkinkan adanya perbaikan berkeianjutan (Continuous Improvement). Jadi ABM merupakan pengembangan lebih lanjut dari ABC yang fokusnya adaiah mellhat aspekmanajerial dari penerapan suatu sistem biaya yang selanjutnyaditujukan pada optimaiisasi fungsi manajemen."

"Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan.......In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery."

"ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade terakhir ini menunjukkanpeningkatan yang cukup baik. Peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakanmakro di bidang ekonomi seperti penggalakkan ekspor non migas, kemudahaninvestasi, pengembangan sumber daya manusia, deregulasi dan sebagainya. Dibidang investasi, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang menarik. untuk realokasi . industri. Persetujuan investasi yang diberikan oleh BKPM daritahun ke tahun juga menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Untuk itu,diperlukan berbagai sarana pendukung seperti sarana transportasi, listrik,telekomunikasi, air bersih, sarana jalan dan sebagainya agar mampu menjadipenunjang pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dicapai. Peningkatan investasi yang terjadi diikuti dengan meningkatnya populasikendaraan, sementara penambahan panjang jalan relatif lebih kecil. Pemerintahmenghadapi kendala dalam hal penyediaan dana untuk menambah panjang jalanyang ada. Urituk itu diambil suatu kebijakan yaitu membangun jalan tal yang dapatdioperasikan secara komersial. Pengelolaan jalan tol di Indonesia diserahkankepada sebuah BUMN, tetapi pemerintah juga membuka peluang kepada investorswasta untuk membangun dan mengoperasikannya. Minat investor swasta initernyata cukup baik dan saat ini bisnis jalan tol termasuk bidang usaha favorit. PT. "X" merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tolyang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Hal ini ditandai dari ruas jalan tol yangdikelola semakin lama semakin panjang. Dengan makin besarnya perusahaanmaka masalah-masalah yang muncul juga menjadi kompleks. Sistempengendalian yang diterapkan PT. "X" meliputi perencanaan jangka pendek yangdituangkan dalam anggaran tahunan. Sedangkan perencanaan strategikdituangkan dalam rencana jangka panjang yang mencakup periode lima tahun.Untuk melaksanakan sistem pengendalian tersebut, ditetapkan adanyapendelegasian wewenang dari manajemen yang lebih tinggi kepada levelmanajemen dibawahnya. Unit-unit kerja yang ada dikelompokkan ke dalamberbagai pusat pertanggungjawaban, dan cabang-cabang yang merupakan ujungtombak perusahaan ditetapkan sebagai profit center. Pengukuran kinerja yang dilakukan pada PT. "X" adalah penilaian prestasikerja pegawai yang dilakukan secara periodik dan berjenjang. Untuk kepalacabang penilaian dilakukan direksi. Fokus penilaian adalah sasaran kerja yanghendak dicapai seorang pegawai pada satu periode. Nilai prestasi yang diperolehkepala unit kerja merupakan cerminan dari rata-rata nilai akhir para manajerdibawahnya. Untuk perusahaan secara keseluruhan, penilaian kinerja dilakukansetiap akhir tahun buku berupa : (1) perbandingan antara realisasi dengananggaran dan (2) kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan perusahaan diukurdari nilai terbobot yang terdiri dari rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin,efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Penilaian kinerja ini dilakukan oleh auditoreksternal. Ditinjau dari sistem pengendalian manajemen, pengukuran ini belummencukupi untuk menilai prestasi kepala cabang maupun prestasi cabang secarakeseluruhan. Hal ini disebabkan penilaian kinerja tersebut tidak menggunakanlaba sebagai tolok ukur suatu profit center. Laba merupakan indikator penting dalam pengukuran kinerja suatu profitcenter. Diantara berbagai pengukuran kinerja untuk menilai pusatpertanggungjawaban, pengukuran kinerja efektivitas layak dipertimbangkan dalampenilaian kinerja cabang-cabang PT. "X". Pengukuran tersebut, disamping menilaikinerja . kepala cabang sebagai seorang manajer, juga menilai kinerja cabangsecara keseluruhan. Untuk keperluan ini daftar laba-rugi konvensional harusdisesuaikan ke dalam bentuk divisional. Berdasarkan laba-rugi divistonal tersebut,penilaian kinerja kepala cabang dapat dilakukan dari angka controllablecontribution. Sedangkan untuk cabang secara keseluruhan dapat dilakukan dariangka divisional controllable. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kinerja keduakepala cabang dan kinerja masing-masing cabang secara keseluruhanmenunjukkan hasil yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua kepala cabangmempunyai prestasi yang sama baiknya dalam mengelola sumber daya yangmenjadi tanggungjawabnya: Dengan menerapkan metode pengukuran kinerja ini,diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi pada para kepalacabang. Di sisi lain penilaian ini cukup adil dalam menilai prestasi yang diraih olehmasing-masing cabang. Pengukuran ini dapat melengkapi pengukuran yangselama ini telah dilaksanakan yaitu penilaian prestasi kerja kepala cabang.Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh internal auditor yang mempunyaitugas membantu direksi perusahaan dalam bidang pengawasan intern Pengukuran kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam sistempengendalian manajemen. Kinerja dari suatu unit usaha I pusatpertanggungjawaban akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.Oleh karena itu, manajemen harus memiliki acuan yang representatif dan handalagar pusat pertanggungjawaban dapat dievaluasi secara tepat dan obyektif.Kesimpulan tentang pelaksanaan penilaian kinerja unit-unit kerja di atas berikutsaran-saran yang telah diuraikan di muka semoga dapat menjadikan sistempenilaian kinerja . di PT "X" semakin baik, efisien dan efektif sebagai alatpengendalian manajemen."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dibutuhkannya Levers of Control (LoC) sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan menganalisis cara implementasi LoC sebagai SPM dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait Transfer Pricing pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, dan wawancara mendalam. Untuk menganalisis penyebab dibutuhkannya LoC sebagai SPM digunakan Teori Keagenan, dan rerangka yang digunakan dalam menyusun SPM tersebut adalah LoC. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi permasalahan keagenan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait TP dan ketidakmampuan SPM yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut sehingga menyebabkan perlunya LoC sebagai SPM. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, LoC dapat diterapkan pada Kanwil DJP Jakara Selatan II sebagai rerangka SPM untuk mengendalikan kegiatan pegawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait TP yang dilakukan oleh AR, karena LoC tidak hanya fokus pada penilaian kinerja saja, tetapi dapat memberikan keseimbangan antara kontrol dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan komitmen para AR selaku agent.......This study aims to find out the cause of the need for Levers of Control (LoC) as a Management Control System (MCS) and analyze how to implement LoC as an MCS in taxpayer compliance supervision activities related to Transfer Pricing at the South Jakarta II DGT Regional Office. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research strategy. For this reason, the research instruments used are document studies, questionnaires, and in-depth interviews. Agency theory is used to analyze the causes of the need for LoC as MCS, and the framework used in designing the MCS is LoC. This study found evidence that there were agency problems in taxpayer compliance supervision activities related to TP and the inability of the existing MCS to overcome these agency problems, which led to the need for LoC as MCS In addition, based on existing conditions, LoC can be applied to the South Jakarta II DGT Regional Office as a MCS framework to control taxpayer compliance supervision activities related to TP carried out by AR, because LoC does not only focus on performance appraisal, but can provide a balance between control and empowerment that can increase the capability and commitment of AR as agents."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum sistem pengukuran dan pengendalian kinerja bagi perusahaan kecil menengah khususnya pada perusahaan budidaya udang. Penelitian ini merupakan studi kasus pada divisi aquaculture pada PT. X. Hasil penelitian menemukan bahwa divisi aquaculture memiliki kekurangan pada perencanaan. Faktor kunci kusuksesan dalam pengelolaan industri udang terletak pada penerapan prosedur operasi standar tentang teknik budidaya yang benar dan manajemen yang baik. Fokus utama adalah pada pengendalian biaya. Untuk melakukan pengendalian digunakan sistem anggaran, analisa varians biaya pakan dan varians volume penjualan serta kerangka balanced scorecard sesuai dengan faktor kunci sukses dan daur hidup usaha agar mendapatkan pengukuran yang komprehensif......This thesis aims to obtain an overview of performance measurement and control systems for small and medium companies, particularly in shrimp farming company. This research is a case study on aquaculture division of PT. X. Results research found that division have a lack in planning. Key success factor in this business lies in application of standard operating procedures regarding proper aquaculture technique and good management. The main focus is to control costs. To control can use budget systems, variance analysis of costs and sales volume variance and balanced scorecard framework in accordance with the key success factors and business life cycle in obtain comprehensive measurement."