Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh informasi dan komunikasi pada proses manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pengaruh proses manajemen risiko terhadap kinerja berlangsung secara bertahap, yaitu melalui informasi dan komunikasi dan internal perusahaan. Penelitian ini juga menguji tahapan-tahapan tersebut. Pengambilan data dilakukan dalam bentuk penyebaran kuesioner. Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 82 responden dari 7 perusahaan yang berbeda yang beroperasi di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan metode Partial Least Square Smart-PLS 3.0 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peningkatan kinerja oleh proses manajemen risiko berlangsung secara bertahap, yaitu melalui informasi dan komunikasi dan internal perusahaan. Sehingga, informasi dan komunikasi serta internal perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Tanpa adanya kedua tahapan tersebut, proses manajemen risiko memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to test the impact of information and communication on risk management process for improving the company rsquo s performance. The impact of risk management process on performance is indirect, through information and communication and internal environment. This research also tests the impact of each component. The data were taken through a questionnaire. There are 82 samples in this research, consist of 7 different companies which operate in Indonesia. The data were analyzed by using Partial Least Square Smart PLS 3.0 . Based on the analysis, the impact of risk management process on company rsquo s performance is indirect. So, information and communication and internal environment have a positive impact on performance. Without those steps, the impact of risk management process on company rsquo s performance is negative.

Abstrak :
Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal. ......One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara indeks tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan sampel dari 200 perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Indeks tersebut terdiri dari 14 sub-indeks dalam mengukur kepatuhan tata kelola perusahaan merujuk kepada penelitian Tanjung (2020). Dengan menggunakan metode estimasi GMM (Generalized Method of Moments), hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tobin’s Q, namun memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. ......The purpose of this study is to determine the relationship between the corporate governance index and financial performance using ROA and Tobin's Q. This study using sample of 200 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period with the highest market capitalization. The index consist of 14 sub-indexes to measure corporate governance compliance referring to Tanjung (2020). Using the GMM (Generalized Method of Moments) estimation method, the results of this study indicate that the corporate governance index has a significant negative effect on Tobin's Q, but has an insignificant negative effect on ROA.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance (ESG), serta pengaruh moderasi dari ESG controversies dan board gender diversity terhadap risiko perusahaan di Indonesia. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, dan risiko sistematis. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 38 perusahaan di Indonesia untuk periode 2016-2020. Ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan tidak berpengaruh kepada risiko total dan risiko sistematis perusahaan di Indonesia. Selain itu, juga tidak terdapat pengaruh moderasi dari ESG controversy dan board gender diversity terhadap hubungan kinerja ESG terhadap risiko total dan risiko sistematis perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di Indonesia, mulai menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan yaitu ESG, namun hasil penelitian belum bisa menggambarkan apa hubungan antara kinerja ESG dengan risiko perusahaan akibat masih terbatasnya perusahaan yang mendapatkan nilai ESG dari Thomson Reuters. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk memulai dan meningkatkan kinerja ESG perusahaannya. ......This study aims to analyse the effect of environmental, social, and governance performance or what is now commonly referred to as environmental, social, and governance (ESG), also the moderating effect of ESG controversies and board gender diversity on corporate risk in Indonesia. ESG performance is measured using the ESG Score indicator created by Thomson Reuters. The risk indicators used are total risk and systematic risk. The sample in this study consisted of 38 companies in Indonesia for the 2016-2020 period. It was found that the company's ESG performance had no effect on the total risk and systematic risk of companies in Indonesia. In addition, there is also no moderating effect of the ESG controversy and board gender diversity on the relationship between ESG performance and the company's total and systematic risk. The results of this study can be empirical evidence that in Indonesia, starting to pay attention to the sustainability aspect, namely ESG, but the results of the study have not been able to describe the relationship between ESG performance and company risk due to the limited number of companies receiving ESG scores from Thomson Reuters. It is hoped that with this evidence, companies can be more motivated to start and improve their company's ESG performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan Pegadaian ditandai dengan meningkatnya penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan ekspansi dengan cara membuka cabang baru yang kesemuanya menuntut adanya tambahan sumber dana. Bertambahnya sumber dana membawa konsekuensi biaya modal yang meningkat. Agar peningkatan biaya modal ini tidak menambah resiko/beban keuangan perusahaan, maka dimungkinkan adanya perbaikan struktur keuangan Perum Pegadaian.

Penelitian ini menganalisis Kinerja Perum Pegadaian sebelum dan sesudah penerbitan obligasi terhadap. Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio-rasio yang menyangkut kinerja perusahaan dan perhitungan WACC ( Weighted Average Cost of Capital).

Secara umum kinerja perusahaan setelah penerbitan obligasi cenderung membaik hila dibandingkan kinerja sebelum penerbitan obligasi . Kenaikan pada WACC selalu diimbangi dengan kemampuan dari Perum Pegadaian untuk tetap menghasilkan laba bersih, baik dari ukuran ROE (Return On Equity) maupun ROA (Return On Assets), sehingga kinerja dari perusahaan selalu terjaga dalam kondisi yang baik.

Salah satu resiko yang dihadapi Perum Pegadaian adalah Resiko Pendanaan, yaitu dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, perusahaan menghadapi resiko berkurangnya sumber dana, sehingga kemampuan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Pegadaian. Sehingga menurut penulis Perum Pegadaian perlu melakukan pengkajian untuk mencari altematif sumber pendanaan lain. Sumber pendanaan tersebut dapat berbentuk surat berharga Saham. Untuk bisa menerbitkan saham, Perum Pegadaian harus berubah status dari Perum menjadi PT (Perseroaan). Perum Pegadaian juga bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk masalah pendanaan , misal perbankan dengan membantu menyalurkan Kredit Usaha Mikronya.

Abstrak :
Kelengkapan dokumentasi manajemen nyeri sebagai bukti pelaksanaan perawat profesional dan kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan manajemen nyeri sesuai standar. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hubungan konstitensi budaya organisasi yang dipersepsikan perawat pelaksana dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan (dokep) manajemen nyeri. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional diukur dengan kuesioner dan observasi dokep secara retrospektive. Hasil penelitian menunjukan perawat pelaksana mempersepsikan konsistensi budaya organisasi yang baik 64,8%. Kelengkapan total dokep manajemen nyeri 72,51% dan pada subvariabel pengkajian nyeri menunjukan rerata 7,07 (47,13%). Karakteristik perawat pelaksana pada jenis kelamin, status pernikahan dan tingkat pendidikan signifikan dengan kelengkapan dokep manajemen nyeri. Konsistsensi budaya organisasi dalam koordinasi dan integrasi signifikan dengan kelengkapan dokep manajemen nyeri pada aspek pengkajian p=0,037 (p=0,05), tetapi konsistensi budaya organisasi pada aspek nilai inti dan kesepakatan tidak signifikan. Kesimpulan bahwa membuktikan tidak ada hubungan signifikan konsistensi budaya organisasi dengan kelengkapan dokep manajemen nyeri, namun konsistensi budaya organisasi ada signifikan dengan kelengkapan dokep manajemen nyeri hanya pada aspek pengkajian p=0,036. Harapan rumah sakit dapat memprioritaskan peningkatan SDM pendidikan formal menjadi perawat profesional dan kompetensi sebagai tanggung jawab dan berfikir kritis dalam kelengkapan dokumentasi keperawatan khususnya dokep manajemen nyeri. ......Complete documentation of pain management is the proof of implementation of the professional nurse and competency in administering nursing care of pain management in accordance with the standard. The purpose of the research is to identify the correlation of consistency of organizational culture which is perceived by the acting nurse with complete nursing documentation of pain management. This research applies the method of cross sectional which is measured by questionnaire and observation of nursing documentation in retrospective manner. The result of research indicate that the acting nurse perceive the consistency of organizational culture of 64.8%. Total complete nursing documentation of pain management is 72.51% and, the sub variable of pain assessment indicate the average of 7.07 (47.13%). The characteristic of acting nurse in sex, marital status and level of education is significant with complete nursing documentation of pain management. The consistency of organizational culture in the coordination and integration is significant with complete nursing documentation of pain management in the aspect of assessment p=0.037 (p=0.05), but the consistency of organizational culture in the aspect of core value and consensus is not significant. The conclusion proves that there is no significant correlation between the consistency of organizational culture with the complete nursing documentation of pain management. However, the consistency of organizational culture is significant with the complete nursing documentation of pain management only in the aspect of assessment p=0.036. The expectation of hospital is to prioritize the improvement of human resources of formal education to become professional nurse and competency as responsibility, and have critical thought in the complete nursing documentation, specifically the nursing documentation of pain management.

Abstrak :
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Salah satu pemanfaatan tenaga nuklir adalah penggunaan radiasi untuk mengiradiasi suatu bahan dengan tujuan sterilisasi, pengawetan atau polimerisasi dalam fasilitas iradiator. Peraturan BAPETEN terkait fasilitas iradiator telah diperbarui dari yang sebelumnya No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 menjadi No. 3 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut Budaya Keselamatan menjadi poin baru dalam Persyaratan Manajemen yang wajib diwujudkan oleh pemegang izin. Penelitian ini bermaksud untuk mengukur tingkat kematangan budaya keselamatan di sebuah fasilitas iradiator. Model budaya keselamatan akan menggunakan model yang dikembangkan IAEA yaitu 5 karakteristik budaya keselamatan yang terbagi menjadi 37 atribut budaya keselamatan. Tingkat kematangan budaya keselamatan yang digunakan pada penelitian ini mengacu dari tingkat perkembangan budaya keselamatan yang dikembangkan oleh BATAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) akan digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan budaya keselamatan dan pendekatan skala likert akan digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik budaya keselamatan yang kuat dan karakteristik budaya keselamatan yang perlu untuk ditingkatkan. Dari hasil analisis dengan pendekatan AHP didapatkan hasil penilaian tingkat kematangan budaya keselamatan belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Berdasarkan data-data penelitian, fakta lapangan dan membandingkan dengan penelitian serupa sebelumnya pada fasilitas instalasi nuklir serta penilaian dari inspektur keselamatan nuklir sebagai perspektif eksternal, peneliti menetapkan tingkat kematangan budaya keselamatan PT X masuk dalam kategori Tahap 2 yaitu Kinerja keselamatan yang baik menjadi tujuan organisasi. Dari hasil analisis dengan pendekatan skala likert diketahui bahwa Akuntabilitas Keselamatan menjadi karakteristik yang paling kuat dan karakteristik yang perlu untuk ditingkatkan diantaranya Kepemimpinan dalam keselamatan, Keselamatan terintegrasi pada seluruh kegiatan dan Keselamatan didorong pembelajaran. Peneliti merekomendasikan PT X untuk mulai mengembangkan SMK3 agar konteks keselamatan tidak hanya berfokus pada keselamatan radiasi tetapi bisa lebih luas menjadi keselamatan secara umum, perlu adanya dokumentasi pelaksanaan sharing session terkait keselamatan secara umum dan menyelenggarakan pelatihan soft skill. ......The utilization of nuclear power in Indonesia has developed rapidly. One of the utilizations of nuclear power is the use of radiation to irradiate a material with the purpose of sterilization, preservation or polymerization in the irradiator facility. Bapeten regulations related to irradiator facilities have been updated from previously No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 to No. 3 of 2020. In that regulation the safety culture is a new point in management requirements that must be realized by the permit holder.

This study intends to measure the level of maturity of the safety culture in an irradiator facility. The cultural model of safety will use the model developed by IAEA, namely 5 characteristics of the cultural safety which is divided into 37 attributes of safety culture. The level of maturity of the safety culture used in this study refers to the level of safety culture developed by Batan. This research uses descriptive analysis methods. The Analytic Hierarchy Process (AHP) approach will be used to analyze the level of maturity of safety culture and the Likert scale approach will be used to identify the characteristics of a strong safety culture and the characteristics of a safety culture that needs to be improved. From the results of the analysis with the AHP approach, the results of the assessment of the level of safety culture have not reflected the actual value. Based on research data, field facts and comparing with previous research in nuclear installation facilities and the assessment of nuclear safety inspector as an external perspective, researchers set the level of maturity of PT X's safety culture into the category of stage 2, namely good safety performance becomes an organizational objective. From the results of the analysis with the likert scale approach it is known that "Accountability for safety” is the most powerful characteristics and characteristics that need to be improved including “Leadership for safety”, “Safety is integrated into all activities” and “Safety is learning driven”. Researchers recommend PT X to start developing SMK3 so that the safety context does not only focus on radiation safety but can be broader into general safety, the need for documentation of the implementation of sharing sessions related to safety and organizing soft skills training.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti hubungan CEO tenure terhadap manajemen laba. Penelitian ini berargumen bahwa CEO melakukan manajemen laba pada saat awal menjabat dibandingkan tahun tahun setelahnya. Selain itu variabel corporate governance juga diteliti sebagai variabel pemoderasi terhadap manajemen laba yang dilakukan pada saat awal menjabat. Sampel penelitian adalah 113 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 2014. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif signifikanantara tahun awal CEO menjabat dengan manajemen laba akrual pada model Kothari 2005 dan hubungan negatif signifikan dengan manajemen laba riil pada model Roychowdhury 2006. Tahun awal merupakan tahun pertama CEO menjabat angka ini diambil dari nilai median sampel dibagi dua. Sebaliknya apabila melibatkan variabel corporate governance sebagai pemoderasi hubungan positif antara CEO tenure dan manajemen laba akrual menjadi tidak signifikan Untuk tahun terakhir CEO menjabat secara penuh tidak ditemukan hubunganyang signifikan namun ketika tahun awal dimasukkan sebagai kontrol hasilnya menjadi signifikan. ......This research examines changes in CEO's incentive to manage their firms reported earning during their tenure. Earnings management is found in the early year than in the later years of CEOs rsquo service and this relation is less pronounced for firms with greater external and internal monitoring with good corporate governance. The samples of this research are 113 non financial listed companies on Indonesian Stock Exchange in 2004-2014 periods. The results show a significant positive correlation between early year of CEO served with accrual earning management on Kothari's model 2005 and a significant negative correlation with real earning management on Roychowdhury model 2006. Early year is the year which median sample of CEO tenure divided in two Conversely if corporate governance was included as moderating variables the relationship becomes insignificant on accrual earning management Accrual and real earning management is found in CEO's final year but this result obtained only aftercontrolling early year of service.