Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Mahabbah dan Iffah terhadap kepuasan pernikahan long distance marriage. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 52 responden yang menjalani long distance marriage. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Multiple Regression (uji regresi berganda) dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara varian variabel mahabbah dan iffah terhadap kepuasan pernikahan long distance marriage dengan nilai kontribusi independent variable (IV) terhadap dependent variable (DV) sebesar 0,525atau 52,2% dan sisanya sebesar 47,5% berasal dari variabel atau faktor lain. Adapun nilai signifikansinya 0.000 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Dari ke 8 varian variabel mahabbah dan iffah, terdapat 3 yang memiliki pengaruh signifikan yang tinggi terhadap kepuasan pernikahan long distance marriage sebagai DV, yaitu menjaga diri dari khianat sebesar 31,5%; menjaga diri dari zina sebesar 11,2% dan menahan diri dari penzaliman sebesar 5%, sedangkan yang lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan long distance marriage.

---

This study aims to determine the influence of mahabbah (love) and iffah (chastity) on quality of marital satisfaction among individual long distance marriage in Indonesian Muslim population. Using quantitative methods, this research called 52 respondents by paper based and online questionnaire. Data analyzed using multiple regressions with the significant level of 5%.The result shows that there are significant influence between variances variables of love and chastity to the marital satisfaction among individual long distance marriage. Love and chastity contributing 52,5% to the higher score of marital satisfaction in this research which's use RDAS (revised dyadic adjustment scale, 1995) by Busby, Christensen, Crane, & Larson. From 8 variances variables of love and chastity, there are 3 variances has significant influence to the dependent variable, marital satisfaction. Variance variable avoiding perfidy 31,5%, variance variable keep away from fornication 11,2% and variance variable refrain the despotic 5%, while others do not have significant influence to higher score of marital satisfaction."

"ABSTRAKRumah tangga terdiri atas sekumpulan individu dengan preferensi yang berbedabedayang mana terkadang memicu terjadinya konflik. Melihat semakin tingginyaindependensi kaum wanita, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanahubungan antara semakin tingginya bargaining power wanita terhadap stabilitaspernikahan. Hipotesis dari studi ini diuji menggunakan data survei dari 752 wanitayang sudah menikah mengenai siapa yang menentukan pengeluaran dalam rumahtangga dan kejadian konflik. Pendekatan game theory dan estimasi ekonometrikdigunakan untuk menganalisis pengaruh dari bargaining power wanita terhadapinstabilitas dalam rumah tangga. Berdasarkan Nash Equilibrium, hubungan antarabargaining power wanita dan instabilitas pernikahan bisa positif maupun negatifbergantung dari tingkat bargaining power wanita. Studi ini menemukan bahwahubungan antara bargaining power wanita dan instabilitas pernikahan mengikutipola kurva berbentuk U. Studi ini juga menemukan bahwa instabilitas cenderunglebih tinggi pada rumah tangga di mana isteri pernah bercerai sebelumnya,pasangan memiliki perbedaan agama dan suku, dan pernikahan terjadi karenaalasan-alasan lain seperti menikah karena kecelakaan. Penemuan dari studi inidiharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam seputarhubungan antara bargaining power pria dan wanita karena hal tersebut dianggapsebagai perilaku rumah tangga.

---

ABSTRACTHousehold is a collection of individuals with differing preferences which oftenresults in cooperation at one end and conflict at the other end. Considering thegrowing independence of women, this study seeks to examine the relationshipbetween higher women?s bargaining power and the instability within family. Thehypotheses from this research are tested using a survey from 752 married womenregarding who decides over the use of household expenditure and the occurrenceof conflict. Both game theoretic model and econometric estimations are applied toanalyze the relationship between women?s intra-household bargaining power andconflict. According to Nash Equilibrium derived from mixed strategy, therelationship of women?s relative intra-household bargaining power can be bothpositive and negative depending on the level women?s bargaining power index.This study confirms the U-shaped curve relationship between women?s intrahouseholdbargaining power and conflict. Other substantive findings areinstability tends to be higher when the wives? have experienced divorce, spouseshave different ethnicity and religion, and marriages were united because of otherpossible reasons (e.g. married by accident). The findings of this research areexpected to give deeper understanding regarding the relations of bargaining powerbetween men and women as it considered as household behavior."

"ABSTRAKDalam peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, Pemerintah telah melakukan penetapan tarif nikah. Peningkatan tarif pencatatan nikah dapat berpengaruh pada jumlah pernikahan yang tercatat di KUA.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui pengaruh tarif nikah terhadap jumlah pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel metode Fixed Effect. Pengaruh kebijakan kenaikan tarif nikah akan menurunkan jumlah pernikahan di Indonesia. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Perkapita setiap provinsi tidak mempengaruhi banyaknya jumlah pernikahan.

---

ABSTRACTIn the improvement of services or refer the marriage registration, the Government has nikah tariff setting.Improved recording rates of marriage can affect the number of marriages recorded at KUA. This study was conducted to determine the effect of marriage rates to the number of marriages in Indonesia. This study uses panel data methods Fixed Effect. The influence policies marriage rate increase will decrease the number of marriages in Indonesia. While the Gross Regional Domestic Product GDP per capita each province does not affect the number of marriages."

"Sejak pandemi COVID-19, tidak ada kedatangan turis Arab di Puncak, Bogor. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan perekonomian, terutama di Desa Tugu. Penelitian ini membahas tentang praktik kawin kontrak di Desa Tugu. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi  masyarakat dan UUD terhadap kawin kontrak, bagaimana eksistensi kawin kontrak saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketiadaan kawin kontrak di Desa Tugu saat pandemi COVID-19. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Teori yang digunakan penelitian adalah teori kawin kontrak menurut Al-Ghazali, teori perilaku menyimpang milik Robert M.Z, dan teori persepsi dari Thoha. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu praktik kawin kontrak termasuk sebagai salah satu perilaku penyimpangan karena melanggar norma sosial, hukum, dan agama. Selama pandemi, praktik kawin kontrak sudah tidak pernah terjadi lagi karena tidak ada kedatangan turis Arab ke Puncak, Bogor. Ketiadaan kawin kontrak bukan hanya memberikan dampak penurunan ekonomi kepada wanita pelaku, tetapi berdampak juga pada beberapa sektor yang ada di kawasan Desa Tugu, seperti travel, tukang ojek, penyewaan villa, dan pedagang sekitar.

---

Since the COVID-19 pandemic, there have been no Arab tourist arrivals in Puncak, Bogor, which has an impact on the poor economy, especially in Tugu Village. This study discusses the practice of contract marriage in Indonesia Tugu Village, Puncak, Bogor.   The problem that will be discussed in this research is about how the existence of contract marriages during the COVID-19 pandemic and what are the impacts of not getting married contract in Tugu Village during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach and descriptive-amalitis method with data collection techniques, namely interviews and observations. Theory used on this research is the contract marriage theory according to Al-Ghazali, Robert M. Z's theory of deviant behavior, the theory of perception and Thoha. This study obtained the results that the practice of contract marriage is included as one of the social deviation because it violates social, legal, and religious. During the pandemic, the practice of mating the contract has never happened again because there are no single Arab tourists coming to Puncak, Bogor. The absence of contract marriages not only have an impact on the economic decline for female perpetrators, but also have an impact in several sectors in the Tugu Village area, such as travel, motorcycle taxi drivers, villa rentals, and so on social workers around."

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama dan ras. Namun dalam hal perkawinan yang antara mereka yang berbeda agama, ternyata Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran. Meskipun pendapat yang lazim diterima dari para pakar hukum adalah bahwa UU Perkawinan tidak menghendaki perkawinan beda agama, tidak menyurutkan pasangan yang berbeda agama untuk tetap mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Berbagai cara dilakukan agar perkawinan dapat dicatatkan dan mendapat pengakuan dari Negara. Salah satu cara yang akhir-akhir ini ditempuh oleh banyak pasangan yang berbeda agama adalah melangsungkan perkawinan dengan difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina yang mengakui sahnya perkawinan beda agama.Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah perkawinan beda agama yang difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina dapat dicatatkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan upaya yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan dengan difasilitasi Yayasan Wakaf Paramadina agar perkawinannya dapat dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait.Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina tidak dapat dicatatkan di baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil, namun apabila mereka mempunyai bukti pengesahan perkawinan dari agama dan kepercayaannya selain agama Islam, maka perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kemudian untuk masa yang akan datang, berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang untuk dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Indonesia, yakni melalui penetapan pengadilan.

---

The Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is acknowledged as the unification of the law in term of marriage that is applied to all Indonesian citizens that are consist of different ethnics, religions as well as races. However, it is found out that the Law did not regulate explicitly things about marriage between people from different religious background. This in turn brings about consequence in form of various interpretation of the vague condition. Even though the majority of legal experts hold that The Law concerning Marriage does not acknowledge any marriage between two different religious backgrounds, there are yet still some of such couples pursue further their interest under the marriage institution. Among many ways they take for this purpose, getting them-selves under religious ceremony held by Yayasan Wakaf Paramadina, which acknowledges the validity of such marriages, is one of the most renowned alternatives. In this research paper, the writer seeks to find out whether the marriage ceremony held by Yayasan Wakaf Paramadina, as well as the effort conducted by the couples from different religious background can be registered according to the positive law.The research applies the juridical-normative method, since it refers to the laws that regulate matters concerning marriage and marriage registration. Meanwhile the data utilized are secondary ones, in form of literatures, which further supported by the result of in-depth interview with the respondents.It is eventually concluded that any marriage happens between two persons from two different religious backgrounds that is held under the supervision of Yayasan Wakaf Paramadina cannot be registered in either Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) or Office of Civil Registration (Kantor Catatan Sipil). However if they have an acknowledgement certificate validating the marriage from their respective religion authority, then the marriage shall be registered in the Office of Civil Registration. In addition, the recent implementation of the Law Number 23 Year 2006 concerning Demography Administration has further advanced in the opportunity to such couples to register their marriage in the concerned authorities in Indonesia, that is by court order."

"ABSTRAKDeklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) merupakan akardari instrument hak asasi manusia internasional. Dalam DUHAM dapat dibagidalam tiga kelompok besar pengaturan yaitu: hak sipil dan politik, hak ekonomi,social dan budaya, dan ketentuan penutup. Dalam tingkat nasional banyaknegara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalamUndang-Undang Dasar mereka. Dalam hal ini Indonesia telah mengadopsinilai-nilai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-UndangDasar 1945 adalah mengenai perkawinan. Dalam hal perkawinan, masyarakatmenyoroti pengaturan mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 16 ayat (1)DUHAM, perkawinan karena perbedaan agama bukan merupakan suatupenghalang. Tetapi dalam pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia,yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahuh 1974 tentangPerkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat (2) bahwa Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sehingga terdapat perbedaan antara DUHAM dengan UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan.Berdasarkan kenyataan bahwa di Indonesia banyak yang melakukanperkawinan beda agama, hal ini disebakan karena interaksi sosial yang luas,pada hal dalam pengaturannya, perkawinan tersebut dilarang.Dalam hal penegakan hak asasi manusia, setiap negara yangberdaulat mempunyai hak untuk menafsirkan pelaksanaan dari nilai-nilai hakasasi manusia yang tercantum dalam DUHAM. Penerapan hak asasi tersebutdisesuai dengan kondisi latar belakang masyarakat dalam suatu negaratersebut, budaya, adat istiadat, moral, dan nilai-nilai agama yang diyakinidalam suatu negara tersebut. Sehingga tidak dapat dilaksanakan secaramutlak nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam DUHAM. Sehinggapengaturan mengenai perkawinan beda agama yang dilarang dalam UU No. 1Tahun 1974 jik a dilihat dari perspektif HAM tidak melanggar hak asasimanusia."

"ABSTRAKDispensasi perkawinan usia anak merupakan suatu bentuk pengecualian terhadapbatas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan lebih lanjutmengenai dispensasi perkawinan tidak tercantum di dalam peraturan perundangundanganIndonesia manapun. Pada praktiknya, dalam menangani perkaradispensasi perkawinan usia anak, hakim menggunakan keyakinan hakim sebagaipertimbangan untuk mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan. Sebagaipenegak hukum, segala penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim padadasarnya harus sesuai dengan pandangan masyarakat di wilayah hukum tersebut.

---

ABSTRACTChild marriages dispensation is a form of exception to the minimum age limit tobe able to marriage in Act No. 1 of 1974 regarding to Marriage. Furtherprovisions concerning the marriage dispensation is not listed in any regulation inIndonesian. In practice, in handling child marriages dispensation cases, the judgesuse the judge's conviction as a consideration for the determination of marriagesdispensations. As law enforcer, all the determination and decision issued by thejudge basically should be in accordance with the views of society in thejurisdictions."