Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM, 2007

R 347.016 UND

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Rizkikha Dwi Dharma, author

Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45362

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Panca Putra Setiawan, author

Tinjuan yuridis terhadap penahanan dokumen yang dititipkan kepada notaris studi kasus putusan majelis pengawas notaris tanggal 01 Februari 2011 Nomor: 06/Pts/MPW.JKT/II/2011 = Juridical Review Against Documents Detention has entrusted to Notary Case Study of The Council of Region Supervision of Notary Decision, dated February 1, 2011 Number 06 / Pts / MPW.JKT / II / 2011

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris dituntut peka, jujur, adil dan transparan. Profesi Notaris yang dikenal dalam masyarakat adalah profesi yang dianggap sebagai profesi yang terhormat karena profesi ini bertugas melayani masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45152

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Biandari Ratih Hanggarwati, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan majelis pengawas pusat notaris atas perkara yang sama dengan dua putusan yang berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013)= Juridical review of central supervisory assembly decisions on a case with two different decisions Study on Decision Number 04/B/Mj.PPN/2012 and Decision Number 07/B/Mj.PPN/V/2013) / Biandari Ratih Hanggarwati

ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42455

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hellena, author

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh notaris dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan atau perdata (tinjauan yuridis pada putusan No 1611/ Pid.B/ 2011/ PN. Jkt. Sel) = The misuse of authority committed by a notary can indicated occurrence criminal and or civil actions (judicial review in decision No 1611/ Pid.B /2011/ PN. Jkt. Sel )

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan khusus yang diamanahkan oleh Negara dan tidak dapat digantikan oleh profesi lain atau pejabat umum lainnya. Bila Notaris melakukan penyalahgunaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan dari masyarakat dan dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan perdata. Hal ini tidak hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratyan Noer Hartiko, author

Kewenangan notaris menolak memberikan salinan akta sesuai undang-undang jabatan notaris dan etika profesi notaris: analisa putusan majelis pengawas pusat No. 01/B/MJ.PPN/2006 = Notary authority to refuse to provide a copy of the deed according to the notary profession law and notary professional ethics analysis of the central supervisory council decision No. 01/B/MJ/PPN/2006 / Ratyan Noer Hartiko

Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46220

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lailathul Hadiza, author

Penggunaan biro jasa menurut kode etik notaris = Use a service bureau according to the code of conduct notary / Lailathul Hadiza

ABSTRAK
Nama : LAILATHUL HADIZANPM : 1406656964Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik Notaris Bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antara notaris untuk mendapatkan klien. Oleh karena itu, sebagian notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien salah satunya menggunakan jasa dari biro jasa sebagai perantara...

2017

T47333

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Hamidah, author

Tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 39/PDT.G/2012/PN.Im) = Responsibilities of the temporary land deed officer in making a purchase land deed which has legal defact jucicial review to Indramayu District court's verdict Number 39/PDT.G/2012/PN. Im) / Rahmi Hamidah

ABSTRAK
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, maka untuk membantu tujuan pemerintah tersebut, diberikanlah kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT untuk membuat akta tanah yang akan menjadi dasar pendaftaran tanah. Camat sebagai pejabat pemerintah dapat diangkat menjadi...

2017

T47385

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Yoritomo, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik = Legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed

Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47016

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farina Tadjoedin, author

Lembaga-lembaga penegak kode etik notaris dan tata cara penegakan/pemeriksaannya = The establishing institutions of the code of ethics for notary and the procedures of establishing inspecting / Farina Tadjoedin

ABSTRAK
Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, Notaris diawasi oleh 3 tiga lembaga penegak, yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap...

2017

T46896

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian