Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang terjadi sejak lull tahun 1997, berdampak pada memburuknya kinerja lembaga keuangan, khususnya perbankan. Hal tersebut telah menyebabkan dunia usaha mengalami kesulitan pendanaan. Namun dalam kondisi krisis tersebut, masih terdapat beberapa lembaga keuangan yang mampu bertahan, salah satunya adalah Perum Pegadaian. Dalam masa krisis ini, Perum Pegadaian justru mendapat peluang yang besar. Hal ini terjadi karena nasabah yang biasanya memanfaatkan perbankan sebagai sumber dana pembiayaan, sekarang beralih ke Perum Pegadaian. Nasabah Perum Pegadaian biasanya golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, tapi saat krisis ini terjadi justru semua lapisan masyarakat memanfaatkan jasa Pegadaian. Dengan meningkatnya nasabah Perum Pegadaian, menimbulkan permasalahan bagi Perum Pegadaian, yakni Perum Perum Pegadaian tidak mampu memberikan kredit (pinjaman) kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disebabkan modal Perum Pegadaian yang terbatas dan kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal dari luar. Dengan keadaan tersebut di atas, maka Perum Pegadaian terpaksa menurunkan plafon pinjaman yang dibutuhkan masyarakat, yang semula pinjaman yang diberikan maksimal Rp. 20 juta, diturunkan menjadi Rp. 5 juta. Dengan penurunan plafon ini diharapkan ada pemerataan pinjaman kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi pada awal tahun 1999, Perum Pegadaian mampu lagi memberikan kredit pinjaman sesuai dengan plafon maksimal Rp. 20 juta. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan kinerja keuangan dan kemampuan Perum Pegadaian melaksanakan fungsinya. Untuk mengukur kinerja keuangan digunakan Analisis Rasio Keuangan, Analisis EVA, dan Penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 862 Tahun 1992. Sedangkan untuk mengukur kemampuan Perum Pegadaian dalam melaksanakan fungsinya, digunakan 9 (sembilan) tolak ukur sesuai dengan kegiatan Perum Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan. Adapun tolak ukur tersebut adalah jumlah pinjaman yang diberikan, jumlah nasabah, jumlah barang jaminan, laba, jumlah aset, jumlah pendapatan (omset), jumlah kantor cabang dan jumlah karyawan. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa Perum Pegadaian termasuk perusahaan yang sehat sekali dan mempunyai nilai tambah ekonomi serta tetap mampu melaksanakan fungsinya dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Namun kelemahan Perum Pegadaian saat ini adalah besarnya hutang jangka panjang (obligasi) yang membebani biaya yang cukup besar untuk pembayaran bunga obligasi.

Abstrak :
Saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 235 juta orang dimana 37,3 jiwa adalah penduduk miskin. Dalam mengatasi kesulitan hidupnya, penduduk miskin tersebut membutuhkan bantuan kredit secara cepat dan mudah. Sedangkan akses mereka yang terdekat dan tercepat adalah rentenir yang dapat memberikan tingkat bunga kredit sangat tinggi sekitar 60%-300% pertahun. Mereka tidak dapat memasuki akses perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan alasan yaitu prosedur yang rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Perum Pegadaian berusaha untuk memberantas rentenir melalui ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang terutama di daerah yang banyak terdapat rentenir. Hal inl sesuai motto Perum Pegadaian yaitu `Mengatasi Masalah Tanpa Masalah'. Diharapkan nasabah dapat dengan mudah dan cepat memperoleh kredit dengan menitipkan barang jaminan berupa barang bergerak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat sewa modal yang lebih rendah daripada rentenir. Sejak 1 April 1990 status Pegadaian berubah dari Perusahaan Jawatan berubah menjadi Perusahaan Umum. Perum Pegadalan berusaha untuk membawa core bussiness nya menjadi profitable motive. Perum Pegadaiansalah satu BUMN yang memiliki hak monopoly by law tentunya menjadi monopolist yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar atau Market Power. Kecenderungan market powerful tersebut sangat dirasakan terutama sejak masa krisis moneter. Dengan semakin besarnya market power ini Perum Pegadaian akan berusaha untuk mempertahankan hak monopolinya. Sesuai dengan Misi Perum Pegadaian yaitu `Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan' maka Perum Pegadaian terikat pada Public Services Obligation. Jadi walaupun Perum Pegadaian memiliki hak monopoly by law dan market power yang semakin besar, Perum Pegadaian tidak meninggalkan Misi perusahaan. Hal ini terbukti dimana Perum Pegadaian tidak mengeksploitasi kemampuan nasabah dengan cara menetapkan tingkat sewa modal yang relatif stabil sejak 1990-2002 dan berusaha untuk menurunkan biaya-biaya operasional, salah satunya adalah spread margin. Perum Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang sehat dengan core business jasa kredit gadai menetapkan barang jaminan/collateral berupa emas/perhiasan akan sangat menarik dan mendorong para investor untuk berlomba-lomba menanamkan uangnya di Perum Pegadaian, sebagal salah satu sumber modal kerja Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai monopolist dalam industrinya, tidak dapat menjadi pemain tunggal dalam lembaga keuangan mikro. Perum Pegadaian akan menghadapi para pesaing yang sama-sarna memasuki masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Para pesaing yang terdekat adalah BRI Unit Desa dan BPR. Kedua pesaing ini memberikan tingkat bunga yang lebih murah daripada Perum Pegadaian dengan fasilltas yang lebih baik didukung dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Agar keberadaan Perum Pegadaian tetap dirasakan di masyarakat sekaligus sebagai salah satu pesaing dalam lembaga keuangan mikro, Perum Pegadalan bisa bersaing dalam meningkatkan mutu pelayanan maupun memperbanyak jenis-jenis produknya agar menarik antara lain jasa kredit-gadai gabah.

Abstrak :
Awal dari perubahan yang mendasar dari sistem ekonomi Indonesia di masa penjajahan berkaitan erat dengan tiga faktor. Pertama, diberlakukannya mata uang gulden sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Hindia Belanda. Hal ini menandai terciptanya kesatuan ekonomi dari Pax Neerlandica yang merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda di Hindia Belanda, yang berpusat di Batavia. Kedua, Undang-Undang Agraria yang mulai diberlakukan pada tahun 1870 telah mengubah sistem pemilikan tanah secara komunal menjadi pemilikan tanah secara individual. Undang-Undang Agrania tersebut, di satu pihak membuka kemungkinan bagi penduduk untuk memperoleh uang tunai dengan cara menyewakan tanah mereka kepada pihak lain (antara lain pengusaha-pengusaha perkebunan) selama 75 tahun; namun di lain pihak undang-undang ini juga memberikan akses kepada para pengusaha untuk mendapatkan tanah bagi usaha mereka. Ketiga, diberlakukannya beberapa jenis pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang tunai, dan bukan lagi dalam bentuk in natura atau kerja fisik. Dengan demikian, rakyat dipacu untuk memperoleh uang tunai guna mencukupi bermacam-macam kebutuhan. Ketiga faktor tersebut telah mendorong lahirnya proses monetisasi, yaitu melembaganya uang sebagai nilai tukar atau ukuran nilai terhadap barang, harta kekayaan dan upah kerja di dalam kehidupan masyarakat di wilayah Hindia Belanda. Secara sederhana, proses monetisasi adalah perubahan dari sistem ekonomi "tradisional" yang lebih bertumpu pada perdagangan barter menuju ke sistem ekonomi "modern" yang lebih menekankan kepada penggunaan uang di dalam lalu lintas perdagangan dan kehidupan perekonomian (Djojohadikusumo, 1989: 2). Dengan demikian salah satu proses peralihan dari perekonomian tanpa uang ke perekonomian uang terjadi dengan diberlakukannya mata uang gulden sebagai alat tukar resmi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kemampuan dari anggota-anggota masyarakat untuk memiliki mata uang gulden tidaklah sama. Agaknya kemampuan untuk memiliki uang gulden tersebut sedikit banyak tergantung kepada status sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat. Secara garis besar, terdapat tiga kelas berdasarkan kemampuan ekonomi dan keuangan masyarakat. Ketiga kelas itu adalah kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Kelas atas terdiri dari para orang kaya raya berdasarkan keturunan atau pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda (priyayi). Kaum priyayi ini memiliki hak-hak istimewa, baik yang mereka peroleh berdasarkan kedudukan mereka di dalam aparat pemerintah kolonial Belanda maupun berdasarkan tradisi seperti mendapatkan upeti dari bawahan. Tradisi ini masih tetap berlangsung meskipun pemerintah Hindia Belanda telah memberikan gaji kepada mereka. Upeti ini merupakan semacam pajak tradisional yang harus dibayar oleh rakyat di samping pajak resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa Barat dan pribumi juga termasuk dalam golongan kelas atas ini. Kelas menengah terdiri dari para pejabat tingkat lokal, para pedagang, saudagar, tuan tanah, rentenir (pemberi pinjaman uang dengan bunga yang tinggi), serta para lurah dan para pembantunya (aparat pamong-praja desa). Sedangkan kelas bawah terdiri dari para petani kecil, buruh, kuli pabrik dan perkebunan, para pekerja kasar dan tukane serta orangorang miskin.

Abstrak :
Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur guna menjamin pelunasan hutangnya adalah gadai atas saham. Gadai atas saham sebagai jaminan kebendaan memberikan beberapa kelebihan, antara lain karena mempunyai sifat droit de preference dan droit de suite. Selain itu, sebagai pemegang hak jaminan dan hak kebendaan, bila debitur wan prestasi, penerima gadai saham berhak dan berwenang untuk menerima pembayaran piutang mendahului dari kreditur konkuren lainnya (hak preferen) dan dapat menjual atas kekuasaannya sendiri saham yang digadaikan (hak parate eksekusi). Dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4/1998 pada tanggal 9 September 1998 timbul permasalahan mengenai apa akibat hukum yang terjadi terhadap pemegang gadai saham apabila pemberi gadai pailit dan mengenai sejauh mama pelaksanaan hak dan kewenangan pemegang gadai saham bila si pemberi gadai pailit menurut prinsip umum jaminan dalam KUH Perdata, perjanjian gadai saham dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, putusan pailit terhadap pemberi gadai tidak berpengaruh terhadap kreditur pemegang gadai saham, pemegang gadai saham tetap dapat melaksanakan kewenangannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; kedua, pelaksanaan kewenangan pemegang gadai saham menurut KUH Perdata dapat dilaksankan kapan saja, pelaksanaan kewenangan tersebut di dalam perjanjian gadai saham mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut UU Kepailitan pelaksanaan kewenangan tersebut diberi batasan-batasan dengan adanya pengaturan mengenai (i) masa penangguhan selama 90 hari; (ii) jangka waktu pelaksanaan eksekusi selama dua bulan; dan (iii) kewenangan kurator untuk meminta pemegang gadai untuk menyerahkan saham yang digadaikan untuk dijual oleh kurator. Tidak ada ketentuan yang jelas memberikan perlindungan kepada pemegang gadai saham untuk memperoleh hak preferen atas pelunasan piutangnya, bila saham yang digadaikan telah diserahkan kepada kurator dan dijual oleh kurator.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik. ...... This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties.

Abstrak :
Sebagai suatu sistem Pegadaian memiliki seperangkat unsur-unsur seperti uang, pegawai, peraturan, administrasi dan pelelangan. Sedangkan sistem perekonomian golongan lemah unsur-unsur kekurangan modal, kebutuhan untuk mencukupi kebutunan rumah tangga dan usaha untuk memperoleh penghasilan serta barang-barang yang relatif tidak mempunyai harga tinggi. Kebutuhan akan modal dari golongan lemah dapat dipenuhi melalui satu fungsi dari pegad aian yaitu meminjamkan uang golongan leman sebagai debitur. Dengan demikian maka terjalinlah interaksi antara sisem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah. Dengan kata lain interaksi antara sistem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah pada hakekatnya disebabkan karena esensi dari ekonomi golongan lemah adalah ekonomi subsistensi. Dengan demikian maka makna pegadaian bagi masyarakat golongan lemah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, kedua menurunkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, ketiga menimbulkan keadaan tidak berubah (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah). Dapat dikatakan bahwa dengan dampak yang ketiga ini sistem pegadaian sebenarnya memperkuat ?status Quo? sistem perekonomian golongan lemah. Dampak dari sistem pegadaian terhadap sistem perekonomian golongan lemah ditentukan oleh empat factor yaitu: (1) besar kecilnya demand dari golongan ekonomi lemah terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan akan uang, (2) Penggunaan uang yang diperoleh golongan lemah dari pegadaian ke dalam jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam uang, (3) Pengeloalan uang sebagai modal usaha, (4) Ada tidaknya orientasi terhadap achievement dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan oleh peminjam.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap antrian pada PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama menggunakan pendekatan simulasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur antrian pada proses gadai dan pembayaran, mengetahui lama waktu tunggu rata-rata, dan mengetahui tingkat kegunaan sistem per hari pada proses gadai dan pembayaran di PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena akan melakukan pengambilan data dengan observasi yang dilalukan pada PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama. Akar permasalahan yang terjadi karena terdapat antrian yang terjadi pada proses gadai dan pembayaran. Dari hasil pengamatan selama 3 hari kerja lalu diolah menggunakan software ARENA lalu dilakukan pengukuran terhadap hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat dua struktur antrian yaitu single channel-multi phase untuk proses gadai dan multi channel-single phase untuk proses pembayaran. Lalu terdapat waktu tunggu antrian rata-rata untuk proses gadai selama 23.15 menit dan proses pembayaran proses selama 10.50 menit. Setelah dilakukan analisa tingkat kegunaan sistem, maka dihasilkan tingkat kegunaan sistem pada proses gadai dan pembayaran pada Hari ke-1 sebesar 134.9%, Hari ke-2 sebesar 105.5%, dan Hari ke-3 sebesar 152.1%. ......This study aims to analyze the queue at PT Pegadaian Bekasi Utama branch using a simulation approach. The purpose of this study is to determine the queue structure in the process of pawning and payment, knowing the average waiting time, and knowing the level of system usability per day in the process of pawning and payment at PT Pegadaian Bekasi Utama Branch. This research method uses quantitative descriptive methods because it will collect data with observations carried out at PT Pegadaian Bekasi Utama Branch. The root of the problem that occurs because there is a queue that occurs in the process of pawning and payment. From the results of observations for 3 working days and then processed using ARENA software then measurements were made on the results of the study. The results of this study are that there are two queuing structures, namely single-channel-multi-phase for the process of pawning and multi-channel-single-phase for payment processing. Then there is the average waiting time for the pawn process for 23.15 minutes and the payment process for 10.50 minutes. After analyzing the usability level of the system, the resulting system usability level in the process of pawning and payment on Day 1 is 134.9%, Day 2 is 105.5%, and Day 3 is 152.1%.

Abstrak :
Usaha jasa gadai adalah usaha jasa simpan pinjam dengan memberikan jaminan benda kepada orang yang meminjamkan. Usaha ini telah lama sekali dikenal oleh masyarakat, yang dijalankan secara perorangan. Bahkan sejak jaman Rasullulah SAW usaha gadai telah ada dan dikenal dengan baik. Masyarakat Indonesia mengenal usaha gadai sebagai sebuah lembaga keuangan pada saat dijajah pemerintah Belanda dan setelah Indonesia merdeka usaha ini dijalankan oleh pemerintah, yang sekarang ini bernama Perum Pegadaian. Usaha gadai berkembang sesuai dengan perkembangan jaman pada saat Indonesia sedang berkembang usaha berbasis syariah, Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia mendirikan pegadaian syariah. Dan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No: 06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah, pegadain syariah secara resmi bediri. Setelah berjalan kurang lebih dua tahun gadai syariah pada Perum Pegadaian berkembang dengan pesat, ditargetkan pada tahun kedua ini telah berdiri 40 cabang pegadaian syariah diseluruh Indonesia. Perkembangan tersebut sedikit membawa pengaruh terhadap pegadaian konvensional yang antara lain dapat dilihat dari penurunan jumlah nasabah dan barang gadai yang diterima pegadaian konvesional menurun dari tahun sebelum ada pegadaian syariah, namun penurunan tersebut tidak hanya disebabkan adanya pegadaian syariah, ada faktor-faktor lain yang menghambat perkembangan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni masyarakat yang ingin bertransakasi ekonomi secara syariah, yang tidak memakai bunga dalam pengelolaanya. Selain diminati oleh masyarakat muslim, ada juga masyarakat non-muslim yang datang ke pegadaian syariah karena biayanya yang relatif lebih murah dibandingkan di pegadaian konvensional yang menggunakan bunga dalam pengelolaanya.

Abstrak :
ABSTRAK
PT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACT
PT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers. The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method . Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer

Abstrak :
Gadai Saham adalah jaminan yang sering kali dipakai dalam perjanjian kredit. Dalam hukum jaminan, gadai saham adalah perjanjian acessoir dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai (1) peran, tugas, (2) tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham; serta mengenai keabsahan akta gadai saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, buku dan jurnal. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Direksi Perseroan Terbatas dalam Gadai Saham berperan mewakili Perseroan Terbatas dalam pembuatan Akta Gadai Saham, memiliki tugas untuk mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh dalam setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan. Peran Notaris dalam Akta Gadai Saham adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Gadai Saham, memberikan nasehat hukum dan memastikan setiap proses Akta Gadai Saham. Keabsahan Akta Gadai Saham yang tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Gadai Saham tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris sebaiknya meminta tanda terima sertipikat saham yang telah diserahkan kepada penerima gadai dan meminta kepada Direksi Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang memuat Akta Gadai Saham yang telah dicatatkan.

---

A stock pledge serves as a collateral generally used in credit agreements. In civil law, a stock pledge is an accessory contract to its principal debt contract. This research aims to analyze (1) the role, task, and responsibility of the Board of Directors to a Limited Liability Company and a Public Notary on a stock pledge (2) to analyze the legality of an unregistered stock pledge agreement in the Shareholder Register and Special Register. The method used to analyze this research is legal-normative by studying secondary legal sources, such as laws, books and journals. From this research, it can be concluded that the role of the Board of Directors to a Limited Liability Company is to represent the company in registering the Stock Pledge Agreement in the Shareholder Register and Special Register. The Directors are also responsible for the losses suffered by the company. As for the role of Public Notary in a Stock Pledge Agreement, they are to provide legal counsels and to ensure each process of the agreement has been registered in the Shareholder Register and Special Register. An unregistered Stock Pledge Agreement is considered invalid because it is a tort, making said agreement null and void. Therefore, a Public Notary should request the receipt for the Stock Certificate that has been submitted to the beneficiary and also a registered Stock Pledge Agreement from the Board of Directors.