Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alisya Anindita Febriani
Abstrak :
Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan bagi manusia. Kemajuan teknologi dapat kita lihat dari perangkat elektronik yang paling dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu telepon seluler. Saat ini telepon seluler tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal yang berhubungan dengan telekomunikasi semata. Lebih dari itu, di negara-negara maju dan negara-negara di daerah Sub-Sahara Afrika, telepon seluler digunakan sebagai salah satu akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Electronic Money (E-Money) telah membuka rezim baru di bisnis E-Money dimana perusahaan telekomunikasi dapat memberikan andilnya dalam menyediakan salah satu jenis alat pembayaran dan secara gambar besar dapat memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat. Perusahaan Telekomunikasi dapat memberikan andilnya terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat unbanked yang tidak terjamah oleh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ialah Layanan Mobile Money dapat membantu keuangan inklusif di Indonesia, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan E-Money di Indonesia khususnya mengenai Mobile Money, serta bagaimana layanan Mobile Money dapat berkontribusi menjadi salah satu sarana peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, dan beberapa saran untuk memaksimalkan layanan ini untuk terwujudnya suatu Keuangan Inklusif di Indonesia.
The development of technology had contributed a lot to the human lifestyle. It can be seen within the society very near by the form of advanced cellphones. Nowdays, cellphone does not only facilitate the purposes of communication itself, but more than that, in developed countries as well as countries in the Sub-Sahara African region, cellphones are also used to access the financial services. In Indonesia, as from the issuance of Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) regarding Electronic Money (E-Money), it has allowed telecommunication companies to provide a new form of payment and financial services to the society. Telecommunication companies could provide financial inclusiveness by reaching the unbanked society who are untouched by formal financial services. This research is done using a qualitative method with descriptive approach. The result of this research concludes that Mobile Money services could contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia, eventhough there are still several constraints ahead. Therefore, writer will explain about the regulations of E-Money in Indonesia particularly Mobile Money, and how the Mobile Money services performed by telecommunication companies can contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62381
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisyah Aprilea Suprayitno
Abstrak :
Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen. ......The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data. This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marco Van Basten
Abstrak :
Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran telah menyediakan dua fasilitas yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam Peraturan Bank Indonesia untuk sistem tersebut harus memiliki suatu contigency plan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana. Bank XYZ dalam menjamin ketersedian sistemnya telah menyediakan sistem pembayaran cadangan di data center cadangan dan juga menerapkan proses replikasi sistem antara data center utama dan data center cadangan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya penggunaan sistem pembayaran di data center cadangan karena belum optimalnya penggunaan infrastruktur yang ada. Penelitian difokuskan kepada permasalahan teknologi dengan tujuan melakukan perancangan infrastruktur sistem pembayaran pada Bank XYZ untuk mendukung proses bisnis dan menyediakan sistem yang handal sehingga dapat mewujudkan strategi bisnis. Tahapan dalam penelitian ini mengacu kepada TOGAF yang dihasilkan oleh Kurniawan & Suhardi. Hasil penelitian ini adalah menyatukan proses bisnis BI-RTGS dan SKN Kredit dan merubah proses kerja manual ke otomasi dengan sistem. Untuk arsitektur aplikasi dilakukan penyederhanaan dari 5 sistem yaitu STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, dan KUMF menjadi 1 sistem yaitu Middleware Payment System. Untuk teknologi sudah membuat kedua data center menjadi aktif-aktif dengan memanfaatkan Domain Name System, load balancer, database konsolidasi, server virtual, message queue dan menambahkan jalur komunikasi ke Bank Indonesia.
Bank Indonesia provides two facilities in the payment system. There are Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia National Clearance System (SKNBI). Bank Indonesia Regulation for such a system should have a contingency plan to maintain the continuity and reliablity of funds transfer operations. Bank XYZ in ensuring the availability of the system has been providing backup payment system in alternative data center and also replicating the proses between main and backup data center, but the problem we faced is that the payment system in backup data center had not maximal used because not optimal use of the existing infrastructure. The research focused on technology issues with the aim of designing payment systems infrastructure at XYZ Bank to support business processes and provides a reliable system that can realize business strategies. Steps in this study refer to the TOGAF produced by Kurniawan & Suhardi. Results of this research is to combine BI-RTGS and SKN Credit business process and change the manual work processes to automation system. For application architecture made simplification from 5 system there are STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, and KUMF into one system that is Middleware Payment System. Technology has made a both of data center into an active-active by using Domain Name System, load balancer, database consolidation, virtual server, message queue and add communication line to Bank Indonesia.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Parsaulian, Kristina Riris
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.
This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A. The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indara Permataasih
Abstrak :
Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. ...... Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nilam Fausta Sanjung
Abstrak :
ABSTRAK Kemajuan teknologi telah meningkat pesat dalam dekade terakhir. Tujuan dari semua peningkatan dan inovasi di bidang teknologi adalah terutama untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia, terutama penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir, telepon genggam telah berkembang, tidak banyak berbasis perangkat keras tetapi bergeser ke perangkat lunak. Kemajuan terbaru dalam industri smartphone adalah teknologi NFC (Near Field Communication) dan RFID (Radio-Frequency Identification) yang ditambahkan ke perangkat kerasnya yang memungkinkan smartphone itu sendiri menjadi instrumen pembayaran untuk digunakan dalam POS (Point of Sales). Dua merek smartphone paling umum di dunia adalah Samsung dan Apple. Mereka berdua telah meluncurkan sistem pembayaran mereka sendiri yang terintegrasi dalam versi smartphone yang lebih baru, Samsung dengan Android Pay dan Apple dengan Apple Pay. Sejak kemunculannya, Apple Pay disambut dengan hangat di seluruh dunia. Jumlah negara yang dapat diakses oleh kemajuan baru ini juga terus bertambah, yang dimulai hanya dengan Amerika Serikat, dan kemudian Inggris dan sekarang tersedia di 30 negara di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini menambah pilihan instrumen pembayaran yang dimiliki pembeli. Selama bertahun-tahun, dalam POS (Point of Sales), pembeli dapat membayar hanya menggunakan uang tunai, atau kartu. Sekarang, ada tambahan opsi, untuk membeli menggunakan smartphone. Penelitian ini mengisi celah dalam studi adopsi Apple Pay yang ada melalui penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan diskusi kelompok terarah. Studi sebelumnya tentang adopsi Apple Pay belum mencakup diskusi kelompok terarah sebagai metode pengumpulan data. Pesertanya adalah sepuluh mahasiswa berusia 20-22, yang memiliki iPhone yang kompatibel untuk Apple Pay. Setengah dari peserta adalah pengguna Apple Pay dan setengah tidak. Diskusi ini berfokus pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih instrumen pembayaran, nilai-nilai dan faktor-faktor yang menyebabkan adopsi Apple Pay, dan juga risiko dan faktor-faktor yang menghambat adopsi Apple Pay. Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa ada faktor rasa ingin tahu yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa pesertanya adalah mahasiswa internasional, bertempat tinggal di Inggris. Dimana di negara asalnya Apple Pay belum tersedia. Penggunaan Apple Pay sebagai instrumen pembayaran sekarang didorong oleh faktor keingintahuan saat tinggal di Inggris dan Apple Pay diakui secara luas. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penting yang menghambat adopsi Apple Pay untuk bukan pengguna adalah kurangnya pengetahuan. Diskusi kelompok terarah memungkinkan para peserta untuk berinteraksi dan berbagi informasi, di akhir diskusi kelompok terarah, sebagian besar bukan pengguna yang tidak memiliki informasi cukup, mengubah pendapat mereka tentang ketertarikan untuk mengadopsi Apple Pay.
ABSTRACT Technological advancement has improved remarkably in the past decade. The objective to all the improvement and innovation in the technological field is mainly to ease the activities of human lives especially its users. In the recent years, the smartphone has substantially advanced, not much hardware-driven but shifted to software-driven. The latest advancement in the smartphone industry is the added NFC (Near Field Communication) and RFID (Radio-Frequency Identification) technology to its hardware that allows the smartphone itself to become a payment instrument to be used in POS (Point of Sales). The two most prevalent smartphone brands in the world are Samsung and Apple. They both have launched their own payment system integrated in the newer versions of the smartphones, Samsung with Android Pay and Apple with Apple Pay. Since its emergence, Apple Pay has been welcomed pleasantly worldwide. The number of countries accessible to this new advancement also keeps on growing, which started with only the US, and then the UK and now is available in 30 countries worldwide. This technological advancement adds to the choices of payment instrument that people are exposed to. For many years, in POS, people are able to pay either using only cash, or cards. Now, there is an addition to the option, to purchase using a smartphone. This research fills the gap in the existing Apple Pay adoption studies through a qualitative research by collecting data using a focus group discussion. Previous studies on Apple Pay adoption have not yet comprised a focus group discussion as a data collection method. The participants are ten university students aged 20-22, owning an iPhone compatible for Apple Pay. Half of the participants are users of Apple Pay and half are not. The discussion focuses on factors that are being considered in choosing a payment instrument, the values and factors that lead to Apple Pay adoption, and also the risks and factors that interfere with Apple Pay adoption. The key findings of this research are that there is a factor of curiosity that has not been discovered yet in previous studies. Some of the participants are international students, residing in the UK. Back in their home countries, Apple Pay is not yet available. The use of Apple Pay as a payment instrument now is driven by a curiosity factor while residing in the UK and Apple Pay is widely recognised. Other than that, the research also finds that the crucial factor that hinders the adoption of Apple Pay for non-users is the lack of knowledge. Focus group discussion allows the participants to interact and share information, at the end of the focus group discussion, most of the non-users that were not informed, changed their opinions about the adoption of Apple Pay.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruth Sondang Juliana
Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.
ABSTRACT Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yosef Rahdian Putra
Abstrak :
Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.
In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61574
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library