Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query
Petrus Natalivan Indradjati, author
Pelibatan swasta dalam penyediaan perumahan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebatas pada peraturan tanpa menciptakan kesetaraan komunikasi antara pemerintah dengan swasta. Ruang komunikasi ini penting untuk menyelesaikan keberatan/kesulitan sektor swasta dalam mewujudkan perumahan MBR bersama pemerintah. Ekplorasi ruang komunikasi baik bentuk maupun jenisnya dalam teori perencanaan kolaboratif masih terbatas. Penelitian ini...
Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020
728 JUPKIM 15:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hartono, author
Globalisasi telah merubah dan menyajikan realita baru beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan, menggeser fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya. Hal ini meningkatkan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagai BUMN bidang Telekomunikasi, TELKOM seperti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T16675
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novari Trisiane, author
ABSTRAK
Program peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja...
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
TM Fachrur Rozi, author
Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T39315
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yunanda Raharjanto, author
Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T30343
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Cahyo Eko Putranto, author
Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30344
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Andria Dewi Shinta, author
Kendala keterbatasan dana pemerintah dapat diselesaikan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnerships (PPP). Terminal Peti Kemas Palaran adalah proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) pada proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30345
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muda Seudang, author
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S23070
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Taufan Maulana Pamungkas, author
Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun pelaksanaan dari ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44998
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Seni Sri Damayanti, author
Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65946
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
