Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kampanye merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk mengatasi permasalahan narkotika. Kampanye bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Di Indonesia, permasalahan narkotika membawa kerugian ekonomi dan kerugian sumber daya penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mengangkat konten Gaya Hidup Sehat dan menganalisis konten Gaya Hidup Sehat dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) produksi BNN tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui metode analisis konten. Populasi dan sampel dalan penelitian ini adalah ILM produksi BNN tahun 2016 – 2019 berjumlah 31 iklan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku kampaye dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kampanye dilaksanakan pada Direktorat Diseminasi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN dilakukan melalui proses pengganggaran, penentuan tema dan sasaran. Konten Gaya Hidup Sehat dan pesan persuasi telah terdapat dalam ILM produksi BNN tahun 2016 – 2018. ILM dibingkai dalam bentuk iklan verbal dan non verbal sedangkan argumentasi dalam ILM adalah dengan menggunakan pendekatan rational appeal dan emotional appeal. Tahun 2018 ILM yang diproduksi tidak menggunakan pendekatan fear appeal karena adanya kelompok pencari sensasi.

---

Campaign is an effort used in overcoming social problems including in overcoming narcotics problems. The campaign aims to change peoples behavior. In Indonesia, narcotics problems carry economic losses and loss of human resources. The research aims to determine how narcotic abuse prevention campaigns are lifting healthy lifestyle content and analysing healthy lifestyle content in NNBs production of Public Service Advertising (PSA) in 2016 – 2018. This research uses the mix method approach of combining quantitative data and qualitative data. Quantitative Data is obtained through a method of content analysis. The population and samples of this research are PSA production of NNB in 2016 – 2019 amounting to 31 ads. Qualitative Data was obtained through interviews against campaigner actors and communities aimed at digging deeper into how the campaign was conducted at the Directorate of Information dissemination. The results showed that the campaign to prevent narcotics abuse at the NNB was carried out through a budgeting process, determining themes and targets. Healthy Lifestyle content and persuasion messages have been found in NNB production PSAs in 2016 - 2018. PSA is framed in the form of verbal and non-verbal advertisements while arguments in PSA have included the rational appeal and emotional appeal approaches. In 2018 the PSA produced did not use fear appeal approach because of the sensation seeker group.

Abstrak :
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuat cerdas bangsa. Mandat menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi. Umumnya memang konsep pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Sebagai contoh, penulis menemukan dalam Pasal 34 sudah cukup untuk memberikan perilaku yang ideal dari aturan pelaksana pelayanan publik yang profesional, tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam Pasal 54 sampai Pasal 58 satu rangkaian sanksi, tidak ada denda yang bisa dikenakan untuk melaksanakan pelayanan publik yakni pelanggaran aturan pelaksanaan perilaku pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Jadi jika eksekutor melanggar perilaku etis dalam pelayanan publik tidak ada hukuman dapat dikenakan untuk pelanggaran etika pelayanan public tersebut

Abstrak :
Good governance is an important foundation to the attainment of development goals in a transitional democracy such as Indonesia. Good governance as a concept is exercised through its principles. Major institutions attempt to seek ways to put governance in practice have concluded that the principles has often being overlooked despite of its significant contribution to the process of transitional democracy towards consolidated democracy. this article attempts to show the importance of fairness to the attainment of people's welfare. Indicators drew from partnership governance index show that fairness well contributes to he effectiveness of development as well as guarding the transitional democracy towards consolidated democracy. The application of fairness guarantees the people's rights to obtain equal quality of basic services such as helath and education.

Abstrak :
Definisi pelayanan publik menurut pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Menpan tahun 2003 adalah : "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan". Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah" yang merupakan sebutan kolektif meliputi kementrian, departemen, lembaga pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD. Menurut pedoman tersebut kelompok pelayanan publik terdiri dari: (1) kelompok pelayanan administratif, (2) kelompok pelayanan barang dan (3) kelompok pelayanan jasa. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Kabupaten/kota pada umumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang termasuk pada kelompok pelayanan administrasi. Oleh karena itu, istilah "pelayanan publik bidang pendidikan" bisa membuat rancu. mungkin lebih baik dinyatakan sebagai pelayanan publik di lingkungan Depdiknas; pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dst. Jika digunakan istilah pelayanan publik bidang pendidikan, apakah termasuk penyelenggaraan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi? kesemua institusi ini bukanlah instansi pemerintah/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), meskipun institusi tersebut melayani publik dalam proses pembelajaran, penerimaan siswa/mahasiswa baru, pengesahan ijazah dan sebagainya.

Abstrak :
Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan......Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants