Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan, perubahan perhitungan PBB terutang sesuai tarif, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masa peralihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Tipologi Penelitian Eksplanatoris dan Preskriptif, dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI, terjadi perubahan perhitungan PBB Terutang sesuai dengan dasar pengenaan baru yang menyebabkan pajak terutang meningkat. Perubahan wewenang dalam kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pada masa peralihan terdapat utang pajak, keberatan, banding dan restitusi yang tetap ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta berdasarkan peraturan pelaksananya. Perlu adanya sosialisasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan pada saat penyerahan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak diberikan brosur yang isinya pemberitahuan bagi Wajib Pajak saat ini PBB P2 sebagi Pajak Daerah, Tarif dan Tata Cara Keberatan dan pengurangan terhadap Pajak Terutang.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the calculation of change in Land and Building Tax payable in DKI Jakarta which was originally Tax Central Object become Local Tax Object with the issuance of law No. 28 of the year 2009 concercing Regional Tax and Retribution Tax and the establishment of Local Regulation No. 16 of the year 2011 as a foundation to collct for Land and Building Tax in rural and urban areas within the area of DKI Jakarta. Because of such background, then the subject matter of this thesis is how the implementation, the change on land and Building Tax calculation in accordance to the fare based on the Local Regulation DKI jakarta No. 16 of the year 2011 concerning Land and Building Tax for rural and urban areas in the area of DKI Jakarta. The problem addressed by using the method of typology dan Prescriptive Research explanatory, using Research Methods Bibliography and coupled with information from sources related to the implementation of the Jakarta Regional Regulation No. 16 year 2011 on Land and Building Tax, Tax calculation changes payable in accordance with the basic imposition of taxes payable increased RecentMost cause. Authourized change in the process of data collection activities, assessment, determination, administration, collection and service Tax on Land ang Building Rural and Urban is organzed by the Goverment of DKI Jakarta Tax Office. In the transitional period there is tax debt, objections, appels and retitution are still in follow-up by the Jakarta Tax office based is implementing regulations. Need for socialization in each region spanned on the delivery SPPT Land and Building Tax taxpayers given notice of the contents of the brochure for Taxpayers current land and building tax of Local Taxes, Tarif and Objection Procedures for Tax Payable.

Abstrak :
Penelitian inl bertujuan untuk mengetahui faktor·faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelltian adalah wilayah kelurahan Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok dan Mekarjaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Model penelltian yang digunakan adalah gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel yang diamat! dalam penelitian lni adalah Minat Menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik PBB,Persepsi Resiko,Slkap Terhadap Penggunaan, Norma Subyektif, Kesanggupan Diri Sendiri, Kondisi Peralatan Pendukung, KondlslTeknologl Pendukung, Persepsl Manfaat, Persepsl Kemudahan Penggunaan dan Kesesualan Teknologl. Data yang dlkumpulkan dari 171 responden, dianalisa menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasll pengolahan data menunjukkan hanya dua varlabel yang berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Fasllltas Pembayaran Elektronlk PBB di kota Depok. Variabel tersebut adalah Persepsl Manfaat dan Persepsl Kemudahan Penggunaan. Persepsi manfaat berpengaruh secara langsung terhadap mlnat wajlb pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 92%. Sementara persepsi kemudahan berpengaruh secara tldak langsung terhadap mlnat wajib pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 77%. Sementara variabel-variabel yang lalnnya tldak berpengaruh secara slgnlfikan terhadap mlnat untuk menggunakan fasilitas pembayaran elektronik PBB dl kota Depok. Berdasarkan hasll penelltlan tersebut, untuk menlngkatkan jumlah wajlb pajak yang menggunakan fasllitas pembayaran elektronlk PBB di kota Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

---

The aims of this study Is to find the affecling factors that influence the tax payer to use Land and Building Tax (PBB) Electronic Payment Facilities. This study take place in district of Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok and Mekarjaya, Depak city, Jawa Berat province. This study use combined of TAM (Technology Acceptance Madel) and TPB (Theory of Planned Behavior) as research method. The variables that observed In this study are Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment Facilities, Perceived Risk, Attitude Toward Using, Subjective Norm, Self-Efficacy, Resource Facilitating Condition, Technology Facilitating Condition, Perceived Usefuness, Perceived Ease of Use and Compatibility. Date from 171 responden were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The result of this study show that only two variables that affecting Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment. That variables are Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use. Perceived Usefulness directly affecting tax payer Intention to use PBB Electronic Payment Facilities (92%). While Perceived Ease of Use indirectiy affecling tax payer intention to use PBB Electronic Payment Facilities (77%). While another variables are not significant affecting behavior Intention to use PBB Electronic Payment Facilities. According to the result of this study, to increase the amount of tax payer who use PBB Electronic Payment Facilities in Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, especially KPP Pratama Depok could Implemented some methods, such as giving presentation about PBB Electronic Payment in Depok with stressing in usefulness and ease to use of the system, broadlng the net of PBB Electronic Payment Facilities and handle the Gall Center facilities more seriously.

Abstrak :
Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu data SPPT tidak akurat, double SPPT, dan objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Selanjutnya, masalah WP juga dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu wajib pajak tidak dapat ditemui, wajib pajak kurang berpartisipasi dan wajib pajak kurang mampu. Selain itu, terdapat dua strategi yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penjaringan Wajib Pajak baru. Sedangkan strategi intensifikasi dapat diuraikan pada beberapa poin yaitu, koordinasi dan sosialisasi mengenai PBB-P2, memperbanyak tempat pembayaran, penerapan sistem modern, verifikasi penunggak PBB-P2, memperbaiki pendataan SPPT, penagihan dengan Surat Tagihan Pajak dan pemberian penghargaan.

---

The arrears of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City are quite high causing the income from Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City to be fluctuated. This study aims to analyze the causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City and the strategy of Revenue Agency at Sub National Level in disbursing the Rural and Urban Land and Building Tax arrears. This study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The result of this study is the two primary causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax arrears are Notification of Tax Due problem and taxpayer problem. The problem of Notification of Tax Due can be redefined at some points, i.e. Notification of Tax Due data is not accurate, double Notification of Tax Due, and tax object is a social facility or public facility. Furthermore, the problem of taxpayer can also be redefined at some points, i.e. taxpayers can not be found, taxpayers are not participative and poor taxpayers. In addition, there are two strategies namely extensification strategy and intensification strategy. Extensification strategy are the data collection and selection of new taxpayers. While intensification strategies can be described on several points, i.e. coordination and socialization of Rural and Urban Land and Building Tax, increasing the number of payment location, implementation of modern system, Rural and Urban Land and Building Tax delinquent verification, improving Notification of Tax Due collection, collection with Tax Collection Letters and awarding.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, menyebabkan segala bentuk pengelolaan atas PBB-P2 sudah menjadi hak sepenuhnya dari Pemerintah daerah. dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan tentang penilaian Objek Pajak PBB-P2 dimana memberikan kewenangan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menganalisis Nilai atas bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. yang atas penilaian tersebut dapat melakukan penyesuaian NJOP atas bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak PBB-P2. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis proses implementasi kebijakan penilaian objek pajak PBB-P2 dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dengan lokus yang ditunjuk peneliti yaitu wilayah UPPRD Penjaringan. Dalam proses analisisnya peneliti berusaha untuk menjabarkan substansi kebijakan penelitian objek pajak PBB-P2 itu sendiri serta membahas segala aspek terkait kegiatan implementasinya serta menganalisis kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan PBB-P2 selain dengan penilaian objek Pajak PBB-P2.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode penilaian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil penelitian yaitu dengan indikator yang telah ditentukan peneliti sebelumnya menunjukan hasil sudah berjalan dengan baiknya implementasi penilaian objek pajak PBB-P2 di UPPRD Penjaringan serta masih banyaknya kebijakan lain untuk mengoptimalisasikan penerimaan selain dari kebijakan Penilaian

---

ABSTRACT
Since the transfer of the collection of Land and Rural and Urban Revenue PBB P2 Taxes from the central government to the regional government, it causes all forms of management PBB P2 to be fully owned by the local government. in an effort to optimize the revenues of PBB P2, the Government of DKI Jakarta has issued a policy on the assessment of PBB P2 Tax Object which gives authority to the Provincial Government of DKI Jakarta, especially for the Regional Tax and Retribution Agency to analyze the value of the land and buildings in each region Regional Tax and Retribution Unit UPPRD . which in its judgment may adjust the NJOP of the land and buildings as the basis for the taxation of PBB P2. This research is intended to analyze the implementation process of PBB P2 tax object assessment policy in order to optimize PBB P2 Acceptance with the locus designated by the researcher is UPPRD Penjaringan. In the process of analysis, the researcher tries to describe the substance of research policy of PBB P2 tax object itself and discusses all aspects related to its implementation activities and analyzes other policies that can boost the PBB P2 revenue in addition to the assessment of PBB P2 Tax object.The approach used in this research is post positive approach with descriptive qualitative descriptive method that produces the result of research that is with indicator which has been determined by previous researcher show result have been run well implementation of PBB P2 tax object evaluation in UPPRD Penjaringan and still many other policies to optimize acceptance other than the Assessment policy

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek strategy penetapan NJOP belum mencermintan nilai pasar serta monitoring dan penilaian kerja individu pegawai belum dilakukan pada aspek skills. Peran Notaris dalam pemungutan BPHTB adalah sebagai pengumpul pajak, penyuluh perpajakan, wajib pajak, pemberi data yang akurat, dan pintu gerbang penerbitan NPWP baru. Faktor penunjang efektivitas pemungutan BPHTB adalah kemampuan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, ada regulasi yang mengatur BPHTB, dan terjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat efektivitas pemungutan BPHTB yaitu keterbatasan fikus memperoleh nilai transaksi yang sebenarnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak. ......This study aims to analyze the effectiveness of collecting Customs on Land and Building Rights in DKI Jakarta Province. This research approach is post positivism with descriptive method. The results showed that the collection of BPHTB in DKI Jakarta Province was running quite adequately, based on the dimensions of strategy, structure, system, skills and staff, although in the aspect of strategy the determination of NJOP did not reflect the market value and monitoring and assessment of individual employee work had not been carried out on the skills aspect. The role of a Notary in collecting BPHTB is as a tax collector, tax advisor, taxpayer, providing accurate data, and the gateway to the issuance of a new NPWP. Factors supporting the effectiveness of BPHTB collection are the ability of qualified human resources, adequate facilities and infrastructure, there are regulations that regulate BPHTB, and good coordination is established with relevant agencies, while the inhibiting factors for the effectiveness of BPHTB collection are limited focus on obtaining the actual transaction value and lack of knowledge of taxpayers.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang. ......This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo. The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

---

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value.