Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan antara etnis Madura dan etnis Melayu Sambas akibat konflik. Munculnya minat penulis untuk meneliti dan menulis tema ini sangat terkait dengan adanya dua keinginan yang berbeda dan bahkan berlawanan dari kedua etnis tersebut, yaitu antara keinginan untuk rujuk dan hidup berdampingan kembali disatu pihak, dan menolak terhadap keinginan tersebut dipihak lain.Melalui penelitian yang bersifat deskriftif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, diungkap upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan kedua etnis tersebut agar dapat harmonis dan dapat hidup berdampingan kembali. Selain itu, diungkap pula faktor-faktor yang ikut menjadi pendorong dan penghambat upaya rekonsiliasi yang dilakukan.Hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah mencoba mengupayakan rekonsiliasi diantara kedua etnis yang pemah terjadi konflik tersebut. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang diinginkan, karena sampai saat ini masyarakat Melayu Sambas belum mau mengizinkan etnis Madura untuk berkunjung bahkan tinggal di wilayah Kabupaten Sambas.Belum berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas dengan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memfasilitasi setiap pertemuan yang belum maksimal. Sementara tidak adanya agenda yang jelas, dan tidak terwakilinya kelompok atau lapisan masyarakat yang justru memiliki masalah dalam menolak keinginan etnis Madura juga luput dari perhitungan untuk menjadi perhatian dalam setiap pertemuan. Dipihak lain, belum berhasilnya upaya rekonsiliasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas pula adanya beberapa faktor yang ikut menjadi penghambat. Faktor-faktor ini dirasakan akan senantiasa menjadi penghalang bagi keberhasilan dari rekonsiliasi yang dilakukan.Untuk itu, agar upaya ini berhasil direkomendasikan langkah-langkah baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar upaya rekonsiliasi yang dilakukan, dan kedua belah pihak dapat harmonis dan hidup berdampingan kembali."

"Penelitian ini dilkukan karena minimnya jumlah perempuan yang dilbatkan daiam upaya rekonsilasi untuk perdamaian di wilyah konflik baik itu di tingkat formal maupun informal. Meskipun kenyataan menunjukan dalam konflik di Ambon, di tingkat grass root perempuan ternta mempunyai andil yang cukup besar dalam mengupayakan perdamaian, namun gemanya kurang terdengar karena sering tenggelam di antara berbagai upaya perdamaian yang mayoritas diiakukan oieh laki-laki. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuaiitatif yang bertujuan untuk mengangkat pengalaman perempuan anggota GPP secara personal dalam perjuangkan perdamaian di wiiayah konflik di Ambon (Maluku) agar pengalaman, perjuangan, penghayatan perempuan daiam memperjuangkan perdamaian dapat kita dengarkan sekaiigus jadikan sebagai sebuah proses pembeiajaran.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa motivasi atau alasan terbesar bagi perempuan untuk terlibat daiam upaya perdamaian meskipun, sebagian besar dari mereka adalah korban konflik, semata-mata bersumber dari rasa kepedulian perempuan terhadap masa depan anak-anaknya. Hal iniiah yang membuat mereka mampu mentransformasi keberadaannya sebagai korban konflik menjadi pelaku perdamaian. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan yakni agama dipandang sebagai saiah satu alat yang dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Di wilayah konflik terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki berada di kancah peperangan sedangkan perempuan tetap menjaiankan tugas dometiknya. Menimbulkan asumsi bahwa laki-laki untuk peperangan dan perempuan untuk perdamaian. Namun peran perempuan untuk perdamaian sangat dipengaruhi oieh peran sosialnya dalam masyarakat yakni tugas sebagai seorang ibu (motherhood) bukan karena faktor biologisnya. Selain itu perempuan memaknai dirinya di wilayah konflik tidak teriepas dari peran reproduksi serta peran sosialnya pada umumnya. Kerterlibatan Para perempuan anggota GPP ini untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan telah berimplikasi uintuk mendorong keteriibatan perempuan di wiiayah publik. 5elain itu memuncuikan kesadaran pentingnya perempuan diiibatkan dalam upaya perdamaian, karena perempuan memiliki nilai-nilai yang baik untuk mendukung upaya perdamaian misalnya menekankan rasa kepeduilan dan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif dan anti kekerasan.

---

This research conducted inresponse of small amount of women whose was involved in peace reconsiliation effort in conflict area, informal and formal level. Despite the fact that conflict in Ambon at grass root level, women had determining role in initiate peace, but they work was often less heard that the mayority of the peace effort were man. By using qualitative method aimed high light women experince as GPP member in personal in trying to initiate and maintain peace in Ambon. So that the public aware they role and also as a learning peace process.

This research found that women were motived in peace process, this spite the mayority were conflict victim, mainly come from ethic of care to their children future.The motivation was strong enough to transfrom their existence as conflict victim to be coming at peace agent. Another finding was religion, see as one the aspect that use to raise conflict. Also in conflict area, there was gender division labour were man, were in war field while women commited to their domestic dutys. Women' role for peace mostly influenced by their social responsibility as a mother instead of biologically. Partisipation as GPP member to fight for women's right has encourage women role's in peace process and to include women in every stage of peace process because they have values and ethic of care to stop violence."

"Skripsi ini membahas proses advokasi oleh masyarakat (SOBAT KBB) yang menaungi sejumlah LSM dalam kasus eksodus warga Syiah Sampang di lokasi pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran dalam nilai multikulturalisme, hak asasi manusia, pendekatan konflik, pendekatan advokasi dengan langkah mediasi hingga penyusunan strategi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses advokasi lebih didominasi oleh lembaga korban yang hanya berfokus pada satu isu, yakni kasus Syiah di Indonesia. Terhambatnya penyelesaian rekonsiliasi konflik diakibatkan oleh banyaknya kepentingan pribadi aparatur Negara.

---

This thesis focuses on advocacy process by people (SOBAT KBB) that covers a number of NGOs in Sampang Shia Community Exodus Case at refugee location at Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo. This research is descriptive qualitative. It gives us an overview regarding multiculturalism value, human rights, conflict approach, advocacy approach via mediation until strategy development.It shows us that advocacy process is mostly dominated by the victim?s organization that only focuses on one issue which is Shia Case in Indonesia. The delay in conflict reconciliation settlement is mainly caused by various private interests of government officials."

"Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan PT. Bank A sebagai kreditur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut secara damai dan sukarela.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet, bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui perjanjian perdamaian, dan apakah kelebihan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan masalah kredit macet.Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan/kendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis maka perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dijadikan alternatif penyelesaian kredit macet.Untuk jawaban atas permasalahan kedua bahwa prosesnya diawali dengan pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, kemudian debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya sehingga sebagai penyelesaiannya dilakukan secara damai dan sukarela dengan membuat perjanjian perdamaian di hadapan Notaris dimana debitur menyerahkan barang agunannya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Debitur membuat Akta Kuasa untuk menjual kepada kreditur untuk menjual barang agunannya sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan kelebihan dari perjanjian perdamaian adalah mudah, terjaga kerahasiannya, cepat, dan mudah."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan.Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina.Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai.Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas.Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder.Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi."

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Papua digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Penulis mencoba melakukan perbandingan antara Peacemaking Criminology pada Restorative Justice dengan falsafah Satu Tungku Tiga Batu pada Dudu Tikar. Tujuan dari dilakukannya analisa tersebut adalah untuk menjelaskan kesamaan antara Peacemaking Criminology dan Satu Tungku Tiga Batu sebagai upaya penyelesaian konflik. Data yang Penulis gunakan adalah 3 (tiga) contoh kasus dari media online untuk dianalisis, yaitu konflik yang dilatarbelakangi oleh perkelahian pemuda, perzinahan yang melanggar norma adat, dan permasalahan tanah ulayat. Selanjutnya Penulis melakukan analisa terhadap mekanisme Satu Tungku Tiga Batu pada tahap penyelesaian masalah ketiga kasus tersebut dengan 6 (enam) premis teori Peacemaking Criminology. Berdasarkan hasil analisis Penulis menemukan kesamaan antara Peacemaking Criminology dengan Satu Tungku Tiga Batu. Keduanya memiliki resolusi terhadap konflik tanpa kekerasan dan mengutamakan kearifan lokal dalam meyelesaikannya. Penyelesaian yang diperoleh melalui STTB berlaku pada kasus konflik kelompok, seperti pada permasalahan tanah ulayat namun STTB tidak berlaku pada kasus konflik antar kelompok pemuda berbeda suku dan kasus perzinahan atau lebih luas kasus kesusilaan.

---

This paper explained about how local wisdom of the Papuan Indigenious People can be used in the settlement of group conflict through the concept comparison of Peacemaking Criminology and Restorative Justice with Satu Tungku Tiga Batu philosophy and its Dudu Tikar method. The purpose of the analysis is to explain the similarity between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu as conflict resolution settlement. In the analysis, author used 3 (three) sample cases with different background problems which are group conflict among youths fight as the background, adultery case that violate customary norms, and the communal land problem. Furthermore, based on the data obtained, author conducted an analysis towards Satu Tungku Tiga Batu mechanism on the problem solving stage in those three cases with six premises of Peacemaking Criminology theory. Author found common ground between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu, which are having non-violence conflict resolution and accentuate local wisdom in the conflict resolution process. Therefore, the author concluded that Satu Tungku Tiga Batu philosophy in Dudu Tikar is fit in some group conflict such as communal land but Satu Tungku Tiga Batu itself does not match for case fights among youth and case specific decency like raping and adultery."