Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengacu pada obligasi PT. Jasa Marga III tahap I seri F dengan jangka waktu maturity 5 tahun. Oleh karena itu perubahan tingkat suku bunga yang diamati disesuaikan dengan umur obligasi yaitu 5 tahun, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pengamatan dilakukan melalui 3 macam periode maturity, yaitu tahunan. Semiannual dan triwulan, kedalam suatu grafik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variasi yield ditentukan oleh perubahan tingkat suku bunga. Disamping itu gejala fluktuasi dan volatility yang diakibatkan oleh variasi yield, apakah juga ditentukan oleh periode maturity dan skala yang digunakan. Selanjutnya penelitian juga bertujuan membuktikan bahwa transformasi logaritma natural terhadap tingkat suku bunga dapat meratakan gejolak fluktuasi dan volatility secara proposional.

Melalui serangkaian pengamatan terbukti bahwa variasi yield obligasi ditentukan oleh perubahan tingkat suku bunga yang sulit dikendalikan dan diramalkan sebelumnya. Adanya variasi yield obligasi, mengakibatkan timbulnya fluktuasi dan volatile.

Selain variasi yield obligasi, gejolak tersebut juga ditentukan oleh periode maturity dan skala yang digunakan. Gejolak fluktuasi dan Volatile dapat diratakan, melalui transformasi logaritma natural terhadap tingkat suku bunga, yang terlihat pada grafik yang menghubungkan antara perubahan logaritma natural yield dan periods maturity.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan. ......The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept. The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss

Abstrak :
ABSTRAK
Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendum pekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life Time Extention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak, padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co. denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding, merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasuk dalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yang dimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negara dkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yang telahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yang menjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatela hmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini, penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLN Perserodansebagaipihak yang memberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negara dalamkasusini.

---

ABSTRACT
The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum on the contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in Gas Turbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU following the contract, at the time of providers of goods and services and users of goods and services that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing the Fact Finding procedure, they found some additional damage where the additional damage are not included in its work there in contract.Added work the addendum contract considered to have been included in losses to the state because the additional work caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceiling price (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things being the ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been does an action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about the responsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as the party that provide the approval to the determination of this procurement winner.

Abstrak :
Permasalahan yang dihadapi dunia usaha tidak lagi hahya masalah maksiMalisasi laba, efisiensi, produktivitas dan daya saing, tetapi juga masalah lingkungan dan kepedulian terhadaw pihak-pihak lain yano terkait. Perusahaan dituntut accountable tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga terhadap publik. Akuntansi sebagai salah satu alat proses pengambilan keputusan harus dapat mengantisipasi semua itu. Akuntansi Pertangoungjawaban Sosial berusaha untuk mengembangkan-metode baru yang lebih baik untuk mengukur kinerja ekonomi dan sosial. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan konsep Akuntansi Pertanggungiawaban Sosial ini di indonesla, khususnya di suatu perusahaan manufaktur yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Metode penelitian berupa studi literatur dan survei lapangan ke perusahaan yang bersangkutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan sosial perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dari masing-masing lingkungan sosial, bentuk, sifat dan keadaan masyarakat di mana perusahaan itu berada. Perbedaan persepsi dan kesadaran perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya itu mengakibatkan timbulnya beragam metode pengukuran dan penyajian laporan pertanggungjawaban sosial. Pada studi kasus perusahaan tekstil Unitex, nampaknya perusahaan tersebut telah berusaha untuk memperhatikan dan menyajikan dalam iappan keuangannya berbagai aspek tanggungjawab sosialnya. Sebagai saran dapat diusulkan bahwa penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia hendaknya diusahakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Standar pengukuran dan pelaporan sebaiknya tidak jauh berbeda dengan proses pengukuran laporan keuandan konvensional, agar praktis dan mudah dibuat.

Abstrak :
Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenamya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditangung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan. Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil bila tidak dapat meniadakan dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "business as usual', maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (eco-effidency) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan. Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggp bahwa hal itu hanya sebagal "greenwash" dan semata-mata dilakukan untuk public relations dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan tujuan penelitian pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hipotesis kerja penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia. Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan membuat suatu manajemen lingkungan. Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori Ecological Modernization. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenamya adanya industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan Case Study dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan visual image untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka. Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan deaner production dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan. Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT.RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI. Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori ecological modernization bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan. Mengenai trasformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penaatan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan command and control dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk diiakukan. E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003) In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs that must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health. This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2140, because the damages did has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as reindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative. Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate - at least minimize - negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions However, as most businesses are currently being operated `business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefits the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs {eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues. However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "green wash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi-and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnational in their home countries and in the developing countries. This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation. In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management. An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured. The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to FT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang. The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets. Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process. With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company {which is also applied by PT. RBI} show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectively of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state are not yet possible. E. Number of Reference: 50 (1982-2003)

Abstrak :
Surat kabar sebagai salah satu bentuk media massa memiliki peran sangat penting dalam menginformasikan permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, surat kabar juga berperan penting dalam memberikan pengertian atau pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tingkat kepedulian surat kabar dengan melihat berapa besar frekuensi dan porsi halaman rubrik pemberitaan lingkungan hidup, khususnya tentang permasalahan air, dengan pemberitaan lain di surat kabar; mengidentifikasi faktor-£aktor yang mempengaruhi surat kabar dalam menampilkan berita-berita lingkungan hidup sesuai kaidah jurnalisme lingkungan; dan mengetahui penerapan kaidah jurnalistik lingkungan dalam menurunkan berita lingkungan hidup, khususnya seputar permasalahan air, di surat kabar. Adapun hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepedulian surat kabar terhadap permasalahan lingkungan hidup masih rendah. Surat kabar belum menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan dalam menampilkan berita-berita lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat expos/ facto. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan teknik penelitian menggunakan analisis isi berita. Populasi dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Kompas dan Sinar Harapan edisi 2 Januari 2003-Desember 2003, serta wartawan peliput masalah lingkungan hidup. Validasi data dengan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Holsti. Hasil penelitian menunjukkan, Kompas menyajikan tulisan sebanyak 432 tulisan, sementara Sinar Harapan adalah 255 tulisan. Dan segi frekuensi bentuk berita, berita biasa paling menonjol dibandingkan dengan bentuk penyajian lain. Berita biasa mengenai lingkungan hidup, khususnya permasalahan air di Kompas mengambil porsi 41% dari keseluruhan tulisan lingkungan, sementara pada Sinar Harapan adalah 42%. Penampilan berita dalam bentuk feature di Kompas tercatat sebesar 18%, sedangkan di Sinar Harapan mencapai 20%. Dari empat bentuk penyajian, tajuk merupakan penulisan yang paling jarang dihadirkan. Hasil penelitian menunjukkan, Kompas hanya menuliskan masalah lingkungan dalam tajuknya sebanyak lima kali, sementara Sinar Harapan sebanyak 3 kali. Dari 432 tulisan lingkungan yang ditampilkan Kompas, sebanyak 177 berita atau sekitar 41% adalah berita banjir. Sinar Harapan juga memberikan perhatian besar terhadap masalah Banjir yakni 40% dari keseluruhan sajian lingkungannya. Berita lainnya adalah kekeringan, kebutuhan air bersih, dan pencemaran air. Dari 432 berita yang dimuat di Kompas, terdapat 183 tulisan yang memenuhi unsur 5W + 1H, dan ada solusinya. Sementara itu pada Sinar Harapan, dad 255 tulisan yang memenuhi unsur 5W + H dan ada unur pemecahan masalahnya hanya 72 tulisan. Kompas tercatat hanya 90 tulisan dari 435 yang memakai foto dan ilutrasi, sedangkan di Sinar Harapan hanya 60 foto dari ilustrasi dari 255 berita atau tulisan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Frekuensi dan porsi halaman pemberitaan lingkungan hidup masih sedikit bila dibandingkan dengan pemberitaan bidang lain. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian surat kabar terhadap permasalahan lingkungan hidup masih rendah bila dibandingkan dengan persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks. 2. Kepedulian surat kabar dalam menampilkan berita lingkungan hidup yang menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dari eksternal pada surat kabar. Faktor-faktor internal adalah kebijakan redaksional dan manajemen surat kabar tersebut, serta kemampuan dan pengetahuan wartawan yang meliput permasalahan lingkungan hidup. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberitaan masalah lingkungan dengan penerapan kaidah jurnalistik lingkungan adalah kepentingan bisnis dan kondisi sosial-politik yang tengah terjadi. 3. Surat kabar yang diteliti telah memiliki perhatian terhadap pemberitaaan permasalahan lingkungan. Namun, dari kedua surat kabar yang diteliti belum menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan. Daftar Kepustakaan: 21 (1950-2003)

---

Environmental Journalism on Environmental Issues on Newspapers: Case Study: The Awareness of Newspapers on Environmental Issues, Especially Water Issues As part of the media, newspapers have significant role in giving information about environmental issues. Apart from that, newspapers have also important role in providing understanding and comprehension, as well as knowledge about environmental issues to the society. The purpose of this research is to find the degree of awareness of newspapers in living environment, especially in water issues, based on the frequency of the coverage and the portion of pages provided for the environmental news. This research also intends to identify factors, which motivate newspapers to publish environmental news based on the principle of environmental journalism, and to discover the use of environmental journalism principles in composing environmental news, especially water issues, in the newspapers. The proposed Hypothesis in this research is that newspapers have not used environmental journalism principles in providing environmental news. This research is an expos' facto research, and the method being used is an analysis of the news contents in the published newspapers. The newspapers, which were selected as object of this research, are Kompas and Sinar Harapan. The data-collecting technique being used in this research is documentation study and interviews. Validation of data was conducted based on reability tests by were of Holsti formula. The results of this research show that Kompas has published 432 articles, whereas Sinar Harapan published 255 articles. Viewed from the frequency of the form of the news, regular news are more appealing than other forms of news. Regular news on environment, especially in water issues in Kompas represent a percentage of 41% of all the articles on environment, whereas Sinar Harapan 42%. The composition of the news in a featured form in Kompas is 18%, whereas in Sinar Harapan 20%. Of all four types of composition, editorial is the least published form. During the research, Kompas wrote five times environmental issues in its editorial forms, whereas Sinar Harapan three times of all 432 environmental articles published by pampas, there are 177 news, or about 41%, which concerned about flood. Sinar Harapan also gives tremendous attention towards flood disasters, and it is noted that flood issues consumed 40% of all the environmental issues. Other news are about drought, clean water necessity, and water pollution. Of all the 432 news published, there are 183 articles which meet the 5W + 1H criteria, and including solutions. While in Sinar Harapan, of all the 255 articles, there are 72 articles which include 5W + IH elements and problem solving. It is noted that Kompas published only 90 articles with pictures and illustrations, whereas Sinar Harapan published 60 illustrated of all 225 news or articles. Based on the results of the analysis and discussion in this thesis, it can be concluded that: 1. Frequency and the portion of environmental news in newspapers is less compared to that of the other news. This indicates the level of awareness of newspapers in environmental issues is still low in terms of the complexity of environmental problems. 2. The awareness of newspapers in environmental news, which apply the principles of environmental journalism, is influenced by internal and external factors. The internal factors influenced the using of the environmental journalism principles are the editorial policies and management of the newspaper, as well as the journalists' ability and knowledge in covering issues of environment. However, the external factors, which influence the environmental news using of environmental journalism principles, are commercial and business drive and necessity and the social-political sphere in the country. 3. The newspapers being observed have had attention in environment news. However, in the case of the two newspapers, there were still no significant signs of full application of the principles of environmental journalism. Number References: 21 (1950-2003)

Abstrak :
Organisasi dewasa ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tuntutan tanggungjawab terhadap publiknya baik yang internal maupun eksternal. Hal ini merupakan tuntutan masyarakat agar organisasi bisa menunjukkan peranan dan kontribusinya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Organisasi tidak bisa hanya mengejar keuntungan bagi pemegang saham atau pemodal, melainkan ia juga harus membagi keuntungannya bagi publik internal dan eksternalnya untuk memperoleh dukungan sepenuhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Fenomena sosial di atas, melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan topik: Tanggungjawab sosial manajemen dalam pemenuhan kebutuhan publik internal (suatu studi kualitatif penerapan fungsi hubungan masyarakat dalam komunikasi internal). Tipe penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi Hubungan Masyarakat dalam bentuk tanggungjawab sosial manajemen yang tercermin dalam filsafat kebijaksanaan dan praktek organisasi untuk memenuhi kebutuhan publik internal. Tempat penelitian di Universitas Mercu Buana. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengamatan secara partisipatif. Analisa data dengan metode kualitatif dengan cara mengkategorisasikan temuan di lapangan berdasarkan tema, dan topik yang sesuai, kemudian dipaparkan, dibandingkan serta melakukan trianggulasi data dengan persepsi narasumber yang sama, atau berbeda serta dokumen tertulis lainnya. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori dan konsep komunikasi organisasi, komunikasi internal, hubungan masyarakat dan tanggungjawab sosial manajemen. Goldhaber antara lain mengemukakan bahwa dalam penyampaian pesan organisasi, maka faktor manusia sangat penting, karenanya organisasi perlu memperhatikan upaya pemeliharaan kemanusiaan untuk menstabilkan organisasi. Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dan harapan publiknya. Penerapan tanggungjawab sosial manajemen pada publik internal tersebut diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan, motivasi, kepuasan, dukungan, image dan reputasi publik. Dengan demikian publik internal akan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kepuasan bagi publik eksternal. Hasil penelitian menyebutkan bahwa UMB belum berhasil menentukan nilai-nilai standar dan etika (sebagai bentuk tanggungjawab sosial manajemen) secara tertulis dan menjadi pedoman serta arah tujuan organisasi. Namun dari segi peraturan karyawan sudah mengakomodir kebutuhan publik internal dari kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial dan prestasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis belum sesuai dengan harapan publik internal. Sedangkan pemenuhan kebutuhan sosial dan prestasi sudah dirasakan baik, kendati masih tetap perlu disempurnakan. Belum sepenuhnya pelaksanaan tanggungjawab sosial manajemen Universitas Mercu Buana dalam pemenuhan kebutuhan publik internal, ini menunjukkan pula belum sepenuhnya fungsi hubungan masyarakat diterapkan. Implikasi teoritis ketiadaan etika, nilai-nilai standar yang menunjukkan tanggungjawab sosial manajemen pada publik internalnya, menurut Cutlip akan menyulitkan organisasi dalam membangun kepercayaan, dukungan dan image yang baik dari publiknya. Selain itu ketiadaan nilai dan tujuan yang jelas pada akhirnya akan membawa kehancuran lembaga itu sendiri (Syafaruddin). Sedangkan Davis dan Schein mengatakan bahwa kondisi kerja yang tidak sesuai dengan harapan publik internal tidak akan menciptakan kualitas kehidupan kerja, total kualitas manajemen dan atau manajemen mutu terpadu. Kurang maksimalnya tanggungjawab sosial manajemen dalam pemenuhan kebutuhan publik internal menurut Rex Harlow, juga menunjukkan belum maksimalnya fungsi hubungan masyarakat dalam organisasi yang idealnya harus selalu berupaya mengingatkan dan menekankan manajemen terhadap tanggungjawabnya kepada publik internal. Implikasi praktis, ketiadaan visi, misi dan tujuan dan penentuan langkah strategis organisasi menciptakan kekurangpercayaan publik internal akan kemampuan organisasi bertahan menghadapi tantangan berat masa depan. Kurang maksimalnya pemenuhan tanggungjawab sosial manajemen, pada akhirnya juga melahirkan sikap pesimisme, bahkan frustrasi, kurangnya motivasi kerja dan pencapaian prestasi tertentu. Rekomendasi teoritis, melakukan penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif untuk mengukur korelasi antara kategori-kategori dari hasil penelitian ini. Hipotesa sementara yang dapat dirumuskan adalah "Komitmen organisasi dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial manajemen akan menciptakan kepercayaan, dukungan, motivasi dan kepuasan kerja serta dalam jangka panjang menghasilkan image positif dan reputasi baik dari publiknya ". Rekomendasi praktis, UMB perlu menggali kembali nilai-nilai budaya organisasi yang dijadikan akar penentuan nilai dan etika tanggungjawab sosial manajemen kepada publiknya. Peningkatan fungsi hubungan masyarakat yang selalu menekankan tanggungjawab sosial manajemen pada kebutuhan publik internal, baik dalam kebijakan maupun tindakan organisasi.

Abstrak :
Ringkasan
Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi manusia semakin banyak, Iuas, dan kompleks, karenanya semakin mendesak pula peningkatan partisipasi semua orang dalam pemecahan masalahnya. Solusi Iingkungan tidak saja harus Iebih holistik, juga perlu ditangani secara Iintas wilayah/negara, lintas sektoral, Iintas disiplin llmu, dan oleh seluruh Iapisan masyarakat. Tanggung jawab lingkungan tidak saja global, nasional, lokal dan komunal, melainkan juga sudah harus disertai tanggung jawab perorangan.

Konsumerisme hijau adalah suatu fenomena sosial yang tumbuh dengan pesat pada dekade 1980an sebagai artikulasi tanggung iawab perorangan tersebut. Dalam fungsinya sebagai konsumen, semua orang mempunyai hak atas Iingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu semua konsumen juga mempunyai tanggung jawab akan dampak konsumsinya terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Tanggung jawab konsumen ini dapat diartikulasikannya dalam kegiatan yang secara populer disebut 4R, yaitu reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang), reduce (pengurangan konsumsi) dan replace (mengganti konsumsi dengan yang lebih ramah lingkungan). Dilaksanakan oleh banyak orang, 4R dapat mendorong peningkatan tanggung jawab lingkungan para produsen.

Di Indonesia, proses daur ulang limbah secara tradisional telah berlangsung cukup Iama. Program PEDULl 92 yang diprakarsai Dana Mitra Lingkungan di Jakarta mencoba melalui berbagai intervensi meningkatkan kondisi dan kemampuan para pelapak (penampung limbah dari pemulung) dan bandar (penampung dari pekapak) untuk mengelola limbah daur ulang lebih baik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan intervensi seperti Program PEDULI 92 dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitas Iimbah yang didaur ulang. lngin diketahui apakah dalam jangka panjang adanya intervensi semacam ini ini beban lingkungan dapat dikurangi, penghasilan pemulung dapat ditingkatkan sebagai upaya mengangkat kemiskinan, dan daur ulang limbah dapat menjadi titik masuk pengembangan konsumerisme hijau di Indonesia.

Penelitian dilakukan terhadap 109 responden pelapak dengan sampling secara acak dan proporsional berdasarkan distribusi populasi di 5 wilayah DKI Jakarta. Penelitian berbentuk wawancara menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung. Juga diadakan penelitian retrospektif dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada serta studi literatur mengenai konsumerisme hijau dan daur ulang di berbagai negara.

---

Abstract
Environmental problems facing humankind have become more diverse and complicated, demanding increased popular participation in implementing solutions. The solutions should be approached not only holistically, but also : cross-sectoral, transending national boundaries as well as scientific disciplines and at all levels of community. There should be individual responsibility as well as global, national, local, and communal concerns to deal with the issues.

Green consumerism is a social phenomena that emerged rapidly in the 80s as articulation of this individual responsibility. As consumers, everybody has the right to a clean and healthy environment. At the same time everybody has responsibility for the impacts of consumption that could lead to the deterioration of environmental quality.

The consumers' responsibility can be articulated into their daily activities, which is popularly known as 4R (reuse, recycle, reduce, and replace). If implemented by a substantial numbers of people, 4R can certainly push environmental responsibility of producers.

ln Indonesia, traditional waste recycling processes has been present for a long time. PEDULI 92 Program which was initiated by Dana Mitra Lingkungan in Jakarta, through various means endeavours to improve conditions and capabilities of the pelapak (a person who collects waste from scavengers) and bandar (a person who collects waste from pelapaksl in managing waste recycling).

The main objective of this research is to observe whether the intervention of a program such as PEDULI 92 in traditional waste recycling processes can increase the quality and quantity of waste to be recycled. lt is also to ascertain whether in the long run this intervention can reduce environmental burden & increase scavengers' income to improve their quality of life; and whether waste recycling can become the entry point of green consumerism in Indonesia.

This research involved 109 pelapaks using purposive proportional size sampling, based on scavengers' population distribution in 5 municipalities of Jakarta.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (back-dated). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparisi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. ......This particular Thesis examines and elaborate the responsibility of a Public Notary towards a legitimate and legal consequence that occurs in Share Purchase Deed of PT ABC's stock which constructed back-dated. Such issue appears in an unconsistant dates between the date of the deed and the legalization date of the Power of Attorney within the deed. Back-dated act that conducted by Notary in the authentic deed is a violation of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2002 concerning The Notary Regulation, inter alia, regarding the form of the deed itself which causing the authenticity dissapearance of the deed with the result that such deed become down-grading. The party's competency is also becoming an issue due to the signing date, logically, however, the Power of Attorney has not granted its validation, so that the proxy was not proficient to conduct any legal action based on the Power of Attorney. The Notary Regulation clearly emphisize regarding the legal consequence of an unproficient party of the deed is also a dissapeareance of the authenticity of the deed. Nonetheless, there are several ethical violation due to the Notary's dishonesty in constructing the particular deed, not to mention the criminal act if the Notary is proven guilty in inserting false statement as stated in Article 266 of Indonesian Criminal Law. In this regard, Notary has a full responsibility towards all the deeds which construted and signed by them, hence, there are sanctions that could be sentenced to them as the result in their unlawful act an/or negligence in constructing a back-dated deed. The sanctions categorized in civil sanction, criminal sanction, and administrative sanction, where those three are regulated seperately in Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Law and The Notary Regulation along with the ethical code which issued by Indonesian Notary Association.