Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi Sumberdaya batubara Indonesia saat ini diketahui sebesar 38,6 milyar ton, yang 70% dari jumlah tersebut merupakan batubara bermutu rendah dengan nilai kalori pada umumnya rendah serta kadar air, kadar sulfur maupun kadar abu yang tinggi dan belum diusahakan secara optimal.Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), besarnya bagian untuk Pemerintah adalah 13,5% dari hasil produksi batubara tanpa mempertimbangkan faktor nilai kalori yang terkandung di dalam batubara. Batubara dengan nilai kalori rendah mempunyai harga jual yang rendah pula, sehingga dengan menerapkan bagian Pemerintah sebesar 13,5% mengakibatkan kurangnya minat investor untuk mengusahakannya disebabkan karena akan mengalami kerugian. Dalam rangka mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan batubara, besarnya bagian Pemerintah perlu disesuaikan menurut nilai kalori batubara yang diusahakan sehingga dapat diperoleh tingkat pembagian yang wajar dan optimum bagi pemerintah maupun pengusaha. Dalam menganalisis penentuan bagian Pemerintah yang sesuai dan wajar, dilakukan perhitungan keekonomian lapangan batubara tambang terbuka dengan nilai kalori 5000 kkal/kg melalui program simulasi Microsoft Excel terhadap beberapa skonario bagian Pemerintah mulai dari 13,5% sampai 8%. Disamping itu juga dilakukan validasi atas faktor-faktor teknis yang terpenting dalam menilai kelayakan suatu proyek pertambangan batubara dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process.Hasil dari proses dan analisis masalah pada penelitian ini diperoleh faktor terpenting dalam penentuan bagian Pemerintah adalah nilai kalori dengan indeks inkonsistensi keseluruhan 0,07. Tingkat bagi basil untuk Pemerintah yang sesuai adalah 8,5% dengan NPV = US$.1.380.000 dan IRR = 21,61% pada tingkat MARR 20%. Dengan cara intrapolasi diperoleh besarnya bagian Pemerintah pada tambang terbuka berdasarkan nilai kalori batubara adalah 13,5% untuk batubara dengan nilai kalori di atas 6100 kkal/kg, 11% untuk batubara dengan nilai kalori antara 5100 sampai dengan 6100 kkal/kg, dan 8,5% untuk batubara yang bernilai kalori di bawah 5100 kkal/kg.Dengan diterapkannya tingkat bagi hasil yang berbeda berdasarkan nilai kalori batubara pada tambang terbuka diharapkan dapat menarik para investor (penanam modal) untuk mengembangkan sumberdaya batubara nasional. Untuk penentuan tingkat bagi hasil yang sesuai pada tambang bawah tanah diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang sama."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Kinerja bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis, sedangkan faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh gaya kepempinan suatu unit bisnis. Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk melihat pengaruh faktor internal terhadap distribusi bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Faktor internal yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diwakili kualitas aktiva produktif utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang diberikan, penempatan pada Bank sentral, penempatan pada bank lain, rasio kecukupan modal dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

---

Analisys of Internal Factors to The Profit Sharing Distribution of Syariah Banks (A Case Study of PT. Bank Syariah Mandiri)Islamic banks performance are influenced by several factors which can be divided into two factors, i.e. internal and external factors. External factors are systematic risk that cannot be controlled by a business unit, otherwise internal factors are unsystematic risk that its performances depend on management style of a business unit. This thesis tries to focus on internal factors, which influence profit sharing distribution of PT. Bank Syariah Mandiri. Internal factor represented by major earning assets, i.e. financing, placement at Central bank, inter bank assets, capital adequacy ratio and financing to deposit ratio."

"ABSTRAKPada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana pelaksanaan kebijaksanaan yang mengatur penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan PK dan Kop dapat memberikan insentif bagi BUMN, Pengusaha Kecil dan Koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: biaya transaksi (Williamson, 1990: 165), hubungan principals-agents (Williamson, 1985: 14), kategori kepentingan (Hardjosoekarto, 1994: 23), separation of ownership and control (Fama & Jensen, 1985: 118), bentuk-bentuk kepemilikan usaha (Eggertsson, 1990: 178-188), corporate recycle (Adizes, 1988: 11-79) teori pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, SK Menteri Keuangan Nomor 12321MK.01311989 dan Nomor 3161MK.0161 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, diharapkan dapat memberikan insentif, tcrciptanya pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi PK dan Kop, di lain pihak diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha yang memiliki keunggulan yang didasarkan kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Sumber datanya diperoleh dari 3 unit BUMN dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melaiui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan. bahwa selama 4 tahun (1990-1994) telah disalurkan dana sebesar Rp. 366.006 juta untuk 39.993 unit PK dan 18.791 unit Koperasi ternyata pelaksanaan penyisihan laba BUMN bagi PK dan Kop belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (data base) posisi usaha. Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui penyisihan laba BUMN 1-5 % belum sepenuhnya memberikan insentif bagi BUMN, PK dan Kop dan teknis operasionalnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Iaba BUMN, maka perlu didukung dengan data dasar(database), matching plan,dan kebijaksanaan yang ada perlu dikaji untuk mendukung bekerjanya pembinaan PK dan Kop."

"Kerjasama pengusahaan migas dimulai tahun 1870 dengan pemberian Konsesi. Setelah merdeka, konsesi diubah dengan bentuk lain, yaitu "Perjanjian karya",, yang dituangkan dalam UU No.44 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1966 landasan kerjasama itu diubah kembali dengan bentuk. "kontrak Produktion Sharing", yang dikukuhkan dalam UU No.8 tahun 1971 tentang "PERTAMINA". Dalam pelaksanaan KPS, hasil produksi migas mengalami pasang dan surut. Pada tahun 1978 saat harga minyak melonjak dan negara teluk bergejolak, bidang usaha migas meningkat. Tetapi thn 80-an, saat harga minyak turun drastis dan negara teluk mulai aman, pengusahaan migas menurun. Ulntuk lebih meningkatkan pengusahaan tersebut, maka pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat kontraktor. Namun sebenarnya pemberian insentif ini merupakan dilema, karena di satu pihak akan menarik minat kontraktor. Akan tetapi pada dasarnya secara kualitatif menurunkan pendapatan Negara. Di lain pihak bila tidak diberi insentif, maka kurang dapat menarik minat kontraktor asing untuk mengusahakan migas di Indonesia, terutama untuk KTI dan Frontier area."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2006. untuk menganalisis data digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel yaitu pendapatan dari pembiayaan bagi basil, pertumbuhan dana pihak ketiga, non performing financing dari pembiayaan bagi basil dan rate SWBI secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Keempat variabel tadi dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 99% dan sisanya 1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. ......This research examine the factors that significantly affect the amount of supply profit loss sharing financing. This research represent case study at Bank Syariah Mandiri period July 2003 - Desember 2006. To analyze data used by multiple Tinier regression. The result shows that all of variables that are income from profit loss sharing, funds, non performing financing from profit loss sharing, and swbi rate by together can influence the amount of supply profit loss sharing financing. Fourth mentioned variables can explain dependent variable equal to 99% and the rest 1% can be explained by other variables which not enter in model."

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."

"Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab utama dari tingkah laku disfungsi organisasi. Terdapat tiga (3) variabel independen yaitu isu hubungan intra/interpersonal, implementasi strategi dan struktur, dan praktik-praktik dalam proses di organisasi. Data diolah dengan menghitung standard multiple regression dan average mean untuk mendapatkan gambaran kontribusi dan kondisi tiap variabel. Kontribusi yang paling besar berasal dari variabel implementasi strategi dan struktur diikuti dengan variabel isu hubungan intra/interpersonal. Namun diputuskan memberikan intervensi pada variabel independen isu hubungan intra/interpersonal. Kontribusi variabel ini juga signifikan, dan kondisinya paling membutuhkan perbaikan. Intervensi yang digunakan untuk mengatasi isu hubungan intra/interpersonal adalah berbagi pengetahuan. Intervensi ini digunakan karena dengan berbagi pengetahuan maka karyawan akan mendapatkan masukan dari kolega mengenai isu yang sedang dialami. ......The purpose of this study was to determine the main cause of the behavior of organizational dysfunction. There are three (3) independent variables: issue of the relationship of intra/interpersonal; implementation strategies, structures; and process of the organization. Result showed that all variable had significant contribution and relationship issues intra/interpersonal was the one that need improvement. Interventions used to address the issue of the relationship of intra/interpersonal knowledge sharing. This intervention is used for the sharing of knowledge, the employee will receive feedback from colleagues on issues that are being experienced."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan. ......This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh perilaku berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif pada konsultan di PT. XYZ, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi sumber daya manusia. Untuk mengukur perilaku kerja inovatif, peneliti menggunakan skala perilaku kerja inovatif, sementara perilaku berbagi pengetahuan diukur menggunakan skala perilaku berbagi pengetahuan. Secara kuantitatif, hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan merupakan variabel penting yang dapat secara signifikan memprediksi perilaku kerja inovatif R2 = 0.58, F 2, 17 = 11.81, p < 0.01. Selanjutnya, melalui pendekatan kualitatif, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan perilaku berbagi pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya sejumlah faktor yang memfasilitasi individu untuk menampilkan perilaku berbagi pengetahuan. Di sisi lain, ditemukan pula sejumlah faktor yang menghalangi kecenderungan individu dalam menampilkan perilaku berbagi pengetahuan. Mengacu pada hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah diperoleh, peneliti kemudian menyusun rancangan intervensi berupa aktivitas komunitas praktisi yang bertujuan untuk mewadahi proses berbagi pengetahuan sehingga dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif. ......The purpose of this study is to see the effect of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among consultant at PT. XYZ, a company engaged in human resource consulting services. Innovative work behavior was measured using innovative work behavior scale, while knowledge sharing behavior was measured using knowledge sharing behavior scale. Quantitatively, statistical analysis results showed that knowledge sharing behavior is an important variable that can significantly predict innovative work behavior R2 0.58, F 2, 17 11.81, p 0.01 . Furthermore, through a qualitative approach, researcher identify several factors that influence the propensity of individuals in knowledge sharing behavior. Based on the interview results, the researcher found several factors that facilitate individual 39 s knowledge sharing behavior. On the other hand, there are also several factors that hinder individual rsquo s tendency to display knowledge sharing behavior. Based on quantitative and qualitative results, the researchers then designed an intervention in the form of community of practices activity aim to organize knowledge sharing process which in turn will improve innovative work behavior."