Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi Sumberdaya batubara Indonesia saat ini diketahui sebesar 38,6 milyar ton, yang 70% dari jumlah tersebut merupakan batubara bermutu rendah dengan nilai kalori pada umumnya rendah serta kadar air, kadar sulfur maupun kadar abu yang tinggi dan belum diusahakan secara optimal.Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), besarnya bagian untuk Pemerintah adalah 13,5% dari hasil produksi batubara tanpa mempertimbangkan faktor nilai kalori yang terkandung di dalam batubara. Batubara dengan nilai kalori rendah mempunyai harga jual yang rendah pula, sehingga dengan menerapkan bagian Pemerintah sebesar 13,5% mengakibatkan kurangnya minat investor untuk mengusahakannya disebabkan karena akan mengalami kerugian. Dalam rangka mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan batubara, besarnya bagian Pemerintah perlu disesuaikan menurut nilai kalori batubara yang diusahakan sehingga dapat diperoleh tingkat pembagian yang wajar dan optimum bagi pemerintah maupun pengusaha. Dalam menganalisis penentuan bagian Pemerintah yang sesuai dan wajar, dilakukan perhitungan keekonomian lapangan batubara tambang terbuka dengan nilai kalori 5000 kkal/kg melalui program simulasi Microsoft Excel terhadap beberapa skonario bagian Pemerintah mulai dari 13,5% sampai 8%. Disamping itu juga dilakukan validasi atas faktor-faktor teknis yang terpenting dalam menilai kelayakan suatu proyek pertambangan batubara dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process.Hasil dari proses dan analisis masalah pada penelitian ini diperoleh faktor terpenting dalam penentuan bagian Pemerintah adalah nilai kalori dengan indeks inkonsistensi keseluruhan 0,07. Tingkat bagi basil untuk Pemerintah yang sesuai adalah 8,5% dengan NPV = US$.1.380.000 dan IRR = 21,61% pada tingkat MARR 20%. Dengan cara intrapolasi diperoleh besarnya bagian Pemerintah pada tambang terbuka berdasarkan nilai kalori batubara adalah 13,5% untuk batubara dengan nilai kalori di atas 6100 kkal/kg, 11% untuk batubara dengan nilai kalori antara 5100 sampai dengan 6100 kkal/kg, dan 8,5% untuk batubara yang bernilai kalori di bawah 5100 kkal/kg.Dengan diterapkannya tingkat bagi hasil yang berbeda berdasarkan nilai kalori batubara pada tambang terbuka diharapkan dapat menarik para investor (penanam modal) untuk mengembangkan sumberdaya batubara nasional. Untuk penentuan tingkat bagi hasil yang sesuai pada tambang bawah tanah diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang sama."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Kinerja bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis, sedangkan faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh gaya kepempinan suatu unit bisnis. Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk melihat pengaruh faktor internal terhadap distribusi bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Faktor internal yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diwakili kualitas aktiva produktif utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang diberikan, penempatan pada Bank sentral, penempatan pada bank lain, rasio kecukupan modal dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

---

Analisys of Internal Factors to The Profit Sharing Distribution of Syariah Banks (A Case Study of PT. Bank Syariah Mandiri)Islamic banks performance are influenced by several factors which can be divided into two factors, i.e. internal and external factors. External factors are systematic risk that cannot be controlled by a business unit, otherwise internal factors are unsystematic risk that its performances depend on management style of a business unit. This thesis tries to focus on internal factors, which influence profit sharing distribution of PT. Bank Syariah Mandiri. Internal factor represented by major earning assets, i.e. financing, placement at Central bank, inter bank assets, capital adequacy ratio and financing to deposit ratio."

"Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana pelaksanaan kebijaksanaan yang mengatur penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan PK dan Kop dapat memberikan insentif bagi BUMN, Pengusaha Kecil dan Koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: biaya transaksi (Williamson, 1990: 165), hubungan principals-agents (Williamson, 1985: 14), kategori kepentingan (Hardjosoekarto, 1994: 23), separation of ownership and control (Fama & Jensen, 1985: 118), bentuk-bentuk kepemilikan usaha (Eggertsson, 1990: 178-188), corporate recycle (Adizes, 1988: 11-79) teori pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, SK Menteri Keuangan Nomor 12321MK.01311989 dan Nomor 3161MK.0161 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, diharapkan dapat memberikan insentif, tcrciptanya pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi PK dan Kop, di lain pihak diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha yang memiliki keunggulan yang didasarkan kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Sumber datanya diperoleh dari 3 unit BUMN dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melaiui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan. bahwa selama 4 tahun (1990-1994) telah disalurkan dana sebesar Rp. 366.006 juta untuk 39.993 unit PK dan 18.791 unit Koperasi ternyata pelaksanaan penyisihan laba BUMN bagi PK dan Kop belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (data base) posisi usaha. Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui penyisihan laba BUMN 1-5 % belum sepenuhnya memberikan insentif bagi BUMN, PK dan Kop dan teknis operasionalnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Iaba BUMN, maka perlu didukung dengan data dasar(database), matching plan,dan kebijaksanaan yang ada perlu dikaji untuk mendukung bekerjanya pembinaan PK dan Kop."

"Kerjasama pengusahaan migas dimulai tahun 1870 dengan pemberian Konsesi. Setelah merdeka, konsesi diubah dengan bentuk lain, yaitu "Perjanjian karya",, yang dituangkan dalam UU No.44 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1966 landasan kerjasama itu diubah kembali dengan bentuk. "kontrak Produktion Sharing", yang dikukuhkan dalam UU No.8 tahun 1971 tentang "PERTAMINA". Dalam pelaksanaan KPS, hasil produksi migas mengalami pasang dan surut. Pada tahun 1978 saat harga minyak melonjak dan negara teluk bergejolak, bidang usaha migas meningkat. Tetapi thn 80-an, saat harga minyak turun drastis dan negara teluk mulai aman, pengusahaan migas menurun. Ulntuk lebih meningkatkan pengusahaan tersebut, maka pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat kontraktor. Namun sebenarnya pemberian insentif ini merupakan dilema, karena di satu pihak akan menarik minat kontraktor. Akan tetapi pada dasarnya secara kualitatif menurunkan pendapatan Negara. Di lain pihak bila tidak diberi insentif, maka kurang dapat menarik minat kontraktor asing untuk mengusahakan migas di Indonesia, terutama untuk KTI dan Frontier area."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2006. untuk menganalisis data digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel yaitu pendapatan dari pembiayaan bagi basil, pertumbuhan dana pihak ketiga, non performing financing dari pembiayaan bagi basil dan rate SWBI secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Keempat variabel tadi dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 99% dan sisanya 1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model.

---

This research examine the factors that significantly affect the amount of supply profit loss sharing financing. This research represent case study at Bank Syariah Mandiri period July 2003 - Desember 2006. To analyze data used by multiple Tinier regression. The result shows that all of variables that are income from profit loss sharing, funds, non performing financing from profit loss sharing, and swbi rate by together can influence the amount of supply profit loss sharing financing. Fourth mentioned variables can explain dependent variable equal to 99% and the rest 1% can be explained by other variables which not enter in model."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Perubahan Pola Bagi Hasil Rumah Makan Minang (RMM) di Jakarta dari pola musyarakah menjadi pola campuran dengan memfokus pada faktor-faktor yang menyebabkannya dan implikasi dari perubahan itu terhadap pengelolaannya. RMM yang sejak semula dikelola secara musyarakah kini berubah menjadi campuran yaitu campuran antara pola musyarakah dan konvensional. Dalam pola musyarakah, semua anggota terlibat adalah kerabat danbertanggung jawab penuh terhadap operasi perusahaan dan keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama pula dalam suatu pola bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam pola campuran anggota dan pegawai (bukan kerabat) berbagi dalam tanggung jawab; dari sisi penghasilan anggota mengikuti pola bagi hasil sedangkan pegawai (bukan anggota) mengikuti pola penggajian konvensional. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola yang dianalisis adalah variabel ekonomi dan variabel sosial yang terkait dengan perubahan pola usaha RMM. Variabel ekonomi RMM menyangkut pendapatan, biaya, dan keuntungan usaha dan pola pembagiannya; sedangkan variabel sosial menyangkut pengaruh perubahan tersebut terhadap: perubahan peran para aktor RMM dan hubungan antar mereka, efisiensi dan efektivitas pengelolaan RMM, penghasilan anggota dan pegawai, dan pola pengambilan keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif; data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, pengamatan, dan kuesioner. Triangulasi dilakukan terhadap setiap data yang dikumpulkan dengan maksud memvalidasi data itu, hasilnya adalah data dengan validitas yang tinggi, kemudian kesimpulan ditarik dari data yang telah valid itu.

---

This research is aimed to analyze the Sharing Pattern Changing On the Rumah Makan Minang (RMM) in Jakarta, from Musyarakah (partnership) pattern to mixed pattern that focuses on factors that contribute to it and its implications on its management. RMM was first managed using Musyarakah and then changed into mixed pattern as a combination between Musyarakah and conventional pattern. In Musyarakah pattern members involved are relatives and fully responsible for any operational affairs of the company and profit and loss are shared equally in a pattern called profit-and-loss sharing. In mixed pattern members and employees (not relatives) share responsibilities; members apply profit-and-loss sharing in revenue whereas employees (not relatives) apply conventional payment of wages. Factors that contribute to pattern changing of which analyzed are economic and social variables, relating to business pattern changing in RMM. RMM economic variable includes revenue, cost and business profit and its sharing pattern; while social pattern includes effect of the changing on: the role changing among RMM actors and the relationship among them, efficiency and effectivity of RMM management, revenue for members and employees and the decision making pattern. This is a qualitative research; data are collected through deep interviews, observations and questionnaires. Triangulation applies on collected data by means of validating the data, resulting high-validated data and eventually conclusions can be drawn."

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi deposito mudharabah pada koperasi syariah di Kota Depok serta membandingkannya dengan PSAK 105 dan DSN MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga koperasi syariah yang ada di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum praktik deposito mudharah telah sesuai dengan ketentuan DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. Akan tetapi, terdapat beberapa pengukuran dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 105 yang tidak dilakukan oleh kopsyah, yakni terkait pengklasifikasian dana deposito mudharabah, pengakuan kewajiban atas beban pada saat perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, dan pengakuan piutang atas pendapatan yang belum dibagikan. Hal ini dikarenakan, beberapa transaksi kopsyah menggunakan sistem cash basis.

---

This thesis aims to analyze the computation of profit sharing and accounting treatment of Mudharabah Deposits of Islamic Cooperative at Depok City and compare to PSAK 105 and DSN MUI no. 03/DSN-MUI/IV/2000. This research used qualitative descriptive method with depth interview technique, observation, and documentation technique. This research used three samples of Islamic Cooperative at Depok City. The result of the research showed that generally the mudharabah deposit practice complies with DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. In the other hand, there are several measurement and disclosure which is regulated by PSAK 105 didn?t do by Islamic Cooperative, such as misclassification of mudharabah deposit fund, recognize liabilities when the cooperative has computed the profit sharing of mudharabah deposit, and recognize receivable of unearned revenue. This is because several transactions in Islamic Cooperative used cash basis principle."