Hasil Pencarian

Ditemukan 276 dokumen yang sesuai dengan query

Basuki Yunanto

Pengelompokkan barang mewah dan tarif dalam rangka optimalisasi tujuan pengembangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

" Frequency which happened in relative short-time in the regulation of luxury goods classification and tariff on implementing Tax on Luxury Goods (PPnBM) Collection shows existing effort maximally from the Directorate General of Tax to determine luxury goods classification which will be imposition of Tax on Luxury Goods (PPnBM) in the certain tariff so that the objective of Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition can be reached optimally, in accordance with consideration that each alteration of ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14186

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lapotulo, Jimmi

Studi kasus pemeriksaan pajak atas transaksi Capital Income wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa

" Tax revenue is the biggest source of domestic fund resulted from national productivity for the self-financing of development, government programs, income distribution and indeed a boosting device of investment. Indonesian tax ratio of only 13,6% from GDP indicates a great deal of tax revenue potential. Income tax giving the largest tax contribution of IDR133.967 trillion or 49% of overall tax revenue shows the fact that taxing from taxpayers income is surely a great prospect and ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14193

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdurrahman Nurhadi

Sanksi pidana perpajakan Indonesia dan implikasinya kepada kepatuhan wajib pajak = Indonesian taxation criminal sanction and its implication upon taxpayer's compliance

" Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21896

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasan Jaya

Analisis tanggung jawab wakil dan kuasa pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan : studi kasus pada PT. Jasprim Dinamika Global = Representative responsibility analysis and tax authority in fulfilling tax obligation

" Task and responsibility tax representative and tax authority in fulfilling tax obligation is sometimes alike with tax representative which is represented or the one that authorized. The main problem of research in interrogative sentence form, namely, is : How big is the influence of responsibility between representative and tax authority in fulfilling lax obligation? The objective is to know main problem of research hypothesis, namely : First : Is it predicted that responsibility of representative ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T21491

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yonas Janzeddin

Pengakuan penghasilan atas penghapusan utang bunga bank ditinjau dari aspek keadilan perpajakan = Income recognition of bank interest payable write-off evaluated from aspect of taxation justice

" In order to improving awareness and compliance of taxpayers about their rights and obligations, the understanding about justice from a rule of law and regulation looked into to play an important part in improving awareness and taxpayer compliance. Comprehended level of justice of a rule is hence expected by a taxpayer earn more own awareness and compliance about their obligation of taxation. The target of this research is to analyze the level of justice from ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T22598

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desyanty

Peran lurah dalam penyelenggarakan pemungutan PBB bumi dan bangunan: studi kasus di kelurahan Sulanjana dan kelurahan Kasang kecamatan Jambi Timur kota Jambi

" Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)(Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). Penelitian ini dianggap penting mengingat salah satu perubahan mendasar pada era reformasi ini adalah pendelegasian wewenang pembiayaan daerah dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pembiayaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah. PBB merupakan salah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21506

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Didy Supriyadi

Voluntary disclosure dalam perspektif hukum dan implikasinya terhadap tax compliance dan tax enforcement = Voluntary disclosure in legal perspectives and its implicationson tax compliance and tax enforcement

" Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegunaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103

T32544

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fera Witanti Puspaningrum,author

Analisa hukum terhadap penyelesaian surplus material pada proyek pemerintah yang menggunakan kontrak standar FIDIC Plant Design Build : studi kasus pada proyek Contract Package No. 4 - West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. = Legal analysis upon the settlement of Surplus Material on a government porject using standard Contracts FIDIC Build Plant Plant Design : case study on the Project Contract Package No. 4-West Java Pipeline Distribution at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. / Fera Witanti Puspaningrum

" ABSTRAK
Dalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyek pemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturan pendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh ... "

2013

T32546

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Esti Purnami

Peran notaris dalam pemungutan pajak atas tanah dan/atau bangunan = The role of notary in collecting taxes on land and or buldings

" Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang salah satunya berasal dari tanah dan atau bangunan berupa Pajak Penghasilan atas pengalihan hak maupun atas sewa, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak tersebut dikenakan dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang selalu harus diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diantara dibuat oleh Notaris. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan paling mutakhir mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32553

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bobby Christian

Tinjauan yuridis pasal 29 PP no. 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan di lihat dari pasal 13A UU no. 16 tahun 2009 perubahan ke empat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan = Judicial review article 29 of Government Regulation no. 74 in 2011 on the procedures for implementation and compliance tax liability in view of law article 13A of Regulation no. 16 in 2009 the fourth amendment about general provisions and tax procedures

" Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36024

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian