Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa revisi uu tersebut belum mendapatkan persetujuan untuk dibahas, dan kurangnya pemahaman anggota DPRRI mengenai substansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

Intensity of violence that occurred in children continues to rise from year to year making role House of Representatives (DPR) to be important in the handling of child violence. This study uses a qualitative approach to data collection through literature study and interview results are translated descriptive approach. The results of this study found that the existing law (Act No. 23 of 2002 on the protection of children) can no longer be used in the elimination of violence against children that occurred up to the required revision of the law is. Constraints faced by that revision of Law has not been granted approval for debate, House members and a lack of understanding about the substance of surveillance itself becomes an obstacle encountered."

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal......Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan personal yang dialami oleh tiga anak jalanan laki-laki binaan Rumah Singgah Dilts Foundation di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian "Kualitatif", tipe penelitian "Deskriptif Berkesinambungan", dan desain penelitian "Deskriptif Studi Kasus". Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberagaman (diversity) dan kekhususan (particularity) obyek studi. Dan hasil akhir yang ingin diperoleh adalah bukan untuk menggeneralisir hasil temuannya, namun untuk menjelaskan keunikan kasus yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan sejumlah bentuk kekerasan personal yang dialami oleh anak jalanan laki-laki binaan Rumah Singgah Dilts Foundation di ruang publik, yaitu: kekerasan fisik, psikologis dan finansial/ekonomi. Kekerasan personal tersebut ada yang berupa aktual "actual violance" dan ada yang baru bersifat potensial "potential violance". Bentuk Kekerasan Fisik: pemukulan, penendangan, pengeroyokan, dan penarikan pakaian secara paksa, penyekapan, dan upaya penutupan mata korban dengan kain dan menundukan kepala ke bawah jok mobil secara paksa. Pelaku umumnya adalah anak jalanan lain, preman jalanan, anggota kepolisian, dan anggota satpol pp. Bentuk Kekerasan Psikologis: pencemoohan berupa kata-kata kasar, intimidasi berupa ancaman, menakut-nakuti dengan senjata api, penolakan sosial, penguntitan. Pelaku umumnya adalah anak jalanan lain, supir bis, kenek bis dan penumpang kendaraan umum, supir pengendara kendaraan pribadi, dan anggota kepolisian. Bentuk Kekerasan Finansial: perampasan uang hasil mengamen, perampasan harta benda milik pribadi, tindakan pengaturan keuangan. Pelaku umumnya adalah anak jalanan lain, kordinator pengamen jalanan, dan anggota kepolisian. ......This undergraduate thesis discusses about the forms of personal violence experienced by three men's street children from Dilts Foundation Shelter Houses that occurred in public spaces. This study uses the research approach 'Qualitative', this type of research 'Sustainable descriptive', and research design 'Descriptive Case Study'. So, this study aims to determine diversity and particularity object of study. And who wants to obtain the final result is not to generalize findings, but to explain the uniqueness of the case under review. The results of this study show some form of personal violence experienced by street children of men from Dilts Shelter House Foundation that occurred in public spaces, namely: physical, psychological and financial / economic. Personal violence exists in the form of actual 'actual violence' and there is a potential new 'potential violence'. Forms of Physical Violence: beatings, kicking, beatings, and forced the withdrawal of clothing, confinement, and efforts to close the eyes of the victim with a cloth and lowered his head under the car seat by force. Perpetrators are usually other street children, street thugs, members of the police, and members of Satpol PP. Forms of Psychological Violence: scorn of harsh words, threats of intimidation, threatening with a firearm, social rejection, stalking. Perpetrators are usually other street children, bus drivers and passenger vehicles public, a driver for drivers of private vehicles, and police officers. Forms of Finance: Deprivation of money busking, deprivation of private property, measures of financial arrangements. Perpetrators are usually other street children, the coordinator of street singers, and members of the police."

"Reproduksi kekerasan di Bangkalan Madura sering terjadi, hal ini dipengaruhi oleh budaya carok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Carok adalah salah satu aksi kekerasan yang telah menjadi budaya dan mengakar di masyarakat Bangkalan, Madura. Tindakan Carok diambil dalam membela harga dirinya, cara memecahkan masalah yang menyebabkan tindakan kekerasan ini tentu mempengaruhi karakter dan sikap generasi muda Bangkalan. Studi ini meneliti efek reproduksi kekerasan yang diwariskan dari generasi muda saat ini, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan reproduksi kekerasan ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan survei dan wawancara pada pemuda di Bangkalan, Madura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda di Bangkalan Madura masih dipengaruhi oleh tradisi Carok, hal ini disebabkan oleh tingginya harga diri dan dorongan lingkungan sosial masyarakat Bangkalan Madura. Aksi kekerasan dalam bentuk carok sering mendapat dukungan dari lingkungan sosial, inilah yang kemudian memicu sikap agresif dan tempremental dari masyarakat Madura. Dalam beberapa kasus carok, apa yang terjadi selalu dipicu oleh motif yang sama, yaitu, kehormatan istri, harga diri dan balas dendam.

---

Reproduction of violence in Bangkalan Madura often occurs, this is released by carok culture which is passed down from generation to generation. Carok is one of the resistance actions that has become cultural and rooted in the community of Bangkalan, Madura. Carok action is taken in response to his self-esteem, how to solve the problem that causes this action certainly affects the character and attitude of the young generation of Bangkalan. This study improves the effects of repetition inherited from todays young generation, what should be done to replace this improvement in violence. The method used is qualitative by conducting surveys and interviews with youth in Bangkalan, Madura. The results of this study prove that the younger generation in Bangkalan Madura still uses the Carok tradition, this is due to self-esteem and the encouragement of the social environment of the Bangkalan Madura community. Violence in the form of carok often gets support from the social environment, this is what encourages the aggressive and temporal attitude of the Madurese community. In some cases of carok, what happens is always triggered by the same motives, namely, wife honor, self-esteem and revenge."

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.......Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."

"ABSTRAKDating violence merupakan kekerasan yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Pada penelitian ini, pembahasan difokuskan pada bentuk dating violence yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Dalam prakteknya, dating violence banyak dilakukan oleh anak dengan anak yang memiliki keterikatan secara emosional sehingga anak cenderung mau melakukan perbuatan apa saja untuk membuat pasangannya tidak meninggalkannya meskipun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma yang merujuk pada beberapa ketentuan yang memiliki sanksi pidana. Ketentuan mengenai dating violence ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, tulisan ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan dating violence yang dilakukan oleh anak. Dari analisis ini didapatkan fakta bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pengaturan dan penerapannya oleh hakim, salah satunya penjatuhan pidana bagi anak. Hal ini merupakan kesalahan penerpan hukum sehingga seharusnya hakim diberikan pendidikan maupun penyuluhan yang sedemikian rupa agar hakim lebih tepat dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

---

ABSTRACTDating violence is violence that can include physical violence, emotional violence, economic violence, and sexual violence. In this study, the discussion focused on the form of dating violence that is included in decency crimes. Dating violence is mostly done by children with children who have emotional attachment so they tend to do any deeds to make their spouses do not leave even though the actions are a violation of the norm that refers to some regulations that have criminal sanctions.The regulation of dating violence are spread in several laws and regulations in Indonesia. Then, this paper analyzes verdicts related to dating violence which conducted by the child. Therefore, we can conclude that the rules are not implemented correctly by the judge, especially in the verdict of crime by children. This is an implementation error of the law. Therefore judges should be given appropriate education so they will be more precise in giving verdict on cases. "

"Data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak selama pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor sehingga termasuk dalam zona merah pelanggaran hak anak. Skripsi ini membahas tentang kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dengan tujuan mendeskripsikan kekerasan dan faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada anak selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan basis Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memfokuskan analisis pada keterkaitan kekerasan yang dilakukan oleh ibu dengan perkembangan psiko-sosial dewasa awal dan juga kesejahteraan anak. Skripsi ini adalah laporan hasil penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada 9 informan (3 informan utama sebagai pelaku kekerasan pada anak; 3 orang anak; dan 3 anggota keluarga lain). Informan dalam penelitian ini diambil dengan purposive sampling, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau mengganggap bahwa orang tersebut paling mengetahui fenomena yang dikaji. Penelitian dilakukan sejak September 2021 sampai dengan Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 informan telah melakukan kekerasan pada anak sejak awal pandemi Covid-19 berlangsung. Sedangkan 1 informan lain, melakukan kekerasan pada anak sejak 5 tahun lalu dan diperparah oleh kondisi pandemi Covid-19. Kekerasan yang dilakukan ibu berupa kekerasan emosional atau psikologis dan kekerasan fisik. Berbagai bentuk kekerasan dilakukan oleh ibu karena pandemi Covid-19 dan desakan ekonomi, diperparah dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pewarisan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya, dan juga ketidaksiapan mental ibu sebelum pernikahan dan membina keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ibu selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor, intensitasnya meningkat dengan 3 kategori tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan yaitu: serius, sedang, dan ringan. Faktor umum yang menyebabkan kekerasan terjadi karena desakan ekonomi dan faktor lain yang ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ......Data from the Women and Children Information System (Simphony PPA) shows an increase in cases of violence against children during the pandemic Covid-19, especially in the Bogor Regency area so that it is included in the red zone of violation of children's rights. This thesis discusses violence against children perpetrated by housewives during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency with the aim of describing violence and the causes of violence perpetrated by housewives on children during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency. This research was conducted on the basis of Social Welfare Sciences which focused on the analysis of the relationship between maternal violence and early adult psycho-social development as well as child welfare. This thesis is a report on the results of qualitative research with a descriptive design conducted by interviewing and observing 9 informants (3 main informants as perpetrators of violence against children; 3 children; and 3 other family members). Informants in this study were taken by purposive sampling, sampling data sources with certain considerations or assuming that the person best knows the phenomenon being studied. The study was conducted from September 2021 to June 2022. The results showed that 2 informants had committed violence against children since the beginning of pandemic Covid-19. Meanwhile, another informant has committed violence against children since 5 years ago and has been made worse by pandemic Covid-19. Violence by the mother in the form of emotional or psychological violence and physical violence. Various forms of violence are carried out by mothers due to the pandemic Covid-19 and economic pressure, exacerbated by the presence of domestic violence (KDRT), the inheritance of violence that has been experienced before, and also the mental unpreparedness of the mother before marriage and raising a family. The conclusion of this study is that violence against children perpetrated by mothers during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency increased in intensity with 3 categories of severity of violence committed, namely: serious, moderate, and mild. Common factors that cause violence to occur are due to economic pressure and other factors found in the presence of domestic violence (KDRT). "

"Tulisan ini mengkaji bagaimana kekerasan terhadap anak dalam keluarga saat pandemi COVID-19 terjadi melalui sudut pandang relasi antar pelaku dan korban. Studi ini menggunakan teori teknik netralisasi dan kerangka social-ecological model untuk menganalisis perbedaan kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga sebelum dan saat pandemi berlangsung. Studi ini juga menganalisis proses netralisasi yang dilakukan oleh orangtua sebagai pelaku terhadap anak sebagai korbannya. Metode penulisan yang digunakan adalah explanatory research dengan melakukan pooled cross-sectional untuk mendeteksi pola yang ada. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori teknik netralisasi dan social-ecological model. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pelaku lebih banyak melakukan denial of responsibility, denial of victim, dan denial of injury dengan melihat tingkatan social-ecological model yang mencakup individu, relasi, masyarakat, dan institusi untuk memberikan latar konteks fenomena kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga di Indonesia.......This writing examines how violence against children in the family during the COVID-19 pandemic happened from the point of view of the relationship between perpetrators and victims. This study uses the theory of neutralization techniques and a social-ecological model framework to analyze differences in violence against children within the family before and during the pandemic. This study also analyzes the neutralization process carried out by parents as perpetrators against children as victims. The writing method is used explanatory research by conducting a pooled cross-sectional study to detect existing patterns. The analysis in this paper uses the theory of neutralization techniques and social-ecological models. From the results of the analysis, it was found that the perpetrators mostly carried out denial of responsibility, denial of victim, and denial of injury by looking at the level of the social-ecological model that included individuals, relationships, communities, and institutions to provide a context for the phenomenon of violence against children in the family environment in Indonesia. Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography dalam penyelesaian kasus eksploitasi seksual anak online melalui sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh para aparat penegak hukum dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual online, khususnya dalam kasus penjualan anak online, pornografi anak online, dan prostitusi anak online. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan feminist legal theory yang akan mengungkapkan persoalan perlindungan anak terkait dengan kasus yang dianalisis. Data akan diambil dari studi literatur, studi lapangan melalui pengamatan cyber, dan mewawancarai dua narasumber yaitu pihak dari kepolisian unit Cybercrime dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah yang ditemukan melalui penelitian ini muncul akibat kecacatan kerangka hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum terhadap masalah ini, hambatan dalam mendapatkan data terbaru, kurang sensitif terhadap kepentingan anak, dan sebagainya. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang disahkan melalui UU No. 10 Tahun 2012 tidak diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, para aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara efektif untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual online. ......This research aims to analyze the implementation of the Law No. 10 Year 2012 regarding the Legalisation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography within the Indonesian legal system on resolving the case of child online sexual exploitation. Focus on this research is to analyze the difficulties faced by Indonesian law enforcements on protecting the child victims of online sexual exploitation, specifically on the case of online sale of children, online child pornography and online child prostitution. This is a qualitative research through feminist legal theory approach that would reveal the child protection problems in accordance with the analyzed case. Data would be gathered from studying literatures, field study through cyber observation, and interviewing some key resource persons such as the police cyber crime unit and the Commission of the Women Empowerment and Child Protection. This research finds the problems related to these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness of the issue, obstacles in obtaining an updated data, insensitivity towards the child rsquo s best interest, and other issues. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography legalised under the Indonesian Law No. 10 Year 2012 is not being properly integrated within the national legal framework. Hence, the law enforcers are unable to effectively protect the child victims of online sexual exploitation. "