Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai sistem pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending. Belum adanya kewajiban pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak terhadap potensi risiko yang terjadi dalam peer to peer lending. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengatur mengenai sistem pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberi Pinjaman dapat mensyaratkan jaminan atau asuransi dalam perjanjian pinjam meminjam. Selain itu Pemberi Pinjaman atau Penyelenggara juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dan mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan Pemberi Pinjaman juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila diketahui bahwa gagal bayar tersebut timbul karena akibat kelalaian Penyelenggara dalam menyeleksi Penerima Pinjaman. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya OJK melakukan perbaikan terhadap POJK 77/2016 atau membentuk suatu aturan baru guna dapat mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Pengguna dan Penyelenggara dalam sistem peer to peer lending, kewajiban Penyelenggara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam penjaminan kredit atau asuransi kredit dan pengaturan suku bunga pada Penyelenggara peer to peer lending.

---

This research aims to study the system of compensation payment that could be paid to the Lenders in case of default within peer-to-peer lending, where the default risks could inflict potential problems in the future for the obligation on the compensation payment has not existed yet. The problem is linked with the legal relations and the responsibilities of the involved parties towards the potential risks occurred within peer-to-peer lending. This research aims to regulate the compensation payment system of the Default Risks within peer-to-peer lending. The research method applied for this research is normative and juridical, where the overall data obtained have been analyzed through qualitative method. It then discovers that the Lenders could require collateral or insurance at loan agreement. In addition, the Lenders or the Operator may also propose lawsuit of default against the Borrower based on a loan agreement. The Lenders may also propose lawsuit of default based on a loan agreement or tort lawsuit based on powe of attorney agreement against the Operator. The tort suit may be proposed as long as the loss caused by the negligence of the Operator when selected the Borrower. This research suggest that OJK should improve POJK 77/2016 or compose a new regulation to regulate the provisions on the obligation to use of Financial Information Service System to the users and the organizers within peer to peer lending system, the responsibility of organizers to cooperate with credit guarantee or insurance companies, and interest rate arrangement to the peer-to-peer lending organizers.

Abstrak :
Pada PSAK 72 paragraf 60-63 terdapat pernyataan yang mengatur tentang persyaratan pendanaan signifikan yang menjadi syarat perhitungan penyesuaian imbalan. Penyesuaian imbalan tersebut dapat diterapkan dengan kriteria waktu lebih dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan imbalan pada perusahaan konstruksi dengan kriteria waktu kurang dari satu tahun. Studi kasus pada PT. X dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, peraturan perusahaan, dan wawancara dengan responden terkait. Penelitian ini akan menggunakan metode perhitungan nilai waktu uang untuk mengukur penyesuaian imbalan pada kontrak pekerjaan yang dimiliki PT. X sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat perbedaan margin keuntungan dari penjualan jasa konstruksi melalui metode perhitungan dengan dan tanpa menggunakan nilai waktu uang. ......In PSAK 72 paragraphs 60-63 there is a statement governing the significant funding requirements which are the conditions for calculating compensation adjustments. The compensation adjustment can be applied with more than one year time criteria. This research aims to analyze the implementation of rewards to construction companies with a time criteria of less than one year. Case study at PT. X is done with a qualitative approach to financial data that has been audited by external auditors, company regulations and interviews with relevant respondents. This research will use the method of calculating the time value of money to measure the adjustment of rewards on work contracts owned by PT. X as a measurement in determining the level of difference of profit margin between with and without using the time value of money.

Abstrak :
[Penelitian ini membahas mengenai prinsip tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam melakukan pengangkutan udara yang dikenal oleh masyarakat internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Warsawa, Konvensi Chicago, Konvensi Roma, dan Konvensi Montreal. Pengaturan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak penumpang dan/atau pihak ketiga yang dikenal dalam konvensi tersebut akan dibandingkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Indonesia. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini menganalisis mengenai perbandingan pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan kepada pihak penumpang., This thesis discusses the legal liability concept of airlines in air transportation known by the international community as set forth in the Warsaw Convention, Chicago Convention, Rome Convention and Montreal Convention. Arrangements regarding the legal liability concept in awarding damages to the passenger and/or the third parties are known in the conventions will be compared to Indonesia Aviation Law, which is Law No. 1 of 2009 about Aviation in Indonesia. This thesis is made by the method of juridical normative study analyzes the comparison of legal liability of airlines to passenger.]

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh dari adanya kompensasi yang diberikan maskapai saat terjadi keterlambatan melalui perspektif dari equity theory yaitu melihat sejarah dari hubungan pelanggan dengan maskapai. Sampel pada penelitian ini adalah pelanggan yang maksimal menggunakan jasa penerbangan dalam 2 tahun terakhir. Penelitian dianalisis menggunakan metode kausal eksperimen dengan responden diberikan skenario yang telah diatur sedemikian rupa. Hasil penelitian kemudian diolah menggunakan metode uji beda independent sample t-test. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan tingkat hubungan pelanggan - maskapai memiliki pengaruh terhadap brand loyalty pelanggan baik secara sikap maupun perilaku untuk menggunakan maskapai terkait. ...... This study tries to look at the effect of the compensation provided in the event of airline delays through the perspective of equity theory by look at the history of the customer relationship with the airline. Respondents in this research were required to experience airline service maximum in the last 2 years. The result was analyzed using causal experiments where respondents were given a scenario that has been arranged. The results then processed using independent sample t-test. Results of the study showed that compensation and relationship level customer - airline had an effect on the customer's brand loyalty both attitudes and behavior to the related airline.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir Terhadap Turnover Perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP Fatmawati Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir  Terhadap Turnover Perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP fatmawati Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner menggunakan skala linkert. Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap RSUP Fatmawati Tahun 2017. Sampel yang digunakan sebanyak 82 perawat dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Analisis data yang digunakan Uji Validitas Kuisioner, Uji Reabilitas Kuisioner, Uji korelasi, dan Uji Regresi Linier sederhana dengan dengan menggunakan SPSS 20,0 for windows. Hasil penelitian didapatkan bahwa Kompesasi berpengaruh negatif, kuat, dan signifikan, sebesar 82% terhadap turnover perawat dan pengembangan karir berpengaruh negatif dan lemah, terhadap turnover perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP Fatmawati sekitar 18%. ...... This study discusses the Influence of Compensation and Career Development on Turnover Nurse in Inpatient Installation RSUP Fatmawati Year 2017. The purpose of this study is to determine the Effect of Compensation and Career Development on Turnover Nurse in Inpatient Installation RSUP fatmawati Year 2017. This research is a quantitative research with cross sectional approach and data obtained from interviews and questionnaires using linkert scale. The population of this research is all nurses of Inpatient Hospital of Fatmawati Year 2017. The sample used is 82 nurses with simple random sampling method. Data analysis used Test Questionnaire Validity, Test Questionnaire Reaction, Correlation Test, and Linear Regression Test simple by using SPSS 20,0 for windows. The result of the research shows that Compensation has negative, strong, and significant effect, 82% toward nurse turnover and career development have negative and weak effect on nurse turnover at RSUP Fatmawati hospital about 18%.

Abstrak :
Dunia ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006 banyak dihiasi dengan perdebatan panjang tentang upaya perbaikan iklim investasi,revisi UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan serta serunya pembahasan mengenai UMP di tingkat daerah......

Abstrak :
Pemdukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan, kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia : "Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (Kedaulatan) ,mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat....

Abstrak :
Public goods are known to be goods that are non-rival and non-rival non - excludable. This means that consumpition of the goods by one individual does not reduce availability of the good for consumption by others and that no one can be effectively excluded from using the good....