Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme restitusi PPN mengalami perubahan mendasar, karena mulai tahun 2001 Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun buku, kemudian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-523/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januan 2001, dan diganti dengan Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001, dimana restitusi tidak lagi dibatasi 7% dari total nilai ekspor dan/atau nilai penyerahan kepada Pemungut PPN pada Masa Pajak tersebut, sebagaimana diatur dalam Kep-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996.Dengan demikian dampak perubahan penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan (restitusi) akan mempunyai dampak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara signifikan sebelum dan setelah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/200I tanggal 19 Pebruari 2001?Metode penelitian yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dengan menggunakan t-test. Uji perbedaan dua populasi digunakan untuk mengukur apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari dua populasi yang diukur dengan menggunakan dua sampel dari kedua populasi tersebut. Populasi yang digunakan adalah data penerimaan PPN, sedangkan sampel yang diambil merupakan data penerimaan bulan Pebruari 1999 sampai bulan Desember 2000 sebagai sampel pertama dan data bulan Januari 2001 sampai bulan Nopember 2002 merupakan sampel data kedua.Dari uji hipotesis diperoleh hasil bahwa uji beda dua rata-rata menghasilkan perbedaan sebesar-7,40, dengan nilai absolut dari t-hitung adalah 7,40 dengan tingkat signifikan 0,000 dan bila dibandingkan dengan t-tabel dengan taraf ά= 0,05 dan df = 44 sebesar 2,015, sehingga dapat diketahui bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan PPN setelah restitusi pada periode Pebruari 1999 sampai dengan Desember 2000 dengan periode Januari 2001 sampai dengan Nopember 2002. Adapun perbedaan secara rata-rata penerimaan sebesar Rp 1.858.299 juta. Tanda negatif yang berada pada nilai t-hitung (-7,40) menunjukan bahwa kelompok data yang diletakkan di awal (periode Pebruari 1999-Desember 2000) memiliki nilai yang lebih kecil dari kelompok data yang diletakkan di akhir (periode Januari 2001-Nopember 2002), dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa setelah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2001 penerimaan PPN setelah restitusi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya keputusan tersebut.

---

Tax Refund mechanism in value added tax has changes since 2001 the taxpayer can apply for a tax refund in value added tax at the end of the month as previously could only be done at the end of the year. Furthermore Kep Dirjen Kep-523/PJ/2000 dated 6 December 2000 applied since 1 January 2001 where the taxpayer can only refund their value added tax 7% only from their export or sales to withholding tax organization at each period is change by Kep-160/PJ/2001 dated 19 February 2001 as it is being regulated by Kep-28/PJ/1996 dated 17 April 1996.

Because of that changes in the calculation and the ways of value added tax refund will have an effect on our Value Added Tax income.

This thesis is going to analyze whether there are differences in our value added tax income before and after Kep - I6O/PJ/2001 dated 19 February 2001 is being applied.

The research method that is used in this research is the average of two type differences using the t-test. The test of the differences in two populations is used to measure whether there are differences in nominal averages from the two populations. Population is used Value Added Tax income, but sampling take income list month February 1999 until December 2000 as first sample and list month January 2001 until November 2002 second sampling.

From Hypothesis test the result are -7,40 differences, with absolute number from the calculation t is 7, 40 with significance point 0,000 and comparing with the t-table ά= 0,05 and df= 44 is 2,015. So can be known that the t calculation is bigger than the t-table. So it can be concluded there are differences between Value Added Tax Income after tax refund in February 1999 until December 2000 with January 2001 until November 2002. The differences in income averages Rp 1.858.299,- million. The negative sign in t-calculation (-7,40) showed the groups of data at the beginning ( period February 1999 - December 2000) is smaller than the groups of data (period January 2001 - November 2002), so it can be concluded that after Kep Dirjen 1601PJ12001 is applied Value Added Tax after tax refund income increased."

"ABSTRACTPenelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di KPP XYZ dalam melakukan proses pencairan restitusi. Permasalahan menyebabkan proses pencairan restitusi tidak berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pencairan restitusi terjadi dari sisi Wajib Pajak, KPP dan KPPN. Untuk itu disarankan format surat pemberitahuan nomor rekening yang formal dan lengkap agar memberi kepastian bagi Wajib Pajak; sistem/aplikasi yang mumpuni yang mendukung kinerja KPP dan KPPN; regulasi yang memadai agar memberi kepastian bagi pihak-pihak terkait; sosialisasi yang baik dan konsekuensi yang tegas bagi Wajib Pajak agar mengetahui dampak dari tindakan hukum yang dilakukan.

---

ABSTRACTThe research is to find out the problems that occurred at KPP XYZ in conducting the process of disbursing tax refund. These problems cause the process of disbursing the tax refund does not run smoothly according to the applicable regulations. This research is a qualitative study with a case study approach. The results of the study show that the problem of disbursement occurs from the side of taxpayers, KPP and KPPN. For this reason, it is recommended that a formal and complete account number notification form be given to provide certainty for taxpayers; qualified systems/applications that support the performance of KPP and KPPN; adequate regulations so as to provide certainty for relevant parties; good socialization and strict consequences for taxpayers to know the impact of legal actions taken."

"Perubahan sumber dana yang sekarang sangat bergantung pada paJak dalam neger1, harus d1tempuh Pemer1ntah antara la1n karena tak menentunya harga m1nyak dan gas bum1 Mengemban tugas negara men1mbulkan hak memungut paJak pada negara dan kewaJlban membayar paJak pada rakyat SeJak penar1kan paJak d1g1atkan, setelah berlakunya UU No 8 Tahun 1983, PPN terl1hat sangat berperan dalam memasukkan rup1ah ke Kas Negara Sela1n kewaJlban membayar paJak, rakyat khususnya waJlb paJak mempunya1 hak dalam masalah perpaJakan, antara la1n hak mengaJukan permohonan rest1tus1 PPN Rest1tus1 PPN atau pengembal1an keleb1han pembayaran PPN t1mbul karena PaJak Masukan yang telah d1bayar leb1h besar Jumlahnya dar1 PaJak Keluaran dalam masa paJak yang sama Karena mengekspor barang kena paJak d1terapkan tar1p 0%, maka PPN yang d1bayar pada waktu membel1 barang yang akan d1ekspor yang merupakan PaJak Masukan akan leb1h besar seh1ngga menyebabkan keleb1han pembayaran PPN pada pengusaha eksport1r Ketentuan dem1k1an mencerm1nkan subs1d1 pemer1ntah kepada eksport1r Dengan sasaran supaya masyarakat khususnya waJlb paJak semak1n sadar dan t1dak ragu-ragu membayar paJaknya, maka hak waJlb paJak harus d1perhat1kan, termasuk hak waJlb paJak pener1ma pengembal1an keleb1han pembayaran PPN Crest1tus1 PPN) Oleh karena 1tu proses rest1tus1 harus berJalan lancar dan t1dak meny1mpang dar1 peraturan yang telah d1tetapkan"

"Skripsi ini membahas tentang Bioremediasi sebagai salah satu kegiatan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke dalam biaya operasi yang dikembalikan oleh negara yang telah diperjanjikan di dalam Kontrak Bagi Hasil. Munculnya kasus terhadap kegiatan Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara telah memberikan dampak negatif di Industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan bioremediasi masuk ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh negara. Dengan demikian kasus Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara adalah tidak benar apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ...... This thesis discusses bioremediation as one of the activities in the Oil and Gas Industry that goes into operating costs refunded by the state which has been agreed in the Production Sharing Contract. The emergence of cases against suspected bioremediation activities have cost the country have a negative impact on the oil and gas industry in Indonesia. This study uses descriptive normative explanatory. Results from this study is that the bioremediation activity into the operating costs can be refunded by the state. Thus Bioremediation suspected cases have cost the country is not really true if executed in accordance with applicable regulations."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Gambir Empat atas permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC berdasarkan SPT Tahunan Badan 2016. Atas permohonan restitusi tersebut, dilakukan pemeriksaan all taxes yaitu untuk seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban dari PT ABC dalam tahun berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC dikarenakan adanya temuan terkait pajak yang kurang dibayar oleh PT ABC yang menjadi pengurang nominal restitusi pajak. KPP Gambir Empat menerbitkan SKPLB, SKPKB, dan SKPN atas permohonan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis is about the tax audit process carried out by Gambir Empat Tax Service Office for the tax refund request submitted by PT ABC based on The Annual Corporate Income Tax Report year 2016. For the tax refund request, Tax Auditors audit all types of taxes in the current year. This research uses qualitative methods by utilizing primary data like interview with the parties whom directly related with this tax audit process and secondary data obtained from Directorate General of Taxes and from other data which are related with tax audit laws and regulations. The results of this research concluded that the tax audit process had been carried out in accordance with the tax regulations. Tax Auditors granted some of the refund request submitted by PT ABC due to findings related to less tax payment which became the deduction of the tax refund. Gambir Empat Tax Service Office issued SKPLB, SKPKB and SKPN for the PT ABCs refund request. "

"Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Proses restitusi PPN di dalam penelitian ini ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax. Penelitian menggunakan pendekatan post positivisme dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas restitusi PPN ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax telah memberikan efisiensi, karena jangka waktu penyelesaian menjadi paling lambat 1 (satu) bulan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan cash flow untuk peningkatan produksi yang dapat mendorong peningkatan revenue Wajib Pajak. Namun di sisi lain memberikan biaya psikologis tersendiri karena potensi sanksi yang lebih besar apabila dikemudian hari Wajib Pajak diperiksa dan ditemukan kurang bayar. Selain itu, untuk menjaga kesetaraan pengamanan penerimaan negara, pemerintah menerapkan Pasal 35A UU KUP mengenai ILAP serta atas diterapkannya Joint Audit dalam Program Sinergi.

---

Value Added Tax (VAT) Refunds is one of the taxpayer's rights that must be fulfilled by the government. On the other hand, the government as a regulator has remains control tax refunds to minimize the potential of state losses. To ensure the service and efficiency of tax refunds, the government issued a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 117/PMK.03/2019 concerning Amendments to the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2019 concerning Procedures of Preliminary Tax Overpayment Refunds. The process of VAT refunds in this study is reviewed by the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax. This research uses descriptive post positivism approachment. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The findings are the implementation of a preliminary refund for overpayment of taxes on VAT in terms of the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax has provided efficiency, because the settlement period of VAT refunds at least 1 (one) month can help companies to allocate cash flow to increase production that can encourage increased taxpayer revenue. However, it provides its own psychological costs because of the potential for higher sanctions if later a tax audit is conducted and found that taxpayer is underpaid. In addition, to maintain the equality of securing state revenue, the government has given its services as Article 35A of the KUP Law on ILAP is implemented and as Joint Audit in the Program Sinergi is implemented as well."